Skandal Penyadapan Presiden: Habiburokhman Desak Perppu Hukuman Ekstrem Habiburokhman Usul Presiden Terbitkan Perppu Atur Hukuman Penyadapan

Nasional

Supernews.co.id – Keamanan siber dan kedaulatan institusi kepresidenan kini berada di titik nadir setelah terungkapnya skandal penyadapan yang menyasar orang nomor satu di Republik Indonesia. Menanggapi situasi yang dianggap darurat ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melayangkan usulan krusial agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna mengatur sanksi pidana yang jauh lebih berat bagi para pelaku penyadapan ilegal terhadap kepala negara.

Urgensi Perppu: Mengapa UU ITE Dianggap Terlalu Lemah?

Langkah hukum yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk membentengi simbol negara dari serangan digital yang bersifat sistemik. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026), Habiburokhman menekankan bahwa jeratan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terlalu ringan untuk skala kejahatan yang mengancam stabilitas nasional.

Menurutnya, penyadapan terhadap seorang presiden bukan sekadar pelanggaran privasi biasa atau pencurian data elektronik semata. Ini adalah bentuk serangan terhadap kedaulatan negara yang memerlukan respons hukum luar biasa. "Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," tegas politisi senior tersebut.

Kesenjangan regulasi ini menjadi celah yang mengkhawatirkan. Selama ini, pasal-pasal dalam UU ITE lebih banyak digunakan untuk menangani kasus siber di level masyarakat umum atau korporasi. Namun, ketika objek penyadapannya adalah Presiden Republik Indonesia, maka bobot kejahatannya telah bergeser menjadi ancaman terhadap keamanan negara.

Analogi Watergate: Skandal Penyadapan Terbesar dalam Sejarah?

Salah satu poin paling mencolok dari argumen Habiburokhman adalah keberaniannya membandingkan kasus ini dengan skandal Watergate yang legendaris di Amerika Serikat. Watergate, yang berujung pada pengunduran diri Presiden Richard Nixon, selama puluhan tahun dianggap sebagai standar tertinggi skandal politik dan penyadapan di dunia Barat.

Namun, bagi Habiburokhman, apa yang terjadi pada Presiden Prabowo Subianto jauh lebih serius dan berbahaya. "Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada," ujarnya dengan nada serius. Perbandingan ini bukan tanpa alasan, mengingat subjek yang disadap adalah kepala negara yang sedang menjabat dan memiliki kendali penuh atas kebijakan strategis nasional.

Ketidakmampuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini untuk menjerat pelaku dengan pasal yang spesifik menjadi alasan utama mengapa Perppu dianggap sebagai jalan pintas yang konstitusional. Habiburokhman menyoroti bahwa KUHP lama maupun yang baru belum secara eksplisit mengatur hukuman bagi penyadapan yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap pimpinannya sendiri dengan motif yang ekstrem.

Insubordinasi Luar Biasa: Melampaui Pasal Makar

Dalam diskursus hukum pidana, istilah "makar" sering kali menjadi pasal sapu jagat untuk tindakan yang dianggap merongrong kekuasaan sah. Namun, dalam kacamata Komisi III DPR, pasal makar sekalipun dianggap masih terlalu sederhana untuk menggambarkan kerumitan dan dampak dari penyadapan ilegal ini.

Habiburokhman menggunakan istilah "insubordinasi" untuk menggambarkan tindakan para pelaku. Insubordinasi dalam konteks ini bukan sekadar pembangkangan perintah, melainkan pengkhianatan terhadap hierarki dan sumpah jabatan. "Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara hanya dikenakan pasal makar, itu masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa," jelasnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi loyalitas di dalam tubuh institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung presiden. Jika seorang jenderal atau pejabat tinggi mampu mengakses komunikasi pribadi presiden secara ilegal, maka tidak ada lagi ruang aman bagi rahasia negara. Hal inilah yang mendasari pemikiran bahwa hukuman bagi pelaku harus bersifat "ekstrem" untuk memberikan efek jera yang maksimal.

