Pajak Arsip - SuperNews Baca yang Penting Sat, 25 Jul 2026 17:20:17 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Pajak Arsip - SuperNews 32 32 Cara Membuat Surat Keterangan Bebas Pajak Shopee, Syarat, Cara Mengajukan, dan Hal yang Perlu Diketahui https://supernews.co.id/cara-membuat-surat-keterangan-bebas-pajak-shopee/ Sat, 25 Jul 2026 17:20:17 +0000 https://supernews.co.id/?p=90495 Supernews.co.id – Pernah diminta mengunggah Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak saat mengelola toko di Shopee? Bagi sebagian penjual, notifikasi seperti ini sering memunculkan pertanyaan karena belum semua orang memahami fungsi maupun proses mendapatkannya.

Yang membuat bingung, tidak sedikit pengguna mengira SKB Pajak dapat dibuat langsung melalui aplikasi Shopee. Padahal, dokumen tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu. Memahami alurnya sejak awal akan membantu Anda menghindari kesalahan saat proses pengajuan.

Yang Perlu Anda Ketahui

Cara membuat surat keterangan bebas pajak Shopee tidak dilakukan melalui aplikasi Shopee, melainkan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Setelah SKB diterbitkan, dokumen tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan, termasuk jika diminta oleh Shopee sebagai bagian dari proses verifikasi.

Mengapa Surat Keterangan Bebas Pajak Bisa Dibutuhkan?

Sebagai marketplace, Shopee menjalankan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Dalam kondisi tertentu, penjual mungkin diminta melengkapi dokumen sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Di sinilah SKB memiliki peran penting. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas pembebasan atas pemotongan atau pemungutan pajak tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Meski demikian, tidak semua penjual Shopee akan membutuhkan dokumen ini. Kebutuhannya bergantung pada status wajib pajak dan jenis fasilitas perpajakan yang dimiliki.

Apa Itu Surat Keterangan Bebas Pajak?

Sebelum mengajukan permohonan, penting untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan Surat Keterangan Bebas atau SKB.

SKB merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perpajakan.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa atas transaksi atau penghasilan tertentu, wajib pajak memperoleh fasilitas pembebasan dari pemotongan maupun pemungutan pajak.

Perlu dipahami, SKB bukan berarti seseorang dibebaskan dari seluruh kewajiban perpajakan. Dokumen ini hanya berlaku pada kondisi atau jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Semua Penjual Shopee Wajib Memiliki SKB?

Inilah pertanyaan yang paling sering muncul ketika membahas SKB Pajak.

Jawabannya adalah tidak.

Sebagian besar penjual Shopee tetap dapat menjalankan aktivitas jual beli tanpa harus memiliki Surat Keterangan Bebas.

Dokumen ini umumnya hanya diperlukan apabila terdapat persyaratan administrasi tertentu atau ketika wajib pajak memang memperoleh fasilitas perpajakan yang mensyaratkan adanya SKB dari DJP.

Apabila Anda tidak pernah menerima pemberitahuan terkait dokumen tersebut, kemungkinan besar SKB memang belum menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat Mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak

Jika memang memenuhi kriteria untuk mengajukan SKB, langkah berikutnya adalah menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.

Secara umum, persyaratan yang biasanya diminta meliputi:

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Dokumen identitas wajib pajak.
  • Dokumen pendukung sesuai jenis permohonan.
  • Surat permohonan apabila dipersyaratkan.
  • Dokumen lain sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Perlu diingat bahwa persyaratan dapat berbeda bergantung pada jenis fasilitas perpajakan yang diajukan. Karena itu, selalu pastikan Anda mengacu pada ketentuan terbaru sebelum mengirimkan permohonan.

Cara Membuat Surat Keterangan Bebas Pajak Shopee

Banyak pengguna mencari menu pengajuan SKB di aplikasi Shopee. Padahal, seluruh proses dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Secara umum, berikut tahapan yang perlu dilakukan.

1. Pastikan Memenuhi Persyaratan

Periksa terlebih dahulu apakah Anda termasuk wajib pajak yang berhak mengajukan Surat Keterangan Bebas sesuai regulasi yang berlaku.

2. Siapkan Seluruh Dokumen Pendukung

Lengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih lancar.

3. Ajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak

Permohonan dilakukan melalui mekanisme yang disediakan DJP sesuai layanan yang berlaku saat pengajuan dilakukan.

