Supernews.co.id – Di tengah ambisi besar pemerintah untuk melakukan digitalisasi birokrasi secara menyeluruh, sebuah regulasi baru justru memicu alarm peringatan bagi perlindungan hak asasi warga negara di ruang digital. Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh DPR pada 6 Oktober 2026 kini menjadi sorotan tajam karena dinilai menyimpan bom waktu bagi privasi masyarakat.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) secara terbuka mengkritik regulasi yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal tersebut. Menurut lembaga pemantau hak asasi ini, UU SDI tidak hanya berpotensi tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada, tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik kriminalisasi melalui pasal-pasal yang multitafsir.
Tumpang Tindih Regulasi: UU SDI vs UU Perlindungan Data Pribadi
Salah satu poin paling krusial yang disoroti oleh ELSAM adalah ketidakselarasan antara UU SDI dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara filosofis, UU PDP dirancang untuk melindungi subjek data (warga), sementara UU SDI tampak lebih condong pada efisiensi pengolahan data oleh negara.
Menariknya, Pasal 18 UU SDI menyebutkan bahwa pemanfaatan data dalam kerangka Satu Data Indonesia tidak memerlukan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama, asalkan memenuhi standar keamanan data. Ketentuan ini dianggap sangat berisiko karena menabrak prinsip dasar dalam UU PDP yang mewajibkan adanya perjanjian jelas antar-pengendali data.
"Semakin besar kemampuan negara untuk menghubungkan, menganalisis, dan menggunakan data warga, maka semakin kuat pula batas hukum, pelindungan hak, transparansi serta mekanisme pengawasan yang harus dibangun," tegas pihak ELSAM dalam keterangannya pada Rabu (28/10/2026).
Tanpa adanya batasan yang jelas, integrasi data antar-lembaga pemerintah bisa berubah menjadi pengawasan massal (mass surveillance) yang tidak terkendali. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, mengingat pentingnya tata kelola data yang transparan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ancaman Kriminalisasi dalam "Pasal Karet" 130 dan 131
Selain masalah privasi, UU SDI juga membawa ancaman nyata bagi kebebasan berpendapat dan kerja-kerja jurnalistik. ELSAM memperingatkan adanya potensi kriminalisasi berlebihan melalui Pasal 130 dan Pasal 131. Di dalam pasal tersebut, terdapat penggunaan frasa-frasa yang dianggap "karet" atau sangat lentur untuk ditafsirkan secara sepihak oleh aparat penegak hukum.
Frasa seperti ‘menyalahgunakan’, ‘tanpa hak’, dan ‘tanpa izin’ dinilai belum memiliki batasan definisi yang tegas dalam naskah undang-undang tersebut. Tanpa definisi yang rigid, siapa pun yang mengakses atau mengolah data untuk kepentingan publik bisa dengan mudah dituduh melakukan tindak pidana.
Di sisi lain, ketiadaan pengecualian untuk kepentingan umum dan jurnalistik dalam pasal-pasal pidana tersebut semakin memperkeruh suasana. Para jurnalis investigasi atau aktivis yang kerap menggunakan data publik untuk membongkar praktik korupsi kini dihantui oleh ancaman penjara jika data yang mereka gunakan dianggap "tanpa izin" oleh otoritas terkait.
Hal ini mengingatkan kita pada dinamika hukum digital di Indonesia yang sering kali menjerat pihak-pihak kritis menggunakan pasal-pasal multitafsir. Jika tidak segera direvisi atau diberikan aturan turunan yang jelas, UU SDI bisa menjadi alat baru untuk membungkam kritik.
Spekulasi Teknologi: AI dan Blockchain Tanpa Payung Hukum
Langkah pemerintah untuk memasukkan teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Artifisial (AI) dan blockchain ke dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia juga tak luput dari kritik. Meski terdengar inovatif, implementasi teknologi ini dianggap terlalu terburu-buru.
Hingga Oktober 2026, Indonesia tercatat belum memiliki kerangka hukum komprehensif yang mengatur tata kelola AI secara nasional. Sementara itu, pengaturan mengenai blockchain masih bersifat sektoral dan tersebar di berbagai lembaga, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Menggunakan AI untuk mengolah data kependudukan dalam skala masif tanpa adanya regulasi etika dan akuntabilitas yang jelas sangatlah berbahaya. AI memiliki risiko bias algoritma yang bisa merugikan kelompok masyarakat tertentu dalam mendapatkan akses layanan publik. Tanpa transparansi mengenai bagaimana algoritma tersebut bekerja, warga tidak akan tahu mengapa mereka mendapatkan perlakuan tertentu dari sistem negara.
ELSAM menekankan bahwa kedaulatan data seharusnya diletakkan sebagai sarana untuk melindungi hak warga melalui mekanisme akuntabilitas yang jelas, bukan justru dijadikan justifikasi untuk pemusatan kendali negara atas seluruh data warga.
Minimnya Transparansi dalam Proses Legislasi
Persoalan UU SDI bukan hanya terletak pada isinya, melainkan juga pada proses pembentukannya. Masyarakat sipil mengaku kesulitan untuk mengakses naskah akhir undang-undang ini selama masa pembahasan di DPR.
Ketertutupan ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana masukan dari publik dan pakar hukum dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan? Proses yang terkesan tertutup ini sering kali menghasilkan produk hukum yang tidak matang dan justru merugikan masyarakat di kemudian hari.
Sebagai catatan, keterlibatan publik yang bermakna (meaningful participation) adalah syarat mutlak dalam pembentukan undang-undang di negara demokrasi. Ketika akses terhadap naskah dibatasi, maka fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan legislatif menjadi lumpuh.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ini, Anda bisa membaca analisis mengenai partisipasi publik dalam regulasi teknologi yang menjadi kunci utama demokrasi digital.
Desakan untuk Membentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Menyikapi berbagai risiko sistemik di atas, ELSAM mengeluarkan sejumlah desakan tegas kepada pemerintah dan DPR. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah membuka akses seluas-luasnya terhadap naskah UU SDI agar publik dapat melakukan bedah hukum secara menyeluruh.
Tak kalah penting, pemerintah didesak untuk segera membentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen. Keberadaan lembaga ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data dalam kerangka UU SDI tetap tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ketat.
Tanpa adanya otoritas pengawas yang independen, maka negara akan berperan ganda sebagai pengelola data sekaligus pengawas dirinya sendiri. Hal ini tentu menciptakan konflik kepentingan yang besar dan melemahkan posisi tawar warga negara di hadapan kekuasaan.
Penyelarasan antara UU SDI dan UU PDP harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan aturan turunan nantinya. Masyarakat sipil harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi pelaksana dari UU SDI ini.
Pada akhirnya, digitalisasi bukan sekadar memindahkan data ke dalam sistem komputer, melainkan tentang bagaimana teknologi tersebut tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia. Jika UU Satu Data Indonesia justru menjadi pintu masuk bagi pelanggaran privasi dan kriminalisasi, maka ambisi menuju Indonesia Digital akan kehilangan maknanya.











