Israel Memanas: Menhan Katz Sebut Serangan Militer Tak Butuh Izin Oposisi Menhan Israel Bilang Tak Perlu Izin Oposisi untuk Lancarkan Serangan

Nasional

Supernews.co.id – Gejolak politik di jantung Tel Aviv kini memasuki babak baru yang penuh ketegangan, di mana garis antara otoritas militer dan mandat demokrasi mulai mengabur secara dramatis. Di tengah ketidakpastian pemerintahan pasca-pemilu, sebuah pernyataan keras muncul dari koridor pertahanan yang menegaskan bahwa mesin perang negara tidak akan tersandera oleh dinamika parlemen yang sedang buntu.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara mengejutkan menegaskan bahwa Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri sementara, memiliki otoritas penuh untuk melancarkan operasi militer baru. Penegasan ini muncul sebagai jawaban langsung terhadap kekhawatiran kubu oposisi yang menilai pemerintahan transisi tidak memiliki legitimasi moral maupun politik untuk mengambil keputusan strategis yang berisiko menyeret negara ke dalam konflik lebih luas.

Otoritas Tanpa Batas di Tengah Ketidakpastian Politik

Pernyataan Israel Katz yang disampaikan melalui media sosial X pada Jumat (13/11/2026) menjadi pemantik api baru dalam perdebatan konstitusional di Israel. Menurut Katz, keamanan nasional tidak bisa menunggu selesainya proses politik yang seringkali berjalan lamban dan penuh kompromi. Ia bersikeras bahwa IDF (Angkatan Bersenjata Israel) tetap berada di bawah komando penuh pemerintah saat ini untuk melakukan tindakan ofensif maupun defensif.

"Kami tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi atau otoritas hukum mana pun untuk mengarahkan IDF dalam melakukan operasi pembunuhan terarah di Gaza," tegas Katz. Pernyataan ini merujuk pada serangkaian operasi militer yang telah direncanakan, mencakup berbagai front yang saat ini sedang memanas.

Menariknya, Katz merinci cakupan operasi yang ia klaim berada di bawah wewenang absolut pemerintah sementara. Hal ini mencakup operasi di Lebanon, penjagaan zona keamanan di Suriah untuk melindungi komunitas di Golan, hingga apa yang ia sebut sebagai "pembersihan sarang teroris" di Hebron. Penyebutan wilayah-wilayah sensitif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menurunkan tensi militer meskipun status politik mereka sedang di ujung tanduk.

Ancaman Terhadap Iran dan Koordinasi dengan IDF

Salah satu poin paling krusial dalam pernyataan Israel Katz adalah mengenai Iran. Sebagaimana diketahui, Benjamin Netanyahu telah berulang kali melontarkan ancaman untuk melakukan serangan langsung ke jantung Teheran. Kubu oposisi khawatir bahwa Netanyahu mungkin menggunakan isu Iran sebagai pengalihan atas kegagalan politik domestiknya atau untuk memaksakan keadaan darurat yang memperpanjang masa kekuasaannya.

Katz mencoba menepis kekhawatiran tersebut dengan mengklaim bahwa setiap langkah yang diambil terhadap Iran telah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi penuh dengan jajaran petinggi IDF. Ia menekankan bahwa ketegasan Israel terhadap ancaman nuklir maupun hegemoni regional Iran tidak akan berkurang sedikit pun hanya karena adanya transisi pemerintahan.

"Keamanan Israel tidak akan ditunda dan tidak menunggu proses politik yang sedang berlangsung secara paralel," ucap Katz dengan nada menantang. Pernyataan ini seolah menutup pintu dialog dengan pihak oposisi mengenai strategi pertahanan jangka panjang negara tersebut.

Perlawanan Gadi Eisenkot: Taruhan Demokrasi Israel

Di sisi lain, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot tidak tinggal diam. Mantan Panglima IDF yang kini ditugaskan oleh Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru ini memberikan peringatan keras. Eisenkot menilai bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa adanya "ancaman langsung dan mendesak" adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pandangan Eisenkot, sebuah pemerintahan sementara yang tidak lagi memegang mayoritas di parlemen (Knesset) seharusnya membatasi diri pada urusan administratif rutin. Mengambil keputusan untuk berperang atau melakukan operasi besar tanpa pengawasan parlemen dianggap sebagai ancaman serius bagi fondasi demokrasi Israel.

