7 Kunci Sukses Surabaya Raih TPAKD Award 2026 dan Ekonomi Melejit 7 Program Unggulan Jadi Kunci Surabaya Sabet TPAKD Award 2026

Nasional

Supernews.co.id – Suasana khidmat menyelimuti ruang pertemuan di Jakarta saat nama Kota Surabaya menggema sebagai yang terbaik dalam ajang penghargaan bergengsi tingkat nasional. Prestasi ini menandai babak baru dalam transformasi ekonomi perkotaan di Indonesia, di mana inklusi keuangan bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan napas kehidupan bagi warga di gang-gang sempit hingga pusat bisnis modern.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara resmi berhasil menyabet penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 untuk kategori terbaik tingkat kota wilayah Jawa-Bali. Penghargaan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menjadi bukti nyata efektivitas strategi "jemput bola" yang diterapkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengakuan Nasional di Jantung Ibu Kota

Penghargaan prestisius tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (22/10). Kehadiran tokoh-tokoh penting negara dalam acara tersebut menambah bobot signifikansi dari pencapaian ini. Tercatat, Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Ketua Dewan Komisioner OJKFriderica Widyasari Dewi turut menyaksikan momentum bersejarah bagi Kota Pahlawan tersebut.

Bagi Surabaya, penghargaan ini bukan sekadar piala untuk dipajang di balai kota. Ini adalah validasi atas kerja keras birokrasi yang mampu bersinergi dengan sektor swasta dan otoritas keuangan. Eri Cahyadi menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi yang sangat erat antara pemerintah kota dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan.

"Dalam TPAKD Award kemarin, alhamdulillah untuk Jawa-Bali, Kota Surabaya mendapatkan yang terbaik. Di sana itu adalah bagaimana kami bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada agar bisa menggerakkan pergerakan ekonomi, pergerakan keuangan," ujar Eri Cahyadi dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2026).

Filosofi Sinergi Eri Cahyadi: Bukan Sekadar Lisan

Menariknya, kepemimpinan Eri Cahyadi di Surabaya menekankan pada aspek kemanusiaan dalam setiap kebijakan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa perluasan akses keuangan di Surabaya berjalan beriringan dengan pemberdayaan potensi masyarakat yang sangat beragam. Mulai dari generasi Z yang melek teknologi hingga pendampingan intensif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Dan itu adalah pergerakan yang saya dedikasikan untuk warga Kota Surabaya," tegasnya dengan nada emosional. Ungkapan "Matur nuwun" (terima kasih) juga ia sampaikan secara khusus kepada OJK dan seluruh pihak di bidang keuangan yang konsisten berkolaborasi.

Sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri memahami betul bahwa kesejahteraan warga tidak bisa dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Ia menekankan bahwa komitmen untuk menyejahterakan rakyat harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang menyentuh akar rumput. "Jadi tidak hanya dalam lisan, tetapi dalam sebuah kenyataan. Dan itu bisa diwujudkan jikalau kita bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak," imbuhnya.

Bedah 7 Program Unggulan: Senjata Surabaya Lawan Kemiskinan

Di balik gemerlap penghargaan tersebut, terdapat mesin penggerak berupa tujuh program unggulan yang diimplementasikan sepanjang tahun 2025. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, memaparkan secara detail bagaimana ketujuh program ini menjadi fondasi kuat bagi inklusi keuangan di Surabaya.

Program pertama adalah Satu Data Surabaya. Ini merupakan langkah berani dalam penguatan infrastruktur digital. Dengan data yang terintegrasi, pemkot dapat memetakan siapa saja warga yang membutuhkan bantuan modal, siapa yang belum tersentuh perbankan, dan bagaimana distribusi bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Kedua, program PASTI LAKU. Program ini fokus pada edukasi akses keuangan secara masif. Melalui program ini, literasi keuangan bukan lagi bahasa langit yang sulit dipahami, melainkan pengetahuan praktis bagi ibu rumah tangga hingga pedagang pasar tentang cara mengelola keuangan dan mengakses produk perbankan yang aman.

Ketiga, perlindungan jaminan sosial yang inklusif. Pemkot Surabaya memastikan para pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol), terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini memberikan rasa aman bagi para pejuang jalanan dalam mencari nafkah, sekaligus menjadi jaring pengaman ekonomi keluarga jika terjadi risiko kerja.

