Aktivis 98 Sebut Program Prabowo-Gibran Tegak Lurus Mandat Reformasi

Nasional

Supernews.co.id – Gema reformasi yang meletus hampir tiga dekade silam kini menemukan babak baru dalam narasi kepemimpinan nasional di bawah komando Prabowo Subianto. Di tengah peringatan 28 tahun gerakan rakyat tersebut, muncul sebuah refleksi mendalam mengenai sejauh mana janji-janji perubahan tahun 1998 telah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini sebagai fondasi menuju masa depan bangsa.

Komunitas aktivis yang tergabung dalam 98 Resolution Network secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berada di rel amanat konstitusi dan cita-cita luhur reformasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata puluhan tahun silam.

Refleksi 28 Tahun Reformasi: Sebuah Momentum Penentuan

Peringatan gerakan reformasi tahun ini terasa berbeda bagi para aktivis di Jakarta. Bertempat di kawasan SCBD, para tokoh pergerakan berkumpul untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi Indonesia yang kini telah menginjak usia 28 tahun. Usia ini dianggap sebagai fase kematangan, di mana tuntutan masa lalu harus mulai bertransformasi menjadi hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengungkapkan bahwa arah bangsa saat ini menunjukkan sinyal positif yang selaras dengan tuntutan mahasiswa dan rakyat pada tahun 1998. Menurutnya, stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan menjadi kunci utama agar mandat reformasi tidak sekadar menjadi catatan sejarah, melainkan napas dalam setiap kebijakan publik.

Menariknya, perhatian para aktivis tertuju pada pidato politik Presiden Prabowo yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026. Pidato yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut dinilai membawa paradigma baru dalam melihat tantangan global dan domestik secara bersamaan.

Pidato 20 Mei: Melampaui Sekadar Retorika Politik

Dalam pandangan Haris Rusly Moti, pidato Presiden Prabowo di hadapan anggota dewan bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menilai gagasan yang disampaikan telah melampaui sekat-sekat pemikiran tradisional yang selama ini mendominasi era Orde Baru maupun fase awal Reformasi. Optimisme yang ditularkan oleh Presiden dianggap sebagai energi baru bagi gerakan sosial di Indonesia.

"Kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo kemarin, saya kira itu adalah pidato yang sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran, dan gerakan sosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi," ujar Haris dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Pernyataan ini menggarisbawahi adanya pergeseran visi kepemimpinan yang lebih progresif. 98 Resolution Network melihat bahwa Prabowo memiliki keberanian untuk menyentuh akar persoalan bangsa yang selama ini dianggap tabu atau sulit diselesaikan, terutama terkait dengan kedaulatan ekonomi dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.

Sita Harta Koruptor: Mewujudkan Slogan Menjadi Kebijakan Nyata

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama adalah komitmen pemberantasan korupsi. Bagi para pelaku gerakan reformasi, slogan "Sita Harta Koruptor untuk Subsidi Rakyat" adalah jargon yang selalu menggema di setiap mimbar unjuk rasa sejak tahun 1998. Namun, baru di era pemerintahan saat ini, langkah tersebut terlihat dieksekusi secara masif dan sistematis.

Haris menyinggung keberanian pemerintah dalam melakukan penyitaan aset-aset besar dari para pelaku kejahatan ekonomi. Ia mencontohkan kasus korupsi CPO yang melibatkan Wilmar Group hingga penangkapan makelar kasus di Mahkamah Agung, Zarof Ricar, sebagai bukti bahwa negara tidak lagi kalah oleh kekuatan oligarki maupun mafia peradilan.

"Mandat ini telah dijalankan oleh Presiden Prabowo. Para pelaku gerakan reformasi pasti masih ingat slogan itu tertulis di spanduk-spanduk yang bertebaran. Presiden Prabowo menegaskan uang hasil sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Langkah ini dianggap sebagai bentuk nyata dari demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Dengan mengembalikan aset negara yang dikorupsi ke kantong rakyat melalui berbagai skema subsidi, pemerintah dinilai telah menjalankan amanat konstitusi secara murni dan konsekuen.

Menakar Komitmen Anggaran: Pendidikan dan Program MBG

Di sisi lain, muncul kekhawatiran publik mengenai keberlanjutan anggaran pendidikan di tengah peluncuran program-program strategis baru. Namun, 98 Resolution Network menepis anggapan bahwa pemerintah mengurangi porsi anggaran pendidikan demi mendanai program lain. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sesuai dengan mandatori konstitusi, pemerintah tetap mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama dalam visi besar menuju Indonesia Emas.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Haris menjelaskan bahwa pendanaannya tidak mengganggu pos anggaran pendidikan yang sudah ada. "Anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan serta anggaran daerah yang sebelumnya mengendap," jelasnya.

Efisiensi birokrasi dan optimalisasi dana yang "parkir" di daerah menjadi strategi cerdas pemerintah untuk menjalankan program kerakyatan tanpa harus mengorbankan sektor krusial lainnya. Hal ini menunjukkan adanya manajemen fiskal yang lebih sehat dan tepat sasaran.

Transformasi Pemberantasan Korupsi: Fokus pada Sumber Pendapatan

Ke depannya, 98 Resolution Network mendorong agar pendekatan pemberantasan korupsi menjadi jauh lebih progresif. Selama ini, fokus penegakan hukum seringkali hanya tertuju pada korupsi di sisi belanja negara atau pengadaan barang dan jasa. Padahal, kebocoran terbesar justru sering terjadi pada sektor penerimaan negara.

"Selama ini pemberantasan korupsi hanya fokus pada korupsi belanja negara yang nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan atau penerimaan negara," imbuh Haris.

Korupsi di sektor pertambangan, pajak, dan pengelolaan sumber daya alam dinilai memiliki dampak kerugian yang jauh lebih masif bagi negara. Dengan menggeser fokus ke arah penyelamatan pendapatan negara, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi rakyat.

Tak hanya itu, pendekatan ini juga sejalan dengan semangat reformasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Penegakan hukum yang menyasar sumber pendapatan negara akan memberikan efek jera bagi para mafia yang selama ini mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ilegal.

Mengawal Konstitusi: Peran Strategis 98 Resolution Network

Sebagai penutup, 98 Resolution Network menegaskan bahwa dukungan mereka bukanlah cek kosong. Mereka akan terus memposisikan diri sebagai mitra kritis yang mengawal setiap jengkel kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran. Pengawalan ini penting agar arah pemerintahan tidak melenceng dari rel demokrasi yang telah dibangun susah payah sejak tahun 1998.

Optimisme yang dibawa oleh Presiden Prabowo harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari elemen masyarakat sipil. Dengan sinergi antara pemerintah yang memiliki kemauan politik kuat dan aktivis yang memiliki integritas, cita-cita reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur diyakini bukan lagi sekadar impian.

Sebagai catatan, perjalanan menuju kemajuan bangsa memang tidak mudah dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen pada penegakan hukum, keadilan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, fondasi yang sedang dibangun saat ini diharapkan mampu membawa Indonesia melompat lebih tinggi di kancah global.

Rekomendasi Untukmu 💡