Strategi BRAN: Tak Sekadar Bagi Tanah, Akses Ekonomi Jadi Kunci Utama BRAN: Redistribusi Tanah Harus Diikuti Penataan Akses

Nasional

Supernews.co.id – Bayangan tentang petani yang berdaulat di atas tanahnya sendiri kini bukan lagi sekadar mimpi tentang kepemilikan selembar sertifikat, melainkan tentang bagaimana lahan tersebut menjadi mesin penggerak kesejahteraan yang nyata. Di tengah dinamika agraria yang kian kompleks, pemerintah mulai menggeser paradigma dari sekadar bagi-bagi lahan menuju penguatan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerima manfaat.

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa program redistribusi tanah di masa depan tidak boleh berhenti pada tahap legalitas formal semata. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah hanyalah langkah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kemandirian ekonomi masyarakat bawah. Tanpa adanya dukungan setelah tanah diberikan, aset tersebut berisiko menjadi "aset mati" yang tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi pemiliknya.

Visi besar ini disampaikan Dedi Prasetyo dalam sebuah pertemuan strategis dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (2/11). Pertemuan ini menandai babak baru dalam koordinasi lintas sektoral untuk memastikan Reforma Agraria bukan sekadar jargon politik, melainkan program berdampak sistemik.

Menghidupkan Tanah Melalui Penataan Akses

Selama puluhan tahun, persoalan utama dalam redistribusi tanah adalah fenomena di mana masyarakat mendapatkan lahan, namun tidak memiliki modal atau keahlian untuk mengelolanya. Akibatnya, tidak sedikit tanah hasil redistribusi yang berakhir dijual kembali atau terbengkalai. Menyadari hal ini, Dedi Prasetyo menekankan pentingnya "penataan akses" sebagai pilar kedua yang tak terpisahkan dari penataan aset.

Penataan akses yang dimaksud mencakup spektrum yang luas, mulai dari pendampingan teknis, kemudahan akses permodalan perbankan, hingga pembukaan jalur distribusi hasil produksi. Dedi menjelaskan bahwa tanah harus menjadi modal dasar yang mampu membuka lapangan usaha baru di pedesaan. Dengan sinergi yang tepat, seorang petani yang baru mendapatkan lahan bisa langsung terhubung dengan ekosistem pertanian modern atau industri pengolahan.

"Penataan akses tersebut dapat disinergikan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya. Ia meyakini bahwa jika mata rantai ini terbentuk, maka pendapatan keluarga akan meningkat secara otomatis, yang pada gilirannya akan membangun kemandirian ekonomi nasional dari level akar rumput.

Target Ambisius 2027: 23 Ribu Hektare Lahan Produktif

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah rencana besar untuk tahun 2027. Badan Bank Tanah dilaporkan tengah mempersiapkan redistribusi lahan seluas kurang lebih 23.000 hektare kepada subjek reforma agraria. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari harapan ribuan kepala keluarga yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor agraria namun belum memiliki lahan sendiri.

BRAN akan mengambil peran sentral sebagai koordinator pelaksana agar redistribusi ini tepat sasaran. Ketepatan sasaran menjadi harga mati agar lahan tidak jatuh ke tangan spekulan, melainkan benar-benar diterima oleh petani gurem, buruh tani, atau masyarakat adat yang membutuhkan. Dedi mengingatkan bahwa efektivitas program ini sangat bergantung pada validitas data subjek dan objek reforma agraria yang akan digarap.

Menariknya, pengelolaan lahan seluas 23.000 hektare ini akan diintegrasikan dengan perencanaan wilayah yang matang. Hal ini dilakukan agar lahan yang dibagikan tidak terisolasi dari infrastruktur pendukung. Sinergi dengan Bappenas menjadi kunci agar alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan di sekitar lahan redistribusi tersebut dapat berjalan beriringan sejak tahap awal.

Tantangan Demografi dan Kelangkaan Lahan

Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memberikan perspektif yang lebih makro mengenai urgensi tugas BRAN. Indonesia saat ini menyandang status sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Namun, secara geografis, luas daratan Indonesia hanya berada di peringkat ke-16 dunia. Ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan menciptakan tekanan yang luar biasa terhadap sumber daya agraria.

Kebutuhan negara terhadap kemanfaatan tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan ambisi pembangunan infrastruktur. Rachmat menekankan bahwa kondisi ini menuntut penataan yang jauh lebih presisi dan pemerataan akses yang berkeadilan. Jika tidak dikelola dengan baik, ketimpangan penguasaan lahan dapat memicu konflik sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kondisi tersebut menuntut penataan dan pemerataan akses tanah agar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, memiliki kesempatan memperoleh kepastian hak," tutur Rachmat. Ia menyambut baik kehadiran BRAN sebagai lembaga yang diharapkan mampu memecah kebuntuan birokrasi dalam urusan pertanahan yang selama ini sering kali tumpang tindih.

Memperkuat Kelembagaan dan Anggaran BRAN

Sebagai lembaga yang relatif baru, BRAN membutuhkan pondasi yang kuat untuk menjalankan mandatnya. Dalam pertemuan tersebut, Dedi Prasetyo secara terbuka meminta dukungan Bappenas terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran BRAN untuk Tahun Anggaran 2027. Dukungan ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta penguatan struktur kelembagaan hingga ke tingkat daerah.

Tanpa anggaran yang memadai, program pendampingan dan penataan akses yang dicita-citakan akan sulit terealisasi. Dedi menyebutkan bahwa koordinasi lintas kementerian adalah sebuah keniscayaan. Persoalan agraria di Indonesia sangat kompleks karena bersinggungan langsung dengan sektor kehutanan, kelautan, dan pembangunan kawasan industri.

Sebagai langkah nyata, Rachmat Pambudy berencana menugaskan Wakil Menteri PPN untuk memperkuat koordinasi agenda reforma agraria secara intensif. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses sinkronisasi kebijakan antara BRAN dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sinergi Lintas Sektor: Menghapus Hambatan Pembangunan

Salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan nasional selama ini adalah sengketa lahan dan ketidakjelasan status tanah. Dengan adanya sinergi antara BRAN dan Bappenas, diharapkan persoalan tanah tidak lagi menjadi penghambat proyek-proyek strategis, namun justru menjadi pendorong kesejahteraan.

Dedi menegaskan bahwa sinergi sangat penting agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat nyata dari setiap program pemerintah. Penataan aset yang tepat sasaran, yang diikuti dengan penataan akses yang kuat, akan menciptakan efek domino positif. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi di atas tanahnya sendiri akan mengurangi beban sosial negara dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebagai catatan, keberhasilan Reforma Agraria di berbagai negara maju selalu diawali dengan keberanian melakukan redistribusi yang diikuti dengan modernisasi pertanian. Indonesia, melalui BRAN, tampaknya sedang mencoba merumuskan formula serupa yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan tantangan zaman.

Dengan target redistribusi 23.000 hektare pada 2027 dan komitmen penataan akses yang komprehensif, masa depan reforma agraria di Indonesia kini memiliki peta jalan yang lebih jelas. Tantangannya kini tinggal bagaimana implementasi di lapangan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi Untukmu 💡