Jokowi Arsip - SuperNews Baca yang Penting Sun, 19 Apr 2026 05:59:24 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Jokowi Arsip - SuperNews 32 32 Jusuf Kalla Disorot, Isu Ijazah Jokowi Memanas https://supernews.co.id/jusuf-kalla-disorot-isu-ijazah-jokowi/ Sun, 19 Apr 2026 05:59:24 +0000 https://supernews.co.id/?p=81836 SuperNews – Perbincangan soal ijazah Presiden Joko Widodo kembali memanas di ruang publik. Kali ini, nama Jusuf Kalla ikut terseret dan jadi sorotan. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, isu lama kembali muncul dengan narasi baru yang memicu tanda tanya di masyarakat.


Isu Lama yang Kembali Ramai

Isu terkait ijazah Joko Widodo sebenarnya bukan hal baru. Sejak beberapa tahun lalu, tudingan ini sudah beberapa kali mencuat dan telah dijawab oleh berbagai pihak.

Pihak kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan bahkan pernah memberikan klarifikasi resmi. Dokumen pendukung juga sempat ditunjukkan ke publik.

Namun belakangan, isu tersebut kembali beredar luas. Penyebarannya jauh lebih cepat, terutama di media sosial dan platform berbagi video.


Nama Jusuf Kalla Ikut Dibahas

Di tengah ramainya perbincangan itu, nama Jusuf Kalla ikut disebut. Beberapa pernyataan lama dan pandangannya sebagai tokoh senior kembali diangkat.

Hal ini membuat publik mengaitkan dirinya dengan isu yang sedang berkembang, meski belum ada pernyataan terbaru yang secara langsung menanggapi polemik tersebut.

Sebagai figur yang pernah berada di lingkar kekuasaan, setiap ucapan Jusuf Kalla memang kerap mendapat perhatian lebih.


Narasi Melebar hingga Isu Sensitif

Perbincangan tak berhenti di soal ijazah. Di sejumlah platform, muncul narasi yang mengaitkannya dengan isu penistaan agama.

Topik ini tergolong sensitif di Indonesia. Karena itu, penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya berpotensi memicu kesalahpahaman.

Sejumlah pengamat menilai, penggabungan beberapa isu dalam satu narasi bisa membuat publik bingung membedakan fakta dan opini.


Reaksi Publik Terbelah

Respons masyarakat terhadap isu ini terlihat beragam. Ada yang mempertanyakan kembali fakta lama, ada pula yang menganggapnya sebagai isu yang sengaja diangkat ulang.

Di sisi lain, tidak sedikit yang mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya.

Perdebatan pun terjadi, terutama di media sosial, yang menjadi ruang utama penyebaran isu ini.


Peran Media Sosial yang Kian Dominan

Tak bisa dipungkiri, media sosial punya peran besar dalam membesarkan isu ini.

Dalam hitungan jam, satu narasi bisa menyebar ke jutaan pengguna. Sayangnya, tidak semua informasi yang viral sudah terverifikasi.

Inilah yang membuat isu lama bisa kembali hidup dan berkembang dengan sudut pandang yang berbeda.


Pentingnya Cek Fakta di Tengah Banjir Informasi

Di tengah situasi seperti ini, masyarakat dituntut lebih selektif.

Mengecek sumber informasi, membandingkan dengan data resmi, dan tidak mudah terpancing menjadi langkah penting agar tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru.

Apalagi jika isu yang dibahas menyangkut tokoh publik dan hal sensitif seperti agama.


Penutup

Sorotan terhadap Jusuf Kalla dalam isu ijazah Jokowi menunjukkan bagaimana sebuah topik lama bisa kembali memanas di era digital.

Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian menjadi kunci. Publik diharapkan tetap kritis, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, dan selalu mengedepankan fakta.

Sumber asli: https://supernews.co.id/jusuf-kalla-disorot-isu-ijazah-jokowi/

]]>
Sekjen PSI Apresiasi Rismon Akui Ijazah Jokowi Asli, Ajak Akhiri Polemik https://supernews.co.id/sekjen-psi-apresiasi-rismon-akui-ijazah-jokowi-asli/ Fri, 13 Mar 2026 14:34:18 +0000 https://supernews.co.id/?p=70048 supernews.co.id – Polemik ijazah Jokowi asli kembali memicu perhatian publik setelah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Rismon Sianipar. PSI menyampaikan apresiasi karena Rismon mengakui keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

Isu keaslian ijazah Joko Widodo selama ini memicu perdebatan panjang di ruang publik dan media sosial. Beberapa pihak sebelumnya menyebarkan keraguan terhadap dokumen pendidikan tersebut. Namun, sejumlah klarifikasi terbaru kembali menegaskan bahwa ijazah tersebut asli.

