supernews – DPR RI melalui Komisi XI resmi menetapkan Thomas Djiwandono Deputi Gubernur BI periode 2026–2031, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari Bank Indonesia pada pertengahan Januari 2026. Keputusan pengesahan ini dilakukan melalui mekanisme fit and proper test dan rapat paripurna DPR pada Selasa, 27 Januari 2026.
Penetapan ini menarik perhatian publik karena posisi strategis tersebut berperan penting dalam arah kebijakan moneter nasional dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Artikel ini merangkum proses, pertimbangan, serta reaksi DPR terhadap penunjukan tokoh politik berpengalaman ini.
Daftar Isi
ToggleProses Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
Rangkaian pengangkatan Deputi Gubernur BI dimulai dari pengajuan tiga kandidat oleh Gubernur BI dan Presiden kepada DPR. Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, berhasil terpilih di antara tiga calon melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan Komisi XI DPR RI.
Setelah melalui rapat internal Komisi XI, Ketua komisi Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa keputusan timbul melalui musyawarah mufakat oleh semua fraksi yang hadir. Hasil itu kemudian diajukan dalam Sidang Paripurna dan disetujui oleh DPR RI secara resmi.
Dengan pengesahan ini, Thomas yang tidak lagi menjabat di partai politiknya, akan melaksanakan tugas sebagai Deputi Gubernur BI untuk masa jabatan 2026–2031, sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.
Pertimbangan Utama DPR dalam Memilih Thomas Djiwandono
DPR RI menyebut beberapa pertimbangan penting dalam memilih Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI:
Dapat Diterima Seluruh Fraksi Politik
Menurut Ketua Komisi XI, salah satu alasan utama adalah bahwa Thomas hadir sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik dalam komisi. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas dukungan legislatif terhadap kebijakan Bank Indonesia.Visi Sinergi Kebijakan Moneter dan Fiskal
DPR menilai kemampuan Thomas menjelaskan perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal nasional sangat relevan dengan tuntutan situasi ekonomi saat ini. Visinya yang disebut berorientasi sinergi dan kelincahan kebijakan dianggap menjadi nilai tambah penting.Profesionalisme Terlepas dari Politik
Meski latar belakangnya berasal dari dunia politik dan pernah menjabat di partai, DPR menilai Thomas menunjukkan profesionalisme dalam menjelaskan proses pengambilan kebijakan, sehingga kekhawatiran akan konflik kepentingan dapat diminimalkan.
Penggantian Juda Agung dan Penegasan Independensi BI
Posisi Deputi Gubernur BI menjadi kosong setelah Juda Agung secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026. DPR menilai penting menjaga kesinambungan kebijakan moneter dengan cepat mengisi posisi strategis tersebut.
Menanggapi kekhawatiran tentang independensi Bank Indonesia yang beredar publik, terutama terkait keterkaitan politik Thomas, dia telah menegaskan komitmennya menjaga independensi kebijakan Bank Indonesia dalam berbagai pernyataan kepada media.
BI sendiri sebelumnya menyatakan bahwa proses penunjukan bukanlah ancaman terhadap mandat independen bank sentral berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia dan tetap akan beroperasi profesional sesuai hukum.
Peran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia ke Depan
Sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan:
Kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk suku bunga dan stabilitas harga.
Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam konteks pertumbuhan ekonomi.
Penguatan governance dan sinergi antar lembaga terkait ekonomi.
Pakar ekonomi dan beberapa politisi berharap agar pengalaman fiskal Thomas di Kementerian Keuangan dapat menjadi nilai tambah dalam kerja kolektif Dewan Gubernur BI, terutama dalam merespons tantangan ekonomi global dan domestik yang terus dinamis.
Reaksi DPR dan Tokoh Terkait
Figur Thomas mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua Badan Anggaran DPR, yang menilai dia mumpuni untuk posisi tersebut berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam ranah kebijakan ekonomi.
Namun demikian, sejumlah pengamat pasar dan investor sebelumnya menyuarakan kekhawatiran soal independensi BI setelah berita penetapan calon ini menyebar, mengindikasikan bahwa sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia turut memengaruhi sentimen pasar valuta asing.
Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menandai titik penting dalam dinamika kebijakan moneter Indonesia menuju periode 2026–2031. DPR RI menekankan pertimbangan politis dan teknis dalam pengambilan keputusan ini, sekaligus menyerukan kepercayaan terhadap profesionalisme dan independensi Bank Indonesia di masa mendatang.












