Karhutla Mengintai: Ancaman PM2,5 dan Sengkarut Tata Kelola Hutan Kita Dampak Karhutla Tak Cuma Bakar Hutan, Asapnya Ancam Kesehatan Warga

Teknologi

Supernews.co.id – Langit yang berubah menjadi oranye pekat bukan sekadar pemandangan mencekam, melainkan sinyal bahaya bagi jutaan paru-paru yang menghirup udaranya. Fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kini telah bergeser dari sekadar isu lingkungan menjadi krisis kemanusiaan dan kesehatan yang sistemik.

Ancaman Tak Kasat Mata di Balik Kabut Asap

Kebakaran hutan dan lahan sering kali dinilai hanya dari luas area yang hangus atau jumlah pohon yang tumbang. Namun, dampak yang jauh lebih berbahaya justru tersembunyi dalam partikel-partikel halus yang melayang di udara. Asap yang dihasilkan dari kebakaran ini mengandung polutan berbahaya yang mampu menembus batas wilayah, bahkan hingga ke area yang jauh dari titik api.

Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Marcellinus Mandira Budi Utomo, menaruh perhatian besar pada isu ini. Melalui kajian mendalam di Kalimantan, ia mencoba membedah bagaimana karhutla menjadi ancaman nyata bagi kesehatan penduduk. Fokus utamanya adalah partikulat halus yang dikenal sebagai PM2,5.

Partikel ini memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari diameter rambut manusia, sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem pernapasan dan mengalir ke pembuluh darah. Paparan jangka panjang terhadap PM2,5 tidak hanya memicu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi juga berisiko menyebabkan penyakit kardiovaskular hingga kematian dini.

Integrasi Data Satelit: Memetakan Risiko Kesehatan

Dalam upaya mengukur dampak ini, Marcellinus menggunakan pendekatan ilmiah yang komprehensif. Ia mengintegrasikan data aktivitas kebakaran yang terpantau melalui satelit dengan pemodelan atmosfer dan analisis kuantitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana asap bergerak dan di mana konsentrasi polutan tertinggi berada.

Menariknya, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Marcellinus menggabungkan estimasi konsentrasi PM2,5, distribusi kepadatan penduduk, hingga data mortalitas dasar. Dengan cara ini, keterkaitan antara titik api, kualitas udara, dan potensi dampaknya terhadap masyarakat di Kalimantan dapat terlihat lebih jelas.

Namun, ia memberikan catatan penting bahwa hasil kajian berbasis pemodelan ini memiliki batasan metodologi. Estimasi yang dihasilkan tidak boleh ditelan mentah-mentah sebagai angka kematian aktual yang secara langsung disebabkan oleh karhutla. Pemodelan ini lebih berfungsi sebagai instrumen peringatan dini dan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

"Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara," ujar Marcellinus dalam forum diskusi akademik baru-baru ini. Hal ini krusial untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia saat bencana terjadi.

Sengkarut Tata Kelola dan Wilayah Adat

Di sisi lain, persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari masalah tata kelola wilayah yang rumit. Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyoroti adanya tumpang tindih antara titik panas (hotspot) dengan wilayah adat. Berdasarkan data yang dihimpun, banyak titik api yang justru muncul di kawasan yang memiliki izin pemanfaatan atau wilayah kelola masyarakat.

Perbandingan data ini sangat penting untuk melihat persebaran titik panas secara objektif. Namun, Kasmita mengingatkan bahwa keberadaan titik panas di wilayah tertentu tidak serta-merta menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Sering kali, masyarakat adat justru menjadi korban dari kebakaran yang merembet dari konsesi perusahaan atau lahan yang tidak terkelola dengan baik.

Pengakuan terhadap wilayah adat menjadi kunci dalam penanganan karhutla yang lebih tepat sasaran. Dengan integrasi data yang transparan, pemerintah dapat menentukan langkah mitigasi yang lebih efektif tanpa harus menyalahkan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan.

Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Masalah karhutla juga menyentuh aspek antropologi ekologi. Guru Besar Universitas Airlangga, Muhammad Adib, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources). Menurutnya, pencegahan kebakaran tidak bisa hanya mengandalkan pemantauan dari jauh melalui satelit, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Salah satu poin krusial adalah tata kelola air di tingkat tapak. Di wilayah lahan gambut, misalnya, menjaga ketersediaan air sangat penting agar lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar. Adib memandang bahwa pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola air akan sangat menentukan keberhasilan pencegahan karhutla.

Sebagai catatan, kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan mereka sendiri harus diperkuat. Dukungan anggaran dan teknologi sederhana untuk pemadaman dini di tingkat desa sering kali lebih efektif dibandingkan pengerahan helikopter water bombing yang memakan biaya sangat besar ketika api sudah membesar.

Dampak Ekonomi dan Reputasi Internasional

Karhutla bukan hanya masalah lokal, melainkan tantangan besar bagi agenda kehutanan nasional di mata dunia. Krystof Obidzinski dari European Forest Institute menilai bahwa kebakaran hutan dapat menghambat pencapaian target net sink karbon pada 2030. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun karhutla menjadi ganjalan utama yang terus berulang.

Tak hanya itu, dampak ekonomi dari asap karhutla sangatlah luas. Kebakaran dapat mengganggu rantai produksi, menurunkan kepercayaan pembeli internasional terhadap produk kehutanan Indonesia, hingga memengaruhi dukungan dari lembaga keuangan global. Sektor ketenagakerjaan dan perdagangan juga ikut terdampak ketika aktivitas ekonomi lumpuh akibat kabut asap yang pekat.

Oleh karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemadam kebakaran saat musim kemarau tiba. Pembagian tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah, serta alokasi anggaran pencegahan yang memadai, menjadi syarat mutlak agar siklus tahunan ini bisa dihentikan.

Menuju Kebijakan Berbasis Sains dan Budaya

Kepala PR MB BRIN, Aulia Hadi, berharap diskusi lintas disiplin ini dapat menghasilkan kontribusi akademik yang nyata. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penyusunan policy brief. Dokumen ini nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan karhutla yang lebih holistik.

Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Bambang Hudayana, menilai bahwa perspektif antropologi sangat dibutuhkan untuk memahami dinamika sosial di balik kebakaran hutan. Selama ini, kajian lingkungan sering kali hanya fokus pada aspek teknis dan daratan, padahal interaksi manusia dengan lingkungannya jauh lebih kompleks.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang beragam. Karhutla hanyalah salah satu dari sekian banyak persoalan yang memerlukan solusi lintas sektor. Dengan menggabungkan data satelit, pemahaman budaya lokal, dan tata kelola yang transparan, harapan untuk melihat langit biru tanpa kabut asap di masa depan bukanlah hal yang mustahil.

Kesimpulannya, karhutla adalah masalah multidimensi. Ia membakar hutan, merusak ekosistem, mengancam kesehatan melalui partikel PM2,5, hingga mengguncang stabilitas ekonomi nasional. Penanganannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama yang bersifat reaktif. Dibutuhkan sinergi antara ilmuwan, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan strategi perlindungan hutan yang benar-benar tangguh.

Rekomendasi Untukmu 💡