supernews – Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Aksi ini dipicu oleh kebijakan UMP murah dan ancaman PHK massal yang dinilai semakin menekan kehidupan pekerja di tengah meningkatnya biaya hidup.
Massa buruh mulai berkumpul sejak pagi hari di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju Istana Negara. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan menarik perhatian masyarakat serta pengguna jalan di sekitar kawasan tersebut.
Isu UMP murah dan PHK massal menjadi kata kunci utama dalam aksi kali ini. Para buruh menilai kebijakan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial bagi pekerja.
UMP DKI Dinilai Tidak Sesuai Kebutuhan Hidup Layak
Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5,73 juta. Menurut buruh, angka tersebut tidak sebanding dengan realitas biaya hidup di Jakarta yang terus meningkat.
Para pekerja menyebut kebutuhan dasar seperti sewa tempat tinggal, transportasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat UMP yang ditetapkan dianggap belum mampu menjamin kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya.
Dalam pandangan serikat pekerja, konsep UMP seharusnya menjadi jaring pengaman minimum yang realistis, bukan sekadar angka administratif. Oleh karena itu, penetapan UMP yang dinilai terlalu rendah disebut sebagai bentuk UMP murah yang merugikan buruh.
Perubahan UMSP dan UMSK Jadi Sumber Ketidakpastian
Selain UMP, buruh juga mempersoalkan perubahan skema Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut dinilai tidak konsisten dan menghilangkan kepastian bagi pekerja sektor tertentu.
Buruh menilai penghapusan atau penurunan nilai upah sektoral berdampak langsung pada daya beli pekerja. Padahal, sektor industri memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pengaturan upah yang lebih spesifik.
Ketidakjelasan kebijakan ini dikhawatirkan akan membuka ruang penurunan kesejahteraan buruh secara sistematis, terutama di sektor manufaktur dan industri padat karya.
Ancaman PHK Massal di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Isu lain yang menjadi pemicu kuat aksi adalah ancaman PHK massal di sejumlah daerah. Salah satu kasus yang disorot adalah potensi penutupan pabrik di Mojokerto, Jawa Timur, yang berisiko menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.
Fenomena PHK massal bukan hal baru dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi dengan alasan perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan, hingga restrukturisasi bisnis.
Bagi buruh, gelombang PHK massal menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi keluarga pekerja. Tanpa jaminan pekerjaan dan perlindungan sosial yang memadai, buruh rentan terjebak dalam kemiskinan baru.
KSPI dan Partai Buruh Konsolidasikan Aksi Nasional
Aksi di depan Istana Negara ini digalang oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Massa aksi datang dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
KSPI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi konstitusional buruh kepada pemerintah. Mereka berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih substantif terkait kebijakan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja.
Aksi serupa juga direncanakan berlangsung secara paralel di beberapa daerah sebagai bentuk solidaritas nasional buruh terhadap isu UMP murah dan PHK massal.
Aksi Lanjutan ke Kantor YouTube dan Komdigi
Selain di Istana Negara, buruh juga merencanakan aksi lanjutan ke kantor YouTube Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aksi ini berkaitan dengan pemblokiran kanal media milik organisasi buruh yang dinilai menghambat kebebasan berekspresi.
Buruh menilai media digital menjadi sarana penting untuk menyampaikan aspirasi dan edukasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pembatasan akses informasi dianggap merugikan gerakan buruh secara keseluruhan.
Rangkaian aksi ini dilakukan secara tertib dengan pengawalan aparat, meski berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
Dampak Aksi terhadap Aktivitas Publik
Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar Istana Negara dan Patung Kuda selama aksi berlangsung. Sejumlah pengalihan arus lalu lintas dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas warga.
Bagi pengguna jalan dan pekerja kantoran, aksi buruh ini menjadi pengingat bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan biaya hidup tinggi.
Isu Ketenagakerjaan Masih Jadi PR Pemerintah
Aksi buruh di Istana Negara mencerminkan tantangan besar dalam sektor ketenagakerjaan nasional. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perlindungan terhadap kesejahteraan buruh menjadi kewajiban konstitusional.
Isu UMP murah dan PHK massal diprediksi masih akan menjadi topik utama dalam perdebatan publik ke depan. Buruh berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan kehidupan pekerja.