Sekjen PSI juga berharap pengakuan tersebut dapat meredakan polemik yang berkembang. Ia mengajak pihak lain yang sebelumnya meragukan ijazah Jokowi untuk menghentikan tudingan yang tidak berdasar.

PSI Apresiasi Pengakuan Rismon Soal Ijazah Jokowi Asli

Sekretaris Jenderal PSI menyampaikan apresiasi atas sikap Rismon Sianipar yang mengakui keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengakuan tersebut menunjukkan sikap terbuka setelah polemik panjang berkembang di ruang publik.

Ia menilai pengakuan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri perdebatan yang tidak produktif. Ia juga mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara objektif dan berdasarkan fakta.

“Kalau Pak Rismon sudah mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tentu kami mengapresiasi. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul untuk tobat,” ujar Sekjen PSI kepada wartawan.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap PSI yang sejak awal menolak tudingan ijazah palsu. Partai tersebut juga mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki bukti jelas.

Polemik Ijazah Jokowi Sudah Lama Beredar

Isu mengenai keaslian ijazah Joko Widodo sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Sejumlah tokoh dan pengamat kemudian mengangkat kembali isu tersebut melalui berbagai forum diskusi publik.

Sebagian pihak bahkan menyampaikan analisis yang meragukan keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Mereka meminta klarifikasi lebih lanjut terkait dokumen akademik tersebut.

Namun, Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan telah memberikan penegasan. Pihak universitas menyatakan bahwa Jokowi benar menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah resmi dari kampus tersebut.

Selain itu, berbagai dokumen akademik Jokowi telah digunakan dalam berbagai proses administrasi negara. Fakta tersebut memperkuat bukti bahwa dokumen pendidikan tersebut sah.

Proses Hukum Terkait Tuduhan Ijazah Palsu

Sejumlah relawan Presiden Jokowi mengambil langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu. Mereka melaporkan beberapa tokoh yang dianggap menyebarkan informasi tidak benar kepada aparat kepolisian.

Relawan tersebut mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya karena tudingan tersebut dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, laporan tersebut juga berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi yang menyesatkan publik.

Dalam laporan tersebut, beberapa nama tokoh publik dan pengamat disebut dalam berkas laporan. Aparat kepolisian kemudian memproses laporan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Langkah hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terkait polemik yang berkembang. Selain itu, proses tersebut juga diharapkan dapat menghentikan penyebaran informasi yang tidak berdasar.

Sentimen Publik terhadap Isu Ijazah Jokowi

Sejumlah lembaga survei juga mengukur pandangan masyarakat mengenai isu ijazah Jokowi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mempercayai tudingan ijazah palsu.

Survei tersebut mencatat sekitar 66,9 persen responden menolak tudingan bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Data tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi terhadap keaslian dokumen pendidikan tersebut.

Selain itu, survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui isu tersebut. Tingkat perhatian publik terhadap polemik ini cukup tinggi dibandingkan isu politik lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi telah menjadi topik nasional. Karena itu, setiap perkembangan terbaru terkait polemik ini selalu menarik perhatian publik.

Sumber asli: https://supernews.co.id/sekjen-psi-apresiasi-rismon-akui-ijazah-jokowi-asli/

]]>
Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo: 2,5 Jam Terkait Tuduhan Ijazah Palsu https://supernews.co.id/pemeriksaan-jokowi-di-polresta-solo-25-jam-terkait-tuduhan-ijazah-palsu/ Wed, 11 Feb 2026 16:08:10 +0000 https://supernews.co.id/?p=61695 supernews – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam di Polresta Solo terkait tuduhan ijazah palsu, dalam rangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang tengah diproses penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan Jokowi Polresta Solo ijazah palsu ini menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah tersangka yang dilaporkan menyebarkan informasi yang dipersoalkan.

Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo

Presiden Jokowi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Datang ke Mapolresta Solo sekitar pukul 15.55 WIB dan menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 18.30-18.50 WIB.

Dalam sesi tersebut, Jokowi dimintai sekitar 10 pertanyaan utama oleh penyidik, termasuk pertanyaan pendalaman terkait proses pendidikan dan skripsinya di perguruan tinggi.

Meski telah melalui pemeriksaan cukup panjang, Jokowi tidak banyak memberikan pernyataan kepada awak media usai keluar dari lokasi.

“Ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci,” ujar Jokowi kepada wartawan.

