supernews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai yang digelar di beberapa wilayah. Ia menegaskan proses hukum akan berjalan tanpa adanya intervensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun dukungan legal assistance tetap diberikan kepada pegawai.
Bagaimana Respons Purbaya soal OTT KPK Pejabat Pajak dan Bea Cukai?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Purbaya menyatakan ia menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Kemenkeu tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
“Ya biar aja. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun demikian, Purbaya memastikan bahwa Kemenkeu tetap menjamin pendampingan hukum bagi pegawai yang menjadi terperiksa, tanpa menghambat tugas penegak hukum.
Siapa Saja yang Kena OTT dan Apa Tindakannya?
Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, OTT dilakukan di beberapa lokasi yakni di kantor Bea Cukai Jakarta dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Namun Fitroh belum merinci jumlah tersangka atau pelaku yang diamankan dalam kedua OTT itu.
Sebelumnya, KPK memang telah melakukan OTT terhadap pejabat pajak di Jakarta Utara yang diduga terlibat praktik suap pengurangan nilai pajak. Dari kejadian itu, beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti berupa uang tunai serta valuta asing disita.
Kasus ini menambah daftar OTT yang digelar KPK sejak awal 2026, termasuk yang melibatkan oknum di lingkungan pajak maupun bea cukai.
Apa Kata Purbaya soal Intervensi dan Pendampingan Hukum?
Mengenai kemungkinan campur tangan Kementerian Keuangan terhadap proses hukum, Purbaya menegaskan tidak akan terjadi intervensi.
“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Kan ada pendampingan, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa jika nantinya terbukti ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat tersebut, Kemenkeu akan mengambil langkah tegas termasuk pembinaan atau pemberhentian.
Pernyataan ini sejalan dengan prinsip menghormati penegakan hukum tanpa menghalangi kerja pihak penindakan.
Apa Implikasi OTT KPK Terhadap Kinerja Pajak dan Bea Cukai?
Respons Purbaya soal OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai menunjukkan dua hal:
Penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan oleh KPK.
Dukungan Kemenkeu kepada pegawai melalui pendampingan hukum, bukan perlindungan hukum.
OTT KPK yang menjerat pejabat pajak maupun bea cukai dapat menjadi sinyal bahwa upaya pemberantasan praktik korupsi di sektor revenue terus berlangsung. Kasus seperti ini juga bisa berdampak pada upaya reformasi birokrasi di institusi perpajakan dan kepabeanan.
Kemenkeu pada berbagai kesempatan sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga integritas aparat pajak dan menerapkan sanksi tegas sekaligus pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang.
Respons Purbaya soal OTT KPK pejabat Pajak dan Bea Cukai menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati proses hukum dan memberantas praktik korupsi di kedua instansi strategis tersebut. Meski begitu, Kemenkeu tetap menyediakan legal assistance kepada pegawai yang menjadi terperiksa agar mereka dapat menjalani proses hukum secara adil dan profesional.











