Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Dewas Segera Gelar Sidang Penentuan

Nasional

Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI

JAKARTA — Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Iman Brotoseno menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin, 23 Februari 2026. Dalam keterangan resmi yang dikutip sejumlah media, Iman menegaskan pengunduran diri itu murni karena alasan kesehatan dan menampik adanya tekanan politik maupun ancaman kekerasan.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Iman dalam rapat mingguan bersama jajaran direksi TVRI, kepala satuan kerja, serta kepala stasiun penyiaran TVRI se-Indonesia yang digelar hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) LPP TVRI, Jakarta Pusat.

Dalam pernyataannya, Iman mengatakan ia mundur agar dapat fokus memulihkan kondisi kesehatan. “Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya,” ujar Iman dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip pemberitaan.

Dewan Pengawas: 14 Hari untuk Putuskan Terima atau Tolak

Rapat tersebut turut dihadiri Dewan Pengawas (Dewas) TVRI. Ketua Dewas LPP TVRI Agus Sudibyo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Iman dan meminta jajaran TVRI tetap solid serta fokus menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik.

Dewas TVRI menyatakan akan memproses pengunduran diri itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2024 (perubahan atas PP 13/2005) dan Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 1/2024 tentang tata kerja Dewas dan Direksi. Dalam pemberitaan disebutkan, paling lambat 14 hari setelah surat pengunduran diri diterima, Dewas akan menggelar sidang untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

Apa yang Diatur Regulasi: Kewenangan Dewas atas Direksi

Dalam PP Nomor 4 Tahun 2024, Dewan Pengawas memiliki tugas antara lain melakukan seleksi calon anggota Dewan Direksi, mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi, serta menetapkan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Utama. Ketentuan ini tertulis dalam perubahan Pasal 7.

Regulasi itu juga menegaskan dasar hukum terkait penyiaran publik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Rekomendasi Untukmu 💡