supernews.co.id – Komisi XI DPR RI resmi memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Keputusan tersebut muncul setelah DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat pimpinan OJK. DPR menilai Friderica memiliki kompetensi, kapasitas, serta pengalaman kuat dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia.
DPR Tetapkan Friderica Widyasari Dewi Sebagai Ketua OJK
Komisi XI DPR RI mengumumkan hasil fit and proper test calon Dewan Komisioner OJK dalam rapat internal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan keputusan tersebut kepada media setelah rapat selesai. DPR menilai para kandidat mampu menjawab tantangan sektor keuangan nasional.
“Komisi XI hari ini telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 untuk lima jabatan,” ujarnya.
Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara itu, DPR juga menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain dua posisi tersebut, DPR menetapkan tiga pejabat lain dalam struktur pimpinan OJK.
Daftar pimpinan OJK yang disetujui DPR meliputi:
Friderica Widyasari Dewi – Ketua Dewan Komisioner OJK
Hernawan Bekti Sasongko – Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
Hasan Fawzi – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon
Dicky Kartikoyono – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Adi Budiarso – Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Keuangan dan Aset Digital
Keputusan tersebut muncul melalui mekanisme musyawarah mufakat setelah DPR mengevaluasi sepuluh kandidat yang mengikuti uji kelayakan.
Alasan DPR Memilih Friderica Widyasari Dewi
Komisi XI DPR menilai Friderica menunjukkan kinerja yang baik selama memegang jabatan strategis di OJK sebelumnya. DPR juga menilai ia mampu merespons berbagai persoalan di sektor jasa keuangan.
Misbakhun menjelaskan pemilihan tersebut mempertimbangkan kemampuan serta profesionalitas para kandidat.
“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” katanya.
Selain itu, DPR menilai Friderica mampu menangani sejumlah persoalan fundamental di OJK dalam waktu singkat. Penilaian tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan DPR.
“Kita menetapkan kembali Ibu Kiki, karena dalam periode yang pendek, beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun.
DPR juga mempertimbangkan rekam jejak Friderica yang telah lama berkecimpung di sektor keuangan, khususnya dalam pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.
Rekam Jejak Friderica di Sektor Jasa Keuangan
Friderica Widyasari Dewi dikenal luas di industri keuangan Indonesia. Ia sebelumnya menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
Posisi tersebut membuatnya aktif dalam memperkuat literasi keuangan masyarakat. Ia juga terlibat dalam berbagai kebijakan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Sebelum memimpin OJK, Friderica juga memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal. Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis di lembaga keuangan dan perusahaan sektor keuangan.
Pengalaman tersebut membuat DPR menilai Friderica memiliki pemahaman kuat terhadap dinamika industri keuangan nasional.
Selain itu, Friderica sempat menjabat sebagai pejabat sementara Ketua OJK setelah terjadi kekosongan kepemimpinan di lembaga tersebut.
Dalam kesempatan sebelumnya, Friderica juga menjelaskan alasan mengikuti seleksi pimpinan OJK.
“Kenapa mau maju? Karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Tantangan Besar Ketua OJK Periode 2026–2031
Kepemimpinan baru OJK menghadapi sejumlah tantangan penting di sektor keuangan Indonesia. Perubahan teknologi finansial dan meningkatnya penggunaan aset digital menjadi salah satu isu utama.
OJK juga harus memperkuat pengawasan terhadap pasar modal, pinjaman online, hingga layanan keuangan digital yang berkembang pesat.
Selain itu, literasi keuangan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar. OJK perlu meningkatkan edukasi keuangan agar masyarakat mampu memilih produk keuangan yang aman dan legal.
Di sisi lain, stabilitas sektor jasa keuangan harus tetap terjaga agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan pengalaman yang dimiliki, DPR berharap Friderica mampu menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.











