Restorative Justice Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 06 Apr 2026 12:27:35 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Restorative Justice Arsip - SuperNews 32 32 JK Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim atas Tuduhan Pendanaan Rp5 M | 6 April 2026 https://supernews.co.id/jk-laporkan-rismon-sianipar-bareskrim-tuduhan-pendanaan-rp5-miliar/ Mon, 06 Apr 2026 12:27:35 +0000 https://supernews.co.id/?p=80702 Supernews.co.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), pada Senin (6/4/2026) resmi melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tuduhannya: Rismon disebut-sebut menuding JK memberikan dana Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada pukul 10.10 WIB dengan membawa tiga bukti video. Selain Rismon, JK juga melaporkan empat akun YouTube: Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara. Langkah hukum ini diambil setelah tuduhan pendanaan tersebut viral di media sosial dan dinilai menimbulkan kegaduhan publik.

Perlu dicatat, ini adalah buntut dari kasus ijazah Jokowi yang sudah bergulir berbulan-bulan.


Quick Facts Box

  • Pelapor: Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI)

  • Terlapor: Rismon Hasiholan Sianipar + 4 akun YouTube

  • Tuduhan: Mendanai Roy Suryo cs sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah Jokowi

  • Pasal yang dilanggar: Pasal 439 jo. Pasal 441 KUHP baru (pencemaran nama baik) dan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE (berita hoaks)

  • Waktu pelaporan: Senin, 6 April 2026, pukul 10.10 WIB

  • Bantahan Rismon: Video yang beredar adalah hasil olahan AI (kecerdasan buatan)

  • Status Rismon saat ini: Masih tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, mengajukan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya


Konteks & Latar Belakang: Perjalanan Kasus Ijazah Jokowi

Awal Mula Polemik

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, mempertanyakan keabsahan ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 Jokowi. Rismon, yang dikenal sebagai ahli digital forensik, sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait keaslian dokumen pendidikan presiden.

Rismon Minta Maaf dan Ajukan RJ

Pada 12 Maret 2026, Rismon mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Rismon mengakui keaslian ijazah Jokowi berdasarkan temuan ilmiah terbaru. Ia kemudian mengajukan permohonan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) ke Polda Metro Jaya pada pertengahan Maret 2026.

Namun, hingga Kamis (2/4/2026), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Rismon belum diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan penerbitan SP3 adalah kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut telah memaafkan Rismon secara pribadi, tetapi menyerahkan proses hukum terkait RJ kepada kuasa hukumnya.

Perbedaan perlakuan ini sempat menimbulkan pertanyaan publik. Dua tersangka lain dalam kasus serupa, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mendapatkan SP3 sekitar sepekan setelah meminta maaf kepada Jokowi.


Perkembangan Terkini: Pelaporan JK ke Bareskrim

Kronologi Hari Ini (Senin, 6 April 2026)

  • Pukul 10.10 WIB: Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, membawa tiga bukti video.

  • Pukul 10.30 WIB: Abdul Haji secara resmi melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan juga mencakup empat akun YouTube.

  • Sekitar pukul 11.00 WIB: Pengacara Rismon, Jahmada Girsang, mengeluarkan pernyataan bahwa video tuduhan pendanaan Rp5 miliar adalah hasil olahan AI dan Rismon tidak pernah menyebut nama JK.

Tuduhan yang Dilaporkan

Abdul Haji menjelaskan, Rismon dalam sebuah video yang beredar di media sosial menyebut ada pejabat elite politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Rismon disebut-sebut mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan kawan-kawan.

“Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia,” tegas Abdul Haji di Bareskrim Polri.

Empat Akun YouTube yang Juga Dilaporkan

Selain Rismon, JK melaporkan empat akun YouTube yang dinilai menyebarkan informasi bohong dan mencemarkan nama baik:

Akun YouTube Tuduhan / Pernyataan
Ruang Konsensus (Budhius M. Piliang) Menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional dan menuduh JK pecundang
Musik Ciamis Menyebarkan pernyataan yang diduga dibuat oleh Rismon tentang pendanaan Rp5 miliar
Mosato TV Menuduh JK berencana melakukan makar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran
YouTuber Nusantara Diduga terafiliasi dengan Jokowi dan menyebarkan konten yang merugikan JK

“Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoaks, berita bohong yang perlu juga diuji,” ujar Abdul Haji.

JK laporkan Rismon Sianipar


Dampak & Implikasi: Siapa yang Terdampak?

