DPR RI Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 30 Mar 2026 16:36:34 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png DPR RI Arsip - SuperNews 32 32 DPR Ingatkan Sanksi Berat Kepala Daerah ke Luar Negeri Saat Lebaran https://supernews.co.id/dpr-ingatkan-sanksi-kepala-daerah-ke-luar-negeri-saat-lebaran/ Thu, 12 Mar 2026 00:08:48 +0000 https://supernews.co.id/?p=69780 supernews.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan kepala daerah agar tidak bepergian ke luar negeri saat periode Lebaran. Peringatan ini muncul setelah pemerintah pusat meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota tetap siaga di daerah masing-masing selama libur Idulfitri.

Kepala Daerah Diminta Tetap Siaga Saat Lebaran

Anggota DPR menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab besar menjaga pelayanan publik selama masa libur Lebaran. Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya meninggalkan wilayahnya, terutama untuk perjalanan ke luar negeri.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pembatasan perjalanan tersebut. Kepala daerah diminta menunda rencana perjalanan luar negeri agar fokus mengawal pelayanan masyarakat.

Instruksi ini berlaku selama periode menjelang hingga setelah Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menilai kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan stabilitas daerah serta pelayanan publik tetap berjalan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahkan meminta seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya selama masa libur panjang. Kebijakan itu bertujuan menjaga kelancaran pemerintahan daerah selama momentum Lebaran.

DPR Ingatkan Ancaman Sanksi Berat

Legislator DPR juga mengingatkan bahwa kepala daerah yang tetap pergi ke luar negeri tanpa izin dapat menerima sanksi berat. Aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang itu secara tegas menyebut kepala daerah tidak boleh melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin dari pemerintah pusat. Jika melanggar ketentuan tersebut, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemberhentian sementara.

Sanksi paling berat berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan dari jabatan kepala daerah. Selama masa tersebut, posisi kepala daerah akan diisi oleh wakil kepala daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan.

Aturan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah ingin mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam mengurus wilayahnya.

Aturan Izin Perjalanan Kepala Daerah ke Luar Negeri

Dalam regulasi pemerintah, kepala daerah harus mengikuti prosedur izin yang cukup ketat sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Prosedur ini berlaku baik untuk kunjungan kerja maupun perjalanan pribadi.

Beberapa ketentuan penting terkait perjalanan luar negeri kepala daerah antara lain:

  1. Kepala daerah wajib mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri.

  2. Permohonan izin harus melalui prosedur administratif berjenjang.

  3. Perjalanan tidak boleh mengganggu pelayanan publik di daerah.

  4. Kegiatan luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan.

Ketentuan tersebut menjadi mekanisme pengawasan agar kepala daerah tidak meninggalkan tugas utamanya. Pemerintah pusat menilai pengawasan tersebut penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Selain itu, aturan ini juga menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Kasus Kepala Daerah ke Luar Negeri Pernah Jadi Sorotan

Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan bahwa perjalanan luar negeri kepala daerah tanpa izin dapat memicu kontroversi publik. Salah satunya terjadi ketika seorang kepala daerah pergi ke luar negeri saat libur Lebaran tanpa izin pemerintah pusat.

Kasus tersebut menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin daerah. Bahkan, DPR mendorong pemerintah memberikan sanksi agar menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lain.

Pemerintah menilai kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya, terutama saat momen penting seperti Lebaran. Pada periode tersebut, berbagai layanan publik seperti transportasi, keamanan, hingga distribusi kebutuhan masyarakat membutuhkan pengawasan langsung.

Karena itu, DPR kembali mengingatkan agar seluruh kepala daerah mematuhi aturan yang berlaku. Mereka diminta mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan agenda pribadi.

Sumber asli: https://supernews.co.id/dpr-ingatkan-sanksi-kepala-daerah-ke-luar-negeri-saat-lebaran/

]]>
DPR Pilih Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua OJK, Ini Alasannya https://supernews.co.id/friderica-widyasari-dewi-ketua-ojk-alasan-dpr/ Wed, 11 Mar 2026 14:07:08 +0000 https://supernews.co.id/?p=69685 supernews.co.id – Komisi XI DPR RI resmi memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Keputusan tersebut muncul setelah DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat pimpinan OJK. DPR menilai Friderica memiliki kompetensi, kapasitas, serta pengalaman kuat dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia.

DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi Sebagai Ketua OJK

Komisi XI DPR RI mengumumkan hasil fit and proper test calon Dewan Komisioner OJK dalam rapat internal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keputusan tersebut kepada media setelah rapat selesai. DPR menilai para kandidat mampu menjawab tantangan sektor keuangan nasional.

