Supernews.co.id – Stabilitas pangan nasional kembali diuji oleh praktik curang yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi pemerintah di tengah upaya menjaga daya beli. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengambil langkah drastis dengan menonaktifkan 6 pejabat menyusul terbongkarnya sindikat pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Jakarta.
Pembersihan Internal di Tubuh Bulog
Langkah tegas yang diambil oleh manajemen Perum Bulog ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang bermain-main dengan urusan perut rakyat. Penonaktifan 6 orang pejabat tersebut merupakan buntut dari investigasi mendalam terkait penyalahgunaan distribusi beras subsidi yang seharusnya sampai ke tangan masyarakat dengan harga terjangkau.
Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui rapat direksi dan mendapatkan petunjuk langsung dari Menteri Pertanian. Fokus utama penindakan ini berada di lingkup Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta, yang menjadi titik sentral temuan kasus oleh pihak kepolisian.
"Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan Direksi, Rapat Direksi, jadi kami putuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan. Ini merupakan bentuk tanggung jawab atau responsibility kami sebagai pimpinan," ujar Rizal saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Penonaktifan ini mencakup jabatan strategis, mulai dari tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) hingga pejabat yang membidangi distribusi dan pemasaran. Meski tidak merinci seluruh nama dan jabatan secara detail karena alasan internal, Rizal membenarkan bahwa pimpinan tertinggi di Kanwil DKI Jakarta termasuk dalam daftar mereka yang dibebastugaskan sementara.
Kronologi Terbongkarnya Mafia Beras di Matraman
Kasus yang mengguncang institusi penyangga pangan ini bermula dari pergerakan cepat jajaran Polres Jakarta Timur. Petugas berhasil mengendus adanya aktivitas mencurigakan di kawasan Matraman, yang kemudian teridentifikasi sebagai praktik pengemasan ulang (repacking) beras SPHP milik Bulog.
Beras SPHP yang seharusnya dijual dalam kemasan subsidi berukuran kecil, justru dibongkar dan dimasukkan kembali ke dalam karung-karung komersial berukuran 50 kilogram. Praktik ini bertujuan untuk mengelabui konsumen dan menjual beras subsidi dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi, sehingga pelaku meraup keuntungan berlipat ganda secara ilegal.
Setelah penggerebekan di Matraman, pengembangan kasus terus berlanjut hingga ke Pasar Induk Cipinang, yang merupakan jantung distribusi beras di tanah air. Di lokasi inilah, indikasi keterlibatan oknum internal mulai menguat, terutama terkait bagaimana ribuan ton beras subsidi tersebut bisa keluar dari gudang dalam jumlah yang tidak wajar.
Menariknya, penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada penangkapan di lapangan. Bulog bersama kepolisian melakukan penelusuran mundur (backward tracing) untuk memetakan jalur distribusi haram tersebut. Mulai dari nomor kendaraan pengangkut hingga rekaman CCTV di kantor Bulog DKI Jakarta diperiksa secara intensif untuk menemukan titik lemah dalam sistem pengawasan mereka.
Modus Operandi: Manipulasi Aplikasi Klik SPHP
Dalam era digitalisasi, para pelaku kejahatan pangan ternyata juga memanfaatkan celah dalam sistem teknologi informasi. Rizal menjelaskan bahwa salah satu pintu masuk utama dalam kasus ini adalah melalui aplikasi Klik SPHP, sebuah platform yang dirancang untuk mempermudah mitra Rumah Pangan Kita (RPK) memesan beras subsidi secara transparan.
Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya anomali data yang sangat mencolok. Salah satu pemilik RPK berinisial RH, yang baru terdaftar sebagai mitra pada 27 Agustus 2026, diduga menjadi aktor intelektual di balik pemesanan dalam jumlah masif.
"Kami langsung mendalami forensik internal di kantor Bulog, membuka semua data komputer pemasaran dari manajer pemasaran kantor Bulog DKI," terang Rizal.
