Praperadilan Ditolak, KPK Buka Peluang Tahan Yaqut di Kasus Haji

Nasional

Yaqut Cholil Qoumas tersangka kasus korupsi kuota haji KPK

supernews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah hakim menolak gugatan praperadilan dalam kasus korupsi kuota haji. Putusan tersebut membuat proses penyidikan KPK terhadap Yaqut dapat berlanjut sesuai ketentuan hukum.

Praperadilan Yaqut Ditolak, KPK Lanjutkan Proses Hukum

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Putusan itu sekaligus menguatkan langkah penyidikan yang dilakukan KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya menghormati putusan pengadilan tersebut. KPK juga memastikan proses hukum terhadap perkara kuota haji tetap berjalan sesuai mekanisme penyidikan.

“Terkait penahanan tentu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya, kapan waktu yang tepat,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

Menurut dia, penyidik KPK terus mendalami konstruksi perkara dan melengkapi alat bukti. Oleh sebab itu, KPK masih menjalankan tahapan penyidikan secara bertahap sebelum menentukan langkah penahanan.

KPK Buka Peluang Menahan Yaqut Cholil Qoumas

Setelah gugatan praperadilan ditolak, penyidik KPK memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Yaqut. Salah satu langkah yang mungkin diambil ialah penahanan tersangka jika penyidik menilai langkah tersebut diperlukan.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa keputusan penahanan berada di tangan penyidik yang menangani perkara. Penyidik biasanya mempertimbangkan beberapa aspek sebelum mengambil langkah tersebut.

Beberapa pertimbangan penahanan antara lain:

  • Kebutuhan proses penyidikan agar berjalan efektif

  • Potensi tersangka menghilangkan barang bukti

  • Potensi tersangka memengaruhi saksi

  • Kepentingan kelancaran proses hukum

Karena itu, KPK tidak langsung memastikan waktu penahanan Yaqut. Penyidik akan menilai kebutuhan penyidikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Kasus Korupsi Kuota Haji yang Menjerat Yaqut

Kasus yang menjerat Yaqut berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota haji Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah kepada Indonesia.

Tambahan kuota tersebut bertujuan mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang sangat panjang. Di beberapa daerah, masa antrean keberangkatan bahkan bisa mencapai lebih dari 20 tahun.

Namun kebijakan pembagian kuota tersebut menimbulkan polemik. Sebab kuota tambahan dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus.

Padahal Undang-Undang Penyelenggaraan Haji mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen dari total kuota nasional. Kebijakan pembagian kuota tersebut kemudian menjadi dasar penyelidikan KPK.

Dampak Kebijakan Kuota Haji terhadap Jemaah

KPK menilai kebijakan pembagian kuota tambahan haji pada masa kepemimpinan Yaqut berdampak pada jemaah haji reguler. Sejumlah jemaah yang telah lama menunggu justru gagal berangkat.

Penyidik menemukan bahwa sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun kehilangan kesempatan berangkat pada tahun tersebut.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menetapkan dua tersangka yaitu:

  1. Yaqut Cholil Qoumas sebagai mantan Menteri Agama

  2. Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai mantan staf khusus

KPK menyatakan telah mengantongi sejumlah alat bukti dalam penetapan tersangka tersebut. Saat ini penyidik juga menunggu perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyidikan KPK Masih Berjalan

KPK menegaskan bahwa proses hukum dalam perkara dugaan korupsi kuota haji masih berlangsung. Penyidik terus memeriksa saksi serta mengumpulkan dokumen untuk memperkuat konstruksi perkara.

Selain itu, penyidik juga mendalami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembagian kuota tambahan haji. Pemeriksaan tersebut mencakup pejabat Kementerian Agama, biro perjalanan haji, serta pihak terkait lainnya.

KPK juga menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai kerugian negara menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian perkara korupsi.

Setelah seluruh unsur terpenuhi, penyidik akan menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai kebutuhan proses penyidikan.

Rekomendasi Untukmu 💡