Irjen Slamet Uliandi Tersangka Penyadapan Prabowo: Jejak Penghapusan Data UU ITE yang Ancam Slamet Uliandi, Tersangka Baru Penyadapan Prabowo

Teknologi

Supernews.co.id – Keamanan siber di level tertinggi negara kini tengah diguncang oleh skandal besar yang melibatkan jajaran perwira tinggi kepolisian dalam sebuah operasi ilegal yang sangat sensitif. Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang lebih kelam setelah Polri secara resmi menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka tambahan dalam pusaran kasus yang menghebohkan publik ini.

Daftar Jenderal dalam Pusaran Kasus Penyadapan Presiden

Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka bukanlah langkah pertama yang diambil oleh tim penyidik Polri. Sebelumnya, institusi berbaju cokelat ini telah lebih dulu mengumumkan sejumlah nama besar yang diduga terlibat dalam skema penyadapan ilegal ini. Nama-nama tersebut mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keterlibatan para perwira tinggi ini menunjukkan adanya keretakan serius dalam integritas pengawasan teknologi informasi di tubuh kepolisian. Munculnya nama Irjen Slamet Uliandi menambah daftar panjang petinggi yang harus berhadapan dengan hukum akibat penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadi sorotan tajam karena posisi yang mereka emban seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi keamanan negara, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran privasi terhadap kepala negara.

Penyelidikan yang dilakukan secara intensif mengungkapkan bahwa kasus ini bukan sekadar aksi individu, melainkan sebuah rangkaian tindakan yang terstruktur. Dengan ditetapkannya Slamet Uliandi, publik kini menanti sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain dalam struktur komando yang memungkinkan penyadapan ini terjadi tanpa terdeteksi untuk waktu yang cukup lama.

Peran Krusial Irjen Slamet Uliandi: Restu di Balik Penghapusan Data

Dalam konstruksi perkara yang dirilis oleh pihak kepolisian, peran Irjen Slamet Uliandi tergolong sangat strategis dan menentukan. Ia diketahui menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, sebuah unit yang memiliki kemampuan teknis tinggi dalam melakukan pengawasan dan pemantauan elektronik.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, petaka hukum bagi Slamet Uliandi bermula pada awal Oktober 2026. Saat itu, Irjen Ahrie Sonta disebut-sebut mengajukan permohonan izin untuk melakukan penghapusan terhadap hasil penyadapan yang telah dilakukan. Menariknya, alih-alih menolak tindakan yang jelas-jelas melanggar prosedur tersebut, Slamet Uliandi justru memberikan persetujuannya.

Persetujuan inilah yang menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menjeratnya dengan pasal berlapis. Tindakan menghapus informasi elektronik hasil sadapan dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan atau obstruction of justice. Sebagai Dewan Pembina, Slamet Uliandi seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seluruh aktivitas di Monitoring Center berjalan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

Kronologi Oktober 2026: Detik-Detik Izin Ilegal Diberikan

Peristiwa yang terjadi pada awal Oktober 2026 menjadi titik sentral dalam dakwaan terhadap Irjen Slamet Uliandi. Koordinasi antara Ahrie Sonta dan Slamet Uliandi menunjukkan adanya komunikasi yang intens terkait pengelolaan data hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut keterangan dari pihak Polri, penghapusan sistem informasi elektronik tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memutus rantai bukti yang bisa mengarah pada para pelaku utama. Tindakan ini tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga menabrak aturan keras dalam UU ITE yang mengatur tentang integritas data elektronik.

Penyidik menemukan bahwa instruksi atau persetujuan yang diberikan oleh Slamet Uliandi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai atasan atau pembina yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi skandal penyadapan ini sebelum akhirnya terendus oleh tim investigasi internal dan eksternal.

Bedah Pasal UU ITE dan KUHP Baru: Ancaman 10 Tahun Penjara

Akibat perbuatannya, Irjen Slamet Uliandi kini menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Penyidik menjeratnya dengan kombinasi pasal dari UU ITE dan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Kombinasi pasal ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh sang jenderal.

