Supernews.co.id-Tunjangan hari raya (THR) selalu jadi topik paling dicari menjelang Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, hingga Imlek. Wajar—karena THR bukan “bonus baik hati”, melainkan kewajiban perusahaan dengan aturan jelas, tenggat waktu tegas, sampai konsekuensi denda jika telat.
Di artikel ini, kamu akan dapat panduan lengkap tentang tunjangan hari raya: mulai dari siapa yang berhak, berapa besar THR, cara menghitung untuk karyawan baru/kontrak/harian, hingga apa yang bisa dilakukan kalau THR tidak dibayar. Semua dibahas dengan bahasa santai, tapi tetap rujuk aturan yang berlaku.
Apa Itu Tunjangan Hari Raya (THR)?
Secara sederhana, tunjangan hari raya adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Dalam aturan ketenagakerjaan, THR didefinisikan sebagai pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh (atau keluarganya) menjelang hari raya keagamaan.
Hari raya apa saja yang masuk kategori THR?
Aturan menyebut hari raya keagamaan sesuai agama pekerja, antara lain:
Idulfitri (Islam)
Natal (Kristen Katolik/Protestan)
Nyepi (Hindu)
Waisak (Buddha)
Imlek (Konghucu)
Dasar Hukum THR di Indonesia (Yang Paling Sering Dipakai)
Kalau kamu butuh pegangan “resmi” saat diskusi dengan HR atau perusahaan, inilah rujukan utamanya:
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (ini “kitab” utamanya).
Surat Edaran Menaker tentang THR (misalnya untuk tahun 2025 menegaskan tenggat, larangan cicil, dan pembentukan posko pengaduan).
Untuk sektor aparatur negara, THR ASN/pensiunan biasanya diatur lewat Peraturan Pemerintah khusus tiap tahun (misalnya PP 11 Tahun 2025 untuk THR dan gaji ke-13 aparatur negara).
Catatan penting: SE (Surat Edaran) biasanya mempertegas pelaksanaan di lapangan, sementara dasar kewajiban THR pekerja perusahaan tetap merujuk Permenaker.
Siapa Saja yang Berhak Mendapat THR?
Ini bagian yang sering bikin debat. Jawabannya: lebih luas dari yang banyak orang kira.
1) Syarat utama: masa kerja minimal 1 bulan
Perusahaan wajib memberi THR kepada pekerja yang punya masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih.
2) Berlaku untuk karyawan tetap dan kontrak
Hak THR berlaku untuk pekerja dengan hubungan kerja:
PKWTT (karyawan tetap), dan
PKWT (karyawan kontrak)
3) Pekerja harian lepas dan sistem satuan hasil juga termasuk
Kalau kamu pekerja harian lepas atau dibayar berdasarkan satuan hasil (misalnya target produksi), tetap bisa dapat THR—hanya cara hitung “upah 1 bulan”-nya menggunakan rata-rata penghasilan sesuai ketentuan.
Berapa Besar THR? (Rumus Resminya)
A) Masa kerja 12 bulan atau lebih
THR = 1 bulan upah
B) Masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan
THR = (masa kerja/12) × 1 bulan upah
Contoh cepat:
Masa kerja 3 bulan, upah sebulan Rp5.000.000
THR = (3/12) × 5.000.000 = Rp1.250.000Masa kerja 8 bulan, upah sebulan Rp4.200.000
THR = (8/12) × 4.200.000 = Rp2.800.000
Banyak orang menyebut ini “THR prorata”. Intinya: makin lama masa kerja, makin besar THR-nya.
“Upah 1 Bulan” Itu Apa? (Biar Tidak Ketipu Definisi)
Di aturan, “upah 1 bulan” untuk dasar THR bisa berarti:
Upah tanpa tunjangan (upah bersih/clean wages), atau
Upah pokok + tunjangan tetap
Bedakan tunjangan tetap vs tidak tetap
Supaya tidak rancu:
Tunjangan tetap: dibayar rutin tiap bulan, jumlah relatif tetap, tidak tergantung kehadiran (contoh: tunjangan jabatan yang fixed).
Tunjangan tidak tetap: tergantung kondisi/variabel (contoh umum: uang makan/transport berbasis kehadiran).
Di perusahaan tertentu, struktur pengupahan bisa berbeda. Karena itu, cek slip gaji dan kontrak kerja kamu: komponen mana yang disebut “tunjangan tetap”.
Cara Menghitung THR untuk Pekerja Harian Lepas & Satuan Hasil
Kalau kamu harian lepas, aturan menegaskan bahwa “upah 1 bulan” dihitung dari rata-rata upah.
