Supernews.co.id – Di tengah badai hukum yang mengguncang jantung Korps Bhayangkara, sebuah pesan persatuan menggema dari Gedung Utama Mabes Polri sebagai jawaban atas keraguan publik. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan bahwa institusi yang dipimpinnya tetap kokoh berdiri meski tengah menghadapi ujian integritas yang luar biasa berat terkait kasus penyadapan ilegal.
Silaturahmi di Tengah Badai: Dukungan Purnawirawan Brimob
Suasana di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat (6/11/2026) sore itu tampak berbeda dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk penanganan kasus besar yang melibatkan perwira tinggi, Jenderal Suyudi Ario Seto menerima kunjungan kehormatan dari Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB).
Rombongan para mantan Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) lintas generasi ini dipimpin langsung oleh Komjen (Purn) Imam Sujarwo. Kehadiran para senior ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan simbol dukungan moral yang kuat bagi jajaran Polri yang masih aktif bertugas.
"Saya mengucapkan terima kasih dan juga sampai hari ini Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid," tegas Suyudi dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa kekuatan Polri saat ini tidak lepas dari perhatian para senior dan seluruh elemen masyarakat yang masih menaruh harapan besar pada institusi ini.
Duduk Perkara Kasus Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo
Pernyataan soliditas ini muncul bukan tanpa alasan. Saat ini, Polri sedang menjadi sorotan dunia internasional setelah terbongkarnya praktik illegal tapping atau penyadapan tanpa prosedur yang menyasar orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data yang dihimpun, praktik lancung ini diduga telah berlangsung cukup lama, yakni sejak periode 2025 hingga Oktober 2026. Penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga merambah ke pejabat negara, tokoh politik, awak media, hingga aktivis LSM dan pengusaha nasional.
Dinamika ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai adanya faksi-faksi di internal kepolisian. Namun, pertemuan dengan PKBB seolah menjadi jawaban bahwa komando di bawah Jenderal Suyudi tetap satu suara dalam menegakkan hukum, bahkan jika pelakunya berasal dari lingkaran dalam sendiri.
Daftar Jenderal yang Terseret: Sebuah Ironi di Tubuh Polri
Kasus ini menjadi sangat sensitif karena melibatkan nama-nama besar yang pernah menduduki posisi strategis di Mabes Polri. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya telah merilis empat nama perwira tinggi (pati) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Nama yang paling mengejutkan publik adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Selain itu, terdapat nama Irjen Ahrie Sonta (AHN) yang menjabat sebagai Kadivkum Polri, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Keempat jenderal tersebut kini terancam hukuman berat. Mereka dijerat dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 UU ITE. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara menanti para perwira yang diduga menyalahgunakan wewenang dan teknologi canggih milik negara untuk kepentingan ilegal tersebut.
Langkah Berani Jenderal Suyudi: Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Ketua Umum PKBB, Komjen (Purn) Imam Sujarwo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian Jenderal Suyudi. Menurutnya, menindak anggota sendiri, apalagi yang pernah menjadi pimpinan, adalah tugas yang sangat berat dan penuh risiko sosiopolitik di internal.
"Ini luar biasa yang mengagetkan kita semua, ternyata pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau (Kapolri Suyudi)," ujar Imam Sujarwo. Ia menilai langkah ini adalah bentuk pembersihan nyata untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Dukungan dari para senior Korps Baret Biru ini diharapkan menjadi suplemen kekuatan bagi Suyudi. Dalam menghadapi situasi kamtibmas yang dinamis, masukan dari para purnawirawan dianggap krusial untuk menjaga stabilitas emosional dan profesionalisme prajurit di lapangan.
Motto Brimob Sebagai Fondasi Soliditas Institusi
Dalam pertemuan tersebut, Imam Sujarwo kembali mengingatkan tentang motto legendaris Korps Brimob: "Sekali tampil harus berhasil, sekali melangkah pantang menyerah". Motto inilah yang dianggap sedang diimplementasikan oleh Jenderal Suyudi dalam menangani kasus penyadapan ini.
Suyudi sendiri mengakui bahwa peran para mantan Dankorbrimob dalam membina komandan pasukan di lapangan sangat besar. Brimob tetap menjadi kekuatan andalan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama saat institusi sedang diuji oleh masalah internal yang pelik.
"Para Dankorbrimob pada masanya memberikan kami kekuatan, memberikan kita wejangan agar kita semua senantiasa tetap solid," tutur Suyudi. Ia meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari keluarga besar Brimob di seluruh Indonesia, beban berat yang dipikulnya saat ini akan terasa lebih ringan.
Menatap Masa Depan: Pemulihan Kepercayaan Publik
Penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan Polri memang menjadi pil pahit bagi Korps Bhayangkara. Namun, di sisi lain, hal ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan internal mulai bekerja secara transparan dan akuntabel.
Langkah Jenderal Suyudi yang tidak menutup-nutupi keterlibatan perwira tinggi dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo dipandang sebagai titik balik menuju Polri yang lebih bersih. Soliditas yang ditekankan oleh Kapolri bukan berarti saling melindungi kesalahan, melainkan solid dalam menjalankan aturan hukum tanpa tebang pilih.
Kini, publik menunggu proses persidangan yang akan mengungkap motif di balik penyadapan besar-besaran tersebut. Dengan dukungan dari para senior dan komitmen pimpinan saat ini, Polri berupaya memastikan bahwa situasi di Indonesia tetap aman, lancar, dan kondusif di tengah proses penegakan hukum yang sedang berjalan.












