Ketegasan Pemerintah: 11 Perusahaan Penyebab Karhutla Dicabut HGU-nya Pemerintah Cabut HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla

Nasional

Supernews.co.id – Kabut asap yang menyelimuti cakrawala Nusantara bukan sekadar fenomena alam musiman, melainkan alarm keras atas tata kelola lahan yang sering kali mengabaikan keselamatan ekosistem demi keuntungan korporasi. Dalam sebuah langkah berani yang menandai babak baru penegakan hukum lingkungan di tanah air, pemerintah akhirnya menjatuhkan sanksi terberat bagi mereka yang membiarkan api melalap tanah negara tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Pemerintah secara resmi mengambil tindakan drastis dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terbukti atau diduga kuat menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan hasil dari audit mendalam terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjaga konsesi yang mereka kelola dari ancaman api.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa tanah negara tidak disalahgunakan. Pengumuman besar ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/11/2026).

Jejak Investor Asing di Balik Bara Api

Salah satu poin paling mengejutkan yang diungkapkan oleh Menteri Nusron Wahid adalah profil kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya tersebut. Berdasarkan penelusuran melalui mekanisme Beneficiary Ownership (BO) atau pemilik manfaat akhir, ternyata banyak dari perusahaan ini yang dikendalikan oleh pemodal dari luar negeri.

"Kalau dilihat dari BO-nya, atau Beneficiary Ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya," ujar Nusron Wahid di hadapan awak media.

Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Indonesia memiliki dimensi internasional yang kompleks. Keterlibatan investor asing dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sering kali menjadi isu sensitif, mengingat negara-negara tersebut juga kerap terdampak oleh kiriman asap lintas batas. Namun, Nusron juga tidak menampik bahwa ada pemain domestik yang terlibat dalam daftar hitam tersebut, meski ia masih enggan merinci identitas lengkap pemilik modal dalam negeri tersebut untuk saat ini.

Daftar 11 Perusahaan yang Kehilangan Hak Kelola Lahan

Pemerintah tidak bergerak tanpa data. Pencabutan HGU ini menyasar perusahaan-perusahaan yang tersebar di wilayah rawan kebakaran, khususnya di pulau Kalimantan. Berikut adalah daftar lengkap 11 perusahaan yang izin HGU-nya dicabut oleh pemerintah:

  1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
  2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
  3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
  4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
  5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
  6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
  7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
  8. PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
  9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
  10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
  11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dominasi perusahaan yang berbasis di Kalimantan Barat dalam daftar ini menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum setempat. Wilayah ini memang dikenal memiliki lahan gambut yang luas, yang jika tidak dikelola dengan standar mitigasi kebakaran yang ketat, akan sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Membedah Tiga Klaster Pencabutan Izin

Untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, Kementerian ATR/BPN membagi proses pencabutan HGU ini ke dalam tiga klaster utama. Pembagian ini didasarkan pada tingkat pelanggaran, status hukum lahan, dan kondisi riil di lapangan.

Klaster Pertama: Kelalaian Fatal dan Residivis Karhutla
Klaster ini merupakan kelompok perusahaan yang melakukan pelanggaran paling berat. Salah satu contoh utamanya adalah PT NMIB yang memiliki lahan seluas 4.000 hektar. Pemerintah memutuskan untuk mencabut seluruh izin HGU perusahaan ini tanpa ampun.

Alasannya sangat kuat: kebakaran di lahan mereka telah mencapai lebih dari 50 persen dari total luas konsesi. Tak hanya itu, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kejadian kebakaran di lokasi tersebut terus berulang dari tahun ke tahun. "Kemudian kejadian berulang. Kemudian sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada," tegasnya. Hal ini menunjukkan adanya pembiaran yang disengaja atau ketidakmampuan total dalam mengelola risiko.

