Irjen Ahrie Sonta Dipecat Terkait Penyadapan Presiden, Kompolnas: Sah! Kompolnas Sebut Sidang Etik Ahrie Sonta Sesuai Prosedur dan Akuntabilitas

Nasional

Supernews.co.id – Integritas institusi kepolisian kembali diuji di tengah pusaran kasus yang melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang dua di jantung pertahanan hukum Korps Bhayangkara. Kabar mengejutkan datang dari Mabes Polri, di mana Irjen Ahrie Sonta resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang mencederai marwah kepolisian dan keamanan negara.

Putusan PTDH: Akhir Perjalanan Karier Sang Jenderal Bintang Dua

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akhirnya mengetuk palu keputusan yang sangat berat bagi Irjen Ahrie Sonta. Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam sebuah skandal yang mengguncang publik. Putusan ini bukan sekadar sanksi administratif biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum di level tertinggi kepemimpinan Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan resminya usai persidangan, mengonfirmasi bahwa majelis hakim etik telah sepakat untuk memberhentikan Ahrie Sonta dari kedinasan. "Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," tegas Isir di hadapan awak media.

Sanksi kedua, yang paling krusial, adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh sang jenderal. Dalam dunia kepolisian, PTDH adalah hukuman tertinggi yang menandakan berakhirnya seluruh hak dan fasilitas sebagai anggota Polri, sekaligus mencabut kehormatan seragam yang selama ini dikenakan.

Skandal Penyadapan Presiden: Pelanggaran Etik yang Tak Terampuni

Duduk perkara yang menjerat Irjen Ahrie Sonta bukanlah masalah sepele. Ia terbukti terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran sangat serius karena menyentuh ranah keamanan nasional dan privasi kepala negara. Sebagai perwira tinggi yang menjabat sebagai Kadivkum, Ahrie Sonta seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan hukum, bukan justru menjadi aktor di balik tindakan ilegal tersebut.

Penyadapan terhadap simbol negara merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum dan politik yang sangat luas. Di dalam ruang sidang, terungkap bagaimana tindakan tersebut dilakukan dan apa motif di baliknya, meskipun detail teknisnya tidak sepenuhnya dibuka untuk konsumsi publik demi alasan keamanan. Namun, label "perbuatan tercela" yang disematkan oleh majelis sidang sudah cukup menggambarkan betapa fatalnya langkah yang diambil oleh Ahrie Sonta.

Menariknya, kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah dan Polri untuk memperkuat sinergi antarlembaga. Tindakan penyadapan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan loyalitas kepada negara. Tak heran jika majelis etik tidak memberikan ampunan dalam bentuk sanksi yang lebih ringan seperti demosi atau teguran tertulis.

Pengawasan Ketat Kompolnas: Menjamin Akuntabilitas di Ruang Sidang

Untuk memastikan bahwa proses peradilan internal ini berjalan tanpa intervensi dan memenuhi rasa keadilan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun tangan langsung memantau jalannya persidangan. Kehadiran lembaga pengawas eksternal ini menjadi sangat penting mengingat sosok yang diadili adalah seorang jenderal bintang dua yang memiliki pengaruh besar di internal Polri.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang hadir langsung di Mabes Polri pada Selasa (10/11/2026), menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan asas kepatutan dan kesetaraan hak benar-benar ditegakkan. Menurut Anam, pengawasan ini dilakukan agar publik percaya bahwa Polri mampu membersihkan rumah tangganya sendiri secara profesional.

"Kompolnas di sini datang untuk memastikan beberapa hal. Bagaimana prosedur berjalan, terus bagaimana masing-masing pihak memiliki hak yang sama dalam proses ini," ujar Anam. Ia menekankan bahwa transparansi dalam sidang etik perwira tinggi adalah kunci untuk menjaga kredibilitas institusi di mata masyarakat.

