Suap Pegawai Bea Cukai Bikin Barang KW dan Ilegal Lolos ke Indonesia

Nasional

suap pegawai bea cukai menyebabkan barang kw ilegal lolos pemeriksaan

supernews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya suap pegawai Bea Cukai yang membuat ratusan barang palsu (KW) dan ilegal bisa lolos masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik sesuai aturan. Praktik ini diduga telah terjadi sejak Oktober 2025 dan berdampak langsung pada perekonomian serta ketentuan impor negara.

Modus Suap Pegawai Bea Cukai dalam Pengurusan Impor

Kasus ini terungkap setelah KPK menemukan adanya kesepakatan antara sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dengan pihak swasta dari PT Blueray. Menurut keterangan Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, ada pengaturan jalur pemeriksaan barang impor yang disengaja agar pengecekan fisik tidak dijalankan.

Dalam pengawasan kepabeanan, aturan Kemenkeu membagi jalur pemeriksaan menjadi jalur hijau (tanpa cek fisik) dan jalur merah (dengan cek fisik). Namun, pegawai Bea Cukai yang terlibat menyusun rule set pada mesin pemindai sehingga parameter jalur merah diubah menjadi alat teknis yang mendukung pelolosan barang.

Dengan pengaturan itu, barang palsu dan ilegal justru lolos tanpa diperiksa oleh petugas di lapangan. “Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR (Blueray) diduga tidak melalui pemeriksaan fisik,” kata Asep.

Aliran Uang dan Kerugian Ekonomi

Setelah pengaturan teknis tersebut dibuat, pihak PT Blueray kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada para pegawai Bea Cukai yang terlibat. Uang ini disebut sebagai “jatah” yang diberikan antara Desember 2025 hingga Februari 2026.

KPK menilai praktik suap ini berpotensi merugikan perekonomian nasional, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Barang-barang palsu dan KW yang masuk berpotensi mengganggu pasar nasional karena bisa dijual lebih murah dibanding produksi lokal yang sah.

Ragam Barang yang Lolos dan Peran PT Blueray

Jubir KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa barang yang lolos berasal dari berbagai negara dan jenisnya beragam, termasuk sepatu hingga produk lain yang keasliannya perlu dipastikan. “Ini barangnya beragam, ada kayak sepatu begitu ya, termasuk juga barang-barang apakah ini bisa dijamin keasliannya atau KW begitu,” tuturnya.

Menurut penjelasan Budi, PT Blueray berperan sebagai perantara yang mengurus dokumen dan proses kepabeanan atas nama para pengimpor. Perannya kemudian memicu praktik suap untuk memastikan barang lolos dari pemeriksaan ketat.

Tersangka dan Barang Bukti

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, terdiri dari tiga pejabat Bea Cukai dan tiga pihak dari PT Blueray:

  1. Rizal – Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC (periode 2024–Jan 2026)

  2. Sisprian Subiaksono – Kasubdit Intelijen Penindakan DJBC

  3. Orlando Hamonangan – Kasi Intelijen DJBC

  4. Jhon Field – Pemilik PT Blueray

  5. Andri – Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray

  6. Dedy Kurniawan – Manager Operasional PT Blueray

KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar Rp40,5 miliar, termasuk uang tunai hingga emas dari rangkaian operasi penegakan hukum ini.

Dampak pada Sistem Kepabeanan dan Upaya Pengawasan

Kasus ini kembali menunjukkan kerawanan sistem kepabeanan terhadap praktik korupsi dan suap. Pakar hukum dan pengawasan perdagangan internasional mengatakan bahwa praktik semacam ini bisa memangkas efektivitas aturan impor dan melemahkan kepercayaan pelaku usaha yang patuh.

Seluruh pihak yang menjadi tersangka kini tengah diproses hukum lebih lanjut oleh KPK sesuai dengan aturan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Rekomendasi Untukmu 💡