Melawan Rentenir dengan PUSPITA dan Digitalisasi PEKEN

Salah satu tantangan terbesar ekonomi kerakyatan adalah jeratan lintah darat atau rentenir. Untuk menjawab tantangan ini, Surabaya meluncurkan program keempat: Kredit Melawan Rentenir PUSPITA. Program ini menyediakan akses pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah, sehingga pelaku usaha kecil tidak lagi terjebak dalam bunga berbunga yang mencekik leher.

Tak berhenti di situ, program kelima adalah platform digital PEKEN (Pedagang Kreatif Surabaya). Platform ini menjadi marketplace khusus bagi UMKM lokal untuk memasarkan produknya secara digital. Dengan PEKEN, produk perajin lokal kini bisa diakses oleh pasar yang lebih luas, meningkatkan omzet secara signifikan tanpa harus memiliki toko fisik yang mahal.

Keenam, hadirnya Galeri Investasi Pasar Modal di Mal Pelayanan Publik Siola. Ini adalah langkah revolusioner di mana warga bisa belajar tentang saham dan instrumen investasi lainnya di tempat yang sama saat mereka mengurus KTP atau perizinan. Hal ini mendobrak stigma bahwa pasar modal hanya milik kalangan elite di Jakarta.

Terakhir, program ketujuh adalah digitalisasi pembayaran melalui KATEPAY dan SimPel (Simpanan Pelajar). KATEPAY memungkinkan transaksi non-tunai di lingkungan sekolah, mengajarkan anak-anak sejak dini tentang ekosistem digital. Sementara SimPel mendorong budaya menabung bagi generasi muda Surabaya.

Indikator Ekonomi 2025: Melampaui Target di Tengah Tantangan

Efektivitas dari ketujuh program tersebut tercermin jelas dalam angka-angka statistik yang membanggakan. Berdasarkan data yang dirinci oleh Vykka Anggradevi Kusuma, pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,87 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 5,77 persen.

Indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya berada di angka yang sangat tinggi, yakni 85,65. Yang paling krusial, tingkat kemiskinan di Kota Surabaya berhasil ditekan turun hingga menyentuh angka 3,56 persen. Penurunan ini dianggap sebagai pencapaian luar biasa mengingat dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Keberhasilan menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari kemudahan akses modal melalui program pembiayaan berbunga rendah seperti PUSPITA dan Sikumis. Dengan modal yang terjangkau, warga yang sebelumnya menganggur atau bekerja serabutan kini memiliki keberanian untuk membuka usaha mandiri.

Menatap 2026: SOMASI PINJOL dan Masa Depan Ekonomi Digital

Meski telah meraih penghargaan tertinggi, Pemkot Surabaya tidak lantas berpuas diri. Memasuki tahun 2026, rencana strategis telah disusun untuk memperkuat basis data dan perlindungan konsumen. Salah satu inovasi yang paling dinanti adalah program SOMASI PINJOL.

Program ini dirancang untuk memberikan advokasi dan edukasi bagi warga yang terjerat atau berisiko terjebak dalam pinjaman online ilegal yang meresahkan. Selain itu, pemkot juga berencana melakukan digitalisasi besar-besaran di sektor pariwisata dan pasar tradisional. Tujuannya jelas: memastikan seluruh ekosistem ekonomi di Surabaya terkoneksi secara digital dan transparan.

Digitalisasi pasar tradisional akan memungkinkan pedagang sayur hingga penjual daging menerima pembayaran melalui QRIS secara lebih masif, sekaligus memudahkan pemantauan harga pangan secara real-time untuk mencegah inflasi yang berlebihan di tingkat daerah.

Potret Literasi Keuangan Nasional: Capaian OJK dan TPAKD

Dalam kesempatan yang sama di Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJKFriderica Widyasari Dewi memberikan gambaran luas mengenai kondisi keuangan nasional. Saat ini, terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Data terbaru berdasarkan survei bersama BPS dan LPS menunjukkan tren yang menggembirakan. Tingkat literasi keuangan Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai 69,57 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan—atau akses masyarakat terhadap produk keuangan—telah menembus angka 93,61 persen.

"Tentu saja ini merupakan kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia," tandas Friderica.

Capaian Surabaya dalam TPAKD Award 2026 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, inovasi digital yang tepat sasaran, dan keberanian untuk melawan praktik keuangan ilegal, kesejahteraan warga bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan di setiap sudut kota.

Rekomendasi Untukmu 💡