Supernews.co.id – Bayang-bayang praktik korupsi di tingkat birokrasi daerah masih menjadi tantangan besar bagi integritas pemerintahan di Indonesia. Menanggapi urgensi tersebut, pemerintah pusat terus memperketat pengawasan guna memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa kebocoran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah adalah harga mati untuk mencegah praktik lancung. Hal ini ia sampaikan dalam forum krusial bertajuk Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Banten, pada Kamis (29/10/2026).
Dalam arahannya, Wiyagus menyoroti bahwa celah korupsi sering kali terbuka sejak tahap paling awal, yakni perencanaan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan program, hingga tahap pertanggungjawaban akhir.
Fondasi Integritas dalam Kepemimpinan Daerah
Bagi Akhmad Wiyagus, integritas bukanlah sekadar kata mutiara yang dipajang di dinding kantor pemerintahan, melainkan fondasi utama yang menentukan arah kebijakan seorang pemimpin. Ia menekankan bahwa seorang kepala daerah yang memiliki integritas kuat akan secara otomatis memiliki dorongan untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
"Kalau kita sudah punya integritas, sebenarnya semuanya selesai. Orang yang punya integritas, dia akan terus belajar, memperbarui kemampuan diri, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita menjaga hubungan dengan lembaga, aparat penegak hukum. Apa pun bisa dipelajari," tegas Wiyagus di hadapan para pejabat daerah.
Pesan ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika politik daerah yang sering kali memberikan tekanan besar bagi para pemimpin. Dengan integritas yang kokoh, seorang kepala daerah diharapkan mampu menepis segala bentuk godaan gratifikasi atau tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari proyek pemerintah.
Lebih lanjut, Wiyagus mengingatkan bahwa kapasitas diri dalam memahami tata kelola keuangan adalah kewajiban. Pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan laporan dari bawahan, tetapi harus memahami secara mendalam mekanisme arus kas dan regulasi yang memayunginya agar tidak terjebak dalam kesalahan administratif yang berujung pada ranah hukum.
Mengawal Perencanaan dan Penganggaran Sejak Dini
Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam pertemuan di Banten tersebut adalah pengawasan yang lebih mendalam pada fase hulu. Wiyagus menjelaskan bahwa pencegahan korupsi tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sosialisasi dan edukasi yang bersifat normatif.
Pengawasan harus masuk ke dalam substansi kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Sering kali, potensi penyimpangan muncul ketika program yang direncanakan tidak sejalan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, atau adanya "penumpang gelap" dalam usulan proyek yang tidak memiliki urgensi bagi publik.
"Pengawasan juga perlu mencakup kesesuaian perencanaan dan penganggaran agar potensi penyimpangan dapat diketahui dan diperbaiki sejak dini," imbuhnya. Dengan mendeteksi anomali sejak tahap awal, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi sebelum anggaran tersebut diketuk dan dilaksanakan.
Hal ini menuntut ketelitian ekstra dari perangkat daerah. Sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen anggaran tahunan harus dipastikan berjalan linear dan transparan, sehingga setiap alokasi dana memiliki dasar hukum dan kemanfaatan yang jelas.
Revitalisasi Peran APIP sebagai Mitra Strategis
Dalam struktur pemerintahan daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan vital sebagai benteng pertahanan pertama. Namun, dalam banyak kasus, peran APIP sering kali terpinggirkan atau hanya dianggap sebagai pelengkap administratif.
Akhmad Wiyagus meminta para kepala daerah untuk mengubah paradigma tersebut. APIP harus diperkuat dan diposisikan sebagai mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola, bukan sebagai musuh bagi perangkat daerah lainnya. Keterlibatan APIP harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan berakhir.
Peran aktif APIP diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kekeliruan secara real-time. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan segera sebelum persoalan berkembang menjadi masalah hukum yang lebih serius. Penguatan kapasitas personil APIP serta independensi mereka dalam bekerja menjadi kunci utama agar fungsi pengawasan ini berjalan optimal.
Menariknya, Wiyagus juga mendorong agar APIP tidak ragu untuk memberikan masukan kritis kepada kepala daerah. Komunikasi yang terbuka antara pemimpin daerah dan pengawas internal akan menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan akuntabel.
Menindaklanjuti Temuan KPK dan Lembaga Pengawas
Salah satu indikator komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi adalah sejauh mana mereka merespons temuan dari lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wiyagus menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut jangan hanya didiamkan atau sekadar menjadi tumpukan kertas laporan.
"Dari mulai perencanaan sampai dengan tindak lanjut terkait temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini tolong manfaatkan betul," ujar Wiyagus. Temuan pemeriksaan seharusnya dipandang sebagai peta jalan untuk perbaikan sistem yang rusak.
Kepala daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi yang konkret berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Rencana aksi ini harus mencakup langkah-langkah perbaikan yang terukur, tenggat waktu yang jelas, serta mekanisme pemantauan berkala untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan.
Keterbukaan terhadap hasil pemeriksaan menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Alih-alih bersikap defensif, pemimpin yang progresif akan menggunakan hasil audit sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungannya.
Tantangan Bagi Kepala Daerah Baru di Masa Transisi
Secara khusus, Wamendagri memberikan perhatian kepada para kepala daerah yang baru menjabat. Masa transisi kepemimpinan sering kali menjadi periode yang rawan karena adanya proses adaptasi terhadap lingkungan kerja dan regulasi yang baru.
Wiyagus meminta para pemimpin baru ini untuk segera menyesuaikan diri dengan memahami karakteristik tata kelola pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktahuan terhadap regulasi sering kali menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan kepala daerah ke dalam praktik korupsi.
Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, akan terus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan sesuai koridor hukum. Koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah diharapkan dapat meminimalisir risiko penyimpangan selama masa jabatan berlangsung.
Tak hanya itu, membangun hubungan profesional dengan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum (APH) juga menjadi langkah preventif yang disarankan. Hubungan ini bukan untuk mencari perlindungan atas kesalahan, melainkan untuk menciptakan sinergi dalam penegakan aturan dan konsultasi terkait kebijakan yang berisiko tinggi.
Keteladanan dan Pengendalian Konflik Kepentingan
Di akhir arahannya, Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya aspek moralitas dalam kepemimpinan. Keteladanan seorang pemimpin adalah instrumen paling ampuh dalam mengubah budaya organisasi. Jika seorang kepala daerah menunjukkan sikap antikorupsi yang nyata, maka perangkat di bawahnya akan segan untuk melakukan penyimpangan.
"Harus memberikan keteladanan kepada perangkatnya. Kemudian juga bukan hanya keteladanan, tetapi berani membuka proses, menerima pengawasan, kemudian juga mengendalikan conflict of interest," jelasnya secara mendalam.
Pengendalian konflik kepentingan menjadi poin yang sangat krusial di tingkat daerah, di mana kedekatan personal atau politik sering kali berkelindan dengan kebijakan publik. Pemimpin harus berani mengambil jarak dari kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam setiap pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan.
Dengan pengawasan yang efektif, transparansi yang dijunjung tinggi, serta integritas yang melekat pada setiap individu, Wiyagus optimis bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terwujud sepenuhnya. Komitmen ini diharapkan tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, tetapi terimplementasi dalam setiap kebijakan nyata di seluruh pelosok tanah air.












