Supernews.co.id – Wajah hukum Indonesia bersiap memasuki babak baru seiring dengan langkah progresif yang mulai digulirkan dari koridor gedung parlemen di Senayan. Menindaklanjuti mandat konstitusi dan putusan hukum tertinggi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang sebagai fondasi utama dalam menciptakan regulasi yang lebih efisien namun tetap demokratis.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas legislasi biasa, melainkan sebuah respons strategis terhadap dinamika hukum nasional yang menuntut adanya kepastian prosedur. Pada Selasa (3/11/2026), suasana di ruang rapat Baleg DPR tampak intens saat para wakil rakyat mulai membedah poin-poin krusial yang akan menjadi "aturan main" dalam melahirkan undang-undang di masa depan. Fokus utamanya adalah menciptakan jalur yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas dan partisipasi masyarakat.
Mandat Konstitusi dan Tindak Lanjut Putusan MK
Pembahasan RUU ini berakar kuat pada landasan hukum tertinggi negara. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari Pasal 22A UUD 1945. Pasal tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan undang-undang harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri. Namun, urgensi kali ini semakin diperkuat oleh intervensi yudisial dari Mahkamah Konstitusi.
"Sesuai dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ada perintah yaitu tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang," ujar Bob Hasan di ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XXIII/2025 menjadi katalisator utama yang memaknai perlunya sebuah undang-undang khusus yang mengatur prosedur legislasi secara komprehensif.
Putusan MK tersebut seolah menjadi pengingat bagi lembaga legislatif bahwa proses pembentukan hukum tidak boleh dilakukan dalam ruang hampa. Ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosiologis di mata publik. Dengan adanya RUU ini, diharapkan tidak ada lagi celah hukum yang membuat sebuah undang-undang digugat kembali ke MK karena cacat prosedur.
Mengenal Mekanisme Fast-Track dalam Legislasi
Salah satu poin paling menarik dan menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini adalah pengenalan mekanisme fast-track. Istilah ini merujuk pada prosedur percepatan dalam pembentukan undang-undang. Di tengah tuntutan zaman yang serba cepat, DPR merasa perlu memiliki instrumen hukum yang memungkinkan pembahasan regulasi dilakukan dengan durasi yang lebih singkat namun tetap akuntabel.
Bob Hasan menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini sengaja dikebut bahkan sebelum masa sidang aktif kembali dibuka atau sebelum berakhirnya masa reses. Tujuannya jelas: agar kerangka kerja untuk undang-undang masa depan sudah siap sebelum agenda legislasi yang lebih padat menanti. "Urgensi daripada Rancangan Undang-Undang Pembentuk Undang-Undang sehingganya kita sebelum memasuki masa sidang aktif, kita sudah bisa menyusun atau mempersiapkan dalam rangka untuk penyusunan undang-undang yang kita mungkin dapat persingkat dengan nama fast-track," tuturnya.
Mekanisme fast-track ini dipandang sebagai solusi atas keluhan klasik mengenai lambatnya proses legislasi di Indonesia. Seringkali, sebuah RUU memakan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya disahkan, padahal kebutuhan masyarakat atau kondisi darurat nasional menuntut penanganan segera. Namun, Bob Hasan memberikan catatan penting bahwa kecepatan tidak boleh mengabaikan ketelitian.
Menjaga Keseimbangan: Antara Kecepatan dan Kualitas
Meskipun mengusung konsep percepatan, Baleg DPR menjamin bahwa aspek formal dan materiil dari sebuah undang-undang tidak akan dikesampingkan. Mekanisme fast-track bukan berarti "jalan pintas" yang serampangan. Ada koridor ketat yang harus dipatuhi agar produk hukum yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
Menariknya, prosedur ini nantinya akan memiliki ketentuan tersendiri yang sangat spesifik. Hal ini mencakup bagaimana naskah akademik disusun dan bagaimana keterlibatan masyarakat tetap dijamin di tengah proses yang dipercepat. Bob Hasan menekankan bahwa percepatan ini tidak akan mengurangi makna dari syarat pembentukan undang-undang itu sendiri.