“Komisi XI hari ini telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 untuk lima jabatan,” ujarnya.

Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara itu, DPR juga menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selain dua posisi tersebut, DPR menetapkan tiga pejabat lain dalam struktur pimpinan OJK.

Daftar pimpinan OJK yang disetujui DPR meliputi:

  1. Friderica Widyasari Dewi – Ketua Dewan Komisioner OJK

  2. Hernawan Bekti Sasongko – Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

  3. Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon

  4. Dicky Kartikoyono – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan

  5. Adi Budiarso – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Keuangan dan Aset Digital

Keputusan tersebut muncul melalui mekanisme musyawarah mufakat setelah DPR mengevaluasi sepuluh kandidat yang mengikuti uji kelayakan.

Alasan DPR Memilih Friderica Widyasari Dewi

Komisi XI DPR menilai Friderica menunjukkan kinerja yang baik selama memegang jabatan strategis di OJK sebelumnya. DPR juga menilai ia mampu merespons berbagai persoalan di sektor jasa keuangan.

Misbakhun menjelaskan pemilihan tersebut mempertimbangkan kemampuan serta profesionalitas para kandidat.

“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” katanya.

Selain itu, DPR menilai Friderica mampu menangani sejumlah persoalan fundamental di OJK dalam waktu singkat. Penilaian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan DPR.

“Kita menetapkan kembali Ibu Kiki, karena dalam periode yang pendek, beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun.

DPR juga mempertimbangkan rekam jejak Friderica yang telah lama berkecimpung di sektor keuangan, khususnya dalam pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Rekam Jejak Friderica di Sektor Jasa Keuangan

Friderica Widyasari Dewi dikenal luas di industri keuangan Indonesia. Ia sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Posisi tersebut membuatnya aktif dalam memperkuat literasi keuangan masyarakat. Ia juga terlibat dalam berbagai kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Sebelum memimpin OJK, Friderica juga memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal. Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis di lembaga keuangan dan perusahaan sektor keuangan.

Pengalaman tersebut membuat DPR menilai Friderica memiliki pemahaman kuat terhadap dinamika industri keuangan nasional.

Selain itu, Friderica sempat menjabat sebagai pejabat sementara Ketua OJK setelah terjadi kekosongan kepemimpinan di lembaga tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya, Friderica juga menjelaskan alasan mengikuti seleksi pimpinan OJK.

“Kenapa mau maju? Karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Tantangan Besar Ketua OJK Periode 2026–2031

Kepemimpinan baru OJK menghadapi sejumlah tantangan penting di sektor keuangan Indonesia. Perubahan teknologi finansial dan meningkatnya penggunaan aset digital menjadi salah satu isu utama.

OJK juga harus memperkuat pengawasan terhadap pasar modal, pinjaman online, hingga layanan keuangan digital yang berkembang pesat.

Selain itu, literasi keuangan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar. OJK perlu meningkatkan edukasi keuangan agar masyarakat mampu memilih produk keuangan yang aman dan legal.

Di sisi lain, stabilitas sektor jasa keuangan harus tetap terjaga agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan pengalaman yang dimiliki, DPR berharap Friderica mampu menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

Sumber asli: https://supernews.co.id/friderica-widyasari-dewi-ketua-ojk-alasan-dpr/

]]>
DPR Sepakati MKMK Tak Berwenang Proses Laporan Adies Kadir https://supernews.co.id/dpr-sepakati-mkmk-tak-berwenang-laporan-adies-kadir/ Thu, 19 Feb 2026 04:36:26 +0000 https://supernews.co.id/?p=64015 supernews.co.id – DPR sepakati MKMK tak berwenang proses laporan Adies Kadir terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini disepakati dalam rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/2/2026) setelah Komisi III DPR RI mengajukan kesimpulan rapatnya.

Dalam pernyataan resmi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kewenangan DPR memilih dan menetapkan hakim konstitusi merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945. DPR lantas menyimpulkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang menindaklanjuti laporan tersebut karena laporan itu berkaitan proses pemilihan, bukan perilaku etika hakim setelah menjabat.

Paripurna juga merekomendasikan agar MK memperjelas tugas dan fungsi MKMK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Paripurna DPR Putuskan MKMK Tidak Berwenang

Sidang Paripurna DPR RI ke-14 periode III Tahun 2025-2026 memutuskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat perihal proses pemilihan hakim konstitusi usulan DPR RI.

Dalam keputusan yang dibacakan oleh Puan, DPR menguatkan sikap Komisi III bahwa pemilihan hakim merupakan fungsi konstitusional legislator. “Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan Hakim Konstitusi oleh DPR RI merupakan mandat konstitusional, yang diatur dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945,” demikian poin yang disampaikan dalam rapat paripurna.

