Sinyal Baleg DPR: Revisi UU Tipikor Harus Sentuh Akar Masalah Sistemik Baleg DPR Sebut Revisi UU Tipikor Harus Beriringan dengan Reformasi Sistemik

Investasi

Supernews.co.id – Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini tengah memasuki babak baru dengan wacana perluasan definisi tindak pidana yang lebih komprehensif. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa sekadar mengubah teks undang-undang tidak akan cukup tanpa adanya perombakan besar-besaran pada sistem hukum yang menopang ekonomi nasional.

Wacana ini mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengusulkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Fokus utamanya adalah memperluas jerat hukum terhadap praktik-praktik yang selama ini berada di zona abu-abu namun merugikan negara secara masif.

Menakar Ulang Definisi Korupsi di Era Baru

Perubahan zaman menuntut definisi hukum yang lebih adaptif. Selama ini, korupsi sering kali hanya dipandang dalam kacamata sempit seperti suap atau gratifikasi langsung. Namun, usulan yang dibawa oleh Yusril dan Luhut mengarah pada hal yang lebih teknis dan sistemik, salah satunya adalah praktik underinvoicing.

Praktik ini melibatkan manipulasi nilai faktur barang dalam transaksi perdagangan internasional untuk menghindari pajak atau bea keluar. Anggota Baleg DPR RI, Ahmad Irawan, menilai rencana ini perlu dibahas secara terbuka dan objektif agar tidak menjadi pasal karet di kemudian hari.

Menurutnya, perluasan definisi ini memang mendesak, namun harus memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Jika tidak, perubahan tersebut dikhawatirkan hanya akan menyentuh permukaan tanpa benar-benar mematikan akar korupsi itu sendiri.

Reformasi Sistemik: Kunci Menutup Celah ‘Tikus’ Birokrasi

Menariknya, Ahmad Irawan menekankan bahwa korupsi di Indonesia adalah kejahatan sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu instrumen hukum. Legislator dari Partai Golkar ini berpendapat bahwa revisi UU Tipikor harus berjalan beriringan dengan reformasi di sektor-sektor krusial lainnya.

"Revisinya harus dibarengi dengan reformasi sistemik seperti peraturan mengenai kemudahan berusaha, revisi undang-undang perpajakan, undang-undang kepabeanan, undang-undang perikanan, dan lain-lain," ujar Irawan pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Pandangan ini memberikan perspektif bahwa korupsi sering kali lahir dari celah regulasi sektoral yang tumpang tindih. Tanpa membenahi aturan di bidang perpajakan atau kepabeanan, memperluas definisi korupsi hanya akan menambah beban kerja aparat penegak hukum tanpa mengurangi frekuensi terjadinya kejahatan tersebut.

Mengapa Underinvoicing Menjadi Sorotan Utama?

Keputusan untuk memasukkan underinvoicing ke dalam ranah korupsi bukanlah tanpa alasan. Praktik ini secara langsung menggerus penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional. Dalam banyak kasus, manipulasi data perdagangan ini melibatkan kolusi antara pengusaha dan oknum birokrasi.

Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua DEN melihat hal ini dari sisi efisiensi ekonomi. Kebocoran anggaran akibat manipulasi nilai barang ini mencapai angka yang fantastis setiap tahunnya. Dengan memasukkannya ke dalam UU Tipikor, diharapkan ada efek jera yang lebih kuat dibandingkan sekadar sanksi administratif atau denda kepabeanan biasa.

Baleg DPR Sebut Revisi UU Tipikor Harus Beriringan dengan Reformasi Sistemik

Namun, Ahmad Irawan mengingatkan bahwa sinkronisasi aturan sangat penting. Jangan sampai ada benturan antara hukum administrasi dan hukum pidana yang justru menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Tantangan Harmonisasi Regulasi Sektoral

Salah satu tantangan terbesar dalam revisi ini adalah bagaimana mengharmonisasikan UU Tipikor dengan regulasi sektoral. Sebagai contoh, di sektor perikanan atau pertambangan, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik koruptif.

Di sisi lain, Baleg DPR melihat bahwa penanganan korupsi tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Perlu ada integrasi data yang kuat antara kementerian dan lembaga. Reformasi sistemik yang dimaksud Irawan mencakup digitalisasi sistem perpajakan dan kepabeanan agar celah untuk melakukan underinvoicing tertutup secara otomatis oleh sistem.

Jika sistemnya sudah kuat dan transparan, maka ruang bagi individu untuk melakukan korupsi akan semakin sempit. Inilah yang disebut sebagai pencegahan korupsi yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Menghindari Risiko Maladministrasi dalam Penegakan Hukum

Tanpa pembenahan menyeluruh, perubahan definisi tindak pidana korupsi berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum. Ahmad Irawan menilai bahwa setiap perubahan pasal harus mempertimbangkan hubungan antara aturan pemberantasan korupsi dan regulasi sektoral lainnya.

Tak hanya itu, objektivitas dalam pembahasan di DPR menjadi kunci. Publik harus dilibatkan untuk memberikan masukan, mengingat dampak dari undang-undang ini akan sangat luas, mulai dari pelaku usaha hingga pejabat publik. Jangan sampai revisi ini justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi kebijakan yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat (mens rea).

Sebagai catatan, Baleg berkomitmen untuk mengkaji secara mendalam setiap usulan yang masuk. Evaluasi terhadap sistem hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus menjadi agenda prioritas sebelum ketok palu dilakukan.

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa metode lama dalam memberantas korupsi perlu diperbarui. Fokus pada kerugian negara melalui sektor ekonomi makro adalah langkah maju yang berani.

Namun, keberhasilan revisi UU Tipikor ini nantinya akan sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah melakukan reformasi sistemik di kementerian-kementerian teknis. Penegakan hukum yang kuat harus didukung oleh sistem birokrasi yang bersih dan efisien.

Perjalanan revisi undang-undang ini masih panjang. Namun, dengan adanya dorongan dari tokoh-tokoh kunci seperti Yusril Ihza Mahendra dan Luhut Binsar Pandjaitan, serta pengawasan ketat dari Baleg DPR, publik berharap Indonesia bisa memiliki sistem hukum yang benar-benar mampu melindungi kekayaan negara dari tangan-tangan kreatif para koruptor.

Rekomendasi Untukmu 💡