Dilema UMP 2027: Mengapa Gaji Tinggi Justru Picu Pengangguran? Pengusaha Soroti Daerah UMP Tinggi, tapi Pengangguran Juga Tinggi

Ekonomi

Supernews.co.id – Wajah ketenagakerjaan Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial seiring dengan persiapan transisi regulasi pengupahan untuk tahun mendatang. Di tengah tuntutan kesejahteraan buruh yang terus meningkat, muncul kekhawatiran mendalam dari sisi pemberi kerja mengenai efektivitas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap daya serap tenaga kerja di berbagai daerah.

Persoalan upah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang melibatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, hingga keberlangsungan lapangan kerja itu sendiri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, secara terbuka memberikan catatan kritis terhadap rencana pemerintah yang akan menggunakan aturan baru dalam menentukan UMP 2027. Menurutnya, ada paradoks yang harus segera diurai agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Paradoks Upah Tinggi dan Minimnya Lapangan Kerja

Fenomena yang menjadi sorotan utama APINDO adalah adanya ketimpangan antara besaran upah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Bob Azam mengungkapkan kegelisahannya terhadap daerah-daerah yang memiliki angka UMP fantastis namun justru mencatatkan tingkat pengangguran yang juga tinggi.

"Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya, bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan," ujar Bob. Ia menegaskan bahwa logika ekonomi yang sehat seharusnya tidak membiarkan upah minimum melonjak di saat angka pengangguran di daerah tersebut masih sangat besar.

Kondisi ini dianggap tidak ideal karena biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja hanya akan mempersempit ruang gerak industri. Jika beban upah tidak sebanding dengan output yang dihasilkan, perusahaan-perusahaan cenderung akan melakukan efisiensi atau bahkan memilih untuk hengkang ke daerah lain yang lebih kompetitif secara biaya.

Produktivitas: Variabel yang Sering Terlupakan

Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh APINDO adalah variabel produktivitas. Selama ini, perdebatan mengenai UMP sering kali hanya berfokus pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun jarang menyentuh aspek seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Bob Azam berharap penetapan UMP 2027 benar-benar mempertimbangkan produktivitas sebagai indikator utama.

Menariknya, tingginya upah tanpa kenaikan produktivitas justru bisa memicu deindustrialisasi dini. Ketika sebuah daerah menetapkan upah yang sangat tinggi, namun kualitas dan kecepatan produksi tidak meningkat, maka daerah tersebut akan kehilangan daya tarik di mata investor. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkaran setan: upah tinggi, biaya operasional membengkak, perusahaan tutup, dan angka pengangguran melonjak.

"Jangan sampai upahnya besar tapi employment-nya tidak tercipta. Jadi apa yang dilindungi?" terang Bob dengan nada retoris. Pernyataan ini menyiratkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak hanya soal memberikan gaji besar, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan itu sendiri tetap ada dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Usulan Skema Pengelompokan Kota A, B, dan C

Menanggapi berbagai usulan yang berkembang, termasuk diskusi hangat di media sosial mengenai perbedaan upah antara Jakarta dan Yogyakarta, Bob Azam menawarkan sebuah solusi yang terinspirasi dari praktik internasional. Ia mengusulkan agar penetapan upah dilakukan dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik dan biaya hidup yang serupa.

Dalam pandangan APINDO, sistem pengupahan bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yakni kategori A, B, dan C. Kategori A ditujukan untuk kota-kota besar dengan karakteristik ekonomi yang mirip, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kota-kota ini umumnya memiliki cost of living atau biaya hidup yang setara, sehingga standar upahnya pun seharusnya berada dalam satu kelompok yang sama.

Di sisi lain, kategori B akan mencakup kota-kota yang lebih kecil, sementara kategori C diperuntukkan bagi kota-kota pendukung atau wilayah penyangga. Dengan sistem pengelompokan ini, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan ekstrem yang memicu kecemburuan sosial maupun ketidakstabilan ekonomi antarwilayah. "Kita sudah pernah usulin gitu nih," jelas Bob, menekankan bahwa model ini sudah lazim diterapkan di berbagai negara maju untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja.

Menanti Reaktivasi Dewan Pengupahan Nasional

Meskipun usulan dan kritik telah dilontarkan, proses penetapan UMP 2027 masih menyisakan banyak tanda tanya. Salah satu kendala administratif yang ada saat ini adalah belum dibentuknya kembali Dewan Pengupahan Nasional. Lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh ini sebelumnya sempat dibubarkan dan kini tengah dalam proses untuk dihidupkan kembali.

Keberadaan dewan ini sangat vital karena berfungsi sebagai forum resmi untuk membahas besaran upah secara objektif berdasarkan data-data lapangan. Tanpa adanya dewan ini, pembahasan mengenai upah tahun depan dikhawatirkan akan berjalan tanpa arah yang jelas atau hanya didasarkan pada keputusan sepihak.

Ketika ditanya mengenai sejauh mana keterlibatan pengusaha dalam pembahasan aturan baru ini, Bob Azam memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Ia menyarankan agar publik menanyakan langsung perkembangan tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan. Ketidakpastian ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas biaya untuk merencanakan anggaran tahun depan.

Tantangan Biaya Hidup: Jakarta vs Yogyakarta

Salah satu pemicu perdebatan UMP yang paling panas di ruang publik adalah perbandingan antara Jakarta dan Yogyakarta. Banyak masyarakat di media sosial mengeluhkan bahwa meskipun biaya hidup di kedua kota tersebut mulai menunjukkan kemiripan, namun selisih upah minimumnya masih sangat jauh.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa instrumen penetapan upah saat ini mungkin perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika sebuah daerah memiliki biaya hidup yang tinggi namun upah minimumnya rendah, maka daya beli masyarakat akan tergerus. Namun, jika upah dipaksa naik tanpa melihat kesiapan industri lokal, maka ancaman PHK massal akan menghantui.

Sebagai catatan, usulan pengelompokan daerah yang disampaikan Bob Azam bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi anomali ini. Dengan menyamakan kategori kota-kota dengan karakteristik ekonomi serupa, pemerintah dapat menciptakan standar yang lebih adil bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam mengukur kemampuan finansial mereka.

Menuju Ekosistem Ketenagakerjaan yang Sehat

Pada akhirnya, penetapan UMP 2027 bukan hanya soal memenangkan satu pihak atas pihak lainnya. Ini adalah upaya untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, di mana buruh mendapatkan upah yang layak untuk hidup sejahtera, dan pengusaha mendapatkan kepastian serta iklim usaha yang kondusif untuk terus berekspansi.

Langkah pemerintah dalam merumuskan aturan baru ini akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jika produktivitas dan angka pengangguran benar-benar dijadikan pertimbangan utama sebagaimana usulan APINDO, maka Indonesia berpeluang besar untuk keluar dari jebakan upah murah tanpa harus mengorbankan daya saing industrinya.

Tak hanya itu, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama. Dialog yang transparan dan berbasis data di dalam Dewan Pengupahan Nasional nantinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang moderat dan dapat diterima oleh semua pihak. Tantangan besar kini ada di pundak Menteri Ketenagakerjaan untuk meramu kebijakan yang mampu menjawab keresahan para pengusaha sekaligus memenuhi harapan jutaan pekerja di seluruh pelosok negeri.

Rekomendasi Untukmu 💡