Paripurna DPR kemudian memutuskan tiga hal pokok:

  1. Menegaskan MKMK tidak berwenang menindaklanjuti laporan terkait proses pemilihan hakim MK.

  2. Mendorong MKMK fokus menjalankan kewenangan sesuai UU MK, terutama menegakkan kode etik hakim yang sudah menjabat.

  3. Meminta regulasi tugas dan fungsi MKMK diperjelas agar harmonisasi antara DPR dan MK lebih efektif.

Latar Belakang Laporan terhadap Adies Kadir

Laporan terhadap Adies Kadir dipicu oleh sekelompok akademisi, guru besar, dosen, dan praktisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada 6 Februari 2026. Mereka menilai proses pemilihan Adies sebagai hakim MK bermasalah, terutama masalah transparansi dan potensi konflik kepentingan Adies sebagai politikus saat nanti mengadili perkara strategis di Mahkamah Konstitusi.

MKMK kemudian menerima laporan tersebut dan memulai tahapan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan menentukan apakah laporan layak diteruskan ke sidang pemeriksaan etik atau tidak. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan pihaknya harus memproses laporan sesuai hukum acara internal, termasuk mendengar keterangan terlapor.

Kewenangan DPR dalam Penetapan Hakim MK

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan MKMK, Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional dalam memilih hakim konstitusi dan proses tersebut bukan bagian dari tugas MKMK.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK mengatur tugas MKMK dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi dan pedoman perilaku setelah menjadi hakim. Namun, proses pemilihan dan pengajuan seorang calon hakim konstitusi merupakan kewenangan DPR itu sendiri, sebagaimana juga diatur dalam UUD 1945.

Pasal 27A UU MK menjelaskan ruang lingkup kewenangan MKMK menegakkan etika dan perilaku hakim, tetapi tidak menyebutkan mekanisme pemilihan hakim sebagai bagian kewenangan MKMK.

Karena alasan itu, Komisi III DPR menyatakan laporan terkait proses pencalonan Adies bukan merupakan ranah MKMK. Selanjutnya keputusan ini disetujui melalui rapat Paripurna DPR RI.

Respons MKMK dan Proses yang Berjalan

Terlepas dari keputusan Paripurna DPR, MKMK tetap melanjutkan prosedur pemeriksaan laporan atas Adies Kadir, khususnya pada tahap pendengaran keterangan terlapor. Ketua MKMK mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Adies pada Kamis pagi (19/2) dalam pemeriksaan pendahuluan.

Panggilan ini adalah bagian dari tahapan pemeriksaan awal, bukan berarti laporan otomatis diteruskan ke sidang penuh. Setelah mendengar keterangannya, MKMK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah laporan layak diproses ke tahap pemeriksaan inti atau dihentikan.

Kewenangan MKMK menyerahkan laporan ke sidang persidangan etik juga dibatasi oleh UU dan hukum acara internal yang mengatur mekanisme tersebut. Hingga saat ini belum ada keputusan akhir tentang kelanjutan laporan.

Sentimen Publik dan Opini Publik 2026

Keputusan Paripurna DPR ini memicu respons beragam di publik dan kalangan akademisi. Sebagian pihak mendukung pandangan DPR bahwa proses pemilihan hakim merupakan kewenangan konstitusional yang tak bisa disentuh oleh MKMK. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pakar hukum yang menilai keputusan DPR bersifat otonom dan tidak dapat dicampuri MKMK.

Namun, sebagian kalangan lain melihat pentingnya adanya mekanisme pengawasan independen terhadap proses seleksi hakim, termasuk aspek etika dan transparansi. Mereka berpandangan bahwa perlu ada peninjauan lebih mendalam tentang keterlibatan MKMK dalam masalah pencalonan hakim MK agar standard etik dapat dipastikan konsisten.

Percakapan daring juga menunjukkan tren pencarian meningkat pada kata kunci “kewenangan MKMK laporan Adies Kadir”, mencerminkan perhatian publik terhadap hubungan antara lembaga legislatif dan badan etik peradilan.

Konteks Hukum dan Regulasi Terkait

Beberapa aturan hukum kunci dalam polemik ini mencakup:

  • Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 yang mengatur kewenangan DPR dalam mengajukan hakim MK.

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 27A yang mengatur tugas MKMK menegakkan kode etik hakim konstitusi.

  • Hukum acara internal MKMK yang mengatur tahapan pemeriksaan laporan etik calon hakim konstitusi dan hakim yang sudah menjabat.

