Supernews.co.id – Hiruk pikuk kendaraan di sudut-sudut kota seringkali dianggap sebagai denyut nadi ekonomi yang menjanjikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di balik deretan motor dan mobil yang memadati kantong-kantong parkir di Kota Serang, tersimpan sebuah ironi besar mengenai pengelolaan keuangan publik yang dinilai karut-marut. Wali Kota Serang, Budi Rustandi, baru-baru ini mengungkap sebuah fakta mengejutkan mengenai adanya dugaan kebocoran dana retribusi parkir yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 9 miliar.
Fenomena Gunung Es di Lahan Parkir Kota Serang
Persoalan parkir di wilayah perkotaan sering kali menjadi isu klasik yang tak kunjung usai, namun apa yang terjadi di Kota Serang tampaknya telah mencapai titik nadir. Wali Kota Budi Rustandi secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap performa pendapatan dari sektor retribusi parkir yang selama ini tidak pernah menyentuh angka yang diharapkan. Baginya, ada ketimpangan yang sangat mencolok antara realitas di lapangan dengan laporan yang masuk ke meja pemerintah daerah.
"Dari dulu tidak pernah tercapai target parkir Kota Serang. Sedangkan kita bisa lihat orang yang beli motor banyak, yang parkir banyak, yang beli mobil juga banyak," ujar Budi saat memberikan keterangan di Kota Serang, Selasa (19/5/2026). Pernyataan ini menggambarkan sebuah paradoks ekonomi: pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan retribusi, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Fenomena ini mengindikasikan adanya "lubang" besar dalam sistem penarikan retribusi yang selama ini berjalan. Budi melihat bahwa keramaian di pusat-pusat perbelanjaan, pasar, hingga area perkantoran tidak tercermin dalam kas daerah. Hal inilah yang kemudian memicu kecurigaan mendalam bahwa ada aliran dana yang tidak sampai ke tangan pemerintah, melainkan menguap di tengah jalan.
Temuan BPK: Jejak Hilangnya Dana Rp 9 Miliar
Kecurigaan Wali Kota bukan tanpa dasar yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa temuan ini diperkuat oleh laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil audit dan koordinasi dengan lembaga pemeriksa tersebut, terdeteksi adanya potensi kehilangan pendapatan yang sangat signifikan. Angka Rp 9 miliar muncul sebagai representasi dari akumulasi kebocoran yang terjadi dalam sistem pengelolaan parkir tersebut.
"Dan kebetulan kita juga ada ini dengan BPK bahwa di situ banyak temuan yang mana kita kehilangan sekitar Rp 9 miliar," tegasnya. Temuan ini menjadi alarm keras bagi birokrasi di Kota Serang. Kehilangan dana sebesar itu tentu berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun layanan publik lainnya.
Angka Rp 9 miliar bukanlah jumlah yang kecil untuk ukuran kota seperti Serang. Jika dana tersebut berhasil dikelola dengan transparan dan masuk ke kas daerah, banyak program pemberdayaan masyarakat atau perbaikan jalan rusak yang bisa terbiayai. Sayangnya, dana tersebut justru diduga "bocor" akibat sistem yang lemah dan pengawasan yang tidak berjalan maksimal selama bertahun-tahun.
Target vs Realitas: Mengapa Hanya Mencapai 50 Persen?
Dalam struktur anggaran Pemkot Serang, sektor retribusi parkir sebenarnya dibebani target yang tergolong moderat. Budi Rustandi menyebutkan bahwa pemerintah daerah menetapkan target retribusi parkir sebesar Rp 3,5 miliar. Namun, ironisnya, realisasi dari target tersebut sering kali berakhir dengan angka yang memprihatinkan, bahkan tidak pernah menyentuh angka psikologis yang aman.
"Cuma nggak pernah nyampe 50 persen, nah ini ada kebocoran di antara jukir dan koordinator nih," ungkapnya dengan nada kecewa. Dengan pencapaian yang hanya di bawah Rp 1,75 miliar per tahun, terdapat selisih besar yang hilang. Ketidakmampuan mencapai target ini menjadi bukti otentik bahwa ada masalah sistemik yang melibatkan sumber daya manusia di lapangan.
Analisis sederhana menunjukkan bahwa jika jumlah kendaraan terus meningkat namun setoran retribusi stagnan atau bahkan menurun, maka ada faktor non-teknis yang bermain. Budi secara spesifik menunjuk pada rantai koordinasi antara juru parkir (jukir) dan koordinator parkir sebagai titik lemah utama. Di sinilah integritas para pengelola parkir diuji, dan sayangnya, banyak yang dinilai gagal memenuhi komitmen mereka kepada negara.
Modus Operandi: Permainan Setoran di Level Bawah
Menariknya, Wali Kota Serang juga membedah bagaimana praktik kebocoran ini terjadi secara teknis di lapangan. Ia menjelaskan adanya ketidakjujuran dalam penyetoran hasil parkir harian maupun bulanan. Para pengelola parkir diduga melakukan manipulasi laporan agar jumlah yang disetorkan jauh lebih kecil dari potensi riil yang didapatkan dari masyarakat.
