supernews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada 40 perusahaan baja yang terindikasi tidak patuh pajak, dan rencana akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) pada dua perusahaan terbesar dari daftar tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengawasan fiskal yang diperketat pemerintah untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.
Daftar Isi
ToggleFokus Penindakan Kepatuhan Pajak di Sektor Baja
Purbaya menyatakan otoritas pajak tengah memantau kepatuhan para wajib pajak di sektor baja yang diduga bermasalah dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dari hasil identifikasi awal, terdapat sekitar 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Dia menegaskan bahwa dari jumlah tersebut, pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan sidak terhadap dua perusahaan terbesar dalam waktu dekat. Tujuannya adalah memastikan kedua entitas itu memenuhi kewajiban pajak yang benar dan sesuai.
Purbaya menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terindikasi tak patuh itu tidak hanya berasal dari pelaku usaha domestik, tetapi juga badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pengawasan pajak di sektor yang strategis ini.
Dugaan Keterlibatan Internal dan Tantangan Deteksi
Menteri Keuangan juga mengungkapkan kecurigaan terhadap lambatnya deteksi kasus ini. Menurutnya, jika perusahaan besar jelas beroperasi secara nyata, seharusnya pelanggaran seperti tidak membayar pajak bisa cepat teridentifikasi.
Dalam pernyataannya, Purbaya menyebutkan:
“Ini jadi teka-teki buat saya juga [kenapa baru terdeteksi], harusnya ‘kan kalau perusahaan besar gampang melihatnya, berarti orang saya ada yang terlibat. Nanti kita lihat ya,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini memicu perhatian terhadap kemungkinan adanya aktor internal di lingkungan Kementerian Keuangan yang turut berperan dalam keterlambatan pengungkapan pelanggaran tersebut. Pemerintah akan menelusuri lebih jauh dugaan tersebut agar proses penegakan hukum lebih efektif.
Pengawasan Pajak yang Diperluas
Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan pada September 2025, Purbaya telah menekankan pentingnya kepatuhan pajak di berbagai sektor usaha. Ia kerap mengingatkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban fiskal mereka.
Di akhir tahun lalu, misalnya, pengawasan diperluas ke sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Di sana, otoritas pajak menemukan indikasi praktik underinvoicing yang melibatkan ratusan eksportir CPO dan segera dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
Selain itu, Purbaya juga mengarahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperkuat pengawasan dengan dukungan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) guna mempercepat deteksi dan analisis data pajak.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Inspeksi mendadak terhadap dua perusahaan baja terbesar yang diduga tidak patuh pajak diharapkan menjadi sinyal bagi pelaku usaha lain bahwa pemerintah serius menegakkan aturan perpajakan. Langkah ini juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penguatan pengawasan di sektor baja menjadi krusial mengingat industri ini termasuk yang berperan signifikan pada rantai pasok industri manufaktur nasional. Penegakan kepatuhan pajak dianggap penting untuk menciptakan iklim bisnis yang adil dan mendukung daya saing usaha di dalam negeri.
Selain pemeriksaan dan sidak, pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali mekanisme pengawasan internal serta memperkuat koordinasi antarinstansi untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.
Penutup
Kebijakan penindakan terhadap perusahaan baja yang tidak patuh pajak mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan serta menutup peluang pelanggaran yang merugikan negara. Target pengawasan yang lebih luas dan penggunaan teknologi diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.