Latar Belakang Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Kasus ini bermula dari sejumlah pihak yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi, terutama ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak sah atau palsu. Klaim tersebut menimbulkan laporan balik yang diajukan Jokowi sendiri kepada penyidik karena dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.

Pada November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi.

Susunan tersangka tersebut awalnya mencakup:

  1. Eggi Sudjana

  2. Kurnia Tri Rohyani

  3. Damai Hari Lubis

  4. Rustam Effendi

  5. Muhammad Rizal Fadillah

  6. Roy Suryo

  7. Rismon Hasiholan Sianipar

  8. Tifauziah Tyassuma (dr. Tifa)

Beberapa nama, seperti Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, kemudian statusnya dicabut setelah mengajukan restorative justice.

Proses Hukum: Antara Polisi dan Pengadilan

Kasus ini berjalan dua arah:

1. Proses Kepolisian

  • Pemeriksaan saksi dan pelapor termasuk Jokowi sendiri.

  • Pemeriksaan tambahan dilakukan di Polresta Solo sebagai bagian pendalaman lapangan.

  • Polda Metro Jaya terus mengumpulkan data serta keterangan saksi.

2. Proses di Pengadilan

Selain di kepolisian, ada gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah Jokowi yang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Di persidangan tersebut, sejumlah saksi fakta telah dihadirkan oleh penggugat.

Misalnya, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Oegroseno memberi kesaksian tentang kejanggalan pada foto ijazah yang beredar.

Sentimen Publik dan Tren Isu

Isu ijazah Jokowi palsu telah menjadi bahan diskusi publik sejak 2025. Beredar berbagai versi pendapat, termasuk yang menilai isu ini sebagai alat politik atau sebagai distraksi dari isu lain. Namun hingga kini, belum ada bukti sahih dari lembaga pendidikan yang menyatakan ijazah tersebut tidak resmi. Diskusi ini juga memunculkan perdebatan luas di media sosial.

Apa Kata Kuasa Hukum?

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Ia menegaskan kehadiran Jokowi menunjukkan komitmen terhadap proses hukum yang berlaku.

Tinjauan Regulasi

Kasus fitnah dan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE yang memberikan sanksi terhadap penyebaran informasi bermuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Regulasi ini menjadi landasan hukum pemeriksaan dan proses terhadap para pihak yang dilaporkan maupun pelapor.

Pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo menjadi salah satu babak penting dalam proses hukum terkait tuduhan ijazah palsu yang telah berjalan sejak 2025. Pemeriksaan selama 2,5 jam ini menandai upaya aparat menindaklanjuti laporan Jokowi tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, serta memastikan bahwa hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber asli: https://supernews.co.id/pemeriksaan-jokowi-di-polresta-solo-25-jam-terkait-tuduhan-ijazah-palsu/

]]>
Mesin Politik PSI Jadi Sorotan Jokowi Jelang Pemilu 2029 https://supernews.co.id/mesin-politik-psi-jokowi-pemilu-2029/ Sat, 31 Jan 2026 06:45:37 +0000 https://supernews.co.id/?p=58603 supernews – Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menggarisbawahi pentingnya mesin politik PSI yang kuat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai strategi krusial untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pengarahan kepada ribuan kader PSI pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa target besar yang dibidik oleh PSI tidak akan bisa dicapai tanpa struktur partai yang menyentuh akar rumput hingga tingkat RT/RW.

Jokowi juga menyatakan kesiapan dirinya untuk terlibat langsung dalam upaya penguatan struktur partai di daerah, termasuk sampai tingkat kecamatan jika diperlukan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika organisasi, tetapi bagian dari strategi politik praktis menghadapi kompetisi elektoral tiga tahun mendatang.

Kata kunci utama, mesin politik PSI, muncul sejak paragraf pertama untuk mendukung visibilitas dalam hasil pencarian Google dan relevan dengan konteks perkembangan politik nasional. Fokus artikel ini adalah menggali apa yang dimaksud Jokowi dengan mesin politik, bagaimana PSI merespons, serta implikasi langkah ini bagi lanskap politik menjelang Pemilu 2029.

Jokowi: Mesin Politik PSI Harus Menyentuh Akar Rumput

Dalam arahannya, Jokowi menegaskan bahwa struktur partai yang hanya sampai tingkat DPD nasional atau provinsi tidak cukup untuk menguatkan basis dukungan. Menurutnya, struktur tersebut perlu diperluas hingga tingkat RT/RW, agar menjadi mesin yang benar-benar efektif dalam meraih dukungan massa.

“Target PSI ini target besar, targetnya tinggi jadi mesinnya harus mesin besar. Enggak bisa struktur hanya sampai DPD, ndak bisa. Sekali lagi struktur harus sampai RT/RW,” kata Jokowi. Pernyataan ini menjadi titik sentral dari pesan yang ingin disampaikannya kepada pengurus dan kader PSI.