"Karena kan sebenarnya bocornya itu karena enggak dibayarin gitu loh. Misalkan ditarget 1 bulan Rp 15 juta, dia bayar cuma Rp 5 juta sebulan," jelas Budi. Selisih Rp 10 juta per titik parkir inilah yang jika dikalikan dengan puluhan atau ratusan titik parkir di seluruh kota, akan mengakumulasi angka kebocoran hingga miliaran rupiah.
Tak hanya itu, Budi juga menyoroti lemahnya sistem peringatan atau warning dari dinas terkait selama ini. Para pengelola yang tidak memenuhi target seolah dibiarkan tanpa sanksi yang tegas, sehingga praktik ini menjadi kebiasaan yang menahun. "Dan itu tidak diberi warning gitu loh. Makanya saya agak-agak sedikit ini ya," tambahnya. Kurangnya ketegasan administratif di masa lalu dianggap sebagai salah satu penyebab utama mengapa para oknum berani melakukan tindakan curang secara berulang.
Ketegasan Pemkot: Ancaman Pencabutan SK dan Izin
Menanggapi situasi yang sudah darurat ini, Wali Kota Budi Rustandi tidak tinggal diam. Ia telah mengumpulkan para jukir dan koordinator parkir secara langsung di kantor Wali Kota untuk memberikan peringatan terakhir. Pendekatan persuasif kini mulai bergeser menjadi pendekatan represif yang tegas demi menyelamatkan uang rakyat.
"Nah, di saya sekarang ini kalau mereka begitu, cabut SK-nya," tegas Budi. Langkah mencabut Surat Keputusan (SK) pengelolaan parkir merupakan sanksi administratif tertinggi yang bisa dijatuhkan. Dengan pencabutan SK, pengelola parkir tersebut tidak lagi memiliki hak legal untuk memungut retribusi di titik yang telah ditentukan, dan posisi mereka akan segera digantikan oleh pihak lain yang lebih kredibel.
Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera. Pemkot Serang ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat atas nama parkir harus masuk ke kas daerah secara utuh. Tidak boleh ada lagi "potongan-potongan" tidak resmi yang hanya menguntungkan segelintir oknum koordinator atau jukir nakal.
Opsi Alih Kelola ke Dishub: Menuju Sistem yang Lebih Fair
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Wali Kota. Ia mewanti-wanti agar seluruh pengelola parkir mematuhi aturan main yang berlaku. Jika pola kecurangan ini terus berlanjut, pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario alternatif untuk memutus rantai kebocoran tersebut.
"Kalau misalnya dia tidak mau, ya sudah kita ganti, Dishub yang akan melaksanakan parkir itu. Ya, dikelola oleh Dishub saja, gitu tuh," ujar Nanang. Rencana untuk mengalihkan pengelolaan parkir secara langsung ke Dinas Perhubungan (Dishub) dianggap sebagai solusi yang lebih adil dan transparan. Dengan pengelolaan langsung oleh dinas, pengawasan diharapkan bisa dilakukan secara lebih ketat dan berlapis.
Nanang menekankan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah menciptakan sistem yang fair. Pengelola parkir yang jujur akan tetap dipertahankan, namun mereka yang terbukti bermain-main dengan angka setoran harus siap angkat kaki. Pengelolaan oleh Dishub juga membuka peluang diterapkannya sistem parkir elektronik atau digitalisasi retribusi, yang secara teori dapat meminimalisir interaksi uang tunai dan menutup celah korupsi di lapangan.
Harapan Baru bagi Pendapatan Asli Daerah
Transformasi pengelolaan parkir di Kota Serang kini tengah berada di persimpangan jalan. Keberanian Wali Kota Budi Rustandi untuk membongkar borok di sektor retribusi ini patut diapresiasi sebagai langkah awal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih. Kebocoran Rp 9 miliar adalah pelajaran berharga bahwa pengawasan tidak boleh kendur sedikit pun.
Sebagai catatan, keberhasilan pembenahan sistem parkir ini akan menjadi tolok ukur bagi efektivitas kepemimpinan di Kota Serang. Jika kebocoran ini berhasil ditutup, maka PAD Kota Serang dipastikan akan melonjak signifikan. Dana tersebut nantinya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, jalanan yang lebih mulus, dan fasilitas kota yang lebih memadai.
Masyarakat kini menunggu realisasi dari ancaman tegas tersebut. Apakah para pengelola parkir akan bertaubat dan menyetorkan retribusi sesuai potensi riil, ataukah kita akan melihat gelombang pencabutan izin besar-besaran dalam waktu dekat? Satu yang pasti, Pemkot Serang telah menabuh genderang perang terhadap segala bentuk kebocoran anggaran yang merugikan daerah.











