Supernews.co.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), pada Senin (6/4/2026) resmi melaporkan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Tuduhannya: Rismon disebut-sebut menuding JK memberikan dana Rp5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada pukul 10.10 WIB dengan membawa tiga bukti video. Selain Rismon, JK juga melaporkan empat akun YouTube: Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara. Langkah hukum ini diambil setelah tuduhan pendanaan tersebut viral di media sosial dan dinilai menimbulkan kegaduhan publik.
Perlu dicatat, ini adalah buntut dari kasus ijazah Jokowi yang sudah bergulir berbulan-bulan.
Quick Facts Box
Pelapor: Jusuf Kalla (Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI)
Terlapor: Rismon Hasiholan Sianipar + 4 akun YouTube
Tuduhan: Mendanai Roy Suryo cs sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah Jokowi
Pasal yang dilanggar: Pasal 439 jo. Pasal 441 KUHP baru (pencemaran nama baik) dan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE (berita hoaks)
Waktu pelaporan: Senin, 6 April 2026, pukul 10.10 WIB
Bantahan Rismon: Video yang beredar adalah hasil olahan AI (kecerdasan buatan)
Status Rismon saat ini: Masih tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, mengajukan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya
Konteks & Latar Belakang: Perjalanan Kasus Ijazah Jokowi
Awal Mula Polemik
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, mempertanyakan keabsahan ijazah SD, SMP, SMA, hingga S1 Jokowi. Rismon, yang dikenal sebagai ahli digital forensik, sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait keaslian dokumen pendidikan presiden.
Rismon Minta Maaf dan Ajukan RJ
Pada 12 Maret 2026, Rismon mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Rismon mengakui keaslian ijazah Jokowi berdasarkan temuan ilmiah terbaru. Ia kemudian mengajukan permohonan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) ke Polda Metro Jaya pada pertengahan Maret 2026.
Namun, hingga Kamis (2/4/2026), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Rismon belum diterbitkan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan penerbitan SP3 adalah kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut telah memaafkan Rismon secara pribadi, tetapi menyerahkan proses hukum terkait RJ kepada kuasa hukumnya.
Perbedaan perlakuan ini sempat menimbulkan pertanyaan publik. Dua tersangka lain dalam kasus serupa, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, mendapatkan SP3 sekitar sepekan setelah meminta maaf kepada Jokowi.
Perkembangan Terkini: Pelaporan JK ke Bareskrim
Kronologi Hari Ini (Senin, 6 April 2026)
Pukul 10.10 WIB: Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, membawa tiga bukti video.
Pukul 10.30 WIB: Abdul Haji secara resmi melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan juga mencakup empat akun YouTube.
Sekitar pukul 11.00 WIB: Pengacara Rismon, Jahmada Girsang, mengeluarkan pernyataan bahwa video tuduhan pendanaan Rp5 miliar adalah hasil olahan AI dan Rismon tidak pernah menyebut nama JK.
Tuduhan yang Dilaporkan
Abdul Haji menjelaskan, Rismon dalam sebuah video yang beredar di media sosial menyebut ada pejabat elite politik yang mendukung kasus ijazah palsu Jokowi. Rismon disebut-sebut mengaku menyaksikan langsung penyerahan uang sebesar Rp5 miliar dari JK kepada Roy Suryo dan kawan-kawan.
“Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia,” tegas Abdul Haji di Bareskrim Polri.
Empat Akun YouTube yang Juga Dilaporkan
Selain Rismon, JK melaporkan empat akun YouTube yang dinilai menyebarkan informasi bohong dan mencemarkan nama baik:
| Akun YouTube | Tuduhan / Pernyataan |
|---|---|
| Ruang Konsensus (Budhius M. Piliang) | Menyebut JK memiliki insting berkuasa yang tidak rasional dan menuduh JK pecundang |
| Musik Ciamis | Menyebarkan pernyataan yang diduga dibuat oleh Rismon tentang pendanaan Rp5 miliar |
| Mosato TV | Menuduh JK berencana melakukan makar terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran |
| YouTuber Nusantara | Diduga terafiliasi dengan Jokowi dan menyebarkan konten yang merugikan JK |
“Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoaks, berita bohong yang perlu juga diuji,” ujar Abdul Haji.
Dampak & Implikasi: Siapa yang Terdampak?
Dampak terhadap Rismon Sianipar
Rismon kini menghadapi dua proses hukum sekaligus. Pertama, statusnya sebagai tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi yang masih berjalan dan belum mendapatkan SP3 meskipun telah mengajukan RJ. Kedua, laporan baru dari JK yang menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik dan UU ITE. Jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya bisa mencapai 4 tahun penjara berdasarkan KUHP baru.
Dampak terhadap Jusuf Kalla
JK, yang selama ini dikenal sebagai tokoh senior yang jarang terlibat konflik hukum, kini harus berhadapan dengan publik yang terbelah. Ada yang mendukung langkah hukumnya sebagai bentuk pembelaan nama baik. Namun ada pula yang menilai kasus ini seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat status Rismon yang sudah meminta maaf ke Jokowi.