1) Harian lepas, masa kerja 12 bulan atau lebih
Upah 1 bulan = rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya
2) Harian lepas, masa kerja kurang dari 12 bulan
Upah 1 bulan = rata-rata upah per bulan selama masa kerja
3) Upah berdasarkan satuan hasil
Upah 1 bulan = rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya
Contoh:
Kamu kurir gudang harian lepas, rata-rata penghasilan 4 bulan terakhir:
Bulan 1: 3,2 jt
Bulan 2: 3,5 jt
Bulan 3: 3,1 jt
Bulan 4: 3,7 jt
Rata-rata = (3,2 + 3,5 + 3,1 + 3,7) / 4 = 3,375 jt
Kalau masa kerja 4 bulan: THR = (4/12) × 3,375 jt = 1,125 jt
Kapan THR Harus Dibayar?
Aturannya tegas: THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
Dan yang sering ditanyakan:
Apakah THR boleh dicicil?
Untuk pelaksanaan yang ditegaskan dalam SE Menaker, THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.
Bagaimana Jika Perusahaan Biasanya Memberi THR Lebih Besar?
Kalau di peraturan perusahaan/PKB/kebiasaan perusahaan selama ini THR kamu lebih besar dari rumus minimum, maka yang berlaku adalah yang lebih besar tersebut.
Contoh:
Di kontrak tertulis THR = 1,5 bulan gaji untuk masa kerja ≥ 1 tahun
Maka perusahaan harus mengikuti 1,5 bulan itu, bukan turun ke 1 bulan.
Kondisi Khusus yang Sering Bikin Bingung
1) Karyawan resign sebelum lebaran: masih dapat THR?
Kasus ini tergantung status hubungan kerja dan timing. Ada ketentuan bahwa pekerja PKWTT yang mengalami PHK dalam rentang tertentu (misalnya 30 hari sebelum hari raya) tetap berhak atas THR untuk tahun berjalan.
Namun, detail kasus resign (mengundurkan diri) bisa berbeda praktiknya antar perusahaan dan perlu lihat perjanjian kerja/PKB serta kronologinya. Kalau posisinya abu-abu, biasanya pendekatan paling aman adalah:
cek kontrak & peraturan perusahaan,
konsultasi ke HR secara tertulis,
jika mentok, lapor ke posko/disnaker dengan bukti.
2) Kontrak (PKWT) habis sebelum hari raya
Jika PKWT berakhir sebelum hari raya, ada ketentuan pengecualian tertentu pada kondisi tertentu.
Intinya: timing berakhirnya kontrak sangat menentukan.
3) Baru masuk kerja 1 bulan kurang beberapa hari
Aturan memakai patokan minimal 1 bulan masa kerja.
Kalau belum genap 1 bulan, biasanya perusahaan tidak wajib membayar THR. Tapi beberapa perusahaan tetap memberi “ex gratia” (kebijakan internal). Itu bonus kebijakan, bukan kewajiban.
4) Sedang cuti melahirkan/sakit/izin panjang
Selama hubungan kerja masih berjalan dan memenuhi syarat masa kerja, pada praktiknya pekerja tetap berhak atas THR. Kuncinya: status hubungan kerja dan komponen upah yang menjadi dasar.
Denda & Sanksi Jika THR Telat atau Tidak Dibayar
Ini bagian yang sering membuat perusahaan lebih “gercep”.
Jika telat membayar
Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenai denda 5% dari total THR yang seharusnya dibayar, dihitung sejak lewat tenggat waktu.
Denda ini tidak menghapus kewajiban membayar THR pokok.
Jika tidak membayar
Pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cara Mengadukan THR yang Tidak Dibayar (Tanpa Drama, Tapi Efektif)
Kalau THR tidak dibayar, kamu punya jalur yang relatif jelas.
1) Mulai dari internal: minta penjelasan tertulis
Biar rapi dan bisa jadi bukti:
email HR/payroll,
lampirkan data masa kerja & slip gaji,
tanyakan jadwal pembayaran dan perhitungan THR.
2) Gunakan Posko THR
Dalam SE Menaker, pemerintah mendorong pembentukan Posko Satgas THR yang terintegrasi lewat layanan resmi poskothr.
3) Lapor ke Disnaker setempat
Kalau tidak ada respons atau jawabannya muter-muter, Disnaker bisa jadi jalur mediasi/pengawasan.