Klaster Kedua: Pengambilalihan Lahan Kedaluwarsa
Klaster kedua menyasar perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah habis, namun lahan tersebut masih bermasalah dengan kebakaran atau tidak dikelola dengan baik. Salah satunya adalah PT SPT BSLT yang menguasai lahan seluas 2.300 hektar. Karena masa HGU-nya sudah berakhir sejak tahun 2020, pemerintah memastikan lahan ini akan langsung diambil alih oleh negara untuk kemudian diredistribusi atau dikelola dengan skema yang lebih aman.

Selain itu, dalam klaster ini juga terdapat PT RKA dengan luas lahan mencapai 11.558 hektar, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektar dan 2.360,81 hektar. Skala lahan yang mencapai belasan ribu hektar ini menunjukkan betapa besarnya aset negara yang selama ini berisiko menjadi sumber bencana akibat pengelolaan yang buruk.

Klaster Ketiga: Pencegahan Sebelum HGU Terbit
Menariknya, pemerintah juga bertindak preventif terhadap perusahaan yang baru mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun HGU-nya belum resmi terbit. Dalam klaster ini, pemerintah memutuskan untuk membatalkan atau menahan proses penerbitan HGU bagi perusahaan-perusahaan seperti:

  • PT ANI (5.244 hektar)
  • PT BOS (4.750 hektar)
  • PT AIR (5.134 hektar)
  • PT SAE (1.510 hektar)

Langkah ini diambil agar lahan-lahan tersebut tidak jatuh ke tangan pengelola yang sudah memiliki rekam jejak buruk dalam menjaga kelestarian lingkungan sejak tahap awal operasional.

Komitmen Tanpa Pandang Bulu

Di sisi lain, tindakan tegas ini juga menjadi pesan bagi para investor global bahwa berinvestasi di Indonesia menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. Pemerintah tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan pihak mana pun, termasuk investor dari Korea Selatan, Malaysia, maupun Singapura, jika mereka terbukti abai terhadap hukum yang berlaku di tanah air.

Sebagai catatan, pencabutan HGU adalah sanksi administratif tertinggi dalam dunia agraria. Dengan dicabutnya hak ini, perusahaan kehilangan legalitas untuk mengusahakan lahan tersebut, yang secara otomatis menghentikan seluruh operasional bisnis mereka di lokasi terkait. Ini adalah kerugian finansial yang sangat besar bagi korporasi, namun merupakan kemenangan bagi kelestarian lingkungan.

Tak hanya berhenti pada 11 perusahaan ini, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan pengkajian mendalam terhadap tiga perusahaan tambahan yang berpotensi menyusul masuk ke dalam daftar pencabutan.

"Sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," tutur Nusron Wahid. Inspeksi fisik ini sangat krusial untuk memastikan bahwa data satelit mengenai titik api (hotspot) sinkron dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengelak.

Harapan Baru bagi Langit Biru Indonesia

Langkah yang diambil oleh kabinet saat ini memberikan harapan baru bagi masyarakat di Kalimantan dan Sumatera yang selama berdekade-dekade harus menghirup asap sisa pembakaran lahan. Dengan diambilalihnya lahan-lahan bermasalah oleh negara, diharapkan ada skema pengelolaan baru yang lebih mengedepankan aspek keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Pemerintah juga diingatkan untuk terus memperkuat sistem pengawasan pasca-pencabutan. Jangan sampai lahan yang telah diambil alih justru menjadi lahan tak bertuan yang kembali dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Transformasi dari lahan konsesi bermasalah menjadi lahan produktif yang ramah lingkungan adalah tantangan besar berikutnya bagi Kementerian ATR/BPN.

Ketegasan ini adalah bukti nyata bahwa kedaulatan agraria Indonesia tidak bisa ditawar. Siapa pun yang menanam api di atas tanah pertiwi, harus siap menanggung konsekuensi kehilangan haknya di atas tanah tersebut. Kini, mata publik tertuju pada bagaimana pemerintah akan mengelola kembali puluhan ribu hektar lahan sitaan tersebut demi kemakmuran rakyat yang sesungguhnya.

Rekomendasi Untukmu 💡