Dampak terhadap Rismon Sianipar

Rismon kini menghadapi dua proses hukum sekaligus. Pertama, statusnya sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi yang masih berjalan dan belum mendapatkan SP3 meskipun telah mengajukan RJ. Kedua, laporan baru dari JK yang menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik dan UU ITE. Jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara berdasarkan KUHP baru.

Dampak terhadap Jusuf Kalla

JK, yang selama ini dikenal sebagai tokoh senior yang jarang terlibat konflik hukum, kini harus berhadapan dengan publik yang terbelah. Ada yang mendukung langkah hukumnya sebagai bentuk pembelaan nama baik. Namun ada pula yang menilai kasus ini seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat status Rismon yang sudah meminta maaf ke Jokowi.

Dampak terhadap Ekosistem Digital dan Kanal YouTube

Pelaporan terhadap empat akun YouTube ini menjadi peringatan bagi kreator konten untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Tuduhan “berita hoaks” dan “pencemaran nama baik” yang dijeratkan ke kanal-kanal tersebut bisa menjadi preseden baru dalam penegakan hukum UU ITE terhadap platform digital.

Reaksi Roy Suryo

Roy Suryo, yang namanya disebut dalam tuduhan pendanaan Rp5 miliar, dikabarkan kaget dengan isu tersebut. Ia menyatakan akan tetap melawan dan tidak tinggal diam. Hingga berita ini diturunkan, Roy Suryo belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut.


Perspektif & Reaksi Para Pihak

Pendapat Kuasa Hukum JK

Abdul Haji Talaohu menegaskan laporan ini didasarkan pada bukti video yang jelas. Terkait klaim Rismon bahwa video tersebut adalah hasil olahan AI, Abdul Haji mempersilakan penyidik untuk menguji kebenarannya.

“Walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan, karena akibat pernyataannya itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain,” ujarnya.

Bantahan Kuasa Hukum Rismon Sianipar

Sebaliknya, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, dengan tegas membantah kliennya pernah menuduh JK. “Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” katanya saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Jahmada menyebut video yang beredar hanya menampilkan wajah Rismon sekilas di awal, kemudian potongan gambar JK dengan suara yang mengatasnamakan Rismon. “Saya Rismon Hasiholan Sianipar, dengan ini menyatakan ada pejabat elite di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi di mana Jusuf Kalla ikut mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih Rp5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut,” bunyi video yang dipersoalkan. Jahmada mempertanyakan keaslian video tersebut.

Pernyataan Jusuf Kalla

Dalam pernyataannya di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK membantah keras tuduhan tersebut.

“Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi (tidak) pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?” tegas JK.

Ia juga menyatakan tidak mengenal Rismon secara pribadi dan memastikan tidak pernah mendanai atau memperalat siapa pun untuk menyebarkan kebencian.

Reaksi Publik di Media Sosial

Tagar #JKMelapor dan #RismonAI sempat menjadi trending topic di platform X (Twitter) pada Senin pagi. Netizen terbelah menjadi dua kubu. Pendukung JK menilai langkah hukum ini tepat untuk membersihkan nama baik tokoh senior yang sudah berjasa bagi bangsa. Sementara itu, pendukung Rismon mempertanyakan mengapa JK tidak mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum melapor ke polisi.

Yang menarik, perdebatan di media sosial lebih banyak menyoroti isu keaslian video AI daripada substansi tuduhan itu sendiri.


What’s Next: Yang Perlu Diperhatikan dalam Pekan Ini

Proses Hukum di Bareskrim

Penyidik Bareskrim Polri akan memulai proses pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan kuasa hukum JK. Langkah pertama adalah memanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada unsur pidana, kasus ini akan naik ke tahap penyidikan.

Uji Forensik Video AI

Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah keaslian video yang menjadi bukti utama. Tim JK membawa tiga video sebagai barang bukti. Sementara pihak Rismon mengklaim video tersebut adalah hasil olahan AI. Penyidik kemungkinan akan melibatkan ahli forensik digital untuk menguji keaslian video tersebut.

Nasib Restorative Justice Rismon

Proses RJ yang diajukan Rismon ke Polda Metro Jaya masih menggantung. Hingga saat ini, SP3 belum diterbitkan. Jika laporan JK diteruskan ke tahap penyidikan, hal ini bisa mempersulit upaya Rismon untuk mendapatkan penghentian perkara melalui jalur restorative justice.

