Karhutla Lumpuhkan Langit RI: 1.700 Penerbangan Batal Akibat Kabut Asap 3.030 Penerbangan Terdampak Karhutla Sejak Agustus, 1.700 Rute Dibatalkan

Ekonomi

Supernews.co.id – Kabut asap pekat kembali menyelimuti cakrawala Nusantara, mengubah jarak pandang menjadi tantangan maut bagi para pilot yang melintasi zona merah kebakaran hutan. Krisis tahunan ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi konektivitas udara nasional yang memaksa ribuan jadwal terbang terhenti total demi keselamatan nyawa penumpang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja merilis data yang mencengangkan terkait dampak buruk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terhadap industri penerbangan domestik. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, ribuan jadwal penerbangan terpaksa diatur ulang, ditunda, bahkan dibatalkan secara permanen karena pekatnya polusi asap yang menyelimuti sejumlah bandara strategis.

Berdasarkan catatan resmi, sejak 14 Agustus hingga 25 Oktober 2026, tercatat sebanyak 3.030 penerbangan terdampak langsung oleh fenomena alam yang diperburuk oleh aktivitas manusia ini. Angka ini mencerminkan betapa rapuhnya sistem transportasi udara kita ketika berhadapan dengan krisis lingkungan yang masif.

Badai Pembatalan: 56 Persen Rute Lumpuh Total

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, mengungkapkan bahwa dari total ribuan penerbangan yang terdampak, tingkat pembatalannya sangat mengkhawatirkan. Sekitar 1.700 penerbangan atau setara dengan 56% dari total 154 rute yang ada terpaksa dibatalkan.

"Dari 78 bandara yang kami pantau, ada 3.030 penerbangan terdampak sejak pertengahan Agustus hingga akhir Oktober. Ini adalah angka yang sangat signifikan bagi operasional penerbangan kita," ujar Lukman dalam sebuah media briefing bersama Forwahub di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Pembatalan ini bukan tanpa alasan. Jarak pandang atau visibility di beberapa wilayah terdampak seringkali turun di bawah ambang batas aman, yakni di bawah 800 hingga 500 meter. Dalam kondisi seperti ini, melakukan pendaratan atau lepas landas adalah tindakan yang sangat berisiko dan melanggar protokol keselamatan internasional.

Titik Merah di Kalimantan: Jalur Paling Terdampak

Pulau Kalimantan kembali menjadi sorotan utama dalam krisis asap tahun ini. Dominasi rute yang terdampak berada di wilayah ini, mencakup kota-kota besar yang menjadi urat nadi ekonomi lokal. Lukman menjelaskan bahwa kota-kota seperti Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, hingga Pangkalan Bun mendominasi daftar hitam rute yang paling sering mengalami gangguan.

Kondisi geografis dan banyaknya lahan gambut di Kalimantan membuat api sulit dipadamkan, sehingga asap yang dihasilkan jauh lebih tebal dan bertahan lama di atmosfer. Hal ini menciptakan "tembok asap" yang menyulitkan navigasi udara, terutama bagi bandara-bandara yang belum dilengkapi dengan teknologi navigasi mutakhir.

Menariknya, meskipun wilayah Kalimantan terkepung asap, Lukman memastikan bahwa penerbangan internasional sejauh ini masih relatif aman. Hal ini dikarenakan gerbang utama Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, masih terpantau aman untuk aktivitas take off dan landing. Arus keluar masuk pesawat dari dan ke luar negeri tetap berjalan sesuai jadwal tanpa gangguan berarti dari kabut asap.

Nasib Penerbangan Perintis: Lifeline yang Terputus

Sektor yang paling terpukul dari krisis ini ternyata bukan maskapai komersial besar, melainkan penerbangan perintis. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, pesawat kecil adalah satu-satunya penyambung hidup untuk logistik, kesehatan, dan mobilitas. Namun, Karhutla telah memutus "nadi" tersebut.

Kemenhub mencatat ada 617 penerbangan perintis yang terganggu akibat kabut asap dalam periode yang sama. Dampak ini tersebar di beberapa maskapai yang mengoperasikan rute-rute sulit:

  • Susi Air: Menjadi yang paling terdampak dengan 431 rute yang terganggu.
  • Smart Aviation (Smart Cakrawala): Mencatat 154 rute terdampak.
  • Asian One Air: Sebanyak 20 rute mengalami kendala.
  • PT Amal: Melaporkan 12 rute yang terganggu.

Wilayah terdampak untuk penerbangan perintis ini meluas hingga ke Papua, Kalimantan, dan juga Maluku. Di Papua, tantangan menjadi ganda; selain kabut asap, topografi pegunungan yang ekstrem membuat pilot tidak memiliki ruang kesalahan sedikit pun jika jarak pandang terbatas.

