Pramono Anung Minta Demo Mahasiswa Besok Berjalan Tertib dan Happy Pramono Harap Aksi Demo Besok Tak Ganggu Ketertiban Umum

Nasional

Supernews.co.id – Denyut nadi Jakarta sebagai pusat gravitasi politik nasional kembali bersiap menghadapi gelombang aspirasi yang akan memadati jalanan ibu kota esok hari. Menjelang aksi demonstrasi mahasiswa yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, atmosfer di Balai Kota dan markas kepolisian mulai menunjukkan kesiagaan penuh namun tetap mengedepankan pendekatan yang persuasif.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara khusus memberikan atensi terhadap rencana aksi unjuk rasa ini. Dalam sebuah pertemuan di kawasan Tanah Harapan, Jakarta Utara, pada Selasa (27/10/2026), pria yang akrab disapa Mas Pram ini menyampaikan pesan yang cukup unik namun sarat makna bagi para demonstran yang akan turun ke jalan. Ia menginginkan agar ekspresi demokrasi di Jakarta tidak lagi identik dengan ketegangan, melainkan sebuah proses yang bisa dinikmati tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Pesan Damai dari Tanah Harapan

Berdiri di tengah hiruk-pikuk agenda kerjanya di Jakarta Utara, Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta adalah panggung demokrasi yang terbuka bagi siapa saja. Namun, ia memberikan catatan tebal mengenai batasan-batasan yang harus dihormati oleh setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum. Menurutnya, status Jakarta sebagai bagian vital dari Pemerintah Republik Indonesia menuntut standar kedewasaan berpolitik yang tinggi dari warganya.

"Yang pertama, yang berkaitan dengan demo. Sekali lagi, karena apa, Jakarta bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, demokrasi dijalankan. Saya sekali lagi mengharapkan siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta, jangan kemudian merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum dan juga melakukan anarki," ujar Pramono dengan nada tenang namun tegas.

Menariknya, gubernur yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang luwes ini menyelipkan harapan agar aksi besok berlangsung dengan suasana yang menggembirakan. Ia menggunakan istilah happy-happy untuk menggambarkan visi unjuk rasa yang ideal di matanya—sebuah aksi di mana aspirasi tersampaikan dengan kuat, namun tetap dalam koridor kenyamanan bersama.

"Sehingga dengan demikian, saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI dan tentunya kita semua menjaga agar besok demonstrasi yang terjadi di Jakarta, kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman saja," imbuhnya. Ungkapan ini seolah menjadi ajakan bagi para mahasiswa untuk mengubah paradigma demonstrasi dari konfrontasi fisik menuju adu gagasan yang cerdas dan damai.

Fasilitas Publik: Investasi Rakyat yang Harus Dijaga

Di sisi lain, kekhawatiran terbesar pemerintah daerah dan aparat keamanan setiap kali aksi massa terjadi adalah potensi kerusakan fasilitas umum (fasum). Fasilitas yang dibangun dengan pajak rakyat, seperti halte TransJakarta, pagar pembatas jalan, hingga taman kota, sering kali menjadi korban dalam gesekan unjuk rasa yang tidak terkendali.

Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Kombes Budi Hermanto memberikan peringatan dini mengenai pentingnya menjaga aset-aset publik ini. Pada Selasa (27/10/2026), Budi menekankan bahwa fasilitas umum adalah penunjang utama mobilitas jutaan warga Jakarta setiap harinya. Kerusakan pada satu titik fasilitas saja bisa memicu efek domino yang merugikan banyak pihak.

"Fasilitas umum disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua agar manfaatnya tetap dirasakan setiap orang," kata Budi Hermanto. Ia mengingatkan bahwa ketika fasilitas publik rusak, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang bergantung pada layanan tersebut untuk bekerja dan beraktivitas.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa dampak kerusakan fasum tidak hanya bersifat fisik. Ada biaya perbaikan yang besar dan waktu pemulihan yang tidak sebentar, yang pada akhirnya akan menghambat pelayanan publik. "Menjaga fasilitas publik pun bukan sekadar urusan fisik, melainkan juga upaya melindungi kebutuhan masyarakat," tambahnya, menekankan aspek moral dari menjaga milik bersama.

