supernews.co.id – Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sarinah telah diresmikan setelah proses revitalisasi selesai pada Senin malam, 2 Maret 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Direktur Utama PT Transjakarta hadir pada acara pembukaan. Rencana pemerintah menyusul pelebaran trotoar di sekitar area ini untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.
Revitalisasi JPO Sarinah dan Peresmian
JPO Sarinah menjadi salah satu titik pejalan kaki penting di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Setelah mengalami revitalisasi, fasilitas ini kini memiliki desain yang lebih modern dan akses ramah bagi semua kalangan.
Pejalan kaki kini bisa memanfaatkan sarana tersebut dengan lebih nyaman, khususnya di sekitar halte Transjakarta yang berada dekat JPO. Revitalisasi ini merupakan bagian dari usaha memperbaiki infrastruktur pejalan kaki di ibu kota agar sesuai dengan kebutuhan warga.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuda, menyatakan bahwa revitalisasi ini menghasilkan JPO yang lebih fungsional dan aman. Ia juga menjelaskan bahwa pelebaran trotoar merupakan tahap lanjutan dari pekerjaan ini.
Pelebaran Trotoar di Sekitar JPO Sarinah
Menurut Welfizon, pelebaran trotoar di sekitar JPO akan dilakukan pada tahap kedua proyek ini. Ia menyebutkan bahwa pelebaran trotoar akan memberikan ruang lebih luas bagi pejalan kaki untuk bergerak.
Welfizon menjelaskan, “Jadi di bulan Mei nanti akan ada pelebaran trotoar lebih kurang 2,6 meter sehingga nanti akses pedestrian akan menjadi punya space yang lebih lega.”
Ia juga menyatakan bahwa pekerjaan ini akan dilakukan setelah reinstatement pedestrian yang tengah digarap oleh pihak MRT Jakarta selesai. Hasilnya, jalur pedestrian di sekitar JPO dan halte akan lebih aman dan tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki.
Kondisi Trotoar Saat Ini dan Kebutuhan Pelebaran
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa trotoar di sekitar JPO Sarinah masih relatif sempit. Hal ini sempat membuat beberapa pejalan kaki turun ke badan jalan untuk melewati area tersebut di dekat lift JPO.
Keluhan ini juga muncul di beberapa media nasional yang melaporkan tantangan akses pejalan kaki akibat ukuran trotoar. Pemerintah daerah menjanjikan solusi berupa pelebaran trotoar untuk mendorong keamanan dan kenyamanan publik.
Sebagai reaksi atas kondisi itu, Pemprov DKI merencanakan penataan lanjutan dengan pelebaran trotoar sekitar 2,6 meter. Langkah ini bertujuan memberi ruang yang cukup bagi pejalan kaki dan mengurangi potensi gangguan pada alur aktivitas warga.
Akses Ramah untuk Penyandang Disabilitas dan Fasilitas Baru
Revitalisasi JPO Sarinah juga memperhatikan aksesibilitas masyarakat luas. Fasilitas itu kini termasuk lift untuk mempermudah akses terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna jasa transportasi lain.
Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa keberadaan lift serta desain tanpa anak tangga merupakan upaya pemerintah memberi ruang publik yang inklusif. Ia menilai fasilitas baru ini harus mendukung mobilitas semua orang.
Selain itu, pemerintah membuka opsi untuk menghadirkan naming rights pada JPO, di mana pihak swasta dapat bekerja sama dalam penamaan fasilitas sesuai perjanjian yang menguntungkan.
Respons Publik dan Tren Infrastruktur Pejalan Kaki
Kabar soal revitalisasi JPO Sarinah dan rencana pelebaran trotoar menarik perhatian publik di Jakarta. Diskusi di media sosial menunjukkan bahwa warga berharap fasilitas pejalan kaki di kota semakin layak dan aman. Tidak sedikit yang mengaitkan hal ini dengan tren peningkatan akses jalan kaki yang juga terjadi di lokasi strategis lain di Jakarta.
Misalnya, beberapa proyek trotoar di ruas jalan besar seperti Rasuna Said sudah mendapat sorotan karena desain baru yang memberi ruang lebih nyaman bagi warga. Hal ini menunjukkan bahwa penataan jalur pedestrian menjadi prioritas penting di kota besar.
Perbaikan fasilitas pejalan kaki seperti JPO Sarinah sejalan dengan tren perbaikan kota berorientasi warga (people-centric), di mana akses aman dan nyaman untuk masyarakat menjadi fokus bagi pemerintah dan masyarakat. Ini juga turut mendukung penggunaan transportasi umum di kawasan padat seperti Thamrin.