Sumber asli: https://supernews.co.id/dpr-sepakati-mkmk-tak-berwenang-laporan-adies-kadir/

]]>
Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI: DPR RI Putuskan, Ini Pertimbangannya https://supernews.co.id/thomas-djiwandono-deputi-gubernur-bi-diputuskan-dpr-2026/ Wed, 28 Jan 2026 03:30:52 +0000 https://supernews.co.id/?p=58085

supernews – DPR RI melalui Komisi XI resmi menetapkan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI periode 2026–2031, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari Bank Indonesia pada pertengahan Januari 2026. Keputusan pengesahan ini dilakukan melalui mekanisme fit and proper test dan rapat paripurna DPR pada Selasa, 27 Januari 2026.

Penetapan ini menarik perhatian publik karena posisi strategis tersebut berperan penting dalam arah kebijakan moneter nasional dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Artikel ini merangkum proses, pertimbangan, serta reaksi DPR terhadap penunjukan tokoh politik berpengalaman ini.

Proses Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI

Rangkaian pengangkatan Deputi Gubernur BI dimulai dari pengajuan tiga kandidat oleh Gubernur BI dan Presiden kepada DPR. Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, berhasil terpilih di antara tiga calon melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi XI DPR RI.

Setelah melalui rapat internal Komisi XI, Ketua komisi Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa keputusan timbul melalui musyawarah mufakat oleh semua fraksi yang hadir. Hasil itu kemudian diajukan dalam Sidang Paripurna dan disetujui oleh DPR RI secara resmi.

Dengan pengesahan ini, Thomas yang tidak lagi menjabat di partai politiknya, akan melaksanakan tugas sebagai Deputi Gubernur BI untuk masa jabatan 2026–2031, sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Pertimbangan Utama DPR dalam Memilih Thomas Djiwandono

DPR RI menyebut beberapa pertimbangan penting dalam memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI:

  1. Dapat Diterima Seluruh Fraksi Politik
    Menurut Ketua Komisi XI, salah satu alasan utama adalah bahwa Thomas hadir sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik dalam komisi. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas dukungan legislatif terhadap kebijakan Bank Indonesia.

  2. Visi Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal
    DPR menilai kemampuan Thomas menjelaskan perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal nasional sangat relevan dengan tuntutan situasi ekonomi saat ini. Visinya yang disebut berorientasi sinergi dan kelincahan kebijakan dianggap menjadi nilai tambah penting.

  3. Profesionalisme Terlepas dari Politik
    Meski latar belakangnya berasal dari dunia politik dan pernah menjabat di partai, DPR menilai Thomas menunjukkan profesionalisme dalam menjelaskan proses pengambilan kebijakan, sehingga kekhawatiran akan konflik kepentingan dapat diminimalkan.

Penggantian Juda Agung dan Penegasan Independensi BI

Posisi Deputi Gubernur BI menjadi kosong setelah Juda Agung secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026. DPR menilai penting menjaga kesinambungan kebijakan moneter dengan cepat mengisi posisi strategis tersebut.

Menanggapi kekhawatiran tentang independensi Bank Indonesia yang beredar publik, terutama terkait keterkaitan politik Thomas, dia telah menegaskan komitmennya menjaga independensi kebijakan Bank Indonesia dalam berbagai pernyataan kepada media.

BI sendiri sebelumnya menyatakan bahwa proses penunjukan bukanlah ancaman terhadap mandat independen bank sentral berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia dan tetap akan beroperasi profesional sesuai hukum.

Peran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia ke Depan

Sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan:

  • Kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk suku bunga dan stabilitas harga.

  • Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

  • Penguatan governance dan sinergi antar lembaga terkait ekonomi.

Pakar ekonomi dan beberapa politisi berharap agar pengalaman fiskal Thomas di Kementerian Keuangan dapat menjadi nilai tambah dalam kerja kolektif Dewan Gubernur BI, terutama dalam merespons tantangan ekonomi global dan domestik yang terus dinamis.

Reaksi DPR dan Tokoh Terkait

Figur Thomas mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua Badan Anggaran DPR, yang menilai dia mumpuni untuk posisi tersebut berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam ranah kebijakan ekonomi.

Namun demikian, sejumlah pengamat pasar dan investor sebelumnya menyuarakan kekhawatiran soal independensi BI setelah berita penetapan calon ini menyebar, mengindikasikan bahwa sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia turut memengaruhi sentimen pasar valuta asing.

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menandai titik penting dalam dinamika kebijakan moneter Indonesia menuju periode 2026–2031. DPR RI menekankan pertimbangan politis dan teknis dalam pengambilan keputusan ini, sekaligus menyerukan kepercayaan terhadap profesionalisme dan independensi Bank Indonesia di masa mendatang.

Sumber asli: https://supernews.co.id/thomas-djiwandono-deputi-gubernur-bi-diputuskan-dpr-2026/

]]>