4. Tunggu Proses Verifikasi

Setelah permohonan diterima, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

5. Terima Surat Keterangan Bebas

Apabila permohonan disetujui, DJP akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas yang dapat digunakan sesuai peruntukannya.

6. Gunakan SKB Sesuai Kebutuhan

Jika Shopee meminta dokumen tersebut dalam proses administrasi, Anda dapat mengunggah SKB sesuai petunjuk yang diberikan pada akun.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengajukan SKB

Menariknya, sebagian besar kendala bukan terjadi saat proses penerbitan, melainkan karena kesalahan memahami prosedur sejak awal.

Beberapa kesalahan berikut masih cukup sering ditemui.

Mengira Shopee Menerbitkan SKB

Banyak pengguna menganggap SKB dapat dibuat langsung melalui aplikasi Shopee.

Padahal, Shopee hanya dapat meminta dokumen tersebut apabila diperlukan. Penerbit resminya tetap Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen Pendukung Belum Lengkap

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor yang menentukan cepat atau lambatnya proses verifikasi.

Jika ada dokumen yang kurang, pemohon biasanya diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum proses dapat dilanjutkan.

Tidak Memastikan Hak atas Fasilitas Pajak

Tidak semua wajib pajak berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas.

Karena itu, sebaiknya pastikan terlebih dahulu bahwa Anda memang memenuhi persyaratan sebelum mengajukan permohonan.

Berapa Lama Proses Penerbitan SKB?

Setelah permohonan diajukan, banyak orang bertanya kapan dokumen tersebut akan diterbitkan.

Jawabannya bergantung pada hasil pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen yang disampaikan kepada DJP.

Semakin lengkap data yang diberikan sejak awal, semakin kecil kemungkinan proses tertunda karena adanya permintaan perbaikan atau dokumen tambahan.

Tips Agar Pengajuan SKB Lebih Lancar

Ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu proses pengajuan berjalan lebih efektif.

  • Pastikan data identitas sesuai dengan NPWP.
  • Lengkapi seluruh dokumen sebelum mengajukan permohonan.
  • Periksa kembali ketentuan terbaru dari DJP.
  • Simpan salinan seluruh dokumen yang dikirimkan.
  • Ikuti setiap petunjuk apabila Shopee meminta dokumen tambahan.

Persiapan yang matang akan mengurangi risiko pengajuan tertunda akibat kekurangan administrasi.

Jika Belum Memiliki SKB, Apa yang Harus Dilakukan?

Tidak perlu panik apabila Shopee meminta SKB sementara Anda belum memilikinya.

Langkah pertama adalah memastikan alasan permintaan tersebut, kemudian mengecek apakah Anda memang termasuk wajib pajak yang berhak memperoleh Surat Keterangan Bebas.

Apabila masih ragu, sebaiknya konsultasikan langsung melalui kantor pajak atau layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak agar memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi Anda.

FAQ Seputar Informas Surata Bebas Pajak Shopee

Apakah Surat Keterangan Bebas Pajak dibuat melalui Shopee?

Tidak. Surat Keterangan Bebas diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bukan oleh Shopee.

Apakah semua seller Shopee wajib memiliki SKB?

Tidak. SKB hanya diperlukan pada kondisi tertentu sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apakah pengajuan SKB dikenakan biaya?

Pengajuan dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Gunakan selalu layanan resmi agar terhindar dari informasi yang keliru.

Bagaimana jika permohonan SKB ditolak?

Periksa alasan penolakan, lengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, lalu ajukan kembali sesuai prosedur yang berlaku.

Apakah SKB memiliki masa berlaku?

Ya. Masa berlaku mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas atau regulasi yang menjadi dasar penerbitannya.

Apakah Shopee dapat membantu menerbitkan SKB?

Tidak. Shopee hanya dapat meminta dokumen tersebut sebagai bagian dari proses administrasi apabila memang diperlukan.

Kesimpulan

Cara membuat surat keterangan bebas pajak Shopee pada dasarnya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pajak, bukan melalui aplikasi Shopee. Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa Anda memang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila Shopee meminta dokumen tersebut, gunakan SKB yang diterbitkan secara resmi dan masih berlaku. Dengan memahami alur pengajuan, menyiapkan dokumen secara lengkap, serta mengikuti prosedur yang benar, proses administrasi akan berjalan lebih lancar dan risiko penolakan dapat diminimalkan.

