Hukum dan Aturan THR – Panduan Lengkap Hak Pekerja & Kewajiban Perusahaan (Update 2026)

Nasional

Hukum dan Aturan THR

Supernews.co.id-Menjelang hari raya, satu topik yang selalu ramai dibahas adalah Hukum dan Aturan THR. Wajar—karena THR bukan “bonus sukarela”, tapi hak pekerja yang wajib ditunaikan perusahaan sesuai ketentuan pemerintah. Kalau Anda pekerja, artikel ini membantu memastikan hak Anda aman. Kalau Anda HR/owner, ini panduan praktis agar tidak salah langkah (dan tidak kena sanksi).

Di bawah ini, saya rangkum aturan paling penting, hitungan THR, tenggat pembayaran, larangan mencicil, sampai cara melapor bila THR bermasalah—berdasarkan regulasi resmi dan Surat Edaran Menaker terbaru.


Apa Itu THR Menurut Hukum?

Secara regulasi, THR (Tunjangan Hari Raya) adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Artinya:

  • THR bukan hadiah perusahaan.

  • THR bukan “kalau perusahaan untung”.

  • THR adalah kewajiban yang melekat dalam hubungan kerja.


Dasar Hukum THR di Indonesia (Yang Paling Sering Dipakai)

Kalau Anda mencari rujukan paling “pakem”, ini yang utama:

1) Permenaker No. 6 Tahun 2016 (Aturan Inti THR)

Permenaker ini mengatur definisi THR, siapa yang berhak, cara menghitung, batas waktu pembayaran, hingga denda dan sanksi administratif.

2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Konteks Pengupahan)

Dalam Surat Edaran THR 2026, Menaker juga merujuk PP ini sebagai salah satu dasar pelaksanaan THR.

3) Surat Edaran Menaker THR Keagamaan Tahun 2026

Untuk tahun 2026, Menaker menerbitkan Surat Edaran khusus yang menegaskan pelaksanaan pemberian THR, termasuk wajib dibayar paling lambat H-7 dan tidak boleh dicicil, serta mendorong pembentukan posko layanan.


Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?

Ini poin yang paling sering jadi sumber debat. Menurut aturan, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang:

  • Memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, dan

  • Memiliki hubungan kerja dengan pengusaha baik:

    • PKWTT (karyawan tetap), maupun

    • PKWT (karyawan kontrak)

Bagaimana dengan pekerja harian lepas?

Ada ketentuan cara menghitung “upah 1 bulan” untuk pekerja harian lepas, menggunakan rata-rata upah (berdasarkan periode yang ditentukan).

Bagaimana jika PHK menjelang hari raya?

Untuk pekerja PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja dalam rentang tertentu sebelum hari raya, regulasi mengatur kondisi hak THR-nya (dengan pengecualian tertentu untuk PKWT yang berakhir sebelum hari raya).

Catatan penting: di lapangan, detail kasus PHK/kontrak berakhir sering butuh pembacaan kronologi dan dokumen kerja (PK/PP/PKB). Namun pegangan awalnya tetap Permenaker 6/2016.


THR Dibayar Kapan? (Tenggat Resmi H-7)

Aturan intinya jelas: THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Surat Edaran Menaker 2026 juga menegaskan tenggat H-7 dan bahkan menganjurkan perusahaan membayar lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

Kesimpulannya:
Kalau perusahaan baru “berencana bayar mepet malam takbiran”, itu sudah masuk area risiko pelanggaran tenggat.


Apakah THR Boleh Dicicil?

Untuk 2026, jawabannya sangat tegas: tidak boleh dicicil—THR wajib dibayar penuh.

Kalau ada perusahaan menawarkan “dicicil dua tahap” atau “dibayar setelah lebaran”, Anda sudah pegang pegangan kuat untuk menolak secara elegan (dan kalau perlu melapor).


Besaran THR: Cara Hitung yang Resmi

Bagian ini penting supaya Anda bisa cek angka THR yang masuk rekening sesuai aturan.

1) Masa kerja 12 bulan atau lebih

Pekerja/buruh dengan masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah.

2) Masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan

THR dibayar secara proporsional dengan rumus:

(masa kerja / 12) × 1 bulan upah

Contoh cepat (biar kebayang)

  • Upah sebulan: Rp5.000.000

  • Masa kerja: 6 bulan

  • THR = (6/12) × 5.000.000 = Rp2.500.000

3) “Upah 1 bulan” itu yang mana?

Permenaker menjelaskan komponen “upah 1 bulan” untuk perhitungan THR (misalnya upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap).

Praktik aman untuk pekerja:
Cek slip gaji Anda—mana yang disebut upah pokok dan tunjangan tetap—lalu bandingkan dengan nilai THR.

THR untuk Hari Raya Apa Saja?

THR itu THR Keagamaan. Regulasi menyebut hari raya sesuai agama pekerja, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek (sesuai ketentuan).

Intinya: THR mengikuti hari raya keagamaan pekerja, bukan “seragam semuanya Idul Fitri”, kecuali ada pengaturan sah dalam perjanjian/PP/PKB yang tetap melindungi hak pekerja.


Kalau Perusahaan Telat Bayar THR, Apa Konsekuensinya?

Ini bagian “kerasnya” aturan: telat bayar bukan cuma urusan moral, tapi ada konsekuensi hukum.