"Bagaimana cara membuat undang-undang yang prosesnya dipercepat ya, tetapi tidak mengurangi unsur formil, makna formil maupun materiil terkait dengan syarat pembentukan undang-undang," tegas Bob Hasan. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran berbagai pihak yang menilai bahwa proses cepat seringkali berujung pada pengabaian detail-detail krusial dalam sebuah draf regulasi.
Partisipasi Publik yang Bermakna (Meaningful Participation)
Di tengah wacana percepatan ini, muncul pertanyaan besar: bagaimana dengan suara rakyat? Baleg DPR menyadari betul bahwa salah satu kritik terbesar terhadap proses legislasi selama ini adalah minimnya keterlibatan publik. Oleh karena itu, dalam RUU Pembentukan UU ini, konsep meaningful public participation atau partisipasi publik yang bermakna menjadi salah satu pilar utama.
Konsep ini bukan sekadar formalitas mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat dengar pendapat. Partisipasi yang bermakna mencakup tiga hak dasar masyarakat: hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
"Termasuk dalam hal ini adalah meaningful public participation," ujar Bob Hasan. Dengan memasukkan poin ini ke dalam mekanisme fast-track, DPR ingin memastikan bahwa meskipun sebuah undang-undang dibahas dengan tempo cepat, aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang yang luas. Hal ini krusial untuk mencegah terjadinya resistensi sosial saat undang-undang tersebut nantinya diimplementasikan di lapangan.
Standarisasi Naskah Akademik dan Seleksi RUU
Tak hanya soal kecepatan dan partisipasi, RUU ini juga akan mengatur lebih detail mengenai standarisasi naskah akademik. Sebagai dokumen ilmiah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebuah RUU, naskah akademik harus disusun dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam skema fast-track, naskah akademik tetap menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Sebagai catatan, tidak semua rancangan undang-undang bisa masuk dalam jalur cepat ini. Ada kriteria dan klasifikasi tertentu yang akan diatur dalam RUU Pembentukan UU. "Fast-track ini pun juga ada ketentuannya, tidak semua undang-undang yang nanti akan kemudian disusun dengan pola atau metodologi fast-track ya atau percepatan penyusunan ya," imbuh Bob Hasan.
Kemungkinan besar, jalur fast-track akan diprioritaskan untuk undang-undang yang bersifat administratif, penyesuaian terhadap putusan MK yang bersifat mendesak, atau regulasi yang berkaitan dengan situasi darurat nasional. Sementara itu, undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara luas dan memiliki kompleksitas tinggi kemungkinan tetap akan menggunakan jalur reguler untuk memastikan pendalaman yang lebih komprehensif.
Menuju Era Baru Legislasi Indonesia
Langkah Baleg DPR RI dalam menyusun RUU Pembentukan UU ini menandai era baru dalam sistem legislasi nasional. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pembentukan undang-undang, diharapkan ada sinkronisasi yang lebih baik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, kepastian hukum mengenai prosedur legislasi akan meningkatkan indeks persepsi hukum Indonesia di mata internasional.
Di sisi lain, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi. Bagaimana DPR mampu membuktikan bahwa mekanisme fast-track benar-benar efektif dan tidak hanya menjadi alat untuk meloloskan kepentingan tertentu secara terburu-buru. Transparansi dalam setiap tahapan pembahasan RUU Pembentukan UU ini akan menjadi kunci utama dalam meraih kepercayaan publik.
Sebagai penutup, inisiatif ini menunjukkan bahwa parlemen mulai terbuka terhadap kritik dan masukan, terutama terkait efisiensi kerja. Dengan mengacu pada mandat Pasal 22A UUD 1945 dan arahan Mahkamah Konstitusi, Indonesia kini sedang merajut kembali sistem pembentukan hukumnya agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai demokrasi yang fundamental. Masyarakat kini menanti, sejauh mana RUU ini akan mampu membawa perubahan nyata bagi kualitas hukum di tanah air.