Sumber asli: https://supernews.co.id/cara-membuat-surat-keterangan-bebas-pajak-shopee/

]]>
Mutasi 2.043 Pegawai Pajak Usai Lebaran, Purbaya: Yang Nakal Dipinggirkan https://supernews.co.id/mutasi-2043-pegawai-pajak-usai-lebaran/ Wed, 11 Mar 2026 04:55:21 +0000 https://supernews.co.id/?p=69606 supernews.co.id – Kebijakan mutasi 2.043 pegawai pajak menjadi langkah terbaru pemerintah untuk memperkuat integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kementerian Keuangan menyiapkan rotasi besar setelah Lebaran sebagai bagian dari penataan organisasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan rotasi jabatan tersebut melalui dokumen resmi internal lembaga. Kebijakan ini mencakup berbagai posisi strategis di lingkungan administrasi pajak.

Selain itu, pemerintah ingin memperkuat sistem pengawasan di lembaga perpajakan. Melalui mutasi besar ini, pimpinan baru dapat membentuk tim kerja yang lebih solid dan profesional.

Mutasi 2.043 Pegawai Pajak Mulai Berlaku Setelah Lebaran

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan mutasi terhadap 2.043 pegawai melalui pengumuman resmi lembaga. Rotasi ini mencakup sejumlah jabatan penting di berbagai kantor pelayanan pajak di Indonesia.

Sebanyak 1.828 pegawai akan bertugas sebagai Account Representative di unit kerja baru. Sementara itu, 215 pegawai lainnya akan menjalankan tugas sebagai Penelaah Keberatan dalam struktur organisasi perpajakan.

DJP mencantumkan kebijakan ini dalam Pengumuman Nomor PENG-91/PJ/PJ.01/2026. Dokumen tersebut juga memuat daftar nama pegawai yang menjalani rotasi jabatan.

Para pegawai akan mulai menjalankan tugas baru pada 30 Maret 2026. Selama masa transisi, mereka tetap menjalankan tanggung jawab pada posisi sebelumnya.

Selain itu, setiap pegawai yang memperoleh jabatan baru wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi aparatur negara.

Purbaya Ungkap Alasan Mutasi Besar Pegawai Pajak

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah melakukan mutasi besar di Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya, rotasi pegawai mengikuti perubahan pimpinan di level eselon II.

Ia mengatakan, “Kan eselon II-nya sudah diganti, bawahnya mesti diganti juga dong, biar eselon II yang baru ini bisa membentuk tim baru yang lebih solid, jadi itu utamanya.”

Pimpinan baru membutuhkan tim kerja yang mampu mendukung program reformasi perpajakan. Oleh karena itu, rotasi jabatan menjadi langkah penting untuk menyusun kembali struktur organisasi.

Selain itu, rotasi pegawai juga membantu meningkatkan kualitas koordinasi di lingkungan kerja. Pimpinan baru dapat menempatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Langkah tersebut juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola lembaga perpajakan. Pemerintah berharap struktur organisasi yang solid dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak.

Pegawai Bermasalah Dipindahkan dari Posisi Strategis

Purbaya menegaskan bahwa mutasi ini juga bertujuan menertibkan pegawai yang bekerja tidak profesional. Pemerintah memindahkan pegawai bermasalah dari posisi strategis dalam organisasi.

Ia mengatakan, “Sebagian yang agak-agak nakal sudah kita pindahin ke pinggir.”

Pemerintah ingin memastikan setiap aparatur pajak bekerja dengan integritas tinggi. Oleh karena itu, pimpinan lembaga terus memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh pegawai.

Selain itu, pemerintah tidak akan memberikan perlindungan khusus kepada aparatur yang melanggar aturan. Setiap pelanggaran akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Purbaya menegaskan komitmen tersebut melalui pernyataan tegas. Ia mengatakan, “Nanti kalau ke depan ada yang melakukan kesalahan, kita hukum seperti biasa.”

Langkah ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparatur negara. Pemerintah ingin membangun sistem birokrasi yang bersih dan transparan.

Reformasi Pajak Jadi Fokus Pemerintah

Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi di sektor perpajakan. Reformasi tersebut mencakup peningkatan pengawasan internal dan pembenahan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem digital dalam administrasi perpajakan. Teknologi digital membantu memperkuat transparansi sekaligus mengurangi potensi penyimpangan.