Pendekatan ini merefleksikan pandangan bahwa organisasi politik yang kuat tidak hanya terbentuk dari elit pusat, tetapi juga dari jaringan yang hidup dan aktif di tingkat paling dasar masyarakat. Dengan struktur yang menjangkau RT/RW, PSI diharapkan lebih cepat merespons aspirasi warga serta memperluas dukungan secara lebih massif dan terukur.

Strategi Penguatan Struktur Partai

1. Perluasan Hingga RT/RW

PSI diberi arahan khusus untuk membangun struktur hingga tingkat terkecil di masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan kepengurusan di lingkungan RT dan RW yang aktif melakukan komunikasi politik dengan warga. Jokowi melihat basis ini penting untuk memperluas penetrasi suara partai di lintas demografi.

2. Kader Militan sebagai Ujung Tombak

Selain struktur, Jokowi menekankan pentingnya kader yang militan dan terlatih. Menurutnya, struktur yang kuat tidak akan berarti tanpa kader yang mampu berkomunikasi, berkampanye, dan bekerja di lapangan secara konsisten. Militan dalam konteks ini bukan sekadar loyalitas politik, tetapi kemampuan bekerja dalam dinamika sosial yang kompleks.

3. Integrasi Jaringan Online dan Offline

PSI juga diimbau memperkuat jaringan online (digital engagement) sekaligus jaringan offline (grassroots engagement) dari kota hingga desa. Integrasi ini dimaksudkan agar mesin politik partai berfungsi secara optimal, baik dalam ruang fisik maupun digital. Dukungan netizen dan pengorganisasian di lapangan sama-sama perlu menjadi fokus kerja.

Jokowi Siap Turun Hingga Kecamatan

Dalam sesi pengarahan, Jokowi tidak hanya memberi masukan strategis, tetapi juga menyatakan kesiapan dirinya untuk terlibat langsung dalam upaya pemenangan PSI. Ia menyebutkan bahwa dirinya masih sanggup mengunjungi berbagai daerah, termasuk tingkat kecamatan apabila diperlukan.

“Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten/kota, saya masih sanggup, kalau perlu sampai ke kecamatan saya masih sanggup,” ujar Jokowi.

Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa dukungan terhadap PSI bukan hanya retorika formal, tetapi juga kesiapan sumber daya politik di tingkat tertinggi. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya struktur hingga RT/RW yang dimaksud Jokowi kemungkinan besar akan didukung dengan kehadiran langsung dari tokoh nasional untuk memperkuat jaringan.

Tantangan dan Peluang Mesin Politik PSI

Tantangan Utama

  1. Kompleksitas Sosial Budaya
    Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi di tingkat lokal. Membangun mesin politik yang efektif berarti memahami karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda di setiap wilayah.

  2. Mobilisasi di Digital dan Fisik
    Integrasi strategi digital dengan mobilisasi di lapangan menuntut kesiapan kader yang serbaguna dan terlatih.

Peluang yang Terbuka

  1. Pendekatan Lingkungan Lokal
    Dengan struktur yang menyentuh RT/RW, PSI dapat melakukan pendekatan personal yang selama ini menjadi tantangan bagi partai baru.

  2. Kader Berdedikasi
    Arahan Jokowi untuk menciptakan kader militan berpotensi menghasilkan jaringan yang kuat dan disiplin kerja tinggi.

Penguatan mesin politik PSI juga relevan dengan tren partai politik modern yang semakin memaksimalkan data, segmentasi pemilih, serta grassroots mobilization untuk memenangkan kontestasi elektoral.

Target Waktu dan Realisasi

Jokowi dan pengurus PSI sepakat bahwa struktur partai harus segera dirampungkan. Target penyelesaian adalah akhir tahun 2026, sehingga PSI dapat menjalankan strategi kampanye lebih awal dan sistematis menjelang Pemilu 2029. Realisasi target ini menjadi indikator kunci kesiapan partai dalam menghadapi proses demokrasi lima tahunan.

Penyelesaian struktur hingga RT/RW juga membuka peluang PSI untuk melakukan data collection pemilih berbasis lingkungan masyarakat, sebuah hal yang menjadi praktik penting dalam kampanye modern di banyak negara demokratis.

Arahan Jokowi kepada PSI menempatkan mesin politik partai sebagai strategi fundamental dalam meraih dukungan untuk Pemilu 2029. Struktur yang kuat dari pusat hingga RT/RW, kader militan, serta integrasi jaringan online dan offline menjadi pilar yang ditekankan dalam Rakernas PSI 2026. Dengan target penyelesaian struktur hingga akhir 2026, PSI diharapkan mampu memaksimalkan peluang elektoral di tengah persaingan politik yang semakin kompetitif.

