Prabowo Usul WFH Dikaji demi Hemat BBM, Begini Respons Pengusaha

Nasional

Prabowo minta WFH dikaji demi hemat BBM di Indonesia

supernews.co.id – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengkaji opsi kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini muncul ketika harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Pemerintah menilai lonjakan harga energi global dapat menekan anggaran negara dan biaya ekonomi nasional. Karena itu, berbagai opsi efisiensi mulai dibahas, termasuk pengurangan mobilitas pekerja melalui skema kerja jarak jauh.

Usulan tersebut segera memicu tanggapan dari kalangan pengusaha. Mereka menilai penerapan WFH perlu dikaji secara hati-hati agar tidak mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi.

Prabowo Minta Opsi WFH Dikaji untuk Hemat BBM

Presiden Prabowo mendorong jajaran pemerintah mengevaluasi berbagai langkah penghematan energi. Salah satu opsi yang muncul ialah memperluas kembali sistem kerja dari rumah atau WFH.

Kebijakan tersebut muncul di tengah tekanan global terhadap harga energi. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada biaya impor energi Indonesia.

Selain itu, konsumsi BBM di sektor transportasi masih menjadi komponen besar penggunaan energi nasional. Ketika mobilitas masyarakat berkurang, kebutuhan bahan bakar juga ikut menurun.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah menilai pola kerja fleksibel dapat menjadi salah satu strategi jangka pendek. Kebijakan ini pernah diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19 dan terbukti mampu menekan mobilitas harian pekerja.

Respons Pengusaha terhadap Wacana WFH

Kalangan pengusaha memberikan tanggapan beragam terhadap rencana tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha memahami tujuan pemerintah menghemat konsumsi BBM.

Namun, ia menilai implementasi WFH tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor. Banyak industri tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara langsung di lokasi kerja.

“WFH tidak bisa diterapkan untuk semua sektor, terutama sektor manufaktur dan industri yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja,” kata Shinta.

Ia menjelaskan sektor seperti pabrik, logistik, dan produksi tetap memerlukan aktivitas operasional di lapangan. Karena itu, kebijakan kerja jarak jauh hanya relevan bagi sektor tertentu seperti jasa dan teknologi.

Selain itu, dunia usaha juga mempertimbangkan dampak terhadap produktivitas. Beberapa perusahaan masih menilai sistem kerja hybrid lebih realistis dibanding penerapan WFH penuh.

Tekanan Harga Minyak Global Jadi Latar Belakang

Wacana penghematan BBM tidak muncul tanpa sebab. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak dunia menunjukkan tren meningkat akibat ketegangan geopolitik dan potensi gangguan distribusi energi global.

Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan domestik. Produksi minyak nasional sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.

Selisih tersebut membuat pemerintah harus mengimpor BBM dalam jumlah besar. Ketika harga minyak dunia naik, beban biaya impor juga meningkat.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi. Selain menjaga stabilitas harga energi, pemerintah juga menilai penting menekan konsumsi melalui kebijakan efisiensi.

Tren WFH dan Mobilitas Pekerja di Indonesia

Konsep kerja dari rumah sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Selama pandemi, banyak perusahaan menerapkan sistem kerja jarak jauh untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Sejak pandemi mereda, sebagian perusahaan kembali menerapkan kerja kantor penuh. Namun beberapa sektor tetap mempertahankan sistem kerja hybrid.

Model kerja hybrid dianggap memberikan keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas. Selain itu, sistem tersebut juga dapat mengurangi kemacetan serta mobilitas kendaraan pribadi di kota besar.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai wacana WFH sebagai strategi penghematan BBM masih relevan. Namun kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan karakter setiap sektor industri.

Rekomendasi Untukmu 💡