Checklist bukti yang sebaiknya kamu siapkan:
kontrak kerja / SK pengangkatan
slip gaji 3–12 bulan terakhir
bukti absensi (jika berpengaruh pada komponen upah)
percakapan/email dengan HR
rekening koran (jika perlu)
THR untuk ASN, Pensiunan, dan Aparatur Negara (Gambaran Umum)
Untuk aparatur negara (PNS/PPPK/TNI/Polri/pejabat negara) dan pensiunan, ketentuan THR biasanya ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah tiap tahun.
Sebagai contoh, PP 11 Tahun 2025 mengatur pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.
Karena aturan ASN bersifat “tahunan” dan detail komponennya bisa berbeda, sebaiknya selalu cek PP terbaru untuk tahun berjalan.
THR untuk Ojol & Kurir Online: Ini Beda Istilahnya
Buat pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi, pemerintah menerbitkan SE tentang Bonus Hari Raya Keagamaan (BHR), bukan THR seperti pekerja perusahaan pada umumnya.
Poin yang sering dicari:
BHR diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi/kurir yang terdaftar resmi.
Paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum Idulfitri.
Untuk kategori produktif dan berkinerja baik, BHR dihitung proporsional, dengan patokan 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan 12 bulan terakhir.
Penting: karena bentuknya SE dan menggunakan istilah “imbauan”/mekanisme tertentu, kerangka hukumnya tidak persis sama seperti THR pekerja perusahaan yang wajib berdasarkan Permenaker.
Tips Praktis: Biar THR Kamu Aman dan Tidak “Diputer-puter”
Untuk pekerja/karyawan
Simpan slip gaji dan kontrak sejak awal kerja (minimal versi PDF).
Hitung THR sendiri pakai rumus resmi, lalu cocokkan saat cair.
Kalau gaji kamu sering berubah (insentif/komisi), minta penjelasan komponen “upah dasar THR”.
Komunikasi via teks/email lebih aman daripada obrolan lisan.
Untuk HR/perusahaan (biar rapi dan minim konflik)
Buat timeline internal H-30, H-14, H-7 (final).
Jelaskan metode perhitungan ke karyawan, terutama untuk harian lepas/satuan hasil.
Hindari “cicil THR” karena berisiko melanggar ketentuan pelaksanaan.
Siapkan kanal pengaduan internal agar tidak langsung meledak ke luar.
Mitos vs Fakta tentang Tunjangan Hari Raya
Mitos: “Karyawan kontrak tidak dapat THR.”
Fakta: PKWT termasuk yang berhak jika memenuhi syarat masa kerja.Mitos: “THR itu bonus, jadi boleh tidak dibayar kalau perusahaan rugi.”
Fakta: THR adalah kewajiban dengan sanksi/denda jika dilanggar.Mitos: “THR boleh dicicil asal sepakat.”
Fakta: Ketentuan pelaksanaan menegaskan THR dibayar penuh dan tidak dicicil.
FAQ
1. Tunjangan hari raya itu wajib atau tidak?
Untuk pekerja/buruh di perusahaan, THR adalah wajib dibayarkan oleh pengusaha sesuai ketentuan.
2. Minimal kerja berapa lama agar dapat THR?
Minimal 1 bulan masa kerja terus-menerus.
3. THR dibayar kapan?
Paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
4. Cara hitung THR karyawan baru 2–11 bulan?
Pakai rumus prorata: (masa kerja/12) × 1 bulan upah.
5. Karyawan harian lepas dapat THR?
Bisa. Dasar “upah 1 bulan” dihitung dari rata-rata upah sesuai masa kerja.
6. Perusahaan telat bayar THR, apa konsekuensinya?
Ada denda 5% dari total THR yang wajib dibayar, dan denda tidak menghapus kewajiban membayar THR.
7. Jika THR tidak dibayar sama sekali, apa yang bisa dilakukan?
Kamu bisa mengadu lewat kanal resmi seperti Posko Satgas THR/Disnaker dengan bukti hubungan kerja dan pengupahan.
8. THR ojol itu sama seperti THR karyawan?
Tidak persis. Untuk pengemudi/kurir aplikasi, pemerintah mengatur melalui skema Bonus Hari Raya (BHR) dengan ketentuan tersendiri.
Penutup
Tunjangan hari raya adalah hak penting pekerja di Indonesia. Inti yang perlu kamu ingat:
THR wajib untuk pekerja dengan masa kerja ≥ 1 bulan.
Besaran THR: 1 bulan upah (≥12 bulan) atau prorata (<12 bulan).
Tenggat: H-7 sebelum hari raya, dan pelaksanaan menegaskan tidak boleh dicicil.
Telat bayar ada denda 5%, tidak bayar bisa kena sanksi administratif.
Kalau bermasalah, siapkan bukti dan gunakan jalur resmi (posko/disnaker).












