Supernews.co.id – Di tengah upaya penguatan stabilitas nasional dan penataan institusi negara, sebuah prahara hukum yang melibatkan petinggi keamanan mengejutkan publik tanah air. Dugaan pelanggaran privasi terhadap pimpinan tertinggi negara kini menjadi pusat perhatian setelah kepolisian membongkar praktik penyadapan ilegal yang menyasar komunikasi pribadi orang nomor satu di Indonesia.
Kasus yang menyeret nama-nama besar di korps kepolisian ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari lingkaran politik pendukung pemerintah. Partai Golkar, sebagai salah satu pilar koalisi, memberikan atensi khusus terhadap pengusutan kasus yang dinilai mencederai marwah institusi kepresidenan tersebut.
Respon Keras Golkar Terhadap Pelanggaran Etika Berat
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap langkah berani yang diambil oleh Kapolri dalam mengusut tuntas kasus penyadapan ini. Menurutnya, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto adalah tindakan yang sama sekali tidak bisa ditoleransi.
Dalam sebuah pernyataan resmi pada Rabu, 4 November 2026, Doli menekankan bahwa meskipun dalam dunia politik praktis aktivitas intelijen sering kali bersinggungan dengan batas abu-abu, namun hukum tetap harus menjadi panglima. Ia membedakan antara penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah dengan penyadapan yang didasari oleh motif lain yang tidak berdasar.
"Dalam politik praktis, sadap menyadap sangat mungkin terjadi. Persoalannya adalah apakah itu dapat dibenarkan secara etik maupun hukum," ujar Doli. Ia menambahkan bahwa jika penyadapan dilakukan oleh institusi berwenang untuk kebutuhan penyidikan yang legal, hal itu tidak akan menjadi persoalan. Namun, dalam kasus ini, konteksnya sangat berbeda karena menyasar kepala negara.
Presiden Sebagai Simbol Negara yang Harus Dijaga
Satu poin krusial yang ditekankan oleh Ahmad Doli Kurnia adalah kedudukan Presiden Republik Indonesia yang bukan sekadar individu, melainkan simbol kedaulatan negara. Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai serangan terhadap institusi negara itu sendiri. Setiap gerak-gerik, pemikiran, dan komunikasi seorang presiden melekat erat dengan kepentingan nasional.
"Presiden Indonesia bukan hanya bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, tapi dia juga seorang Kepala Negara, simbol negara," tegas Doli. Ia meyakini bahwa segala daya upaya dan kerja yang dilakukan oleh seorang presiden pasti ditujukan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, upaya mengintip komunikasi presiden tanpa dasar hukum yang kuat adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Menariknya, Doli juga mempertanyakan motivasi di balik tindakan nekat para tersangka. Ia merasa heran mengapa pimpinan tertinggi yang sedang menjalankan tugas mulia justru menjadi sasaran spionase oleh bawahannya sendiri atau mantan pejabat keamanan. Pertanyaan besar mengenai "kepentingan siapa" di balik penyadapan ini menjadi isu sensitif yang kini tengah didalami oleh penyidik.
Profil Tersangka dan Modus Operandi Penyadapan Ilegal
Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Bareskrim Polri akhirnya membuahkan hasil dengan penetapan tiga orang tersangka utama. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta mengungkapkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
Para tersangka tersebut adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan merupakan mantan Kapolri.
- Irjen Ahrie Sonta (AHN), yang menjabat sebagai Kadivkum Polri.
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Ketiganya diduga terlibat dalam skema penyadapan terhadap nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto. Tindakan ini tidak hanya melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga mengancam keamanan nasional karena data yang disadap bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu atau bahkan pihak asing.
Langkah Sigit dkk: Antara Tugas dan Pelanggaran Hukum
Penetapan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka menjadi pukulan telak bagi dunia kepolisian dan birokrasi di lingkungan istana. Sebagai sosok yang pernah memimpin Korps Bhayangkara, keterlibatannya dalam aksi penyadapan ilegal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas dan loyalitas.
Di sisi lain, publik juga menyoroti peran Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sebagai perwira tinggi aktif, keterlibatan mereka menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk tujuan yang melanggar hukum. Proses hukum yang transparan kini menjadi tuntutan utama masyarakat agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri tidak semakin tergerus.
Sebagai catatan, pengusutan kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Indonesia, bahkan bagi mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi di kepolisian. Langkah Kapolri saat ini untuk membersihkan internalnya sendiri patut diacungi jempol sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang nyata.
Dampak Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan
Kasus penyadapan ini tidak hanya berhenti pada persoalan hukum semata, tetapi juga memiliki dampak domino terhadap stabilitas politik nasional. Partai Golkar melihat bahwa tindakan tegas kepolisian adalah langkah preventif untuk mengamankan negara dari potensi perpecahan internal di level elit.
"Apa yang dilakukan oleh Kepolisian bukan hanya mengamankan Presiden, tapi juga mengamankan negara," kata Ahmad Doli Kurnia. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum. Baginya, menjaga institusi tertinggi negara adalah kewajiban bersama seluruh elemen bangsa.
Tak hanya itu, kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara untuk tetap berada dalam koridor konstitusi. Penyadapan tanpa izin pengadilan atau tanpa urgensi keamanan nasional yang sah adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan etika bernegara yang sangat serius.
Menanti Transparansi di Meja Hijau
Kini, mata publik tertuju pada persidangan yang akan datang. Masyarakat menantikan fakta-fakta baru yang mungkin terungkap, termasuk apakah ada aktor intelektual lain di balik ketiga tersangka tersebut. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan negara melalui cara-cara ilegal.
Ahmad Doli Kurnia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan mendukung proses hukum. "Kita semua punya kewajiban untuk menjaga Presiden, institusi tertinggi negara, sebagai penanggung jawab tertinggi negara dalam menjaga tugas-tugasnya," pungkasnya.
Dengan dukungan politik yang kuat dari partai-partai besar seperti Golkar, Polri diharapkan dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Keberhasilan mengungkap skandal ini akan menjadi bukti bahwa sistem demokrasi Indonesia semakin dewasa dan mampu melindungi simbol-simbol negaranya dari ancaman internal maupun eksternal.
Dapatkan update berita terkini mengenai dinamika politik nasional dan penegakan hukum hanya di Supernews.co.id.