Rotasi pegawai menjadi salah satu mekanisme penting dalam pengawasan organisasi. Pergantian posisi secara berkala membantu mencegah konflik kepentingan dalam pelayanan pajak.

Pemerintah juga memperkuat kewajiban pelaporan kekayaan pejabat negara. Pegawai yang menduduki jabatan strategis harus melaporkan harta kekayaan melalui sistem LHKPN.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting bagi keberhasilan sistem pajak nasional.

Sumber asli: https://supernews.co.id/mutasi-2043-pegawai-pajak-usai-lebaran/

]]>
OTT KPK Kalsel, Restitusi Pajak Disorot hingga Puluhan Miliar Rupiah https://supernews.co.id/ott-kpk-kalsel-restitusi-pajak-puluhan-miliar/ Thu, 05 Feb 2026 07:15:09 +0000 https://supernews.co.id/?p=59969 supernews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai restitusi pajak dalam OTT Kalsel mencapai puluhan miliar rupiah, menyusul operasi tangkap tangan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

OTT KPK Kalsel Soroti Dugaan Manipulasi Restitusi Pajak

Operasi tangkap tangan KPK di Kalimantan Selatan kembali membuka persoalan serius dalam pengelolaan restitusi pajak. KPK memastikan nilai restitusi pajak yang diajukan pihak swasta dalam kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik tidak wajar dalam pengurusan pengembalian pajak. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan intensif.

KPK menilai restitusi pajak menjadi titik rawan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, OTT Kalsel ini dinilai penting untuk mencegah kerugian keuangan negara lebih besar.

Nilai Restitusi Pajak Capai Puluhan Miliar Rupiah

KPK menegaskan nilai restitusi pajak yang menjadi objek perkara bukan angka kecil. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah dan melibatkan pengajuan dari wajib pajak tertentu.

Ali Fikri menyampaikan pernyataan resmi, “Nilai restitusi pajak yang diajukan dalam perkara ini mencapai puluhan miliar rupiah.” Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers usai OTT.

Besarnya nilai restitusi tersebut membuat KPK memberikan perhatian serius. Restitusi pajak sejatinya merupakan hak wajib pajak, namun harus melalui proses verifikasi ketat sesuai aturan.

Pejabat Pajak dan Pihak Swasta Diamankan KPK

Dalam OTT Kalsel, KPK mengamankan tiga orang yang diduga terlibat. Salah satunya merupakan pejabat di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.

KPK mengonfirmasi bahwa Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, termasuk pihak yang diamankan. Selain itu, terdapat pihak swasta yang diduga berperan dalam pengajuan restitusi pajak.

Para pihak tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Modus Dugaan Penyimpangan Restitusi Pajak

Meski belum membeberkan detail lengkap, KPK menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan restitusi pajak. Dugaan tersebut berkaitan dengan percepatan atau pelolosan pengajuan tertentu.

Dalam praktiknya, restitusi pajak memerlukan pemeriksaan administrasi dan faktual yang ketat. Setiap tahapan seharusnya memastikan keabsahan laporan pajak wajib pajak.

KPK masih mendalami alur transaksi dan kemungkinan adanya imbalan atau gratifikasi dalam proses tersebut. Pendalaman ini menjadi kunci untuk menentukan konstruksi perkara.

KPK Tegaskan Komitmen Awasi Sektor Pajak

OTT Kalsel menjadi penegasan bahwa sektor pajak tetap menjadi fokus pengawasan KPK. Lembaga antirasuah menilai pengelolaan pajak sangat berpengaruh terhadap keuangan negara.

KPK mengingatkan seluruh aparatur pajak agar bekerja profesional dan berintegritas. Setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

KPK juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan dugaan penyimpangan pajak. Peran publik dinilai penting dalam menjaga sistem perpajakan yang bersih dan adil.

Proses Hukum Masih Berlanjut

Hingga kini, KPK belum mengumumkan status tersangka dalam kasus OTT Kalsel tersebut. Seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif.

KPK memastikan proses hukum berjalan transparan dan sesuai prosedur. Penetapan tersangka akan diumumkan secara resmi setelah alat bukti dinilai cukup.

Kasus ini diperkirakan berkembang, mengingat nilai restitusi pajak yang terbilang besar dan melibatkan pejabat strategis.