Sidang Lanjutan Kasus Ijazah Jokowi

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masih bergulir di Polda Metro Jaya. Berkas perkara klaster dua sebelumnya telah dikirim ke Kejaksaan namun dikembalikan dengan catatan untuk pendalaman saksi ahli.

Rekomendasi untuk Pembaca

  1. Pantau perkembangan resmi dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya untuk mendapatkan informasi akurat.

  2. Bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama yang belum terverifikasi.

  3. Hindari menyebarkan konten yang dapat dikategorikan sebagai hoaks atau pencemaran nama baik, mengingat UU ITE memiliki ancaman pidana.

  4. Ikuti terus sidang lanjutan kasus ini untuk mengetahui bagaimana pengadilan nantinya memutuskan keabsahan bukti video AI.

Jujur saja, kasus ini menunjukkan betapa mudahnya informasi palsu (deepfake) bisa memicu konflik hukum yang serius.

Sumber asli: https://supernews.co.id/jk-laporkan-rismon-sianipar-bareskrim-tuduhan-pendanaan-rp5-miliar/

]]>
JK laporkan Rismon Sianipar
Rismon Sianipar Tetap Wajib Lapor dalam Kasus Ijazah Jokowi https://supernews.co.id/rismon-sianipar-wajib-lapor-kasus-ijazah-jokowi/ Fri, 13 Mar 2026 14:08:24 +0000 https://supernews.co.id/?p=70035 supernews.co.id – Status hukum Rismon Sianipar dalam kasus ijazah Jokowi masih berlanjut hingga saat ini. Meski Rismon telah meminta maaf kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, penyidik tetap mewajibkan dirinya menjalani wajib lapor secara berkala.

Kasus tersebut kembali mendapat perhatian publik setelah Rismon mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Ia menyampaikan permintaan maaf secara langsung terkait polemik ijazah yang sebelumnya ia persoalkan. Namun, proses hukum tetap berjalan karena penyidik belum mengubah status tersangkanya.

Kepolisian menegaskan bahwa kewajiban wajib lapor tetap berlaku selama proses penyidikan berlangsung. Oleh karena itu, Rismon harus datang secara berkala ke penyidik hingga proses hukum mencapai tahap berikutnya.

Status Hukum Rismon Sianipar dalam Kasus Ijazah Jokowi

Polda Metro Jaya memastikan status tersangka masih melekat pada Rismon Sianipar. Penyidik menilai proses hukum tetap berjalan meski Rismon telah menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.

Kepolisian menerapkan mekanisme wajib lapor untuk mengawasi pergerakan tersangka selama penyidikan berlangsung. Aturan tersebut juga berlaku pada banyak kasus pidana ketika penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan fungsi dari kewajiban tersebut. Ia mengatakan, “Wajib lapor itu adalah bagaimana mengontrol orang yang dalam status hukum tersangka.”

Pernyataan itu menegaskan bahwa polisi tetap mengawasi tersangka melalui mekanisme wajib lapor. Selama status tersangka masih berlaku, penyidik tetap menjalankan prosedur tersebut.

Upaya Restorative Justice dari Rismon Sianipar

Rismon Sianipar bersama tim kuasa hukumnya juga menempuh langkah hukum lain. Mereka mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Permohonan tersebut bertujuan menyelesaikan perkara melalui pendekatan dialog antara pihak yang bersengketa. Mekanisme ini sering digunakan untuk menyelesaikan perkara tertentu tanpa proses persidangan panjang.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin membenarkan langkah tersebut. Ia mengatakan, “Memang betul, salah satu tersangka, RHS, bersama pengacaranya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan.”

Penyidik saat ini masih mempelajari permohonan tersebut. Polisi tetap melanjutkan proses penyidikan sambil menilai kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Permintaan Maaf Rismon kepada Jokowi dan Gibran

Rismon sebelumnya mendatangi kediaman Jokowi di Solo untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Ia menyampaikan klarifikasi atas polemik ijazah yang sempat ia soroti.

Selain itu, Rismon juga menyampaikan permintaan maaf kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyatakan tidak lagi melanjutkan polemik mengenai ijazah tersebut.

Dalam pernyataannya, Rismon mengatakan, “Dengan demikian saya keluar dari permasalahan terkait ijazah Bapak Joko Widodo termasuk ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka.”

Ia juga menyampaikan rencana menarik buku yang sebelumnya ia tulis mengenai polemik ijazah. Selain itu, ia berencana menyusun buku baru sebagai antitesis dari tulisan sebelumnya.