Masalah Klasik: Minimnya Fasilitas ILS di Daerah

Salah satu alasan mengapa banyak penerbangan domestik di daerah lumpuh total saat Karhutla adalah keterbatasan infrastruktur. Lukman menyoroti pentingnya Instrument Landing System (ILS), sebuah alat bantu pendaratan yang memungkinkan pesawat mendarat dengan aman meski jarak pandang sangat terbatas.

"Bandara-bandara yang dikhawatirkan itu adalah bandara di Kalimantan, apalagi yang belum punya alat instrumen landing system atau ILS-nya masih terbatas," tambah Lukman.

Banyak bandara kecil di daerah hanya mengandalkan Visual Flight Rules (VFR), di mana pilot harus melihat landasan secara langsung. Ketika asap menutup pandangan, maka tidak ada pilihan lain selain membatalkan penerbangan. Investasi pada teknologi ILS kategori tinggi menjadi mendesak jika pemerintah ingin menjaga stabilitas transportasi udara di tengah ancaman Karhutla yang diprediksi akan terus berulang setiap tahunnya.

Langkah Mitigasi: Surat Edaran dan Kewaspadaan Tinggi

Menghadapi situasi darurat ini, Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam. Dua regulasi penting telah diterbitkan untuk menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan.

Pertama adalah Surat Edaran Nomor SE-MHB 4 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Sarana dan Prasarana dari Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan. Kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 19 Tahun 2026 yang secara spesifik mengatur tentang Mitigasi Risiko Dampak Karhutla terhadap Kegiatan Operasional Penerbangan.

Kedua aturan ini mewajibkan Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) dan pengelola bandara untuk melakukan pemantauan cuaca secara real-time melalui koordinasi dengan BMKG. Selain itu, maskapai diminta untuk selalu menyiapkan rencana cadangan (contingency plan), termasuk pengalihan pendaratan (divert) ke bandara terdekat yang lebih aman jika kondisi di bandara tujuan memburuk secara tiba-tiba.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Meluas

Pembatalan 1.700 penerbangan bukan sekadar angka statistik. Di balik itu, ada kerugian ekonomi yang masif bagi maskapai penerbangan, mulai dari biaya operasional yang membengkak hingga pengembalian tiket (refund). Di sisi lain, para penumpang, terutama di wilayah perintis, harus menanggung beban sosial yang berat.

Di Papua dan Maluku, terganggunya penerbangan perintis berarti terhambatnya distribusi bahan pokok dan obat-obatan. Pasokan logistik yang tersendat memicu kenaikan harga barang di pasar lokal, yang pada akhirnya membebani masyarakat kecil. Krisis asap ini secara tidak langsung telah menciptakan efek domino yang memukul sendi-sendi kehidupan di wilayah pinggiran.

Tak hanya itu, sektor pariwisata di Kalimantan juga ikut meredup. Wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam atau mengunjungi pusat rehabilitasi orang utan terpaksa membatalkan perjalanan mereka karena ketidakpastian jadwal terbang dan risiko kesehatan akibat menghirup udara yang tidak sehat.

Menatap Masa Depan: Solusi Jangka Panjang

Krisis Karhutla 2026 ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik. Bergantung pada kondisi cuaca saja tidak lagi cukup. Diperlukan langkah konkret mulai dari penguatan penegakan hukum bagi pembakar lahan hingga modernisasi alat navigasi di seluruh bandara di Indonesia, tanpa terkecuali.

Modernisasi bandara di Kalimantan dan Papua dengan teknologi ILS yang lebih canggih harus menjadi prioritas dalam rencana strategis nasional. Selain itu, sinergi antara Kemenhub, Kementerian LHK, dan pemerintah daerah dalam mencegah titik api (hotspot) muncul di sekitar kawasan bandara adalah kunci utama agar langit Indonesia tetap bersih dan aman untuk dilalui.

Sebagai catatan, keselamatan penerbangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Meskipun pembatalan ribuan penerbangan ini sangat merugikan secara materi, langkah tegas Kemenhub dan maskapai untuk tidak memaksakan terbang di tengah kabut asap adalah keputusan yang tepat demi mencegah tragedi yang lebih besar di angkasa.

Hingga saat ini, pihak otoritas terus memantau perkembangan titik api dan arah angin. Masyarakat diimbau untuk terus memperbarui informasi penerbangan mereka melalui kanal resmi maskapai dan tetap waspada terhadap dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kabut asap yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia.

Rekomendasi Untukmu 💡