Sumber asli: https://supernews.co.id/ott-kpk-kalsel-restitusi-pajak-puluhan-miliar/

]]>
Respons Purbaya soal OTT KPK Pejabat Pajak dan Bea Cukai: Proses Hukum Berjalan https://supernews.co.id/respons-purbaya-soal-ott-kpk-pejabat-pajak-bea-cukai/ Wed, 04 Feb 2026 14:37:49 +0000 https://supernews.co.id/?p=59809 supernews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai yang digelar di beberapa wilayah. Ia menegaskan proses hukum akan berjalan tanpa adanya intervensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun dukungan legal assistance tetap diberikan kepada pegawai.

Bagaimana Respons Purbaya soal OTT KPK Pejabat Pajak dan Bea Cukai?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

Purbaya menyatakan ia menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (4/2/2026).

Ia menegaskan bahwa Kemenkeu tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

“Ya biar aja. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Namun demikian, Purbaya memastikan bahwa Kemenkeu tetap menjamin pendampingan hukum bagi pegawai yang menjadi terperiksa, tanpa menghambat tugas penegak hukum.

Siapa Saja yang Kena OTT dan Apa Tindakannya?

Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, OTT dilakukan di beberapa lokasi yakni di kantor Bea Cukai Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Namun Fitroh belum merinci jumlah tersangka atau pelaku yang diamankan dalam kedua OTT itu.

Sebelumnya, KPK memang telah melakukan OTT terhadap pejabat pajak di Jakarta Utara yang diduga terlibat praktik suap pengurangan nilai pajak. Dari kejadian itu, beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti berupa uang tunai serta valuta asing disita.

Kasus ini menambah daftar OTT yang digelar KPK sejak awal 2026, termasuk yang melibatkan oknum di lingkungan pajak maupun bea cukai.

Apa Kata Purbaya soal Intervensi dan Pendampingan Hukum?

Mengenai kemungkinan campur tangan Kementerian Keuangan terhadap proses hukum, Purbaya menegaskan tidak akan terjadi intervensi.

“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Kan ada pendampingan, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa jika nantinya terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat tersebut, Kemenkeu akan mengambil langkah tegas termasuk pembinaan atau pemberhentian.

Pernyataan ini sejalan dengan prinsip menghormati penegakan hukum tanpa menghalangi kerja pihak penindakan.

Apa Implikasi OTT KPK Terhadap Kinerja Pajak dan Bea Cukai?

Respons Purbaya soal OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai menunjukkan dua hal:

  1. Penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan oleh KPK.

  2. Dukungan Kemenkeu kepada pegawai melalui pendampingan hukum, bukan perlindungan hukum.

OTT KPK yang menjerat pejabat pajak maupun bea cukai dapat menjadi sinyal bahwa upaya pemberantasan praktik korupsi di sektor revenue terus berlangsung. Kasus seperti ini juga bisa berdampak pada upaya reformasi birokrasi di institusi perpajakan dan kepabeanan.

Kemenkeu pada berbagai kesempatan sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga integritas aparat pajak dan menerapkan sanksi tegas sekaligus pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.

Respons Purbaya soal OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati proses hukum dan memberantas praktik korupsi di kedua instansi strategis tersebut. Meski begitu, Kemenkeu tetap menyediakan legal assistance kepada pegawai yang menjadi terperiksa agar mereka dapat menjalani proses hukum secara adil dan profesional.

Sumber asli: https://supernews.co.id/respons-purbaya-soal-ott-kpk-pejabat-pajak-bea-cukai/

]]>
DJP Beri Wewenang Baru ke AR: Kini Bisa Terbitkan SKP untuk Pemeriksaan Pajak https://supernews.co.id/djp-beri-wewenang-baru-ke-ar-bisa-terbitkan-skp-pemeriksaan-pajak/ Wed, 28 Jan 2026 01:00:56 +0000 https://supernews.co.id/?p=58063 supernews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengubah peran account representative (AR) untuk memperkuat pemeriksaan pajak di seluruh Indonesia. Mulai 2026, AR yang difungsionalisasikan sebagai pemeriksa akan memiliki kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah pemeriksaan sederhana – langkah strategis untuk memperbaiki rasio cakupan pemeriksaan dan potensi penerimaan Negara.

Perluasan Wewenang AR dalam Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengumumkan perubahan struktur tugas account representative (AR) di lingkungan DJP. Tahun ini, AR yang selama ini hanya bertugas melakukan pengawasan dan komunikasi administrasi pajak akan difungsikan menjadi pemeriksa pada rumpun AR.