Pendekatan Humanis: Wajah Baru Pengamanan Ibu Kota

Menghadapi aksi yang direncanakan bertepatan dengan momentum bersejarah 28 Oktober, pihak kepolisian berkomitmen untuk tidak menggunakan cara-cara represif. Budi Hermanto menyatakan bahwa personel kepolisian yang diterjunkan akan dibekali dengan instruksi untuk melakukan pendekatan humanis. Hal ini sejalan dengan keinginan Pramono Anung agar aksi berlangsung dengan nyaman.

Polisi menyadari bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kehadiran aparat di lapangan besok bukan untuk menghalangi aspirasi, melainkan untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak berbenturan dengan hak orang lain yang juga ingin menggunakan ruang publik.

"Untuk mendukung hal itu, personel kepolisian mendampingi jalannya aksi dengan pendekatan humanis dan pelayanan yang ramah," beber Budi. Strategi ini diharapkan dapat meredam tensi di lapangan dan mencegah terjadinya provokasi yang bisa memicu kericuhan. Dengan pendekatan yang lebih lunak, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara massa aksi dan petugas pengamanan.

Tak hanya itu, koordinasi antara TNI dan Polri juga diperkuat untuk memastikan setiap sudut strategis di Jakarta tetap aman. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan ibu kota, terutama di titik-titik krusial seperti kawasan Monas, DPR/MPR, dan pusat-pusat ekonomi.

Menyeimbangkan Hak Berpendapat dan Mobilitas Warga

Salah satu tantangan terbesar dalam setiap aksi demonstrasi besar di Jakarta adalah pengaturan lalu lintas. Penutupan jalan atau pengalihan arus sering kali menjadi momok bagi para pekerja dan pengguna jalan lainnya. Untuk mengatasi hal ini, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas yang bersifat situasional.

Budi Hermanto menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memantau perkembangan massa di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Tujuannya jelas: agar kegiatan masyarakat luas yang tidak ikut berdemo tetap bisa berjalan seoptimal mungkin. "Kami mengimbau seluruh pihak menyampaikan aspirasi dengan bijak dan menghindari tindakan yang dapat merugikan fasilitas umum maupun sesama," ucapnya.

Sebagai catatan, kedewasaan sebuah bangsa sering kali diukur dari bagaimana rakyatnya menyampaikan kritik dan bagaimana pemerintahnya merespons kritik tersebut. Dengan adanya imbauan dari Pramono Anung dan kesiapan dari Polda Metro Jaya, harapan besar disematkan agar aksi besok menjadi potret demokrasi yang sehat.

Jakarta Sebagai Episentrum Demokrasi yang Dewasa

Aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 28 Oktober 2026 ini memiliki nilai simbolis yang kuat karena bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mahasiswa, sebagai motor penggerak perubahan, diharapkan mampu membawa semangat persatuan dalam setiap orasi dan tuntutan yang mereka suarakan.

Pramono Anung percaya bahwa mahasiswa Jakarta memiliki intelektualitas yang tinggi untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi anarkis. Pesan "nyaman-nyaman saja" yang ia sampaikan adalah sebuah bentuk kepercayaan bahwa aspirasi bisa disuarakan dengan lantang tanpa harus ada darah yang menetes atau kaca yang pecah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyiagakan petugas kebersihan dan Satpol PP untuk membantu menjaga ketertiban di sekitar lokasi aksi. Kolaborasi lintas instansi ini menunjukkan bahwa seluruh elemen pemerintah daerah mendukung penuh jalannya demokrasi yang tertib.

Pada akhirnya, keberhasilan aksi besok bukan hanya diukur dari seberapa banyak massa yang hadir atau seberapa keras suara yang terdengar, melainkan dari seberapa besar rasa hormat yang ditunjukkan terhadap tatanan sosial dan fasilitas publik yang ada. Dengan begitu, hak berpendapat tetap dihormati dan kepentingan masyarakat luas ikut terlindungi, menciptakan harmoni di tengah keberagaman pendapat di jantung Indonesia.

Rekomendasi Untukmu 💡