Supernews.co.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal domestik kini menjadi tumpuan harapan bagi jutaan pekerja di tanah air untuk menjaga napas daya beli. Pemerintah melalui otoritas keuangan tertinggi tengah menimbang langkah strategis yang diprediksi akan mengubah struktur penghasilan bersih masyarakat dalam waktu dekat.
Kabar mengenai rencana penyesuaian ambang batas pajak ini mencuat sebagai respons atas perubahan kondisi ekonomi dan aspirasi para pekerja yang kian menguat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima usulan terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini datang langsung dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari strategi perlindungan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
Saat ini, bola panas kebijakan tersebut berada di tangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF). Lembaga ini memikul tanggung jawab besar untuk membedah setiap angka dan potensi dampak yang akan ditimbulkan, baik bagi kantong masyarakat maupun bagi kesehatan kas negara.
Menakar Urulangi Batas Pajak: Mengapa PTKP 2027 Jadi Krusial?
Plt Direktur Jenderal SEF, Hidayat Amir, memberikan gambaran mengenai proses yang sedang berlangsung di internal kementerian. Menurutnya, kajian yang dilakukan tidaklah sederhana karena melibatkan banyak variabel makroekonomi yang saling berkaitan. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus sumber pendapatan negara.
"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," jelas Hidayat Amir dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Kajian yang bersifat rigorous atau mendalam ini mencakup simulasi statistik untuk mengukur sejauh mana penyesuaian PTKP akan memengaruhi konsumsi rumah tangga. Menariknya, kenaikan PTKP sering kali dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki pendapatan siap pakai (disposable income) yang lebih besar. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara.
Perbandingan PTKP Saat Ini dengan Standar Hidup Layak
Untuk memahami urgensi kenaikan ini, kita perlu menilik kembali angka-angka yang berlaku saat ini. Besaran PTKP yang ada sekarang dipatok pada angka Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi tidak kawin. Angka ini sebenarnya telah bertahan cukup lama sejak penyesuaian terakhir bertahun-tahun silam.
Pemerintah sendiri memiliki argumen kuat dalam mempertahankan angka tersebut hingga saat ini. Hidayat Amir menjelaskan bahwa nilai Rp 4,5 juta tersebut sebenarnya masih berada di atas rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tercatat sebesar Rp 3,522 juta per bulan. Artinya, secara teori, mereka yang berpenghasilan setara UMP saat ini seharusnya sudah tidak terbebani oleh pajak penghasilan.
Tak hanya itu, jika ditarik garis perbandingan dengan indikator kemiskinan, posisi PTKP Indonesia saat ini tergolong cukup longgar. Tercatat, besaran PTKP saat ini berada di angka 6,72 kali lipat dari garis kemiskinan nasional. Angka ini sering kali dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia masih sangat berpihak pada kelompok masyarakat rentan.
"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya di-adjust periode demi periode, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," tambah Hidayat Amir.
Aspirasi Buruh dan Usulan Angka Rp 7,5 Juta
Meski pemerintah merasa angka saat ini sudah cukup tinggi, suara dari akar rumput berkata lain. Gelombang aspirasi dari kelompok pekerja telah lama menyuarakan bahwa batas Rp 4,5 juta sudah tidak lagi relevan dengan biaya hidup di kota-kota besar yang terus merangkak naik.
Sebagai catatan, sejarah usulan revisi PTKP ini sempat memanas pada September 2025. Kala itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah persuasif dengan memanggil para pimpinan buruh ke Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh tuntutan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyodorkan angka yang cukup ambisius.
Said Iqbal mengusulkan agar batas PTKP dinaikkan secara signifikan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Dasar pemikirannya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang membuat nilai riil pendapatan buruh menyusut. Dengan batas Rp 7,5 juta, diharapkan kelompok pekerja kelas menengah memiliki bantalan ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi fluktuasi harga energi dan pangan.
Komitmen Airlangga Hartarto: Membebaskan Pajak bagi Penerima UMP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi sosok sentral di balik usulan kenaikan ini. Ia telah memastikan bahwa rencana kenaikan batas PTKP akan diupayakan untuk diberlakukan pada tahun 2027. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa kebijakan ini belum akan diterapkan pada Januari tahun depan, mengingat proses kajian dan sinkronisasi anggaran yang masih berjalan.
Tujuan utama dari Airlangga sangat jelas: ia ingin memastikan pekerja dengan upah minimum benar-benar bersih dari potongan pajak. Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus psikologis dan ekonomi bagi para pekerja di sektor formal maupun informal.
"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegas Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10/2026).
Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk melakukan redistribusi kekayaan secara tidak langsung. Dengan membebaskan pajak bagi kelompok pendapatan rendah, pemerintah berharap uang tersebut akan kembali berputar di pasar domestik melalui konsumsi, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi nasional dari bawah.
Dampak Fiskal: Antara Daya Beli dan Penerimaan Negara
Kenaikan PTKP bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah instrumen kebijakan makro yang kompleks. Jika usulan ini disetujui, ada beberapa dampak yang diprediksi akan terjadi:
- Peningkatan Daya Beli: Pekerja yang sebelumnya terkena potongan pajak akan memiliki sisa gaji lebih banyak. Uang ini kemungkinan besar akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, yang akan meningkatkan permintaan domestik.
- Efek Multiplier: Konsumsi yang meningkat akan mendorong sektor ritel dan UMKM untuk tumbuh lebih cepat, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya menyumbang pada pertumbuhan PDB.
- Risiko Defisit Anggaran: Di sisi lain, Kemenkeu harus menghitung potensi hilangnya pendapatan negara. Jika tidak diimbangi dengan ekpansi basis pajak di sektor lain, kenaikan PTKP bisa memperlebar defisit anggaran.
- Keadilan Sosial: Kebijakan ini mempertegas prinsip ability to pay dalam perpajakan, di mana mereka yang berpenghasilan rendah tidak dibebani pajak, sementara mereka yang mampu berkontribusi lebih besar.
Menanti Keputusan Final di Tahun 2027
Perjalanan menuju PTKP baru masih cukup panjang. Setelah kajian dari Ditjen SEF selesai, hasilnya akan diserahkan kembali kepada Menteri Keuangan untuk dibahas dalam rapat kabinet terbatas. Keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau bahkan melalui revisi undang-undang terkait jika diperlukan.
Masyarakat, khususnya para buruh, kini hanya bisa menanti dengan harapan besar. Apakah angka Rp 7,5 juta yang diusulkan buruh akan diakomodasi, ataukah pemerintah akan mengambil jalan tengah di angka tertentu yang dianggap aman bagi APBN?
Satu hal yang pasti, rencana kenaikan PTKP di tahun 2027 ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari pentingnya memberikan ruang napas bagi kelas menengah dan pekerja bawah. Di tengah tantangan ekonomi yang kian berat, kebijakan fiskal yang humanis bisa menjadi kunci stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah kini harus beradu cepat dengan waktu dan akurasi data. Sebab, setiap rupiah yang dibebaskan dari pajak bagi rakyat kecil, adalah investasi bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Kita tunggu saja bagaimana hasil kajian akhir dari tim ahli di Lapangan Banteng tersebut.