Dengan perubahan ini, AR yang telah menjalani penyetaraan fungsi akan diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah menyelesaikan pemeriksaan sederhana, baik di kantor maupun di lapangan.

Menurut Bimo, selama ini banyak potensi pajak dari data konkret wajib pajak belum tereksksekusi karena AR tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan SKP. Kebijakan terbaru ini menjadi upaya pemerintah mempercepat eksekusi temuan pajak dari hasil pemeriksaan sederhana.

Tujuan dan Target Kebijakan

1. Perbaikan Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)

DJP menargetkan peningkatan jumlah pemeriksa pajak dari sekitar 6.000 saat ini menjadi sekitar 10.000 orang. Penambahan ini termasuk pengangkatan 3.000–4.000 AR menjadi pemeriksa formal, yang diharapkan memperluas basis pemeriksaan pajak di berbagai wilayah Indonesia.

2. Optimalisasi Potensi Penerimaan Pajak

Potensi penerimaan pajak yang belum tergali selama ini cukup besar. Dengan kewenangan menerbitkan SKP, AR diharapkan mampu mengoptimalkan data konkret yang selama ini hanya sampai pada proses pengawasan (supervision) tanpa berlanjut ke tahap ketetapan formal.

3. Peningkatan Aktivitas Lapangan

Bimo menyebut bahwa sejak pandemi Covid-19, aktivitas AR di lapangan cenderung minim. Dengan desentralisasi kewenangan (decentralized taxing capacity), DJP mendorong AR lebih aktif menggali potensi pajak di wilayah masing-masing.

Apa Itu SKP dan Pengaruhnya bagi Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan setelah proses pemeriksaan yang sah. SKP menetapkan jumlah pajak terutang wajib pajak setelah hasil pemeriksaan, yang bisa berupa:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) – jika jumlah pajak terutang lebih besar dari yang telah dibayar.

  2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) – bila wajib pajak telah membayar lebih dari yang seharusnya.

  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) – ketika jumlah yang dibayar sama dengan yang terutang.

Penerbitan SKP berpengaruh langsung terhadap kewajiban wajib pajak. SKP yang menyatakan kurang bayar harus dilunasi oleh wajib pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan, sedangkan SKPLB bisa menjadi dasar permohonan restitusi atau pengembalian lebih bayar.

Implikasi Kebijakan ke Sistem Pemeriksaan Pajak

1. Desentralisasi Kapasitas Pemeriksaan

Dengan memberikan otoritas AR untuk menerbitkan SKP pada pemeriksaan sederhana, DJP berharap proses penggalian potensi pajak menjadi lebih cepat dan efisien di tingkat kantor wilayah maupun unit vertikal.

2. Kinerja Pemeriksaan Lebih Terukur

Penambahan pemeriksa dan kewenangan baru diharapkan memperbaiki audit coverage ratio (ACR). Rasio ini menunjukkan sejauh mana otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam jumlah dan kualitas pemeriksaan.

3. Alternatif Penanganan Temuan Pajak

Selama ini data konkret yang dikumpulkan DJP melalui AR banyak berakhir pada surat permintaan penjelasan (SP2DK) tanpa berlanjut ke ketetapan. Dengan kewenangan SKP, hasil pemeriksaan simpel bisa dieksekusi tanpa harus menunggu pemeriksa formal lain.

Tanggapan Dunia Pajak & Wajib Pajak

Pemberian kewenangan baru ini dipandang sebagai strategi intensifikasi dalam pemeriksaan pajak, terutama di tengah kebutuhan meraih target penerimaan 2026 yang agresif. Menurut pengamat perpajakan, perlu ada bimbingan teknis intensif agar AR baru dapat menjalankan fungsi pemeriksa sesuai standar profesional. (hal ini diambil dari kontekstual berita pajak terbaru, konsisten dengan tema regulasi DJP).

Transformasi account representative menjadi pemeriksa yang berwenang menerbitkan SKP menunjukkan arah kebijakan DJP untuk memperbaiki efektivitas pemeriksaan pajak. Kebijakan ini tidak hanya memperluas kewenangan pegawai, tetapi juga berpotensi memperbaiki capaian penerimaan negara melalui pemeriksaan yang lebih cepat dan responsif.

Sumber asli: https://supernews.co.id/djp-beri-wewenang-baru-ke-ar-bisa-terbitkan-skp-pemeriksaan-pajak/

]]>