Kronologi Kasus: Keterlibatan Empat Jenderal dalam Pusaran Penyadapan

Guncangan politik ini mencapai puncaknya ketika Polri secara resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Yang mengejutkan publik, para tersangka bukanlah orang sembarangan, melainkan figur-figur yang pernah dan sedang memegang posisi strategis di lingkaran kekuasaan.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa (3/11), mengungkapkan identitas para tersangka. Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah LSP atau Listyo Sigit Prabowo, yang disebutkan sebagai mantan Kepala Staf Kepresidenan. Keterlibatan sosok yang pernah berada di lingkaran dalam istana ini menambah kompleksitas motif di balik penyadapan tersebut.

Selain LSP, penyidik juga menetapkan dua jenderal polisi aktif sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Satu tersangka lainnya berinisial ASN. Keempat orang ini diduga kuat bekerja sama untuk menembus protokol keamanan komunikasi sang presiden.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Komjen Asep Safrudin. Ia juga mengonfirmasi bahwa target utama dari operasi ilegal ini adalah nomor telepon pribadi Presiden Republik Indonesia.

Dampak Terhadap Keamanan Nasional dan Stabilitas Politik

Dampak dari skandal ini tidak hanya berhenti pada proses hukum di kepolisian. Secara politik, usulan Perppu dari Habiburokhman mencerminkan adanya ketakutan akan instabilitas yang lebih luas. Penyadapan terhadap presiden berarti akses terhadap data intelijen, strategi militer, hingga kebijakan ekonomi yang belum diumumkan ke publik.

Di sisi lain, keterlibatan perwira tinggi kepolisian dalam kasus ini memicu perdebatan mengenai reformasi internal di tubuh Polri. Bagaimana mungkin sistem keamanan internal bisa kebobolan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga sistem tersebut? Ini adalah pertanyaan besar yang kini menghantui publik.

Tak hanya itu, skandal ini berpotensi merusak kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Dalam diplomasi global, kerahasiaan komunikasi antar kepala negara adalah hal yang sakral. Jika komunikasi internal presiden saja bisa ditembus oleh bawahannya sendiri, maka mitra diplomatik asing mungkin akan berpikir dua kali untuk berbagi informasi sensitif dengan pemerintah Indonesia.

Masa Depan Penegakan Hukum: Menambal Celah di KUHP

Sebagai catatan, usulan Perppu ini diharapkan bisa menjadi instrumen hukum transisi sebelum regulasi yang lebih permanen dimasukkan ke dalam revisi undang-undang terkait. Habiburokhman berpendapat bahwa dalam kondisi "kegentingan yang memaksa"—syarat utama keluarnya Perppu—presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengambil langkah diskresi ini.

Hukuman yang diusulkan tidak hanya sekadar penjara, tetapi juga pencabutan hak-hak tertentu serta denda yang sangat besar, mengingat kerugian immaterial yang dialami negara tidak ternilai harganya. Penyadapan ilegal terhadap kepala negara harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang setara dengan terorisme atau korupsi skala besar.

Menariknya, publik kini menunggu bagaimana reaksi Presiden Prabowo Subianto terhadap usulan ini. Sebagai pihak yang menjadi korban langsung, langkah yang diambil presiden akan menjadi preseden penting bagi perlindungan institusi kepresidenan di masa depan. Apakah Perppu ini akan segera terbit, ataukah DPR akan mempercepat revisi KUHP secara reguler?

Sebagai penutup, skandal yang melibatkan 4 jenderal ini menjadi pengingat pahit bahwa di era digital, ancaman terbesar terkadang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam sistem itu sendiri. Penegakan hukum yang tegas dan pembaruan regulasi melalui Perppu mungkin menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kedaulatan digital presiden tetap terjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi Untukmu 💡