1) Denda 5% untuk keterlambatan

Pengusaha yang terlambat membayar THR dikenakan denda 5% dari total THR yang seharusnya dibayar (dihitung sejak lewat batas waktu).

2) Denda tidak menghapus kewajiban bayar THR

Maksudnya: perusahaan tetap wajib membayar THR, denda itu tambahan konsekuensi—bukan pengganti.

3) Jika tidak membayar THR: sanksi administratif

Perusahaan yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posko THR: Tempat Konsultasi & Pengaduan Resmi

Agar pekerja punya jalur bantuan, Surat Edaran Menaker 2026 mendorong pembentukan Posko (Satgas) Ketenagakerjaan untuk layanan konsultasi, termasuk kanal terintegrasi lewat laman poskothr.kemnaker.go.id.

Kapan Anda perlu memanfaatkan posko THR?

  • THR belum dibayar mendekati H-7

  • THR dibayar tidak penuh / dicicil

  • Ada tekanan agar menandatangani pernyataan menerima cicilan

  • Ada ancaman pemotongan THR “karena target tidak tercapai” (padahal THR itu kewajiban, bukan insentif target)

Masalah yang Paling Sering Terjadi (dan Cara Menyikapinya)

1) “Kamu baru kerja 2 minggu, jadi belum dapat THR”

Aturan mensyaratkan masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus. Kalau belum 1 bulan, hak THR memang belum timbul.
Solusi: pastikan perhitungan masa kerja Anda benar (tanggal mulai kerja vs tanggal cut-off perusahaan).

2) “THR dicicil setelah lebaran”

Untuk 2026, ketentuannya jelas: dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.
Solusi: minta kebijakan perusahaan secara tertulis (email/edaran). Kalau tetap dipaksa, siapkan bukti untuk pengaduan.

3) “THR dipotong karena sering izin / performa”

THR berbeda dengan bonus berbasis kinerja. Kalau pekerja memenuhi syarat masa kerja dan masih berstatus hubungan kerja, THR tetap hak normatif. Pegangan utamanya: THR adalah kewajiban pengusaha.

4) “Perusahaan rugi, THR menyusul kalau sudah ada uang”

Regulasi tidak menempatkan THR sebagai opsional. Selain itu, ada risiko denda bila telat bayar.
Solusi: perusahaan perlu mengelola kas dan kepatuhan lebih awal (idealnya THR masuk perencanaan keuangan tahunan).


Checklist Praktis untuk Pekerja: Biar THR Aman

Simpan checklist ini (serius, ini berguna):

  • Cek masa kerja Anda sudah ≥ 1 bulan

  • Pastikan status kerja (PKWT/PKWTT) tercatat jelas

  • Hitung estimasi THR:

    • ≥12 bulan = 1 bulan upah

    • 1–<12 bulan = proporsional

  • Pastikan THR dibayar maksimal H-7

  • Tolak skema “dicicil” bila itu terjadi

  • Jika bermasalah: gunakan kanal Posko THR (resmi)

Checklist Praktis untuk HR/Perusahaan: Anti Drama, Anti Sanksi

Kalau Anda pengusaha/HR, ini langkah yang paling “waras”:

  1. Tentukan cut-off masa kerja jauh hari (agar rumus proporsional akurat).

  2. Pastikan komponen “upah 1 bulan” yang dipakai konsisten dengan aturan.

  3. Buat timeline pembayaran:

    • target internal: H-14 atau lebih cepat

    • batas final: H-7

  4. Jangan buat kebijakan cicilan (apalagi tertulis).

  5. Siapkan jalur komunikasi dan penanganan komplain internal—lebih murah daripada konflik eksternal.

  6. Ingat konsekuensi telat: denda 5% dan kewajiban tetap bayar.


FAQ

1) Apakah THR wajib untuk karyawan kontrak (PKWT)?

Ya, THR diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja, termasuk PKWT, selama memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan.

2) Berapa minimal masa kerja agar dapat THR?

Minimal 1 bulan secara terus-menerus.

3) THR paling lambat dibayar kapan?

Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan (H-7).

4) THR boleh dicicil?

Untuk 2026 ditegaskan: wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.

5) Jika perusahaan telat bayar THR, apa dendanya?

Ada denda 5% dari total THR yang wajib dibayar, dihitung sejak lewat batas waktu.

6) Kalau perusahaan telat bayar, apakah THR jadi hangus karena sudah kena denda?

Tidak. Denda tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap membayar THR.

7) Ke mana melapor kalau THR bermasalah?

Anda bisa memanfaatkan Posko/Satgas THR yang terintegrasi melalui laman Posko THR Kemnaker.


Penutup

Kalau Anda hanya ingin inti cepatnya, ini rangkumannya:

  • Hukum dan Aturan THR menegaskan THR adalah kewajiban perusahaan, bukan bonus.

  • Pekerja berhak THR jika masa kerja ≥ 1 bulan dan punya hubungan kerja (PKWT/PKWTT).

  • THR dibayar maksimal H-7, dan untuk 2026 ditegaskan tidak boleh dicicil.

  • Telat bayar berisiko denda 5% dan kewajiban bayar THR tetap berjalan.

  • Jika ada masalah, gunakan jalur Posko THR resmi.

 

Rekomendasi Untukmu 💡