Supernews.co.id – Langit abu-abu yang menyelimuti wilayah Kalimantan dan Sumatera bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan alarm keras atas krisis lingkungan yang terus berulang setiap tahunnya. Di tengah kepulan asap yang mengancam kesehatan jutaan jiwa, langkah hukum progresif kini diambil oleh Korps Bhayangkara untuk menyasar akar persoalan di tingkat elit bisnis.
Komitmen Polri dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Langkah berani diambil oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah titik strategis di Indonesia. Tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, Polri secara resmi telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran lahan yang berdampak luas bagi ekosistem dan masyarakat.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang mengabaikan keselamatan publik demi keuntungan ekonomi semata. Penetapan tersangka ini didasarkan pada penyelidikan mendalam terhadap 104 laporan polisi (LP) yang masuk ke meja penyidik.
Menariknya, dari total 20 korporasi tersebut, terdapat klasifikasi yang menunjukkan cakupan penegakan hukum yang luas. Sebanyak 16 perusahaan merupakan korporasi dalam negeri, sementara 4 lainnya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau investor asing. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan hukum Indonesia berlaku mutlak bagi siapa pun yang beroperasi di wilayah hukum nusantara.
Apresiasi Akademisi terhadap Supremasi Hukum
Langkah tegas ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari dunia akademisi. Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (IKADIP) IPDN, Achmad Baidowi, atau yang akrab disapa Awiek, memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Menurut Awiek, penetapan tersangka terhadap puluhan korporasi ini adalah manifestasi nyata dari supremasi hukum yang berkeadilan. Ia menilai bahwa Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi telah menunjukkan sikap yang tidak pilih kasih, terutama dengan masuknya perusahaan asing dalam daftar tersangka tersebut.
"Ini menunjukkan bahwa Kapolri serius dan tidak pilih kasih dalam menegakkan aturan hukum," ujar Awiek dalam keterangannya pada Jumat, 30 Oktober 2026. Baginya, ketegasan ini adalah jawaban atas keraguan publik selama ini mengenai kemampuan hukum menyentuh aktor-aktor besar di balik layar karhutla.
Dampak Karhutla: Dari Kesehatan hingga Ekonomi
Bukan tanpa alasan jika penegakan hukum ini dilakukan dengan sangat serius. Dampak yang ditimbulkan oleh karhutla telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun keselamatan transportasi udara.
Di wilayah Kalimantan dan Sumatera, kualitas udara yang buruk akibat asap telah memicu gelombang penyakit pernapasan di masyarakat. Jutaan orang terpaksa menghirup udara yang jauh dari standar kesehatan, yang dalam jangka panjang dapat merusak kualitas hidup generasi mendatang.
Tak hanya itu, sektor ekonomi dan transportasi juga turut lumpuh. Di Kalimantan, sejumlah jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut asap pekat. Situasi ini tidak hanya merugikan maskapai, tetapi juga menghambat mobilitas logistik dan orang, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Implementasi Prinsip Good Governance di Tubuh Polri
Dalam pandangan Awiek, penanganan kasus karhutla kali ini telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan oleh Polri. Ada tiga pilar utama yang disoroti oleh pengajar Pascasarjana Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB) ini terkait kinerja kepolisian:
- Supremasi Hukum: Penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak memihak, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik masyarakat sebagai korban maupun korporasi sebagai subjek hukum.
- Transparansi: Adanya keterbukaan informasi mengenai jumlah tersangka dan latar belakang perusahaan (termasuk PMA) memungkinkan publik untuk memantau langsung proses hukum yang sedang berjalan.
- Responsivitas: Polri dinilai cepat dan tanggap dalam melayani keluhan serta memenuhi keinginan masyarakat yang menjadi korban langsung dari dampak buruk karhutla.
Prinsip-prinsip ini dianggap krusial untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dalam menangani isu-isu sensitif seperti lingkungan hidup.
Detail Penyelidikan di Kalimantan Barat
Proses penetapan tersangka ini diumumkan secara transparan dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis, 29 Oktober. Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menjelaskan bahwa tindakan pembakaran hutan ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau perorangan, tetapi juga melibatkan struktur organisasi perusahaan.
"Jadi selain oleh perorangan, tindakan kebakaran hutan dan lahan itu juga disebabkan oleh korporasi," tegas Komjen Asep Safrudin. Penjelasan ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa karhutla selalu disebabkan oleh faktor alam atau kelalaian petani kecil semata.
Penyelidikan terhadap 104 laporan polisi tersebut merupakan kerja keras tim penyidik di lapangan yang harus berhadapan dengan medan sulit dan bukti-bukti yang seringkali berusaha dihilangkan. Namun, dengan dukungan teknologi dan saksi ahli, Polri berhasil mengerucutkan keterlibatan 20 perusahaan tersebut.
Harapan akan Sanksi Berat dan Efek Jera
Ke depannya, masyarakat dan akademisi berharap agar proses hukum ini tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Awiek mendorong agar para pelaku korporasi dijatuhi hukuman yang berat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sanksi ini diharapkan tidak hanya berupa denda administratif, tetapi juga sanksi pidana yang memberikan efek jera maksimal.
Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" yang sering didengungkan kini telah dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Keberpihakan Kapolri terhadap kepentingan publik menjadi catatan penting dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Sebagai catatan, keterlibatan 4 perusahaan asing (PMA) menjadi sorotan khusus. Hal ini membuktikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus tunduk pada aturan kelestarian lingkungan dan tidak boleh mengorbankan kesehatan rakyat demi profitabilitas semata.
Dengan langkah ini, diharapkan angka karhutla di masa mendatang dapat ditekan secara signifikan. Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci utama agar hutan Indonesia tetap lestari dan langit nusantara kembali biru tanpa gangguan asap korporasi.