Dampak terhadap Ekosistem Digital dan Kanal YouTube
Pelaporan terhadap empat akun YouTube ini menjadi peringatan bagi kreator konten untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Tuduhan “berita hoaks” dan “pencemaran nama baik” yang dijeratkan ke kanal-kanal tersebut bisa menjadi preseden baru dalam penegakan hukum UU ITE terhadap platform digital.
Reaksi Roy Suryo
Roy Suryo, yang namanya disebut dalam tuduhan pendanaan Rp5 miliar, dikabarkan kaget dengan isu tersebut. Ia menyatakan akan tetap melawan dan tidak tinggal diam. Hingga berita ini diturunkan, Roy Suryo belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut.
Perspektif & Reaksi Para Pihak
Pendapat Kuasa Hukum JK
Abdul Haji Talaohu menegaskan laporan ini didasarkan pada bukti video yang jelas. Terkait klaim Rismon bahwa video tersebut adalah hasil olahan AI, Abdul Haji mempersilakan penyidik untuk menguji kebenarannya.
“Walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan, karena akibat pernyataannya itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain,” ujarnya.
Bantahan Kuasa Hukum Rismon Sianipar
Sebaliknya, kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, dengan tegas membantah kliennya pernah menuduh JK. “Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK,” katanya saat dihubungi, Senin (6/4/2026).
Jahmada menyebut video yang beredar hanya menampilkan wajah Rismon sekilas di awal, kemudian potongan gambar JK dengan suara yang mengatasnamakan Rismon. “Saya Rismon Hasiholan Sianipar, dengan ini menyatakan ada pejabat elite di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi di mana Jusuf Kalla ikut mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih Rp5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut,” bunyi video yang dipersoalkan. Jahmada mempertanyakan keaslian video tersebut.
Pernyataan Jusuf Kalla
Dalam pernyataannya di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), JK membantah keras tuduhan tersebut.
“Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apa pun dengan cara apa pun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi (tidak) pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?” tegas JK.
Ia juga menyatakan tidak mengenal Rismon secara pribadi dan memastikan tidak pernah mendanai atau memperalat siapa pun untuk menyebarkan kebencian.
Reaksi Publik di Media Sosial
Tagar #JKMelapor dan #RismonAI sempat menjadi trending topic di platform X (Twitter) pada Senin pagi. Netizen terbelah menjadi dua kubu. Pendukung JK menilai langkah hukum ini tepat untuk membersihkan nama baik tokoh senior yang sudah berjasa bagi bangsa. Sementara itu, pendukung Rismon mempertanyakan mengapa JK tidak mengklarifikasi terlebih dahulu sebelum melapor ke polisi.
Yang menarik, perdebatan di media sosial lebih banyak menyoroti isu keaslian video AI daripada substansi tuduhan itu sendiri.
What’s Next: Yang Perlu Diperhatikan dalam Pekan Ini
Proses Hukum di Bareskrim
Penyidik Bareskrim Polri akan memulai proses pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan kuasa hukum JK. Langkah pertama adalah memanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada unsur pidana, kasus ini akan naik ke tahap penyidikan.
Uji Forensik Video AI
Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah keaslian video yang menjadi bukti utama. Tim JK membawa tiga video sebagai barang bukti. Sementara pihak Rismon mengklaim video tersebut adalah hasil olahan AI. Penyidik kemungkinan akan melibatkan ahli forensik digital untuk menguji keaslian video tersebut.
Nasib Restorative Justice Rismon
Proses RJ yang diajukan Rismon ke Polda Metro Jaya masih menggantung. Hingga saat ini, SP3 belum diterbitkan. Jika laporan JK diteruskan ke tahap penyidikan, hal ini bisa mempersulit upaya Rismon untuk mendapatkan penghentian perkara melalui jalur restorative justice.
Sidang Lanjutan Kasus Ijazah Jokowi
Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma masih bergulir di Polda Metro Jaya. Berkas perkara klaster dua sebelumnya telah dikirim ke Kejaksaan namun dikembalikan dengan catatan untuk pendalaman saksi ahli.
Rekomendasi untuk Pembaca
Pantau perkembangan resmi dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya untuk mendapatkan informasi akurat.
Bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama yang belum terverifikasi.
Hindari menyebarkan konten yang dapat dikategorikan sebagai hoaks atau pencemaran nama baik, mengingat UU ITE memiliki ancaman pidana.
Ikuti terus sidang lanjutan kasus ini untuk mengetahui bagaimana pengadilan nantinya memutuskan keabsahan bukti video AI.
Jujur saja, kasus ini menunjukkan betapa mudahnya informasi palsu (deepfake) bisa memicu konflik hukum yang serius.