Polemik Ijazah Jokowi yang Kembali Dibahas Publik

Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Sejumlah pihak sempat mempertanyakan dokumen pendidikan presiden tersebut.

Namun, berbagai pihak telah memberikan klarifikasi terkait dokumen pendidikan Jokowi. Universitas tempat Jokowi menempuh pendidikan juga pernah menjelaskan keaslian ijazah tersebut.

Meski klarifikasi telah muncul dari berbagai pihak, polemik tersebut sempat berkembang di ruang publik. Perdebatan yang meluas kemudian memicu laporan hukum karena sejumlah pihak menilai tudingan tersebut mencemarkan nama baik.

Kasus ini kembali ramai dibicarakan masyarakat karena melibatkan tokoh politik nasional. Oleh sebab itu, setiap perkembangan perkara terus menarik perhatian publik dan pengguna internet di Indonesia.

Sumber asli: https://supernews.co.id/rismon-sianipar-wajib-lapor-kasus-ijazah-jokowi/

]]>
Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi https://supernews.co.id/rismon-sianipar-ajukan-restorative-justice-kasus-ijazah-jokowi/ Wed, 11 Mar 2026 13:18:39 +0000 https://supernews.co.id/?p=69675

supernews.co.id – Permohonan restorative justice kasus ijazah Jokowi kembali menjadi perhatian publik. Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan penyelesaian damai kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait perkara tersebut.

Kuasa hukum Rismon menyampaikan surat permohonan restorative justice kepada penyidik beberapa hari lalu. Setelah itu, Rismon datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan proses tersebut.

Langkah tersebut muncul ketika polemik tudingan ijazah Presiden Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Karena itu, permohonan penyelesaian damai ini menarik perhatian masyarakat dan media.

Rismon Sianipar Datang ke Polda Metro Jaya

Rismon Sianipar bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan permohonan restorative justice. Ia ingin memastikan proses permohonan tersebut berjalan di tingkat penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imannudin menjelaskan bahwa Rismon sebelumnya telah mengajukan permintaan tersebut secara resmi.

“Jadi beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, yang bersangkutan saudara RHS bersama pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restorative justice kepada penyidik,” kata Iman kepada wartawan.

Iman juga menjelaskan alasan kedatangan Rismon ke Polda Metro Jaya hari ini.

“Hari ini saudara RHS dengan lawyer-nya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan RJ yang diajukan oleh RHS dengan kesadarannya,” kata dia.

Penyidik kini menjalankan proses fasilitasi sesuai mekanisme restorative justice.

“Kami sebagai fasilitator, penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS,” ujar Iman.

Polemik Ijazah Jokowi Menyeret Sejumlah Tokoh

Kasus tudingan ijazah Presiden Joko Widodo memicu proses hukum yang melibatkan beberapa tokoh publik. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Beberapa tokoh yang masuk dalam daftar tersangka antara lain Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa. Selain itu terdapat beberapa tersangka lain dalam kelompok berbeda.

Penyidik membagi para tersangka ke dalam dua klaster perkara. Pembagian ini membantu penyidik mempermudah proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi.

Klaster pertama berisi Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, serta Muhammad Rizal Fadillah. Sementara klaster kedua berisi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Polemik tersebut berawal dari pernyataan yang meragukan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Pernyataan itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perdebatan panjang.

Dua Tersangka Lebih Dulu Ajukan Restorative Justice

Sebelum Rismon mengajukan permohonan serupa, dua tersangka lain lebih dulu menempuh langkah restorative justice. Mereka adalah Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Kedua tokoh tersebut sempat bertemu Presiden Jokowi di Solo pada 8 Januari 2026. Pertemuan itu berlangsung setelah polemik ijazah Presiden ramai diperbincangkan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan harapan agar perkara tersebut selesai melalui mekanisme restorative justice. Permintaan tersebut kemudian mendapat respons dari kedua tersangka.

Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis kemudian mengajukan permohonan restorative justice kepada kepolisian. Setelah penyidik memproses permintaan tersebut, kepolisian akhirnya menghentikan penyidikan terhadap keduanya.

Keputusan tersebut membuat jumlah tersangka dalam perkara ini berkurang. Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses hukum terhadap tersangka lain yang masih terlibat dalam kasus tersebut.

Sumber asli: https://supernews.co.id/rismon-sianipar-ajukan-restorative-justice-kasus-ijazah-jokowi/

]]>