Kesaksian dan Alat Bukti: Bedah Prosedur di Balik Vonis Ahrie Sonta

Selama persidangan yang berlangsung maraton tersebut, majelis sidang etik memberikan ruang yang sangat luas bagi pendalaman keterangan saksi dan pengujian alat bukti. Choirul Anam mencatat bahwa proses penggalian fakta dilakukan secara mendalam dan teliti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa vonis PTDH yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat digoyahkan secara prosedural.

"Yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana pendalaman terhadap beberapa saksi. Terus juga dengan beberapa bukti. Masing-masing juga dikasih kesempatan untuk menggali, baik kesaksian maupun barang bukti dan lain sebagainya," tutur Anam menjelaskan suasana di dalam ruang sidang.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, Kompolnas menyimpulkan bahwa sidang KEPP terhadap Irjen Ahrie Sonta telah memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi. Tidak ada kesan bahwa persidangan dilakukan secara terburu-buru atau sekadar formalitas. Setiap argumen dari pihak pembela maupun penuntut etik diuji secara objektif, sehingga hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Hak Banding: Upaya Hukum Terakhir Irjen Ahrie Sonta

Meskipun telah dijatuhi vonis pemecatan, Irjen Ahrie Sonta tidak lantas menerima putusan tersebut begitu saja. Sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Kepolisian (Perpol), terduga pelanggar memiliki hak untuk mengajukan banding jika merasa keberatan dengan putusan tingkat pertama.

Irjen Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa Ahrie Sonta telah secara resmi menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut. "Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa majelis di tingkat banding," jelas Isir.

Proses banding ini akan menjadi babak baru dalam drama hukum sang jenderal. Di tingkat banding, majelis yang berbeda akan meninjau kembali berkas perkara, fakta-fakta persidangan, serta memori banding yang diajukan oleh pihak Ahrie Sonta. Namun, perlu dicatat bahwa dalam banyak kasus pelanggaran berat yang melibatkan keamanan negara, jarang sekali putusan PTDH dianulir kecuali ditemukan fakta baru yang sangat signifikan atau kesalahan prosedur yang fatal.

Dampak Terhadap Reformasi Polri dan Keamanan Nasional

Pemecatan seorang Kadivkum Polri mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa reformasi kultural di tubuh Polri terus berjalan, di mana pangkat dan jabatan tidak bisa menjadi tameng bagi siapa pun yang melanggar hukum, apalagi jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan keamanan Presiden.

Di sisi lain, kasus ini juga memicu diskusi mengenai perlunya penguatan sistem pengawasan internal terhadap penggunaan teknologi intelijen dan penyadapan di tubuh Polri. Agar kejadian serupa tidak terulang, audit terhadap akses data sensitif dan protokol pengamanan komunikasi pejabat negara perlu diperketat.

Sebagai catatan, Irjen Ahrie Sonta sebelumnya dikenal sebagai salah satu perwira yang memiliki karier cemerlang. Namun, kasus ini membuktikan betapa rapuhnya posisi seseorang ketika integritas dikalahkan oleh kepentingan lain yang melanggar kode etik. Kejatuhan sang jenderal menjadi pelajaran berharga bagi seluruh aparatur negara tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik dan loyalitas kepada konstitusi.

Kesimpulan: Menjaga Marwah Bhayangkara

Langkah tegas Polri dalam menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Dukungan dari Kompolnas yang menyatakan bahwa proses sidang telah sesuai prosedur dan akuntabel memberikan legitimasi tambahan bagi keputusan pahit ini.

Kini, publik tinggal menunggu bagaimana hasil dari proses banding yang diajukan. Apakah majelis banding akan memperkuat putusan PTDH atau justru memberikan keringanan? Yang pasti, kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini akan tercatat dalam sejarah kepolisian Indonesia sebagai salah satu ujian terberat dalam menjaga soliditas dan integritas institusi di era kepemimpinan yang baru.

Polri di bawah pengawasan masyarakat dan lembaga negara lainnya diharapkan terus konsisten dalam melakukan pembenahan internal. Sebab, hanya dengan transparansi dan ketegasan hukum seperti inilah, kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara dapat terus dirawat dan ditingkatkan di masa depan.

Rekomendasi Untukmu 💡