supernews.co.id – DPR sepakati MKMK tak berwenang proses laporan Adies Kadir terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini disepakati dalam rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/2/2026) setelah Komisi III DPR RI mengajukan kesimpulan rapatnya.
Dalam pernyataan resmi, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kewenangan DPR memilih dan menetapkan hakim konstitusi merupakan mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945. DPR lantas menyimpulkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang menindaklanjuti laporan tersebut karena laporan itu berkaitan proses pemilihan, bukan perilaku etika hakim setelah menjabat.
Paripurna juga merekomendasikan agar MK memperjelas tugas dan fungsi MKMK sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).
Paripurna DPR Putuskan MKMK Tidak Berwenang
Sidang Paripurna DPR RI ke-14 periode III Tahun 2025-2026 memutuskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat perihal proses pemilihan hakim konstitusi usulan DPR RI.
Dalam keputusan yang dibacakan oleh Puan, DPR menguatkan sikap Komisi III bahwa pemilihan hakim merupakan fungsi konstitusional legislator. “Komisi III DPR RI menegaskan bahwa kewenangan pemilihan Hakim Konstitusi oleh DPR RI merupakan mandat konstitusional, yang diatur dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945,” demikian poin yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Paripurna DPR kemudian memutuskan tiga hal pokok:
Menegaskan MKMK tidak berwenang menindaklanjuti laporan terkait proses pemilihan hakim MK.
Mendorong MKMK fokus menjalankan kewenangan sesuai UU MK, terutama menegakkan kode etik hakim yang sudah menjabat.
Meminta regulasi tugas dan fungsi MKMK diperjelas agar harmonisasi antara DPR dan MK lebih efektif.
Latar Belakang Laporan terhadap Adies Kadir
Laporan terhadap Adies Kadir dipicu oleh sekelompok akademisi, guru besar, dosen, dan praktisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) pada 6 Februari 2026. Mereka menilai proses pemilihan Adies sebagai hakim MK bermasalah, terutama masalah transparansi dan potensi konflik kepentingan Adies sebagai politikus saat nanti mengadili perkara strategis di Mahkamah Konstitusi.
MKMK kemudian menerima laporan tersebut dan memulai tahapan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan menentukan apakah laporan layak diteruskan ke sidang pemeriksaan etik atau tidak. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan pihaknya harus memproses laporan sesuai hukum acara internal, termasuk mendengar keterangan terlapor.
Kewenangan DPR dalam Penetapan Hakim MK
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan MKMK, Ketua Komisi III Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional dalam memilih hakim konstitusi dan proses tersebut bukan bagian dari tugas MKMK.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK mengatur tugas MKMK dalam menegakkan kode etik hakim konstitusi dan pedoman perilaku setelah menjadi hakim. Namun, proses pemilihan dan pengajuan seorang calon hakim konstitusi merupakan kewenangan DPR itu sendiri, sebagaimana juga diatur dalam UUD 1945.
Pasal 27A UU MK menjelaskan ruang lingkup kewenangan MKMK menegakkan etika dan perilaku hakim, tetapi tidak menyebutkan mekanisme pemilihan hakim sebagai bagian kewenangan MKMK.
Karena alasan itu, Komisi III DPR menyatakan laporan terkait proses pencalonan Adies bukan merupakan ranah MKMK. Selanjutnya keputusan ini disetujui melalui rapat Paripurna DPR RI.
Respons MKMK dan Proses yang Berjalan
Terlepas dari keputusan Paripurna DPR, MKMK tetap melanjutkan prosedur pemeriksaan laporan atas Adies Kadir, khususnya pada tahap pendengaran keterangan terlapor. Ketua MKMK mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Adies pada Kamis pagi (19/2) dalam pemeriksaan pendahuluan.
Panggilan ini adalah bagian dari tahapan pemeriksaan awal, bukan berarti laporan otomatis diteruskan ke sidang penuh. Setelah mendengar keterangannya, MKMK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah laporan layak diproses ke tahap pemeriksaan inti atau dihentikan.
Kewenangan MKMK menyerahkan laporan ke sidang persidangan etik juga dibatasi oleh UU dan hukum acara internal yang mengatur mekanisme tersebut. Hingga saat ini belum ada keputusan akhir tentang kelanjutan laporan.
Sentimen Publik dan Opini Publik 2026
Keputusan Paripurna DPR ini memicu respons beragam di publik dan kalangan akademisi. Sebagian pihak mendukung pandangan DPR bahwa proses pemilihan hakim merupakan kewenangan konstitusional yang tak bisa disentuh oleh MKMK. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pakar hukum yang menilai keputusan DPR bersifat otonom dan tidak dapat dicampuri MKMK.
Namun, sebagian kalangan lain melihat pentingnya adanya mekanisme pengawasan independen terhadap proses seleksi hakim, termasuk aspek etika dan transparansi. Mereka berpandangan bahwa perlu ada peninjauan lebih mendalam tentang keterlibatan MKMK dalam masalah pencalonan hakim MK agar standard etik dapat dipastikan konsisten.
Percakapan daring juga menunjukkan tren pencarian meningkat pada kata kunci “kewenangan MKMK laporan Adies Kadir”, mencerminkan perhatian publik terhadap hubungan antara lembaga legislatif dan badan etik peradilan.
Konteks Hukum dan Regulasi Terkait
Beberapa aturan hukum kunci dalam polemik ini mencakup:
Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 yang mengatur kewenangan DPR dalam mengajukan hakim MK.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 27A yang mengatur tugas MKMK menegakkan kode etik hakim konstitusi.
Hukum acara internal MKMK yang mengatur tahapan pemeriksaan laporan etik calon hakim konstitusi dan hakim yang sudah menjabat.












