supernews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus penggunaan pita cukai manual pada rokok mesin dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Praktik tersebut menurunkan nilai cukai yang harus dibayar produsen rokok.
Penyidik menemukan indikasi penyimpangan saat mengembangkan perkara suap di sektor kepabeanan. KPK menelusuri keterlibatan sejumlah produsen rokok yang beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kasus ini menarik perhatian publik karena industri rokok menyumbang penerimaan besar dari sektor cukai. Karena itu, manipulasi kategori cukai berpotensi mengurangi pendapatan negara dalam jumlah signifikan.
Modus Rokok Mesin Menggunakan Pita Cukai Manual
Penyidik KPK menemukan penggunaan pita cukai manual pada rokok yang diproduksi dengan mesin. Cara tersebut membuat produsen membayar tarif cukai lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menjelaskan perbedaan aturan antara produksi manual dan mesin. Produsen rokok mesin seharusnya menggunakan pita cukai khusus dengan tarif lebih tinggi.
Namun sejumlah pihak justru memakai pita cukai yang berlaku untuk produksi manual. KPK menilai tindakan tersebut membuka celah manipulasi dalam sistem pembayaran cukai rokok.
Ia mengatakan, “Rokok yang diproduksi dengan mesin menggunakan pita cukai manual.”
Struktur tarif cukai rokok memang membedakan produksi manual dan mesin. Perbedaan tarif yang cukup besar mendorong sebagian pihak mencari celah untuk menekan biaya produksi.
Karena itu, KPK mendalami kemungkinan praktik manipulasi kategori cukai dalam proses produksi rokok.
KPK Telusuri Peran Perusahaan Rokok
KPK kini menelusuri peran sejumlah perusahaan rokok dalam praktik tersebut. Penyidik mengumpulkan informasi dari perusahaan yang beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih memetakan pihak yang memberi uang kepada oknum Bea Cukai.
Ia mengatakan, “Saat ini di antaranya dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kita akan mintai keterangan saksi-saksi, pemberian uang itu dari perusahaan rokok mana saja.”
Selain memeriksa saksi, penyidik juga menelusuri dokumen perusahaan serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara ini. Proses tersebut membantu KPK mengungkap jaringan pihak yang mengatur distribusi pita cukai.
KPK juga berkomitmen membuka identitas perusahaan yang terlibat setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan. Langkah ini menjaga transparansi penanganan perkara di mata publik.
Kasus Suap Bea Cukai Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap pejabat Bea Cukai dan pihak swasta. Operasi tersebut berlangsung pada awal Februari 2026.
Tim KPK menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan kepabeanan. Setelah penangkapan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif.
Penyidik juga menemukan uang miliaran rupiah saat menggeledah sebuah rumah di wilayah Ciputat. KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan praktik korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.
Berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, KPK kemudian menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Penyidikan lanjutan kemudian membuka dugaan manipulasi pita cukai rokok.
Dampak Dugaan Manipulasi terhadap Peredaran Rokok
KPK menilai praktik suap di sektor kepabeanan dapat membuka celah bagi peredaran rokok ilegal. Manipulasi kategori cukai membuat sebagian produk rokok beredar dengan biaya produksi lebih rendah.
Kondisi tersebut menciptakan persaingan tidak sehat di industri rokok nasional. Produsen yang mematuhi aturan harus membayar tarif cukai lebih tinggi dibandingkan pelaku manipulasi.
Selain itu, praktik tersebut juga mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor cukai. Padahal cukai rokok menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Karena itu, KPK terus mengembangkan penyidikan kasus ini. Penyidik juga berencana memanggil pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan distribusi pita cukai rokok di Indonesia.