Berdasarkan aturan yang berlaku, satu titik RPK biasanya hanya diperbolehkan memesan beras SPHP sebanyak 2 hingga 4 ton dalam satu kali pemesanan. Namun, dalam kasus ini, ditemukan indikasi bahwa satu RPK bisa melakukan pemesanan berkali-kali dalam seminggu dengan frekuensi yang sangat tidak wajar.
Tak hanya itu, pola pembelian yang dilakukan RH menunjukkan adanya koordinasi yang rapi. Jika sebuah RPK memesan 3 hingga 4 kali dalam seminggu dengan volume maksimal, maka dalam sebulan satu titik bisa menyerap belasan hingga puluhan ton beras subsidi. Hal inilah yang kini sedang didalami oleh tim penyidik untuk melihat apakah ada pembiaran atau kerja sama aktif dari oknum pejabat Bulog yang dinonaktifkan tersebut.
Status Nonaktif dan Asas Praduga Tak Bersalah
Meskipun langkah penonaktifan ini tergolong drastis, Ahmad Rizal Ramdhani menekankan bahwa status 6 pejabat tersebut saat ini masih dalam tahap pemeriksaan mendalam. Penonaktifan dilakukan untuk menjamin objektivitas proses investigasi dan mencegah adanya upaya penghilangan barang bukti di lingkungan kantor.
"Ini masih pendalaman. Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu sampai betul-betul terbukti atau tidak," tegasnya.
Di sisi lain, Bulog juga memberikan ruang bagi para pejabat tersebut untuk membela diri. Jika nantinya dalam proses hukum dan audit internal mereka dinyatakan tidak terlibat, maka manajemen berjanji akan melakukan pemulihan nama baik dan mengembalikan jabatan mereka.
Namun, jika ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan dalam sindikat oplosan beras ini, Bulog tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Langkah ini dianggap krusial untuk menjaga integritas institusi di mata publik.
Dampak Terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Kasus oplosan beras di Jakarta ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Beras SPHP adalah instrumen utama pemerintah untuk menekan inflasi dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengonsumsi beras berkualitas dengan harga terjangkau.
Ketika beras subsidi ini justru dioplos dan dijual dengan harga komersial, maka tujuan utama program tersebut menjadi gagal. Masyarakat terpaksa membeli beras dengan harga tinggi, sementara oknum-oknum tertentu memperkaya diri dari selisih harga subsidi yang dibiayai oleh negara.
Sebagai catatan, pengawasan distribusi pangan memang menjadi tantangan besar, terutama di wilayah metropolitan seperti Jakarta. Dengan volume kebutuhan yang sangat tinggi, setiap celah kecil dalam sistem distribusi bisa dimanfaatkan oleh mafia pangan untuk meraup keuntungan ilegal.
Oleh karena itu, Perum Bulog kini tengah mengevaluasi total sistem kemitraan RPK dan memperketat verifikasi di aplikasi Klik SPHP. Pengawasan di lapangan juga akan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak personel keamanan dan teknologi pelacakan berbasis GPS pada armada pengangkut beras.
Komitmen Transformasi dan Transparansi Bulog
Di bawah kepemimpinan Ahmad Rizal Ramdhani, Bulog berupaya melakukan transformasi menjadi perusahaan pangan yang lebih modern dan transparan. Kasus penonaktifan 6 pejabat ini dipandang sebagai bagian dari proses "bersih-bersih" internal yang menyakitkan namun diperlukan.
"Ini merupakan tanggung jawab kami kepada publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap butir beras subsidi benar-benar sampai ke mereka yang berhak," pungkas Rizal.
Ke depannya, Bulog berencana untuk lebih mempererat kerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan inspeksi mendadak secara berkala di gudang-gudang mitra. Transparansi data distribusi juga akan dibuka lebih luas agar masyarakat bisa ikut mengawasi jika ditemukan kejanggalan harga atau stok di wilayah mereka.
Skandal ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh jajaran pegawai Bulog di seluruh Indonesia. Integritas dalam menjalankan tugas negara, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan iming-iming keuntungan sesaat dari praktik ilegal.