"Konsekuensi dari tindakan sepihak ini bisa membawa bencana bagi demokrasi Israel dan merusak kepercayaan warga terhadap institusi negara," peringat Eisenkot. Ketegangan ini semakin memuncak setelah Eisenkot melakukan pertemuan selama dua jam dengan Netanyahu pekan ini, yang kabarnya berlangsung dengan tensi tinggi karena Netanyahu merasa tidak dilibatkan dalam konsultasi pembentukan kabinet baru.

Intervensi Hukum dan Peran Jaksa Agung

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Gadi Eisenkot mengambil langkah hukum dengan mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara. Ia mendesak agar Jaksa Agung melakukan intervensi untuk mewajibkan Netanyahu memberikan penjelasan transparan mengenai rencana militer pemerintah.

Laporan dari The Times of Israel menyebutkan adanya kecurigaan kuat bahwa Netanyahu berupaya melancarkan serangan terhadap Iran meskipun mendapatkan pertentangan dari sejumlah pemimpin keamanan internal. Jika benar, ini akan menjadi preseden buruk di mana keputusan perang diambil di luar mekanisme check and balances yang seharusnya berlaku.

Sebagai catatan, posisi Jaksa Agung dalam sistem hukum Israel sangat krusial. Keputusan Baharav-Miara nantinya akan menentukan apakah Netanyahu dan Katz benar-benar memiliki "cek kosong" untuk menggerakkan militer, ataukah mereka harus tunduk pada pengawasan ketat parlemen yang saat ini didominasi oleh lawan politik mereka.

Avigdor Lieberman dan Pengawasan Parlemen

Tak hanya Eisenkot, tokoh senior oposisi lainnya, Avigdor Lieberman, juga melontarkan kritik pedas. Sebagai Ketua Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan yang baru ditunjuk, Lieberman memiliki posisi strategis untuk menjegal ambisi militer Netanyahu.

Lieberman, yang merupakan mantan sekutu dekat namun kini menjadi pengkritik paling vokal bagi Netanyahu, memperingatkan bahwa pemerintahan sementara dilarang keras menyeret negara ke dalam perang tanpa persetujuan penuh dari seluruh badan keamanan. Ia menekankan bahwa legitimasi sebuah serangan militer tidak hanya datang dari perintah atasan, tetapi juga dari dukungan institusional dan politik yang luas.

"Saya memperingatkan Anda: pemerintahan sementara tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke dalam perang tanpa pengawasan parlemen," tegas Lieberman. Pernyataan ini mencerminkan keretakan mendalam di antara para elit keamanan Israel, di mana kepercayaan terhadap kepemimpinan Netanyahu berada pada titik terendah.

Eskalasi di Tepi Barat dan Gaza

Sementara perdebatan politik memanas di Tel Aviv, situasi di lapangan terus memburuk. Penegasan Katz mengenai operasi di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat) serta Hebron menandakan bahwa tekanan militer terhadap warga Palestina tidak akan mengendur. Operasi-operasi yang disebut sebagai "pembersihan sarang teroris" seringkali berujung pada bentrokan berdarah yang memicu kecaman internasional.

Di Gaza, strategi "pembunuhan terarah" yang dibanggakan Katz terus menjadi instrumen utama militer. Namun, tanpa adanya strategi politik jangka panjang yang jelas dari pemerintahan yang stabil, banyak analis menilai operasi militer tersebut hanya akan menjadi siklus kekerasan tanpa akhir yang tidak memberikan keamanan sejati bagi warga Israel.

Konflik internal ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan prinsip-prinsip demokrasi di negara yang terus-menerus berada dalam kondisi siaga perang. Dunia kini menanti apakah Netanyahu akan benar-benar menekan tombol serangan terhadap Iran, ataukah tekanan dari oposisi dan lembaga hukum mampu mengerem ambisi sang "King Bibi" di masa-masa terakhir kekuasaannya yang penuh kontroversi ini.

Rekomendasi Untukmu 💡