Pertama, ia dikenakan Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 tentang Ilegal Akses. Pasal ini mengatur tentang tindakan sengaja mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman pidana untuk pasal ini mencapai 6 tahun penjara. Dalam konteks ini, sistem yang diakses adalah milik negara atau pihak yang berkaitan dengan kepresidenan.

Kedua, Slamet Uliandi juga dijerat dengan Pasal 258 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang tindakan mendengarkan, merekam, atau membelokkan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Ancaman pidananya tidak main-main, yakni maksimal 10 tahun penjara.

Tak hanya itu, pasal ketiga yang disangkakan adalah Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Pasal ini berfokus pada tindakan penghapusan atau perusakan sistem informasi elektronik milik orang lain atau publik. Dengan ancaman pidana 8 tahun penjara, pasal ini menjadi dasar hukum utama atas tindakan Slamet Uliandi yang menyetujui penghapusan hasil sadap.

Makna Pasal 20 KUHP: Indikasi Kerja Sama Sistematis

Satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah penggunaan juncto (jo.) Pasal 20 huruf C KUHP baru. Dalam terminologi hukum, juncto berarti dihubungkan dengan. Penggunaan pasal penyertaan (deelneming) ini memberikan sinyal kuat bahwa Irjen Slamet Uliandi tidak bekerja sendirian dalam menjalankan aksi ilegal ini.

Pasal 20 KUHP baru mengatur tentang siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika suatu kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dengan menyertakan pasal ini, penyidik meyakini adanya kerja sama, pembagian peran, atau kesepakatan jahat antara Slamet Uliandi dengan tersangka lainnya seperti Ahrie Sonta dan Listyo Sigit Prabowo.

Konsep penyertaan ini sangat krusial dalam membongkar jaringan di dalam institusi. Ini membuktikan bahwa tindakan tersebut bukanlah kelalaian individu, melainkan sebuah operasi yang melibatkan koordinasi antar-pejabat tinggi. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan nantinya akan mempertimbangkan peran masing-masing individu dalam skema besar penyadapan tersebut.

Dampak Skandal Penyadapan Terhadap Stabilitas Keamanan Nasional

Kasus yang menyeret Irjen Slamet Uliandi ini memiliki dampak yang sangat luas, melampaui sekadar urusan hukum pidana. Penyadapan terhadap seorang Presiden adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas nasional. Jika seorang kepala negara bisa disadap oleh oknum di dalam institusi keamanannya sendiri, maka muncul pertanyaan besar mengenai keamanan data warga negara pada umumnya.

Skandal ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menegakkan hukum, keterlibatan para jenderalnya dalam aksi ilegal justru menciptakan preseden buruk. Reformasi internal di tubuh kepolisian kini menjadi tuntutan yang tak bisa ditawar lagi oleh masyarakat.

Di sisi lain, ketegasan Polri dalam menetapkan rekan sejawat mereka sendiri sebagai tersangka patut diapresiasi sebagai langkah awal pembersihan. Namun, proses persidangan nantinya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi transparansi dan keadilan di Indonesia. Apakah hukum akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ataukah para jenderal ini akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya?

Menanti Langkah Tegas Polri dalam Pembersihan Internal

Penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto adalah pengingat keras bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negeri ini. Penggunaan pasal-pasal berat dalam UU ITE dan KUHP baru menunjukkan bahwa negara tidak main-main dalam menangani kasus kejahatan siber, terutama yang menyerang simbol negara.

Sebagai catatan, proses hukum ini masih terus berkembang. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana atau motif politik di balik penyadapan dan penghapusan data tersebut. Publik kini menunggu fakta-fakta baru yang akan terungkap di persidangan, yang diharapkan dapat membuka tabir gelap di balik operasional Monitoring Center Bareskrim Polri.

Ke depannya, pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum harus diperketat. Tanpa mekanisme check and balance yang kuat, teknologi yang seharusnya digunakan untuk memberantas kejahatan justru bisa berbalik menjadi senjata untuk melanggar hak asasi manusia dan mengancam demokrasi. Kasus Slamet Uliandi harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh institusi keamanan di Indonesia agar selalu bertindak berdasarkan hukum dan etika.

Rekomendasi Untukmu 💡