Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut: 20.000 Kuota Tambahan Dibagi Tak Sesuai

Nasional

KPK terkait kasus korupsi kuota haji Yaqut

supernews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2023–2024. Penetapan status tersangka ini terjadi setelah penyidik antirasuah menemukan adanya pembagian 20.000 kuota tambahan haji yang dinilai tidak sesuai ketentuan.

Kronologi Singkat Pembagian Kuota Haji Tambahan

Kasus bermula dari tambahan 20.000 kuota haji yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Kuota ini diberikan untuk membantu mempercepat keberangkatan jemaah haji Indonesia yang antre bertahun-tahun.

Menurut penyidik KPK, tambahan kuota tersebut seharusnya dibagi mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yakni:

  • 92 persen untuk haji reguler

  • 8 persen untuk haji khusus

Namun dalam praktiknya periode tersebut, kuota 20.000 justru dibagi rata menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian ini menjadi titik awal dugaan pelanggaran aturan hingga berujung penetapan tersangka.

Langkah pembagian yang berubah tersebut menjadi dasar KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka karena dianggap tidak sesuai Pasal 64 UU Haji dan Umrah yang mengatur kuota haji.

Peran Yaqut dan Staf Khusus Gus Alex

Dalam penyidikan, KPK juga menjerat Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Yaqut, sebagai tersangka. Penyidik menyatakan Gus Alex turut serta dalam proses pembagian kuota yang tidak sesuai ketentuan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa dari proses tersebut ditemukan indikasi aliran dana kembali (kickback) serta keuntungan tidak sah yang perlu ditindaklanjuti dalam penyidikan.

KPK sudah melakukan penyidikan sejak Agustus 2025 dan mencegah tiga orang dari kasus ini bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka, serta satu pihak lain yang dicegah lebih dulu.

Alasan Penetapan Tersangka dan Dampaknya

Penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan bukti awal pelanggaran aturan pembagian kuota ibadah haji. KPK menyebut pembagian kuota tambahan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi merugikan calon jemaah dan negara.

Selain itu, DPR melalui Panitia Khusus Hak Angket Haji juga sempat menemukan kejanggalan dalam penanganan kuota haji 2024, khususnya soal proporsi pembagian kuota tambahan di luar ketentuan undang-undang.

Komisi VIII DPR bahkan memberi catatan agar penanganan kuota haji ke depan kembali sesuai aturan yang berlaku dan menjadi pelajaran bagi lembaga terkait.

Perspektif Hukum dan Publik

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut ibadah yang bersifat publik dan hajat banyak umat. Pembagian kuota haji adalah proses administratif yang harus taat pada aturan guna menjamin keadilan bagi calon jemaah.

KPK memastikan proses penyidikan dilanjutkan secara komprehensif untuk mengungkap dugaan aliran dana dan potensi kerugian negara. Hingga kini, pihak penyidik terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menghitung total potensi kerugian negara serta peran pihak lain yang terlibat.

Kesimpulan

Kasus korupsi kuota haji yang melibatkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas berpusat pada pembagian 20.000 kuota tambahan yang tidak sesuai ketentuan UU Haji dan Umrah. Penetapan tersangka termasuk staf khususnya menunjukkan KPK fokus menindak dugaan penyimpangan administratif yang berimplikasi hukum serius.

Rekomendasi Untukmu 💡