Sumber asli: https://supernews.co.id/mesin-politik-psi-jokowi-pemilu-2029/

]]>
Ahok Mundur dari Pertamina Usai Usulannya Ditolak Jokowi: Ini Alasan Lengkapnya https://supernews.co.id/ahok-mundur-dari-pertamina-alasan-usulan-ditolak-jokowi/ Wed, 28 Jan 2026 02:30:05 +0000 https://supernews.co.id/?p=58078 supernews – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatannya pada awal 2024 setelah sejumlah usulan strategis yang diajukannya tidak mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu diungkapkan Ahok saat bersaksi sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Alasan Ahok Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina

Ahok menjelaskan bahwa keputusannya mundur bukan soal gaji atau jabatan, melainkan karena perbedaan pandangan mendasar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah tersebut.

Penolakan Usulan Strategis

Ahok mengatakan sejumlah usulan yang ia ajukan selama menjabat Komisaris Utama tidak disetujui oleh Presiden Jokowi, termasuk kebijakan mengenai:

  1. Subsidi bahan bakar inti dan reformasi sistem pengadaan (procurement).

  2. Perubahan struktur tata kelola yang memungkinkan lebih banyak peran komisaris dalam penunjukan direksi.

Dia menyatakan bahwa penolakan terhadap ide-ide tersebut membuatnya merasa tidak lagi bisa mendorong perubahan yang jauh di Pertamina. “Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi dan pengadaan tidak dilakukan, saya nyatakan saya mundur,” ujar Ahok.

Arah Perbaikan yang Berbeda

Ahok juga mengklaim sempat menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya ingin diberi kewenangan penuh jika benar-benar ingin memperbaiki Pertamina, termasuk peluang untuk menempati posisi Direktur Utama (Dirut) atau bertindak lebih luas dalam rapat pemegang saham (RUPS).

“Saya nyatakan, saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda enggak sepakat dengan saya walaupun Anda Presiden, saya berhenti,” Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Menurut kesaksian yang sama, Ahok pernah menyampaikan kepada Presiden:

“Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau enggak sama sekali.”

Konteks Sidang Kasus Pertamina

Kesaksian Ahok disampaikan dalam konteks sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan anak usahanya, sebuah perkara yang dinilai jaksa telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Dalam sidang, Ahok diwawancarai jaksa mengenai latar belakang pengunduran dirinya dari posisi komisaris utama. Ia menjelaskan bahwa ia seharusnya telah mundur pada akhir 2023, setelah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Namun, karena pengesahan RKAP baru dilakukan pada awal 2024, pengunduran dirinya baru terealisasi kemudian.

Menurut Ahok, ia meninggalkan catatan penting tentang perubahan sistem pengadaan yang menargetkan penghematan besar, namun arah kebijakan itu tidak dilanjutkan dalam implementasi perusahaan setelah pengunduran dirinya.

Dampak Putusan Pengunduran Diri Ahok

Ahok adalah figur yang selama ini dipandang tegas dalam pengawasan dan tata kelola BUMN. Pengunduran dirinya memunculkan berbagai reaksi di kalangan pengamat dan publik, terutama terkait:

  • Peran Dewan Komisaris di BUMN besar, terutama dalam keputusan strategis yang berdampak luas.

  • Hubungan antara pemerintah pusat dan perusahaan pelat merah dalam menetapkan kebijakan penting.

  • Transparansi dan akuntabilitas tata kelola Pertamina, terutama di tengah perkara hukum yang sedang bergulir.

Meski demikian, pihak pemerintah maupun Istana Kepresidenan hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi detail opini Ahok dalam sidang tersebut.

Siapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Basuki Tjahaja Purnama adalah tokoh politik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina pada 2019. Ia menyerahkan pengunduran dirinya dari Pertamina pada 2 Februari 2024, dan kemudian fokus terlibat dalam kegiatan politik dan dukungan kampanye.

Kesimpulan

Ahok mundur dari Pertamina karena perbedaan pandangan strategis dengan Presiden Jokowi dan penolakan terhadap sejumlah usulannya yang dianggap krusial untuk reformasi tata kelola perusahaan. Keputusan ini diungkapkan secara rinci di persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina di Jakarta, menunjukkan dinamika internal antara pejabat komisaris dan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan perusahaan energi nasional.

Sumber asli: https://supernews.co.id/ahok-mundur-dari-pertamina-alasan-usulan-ditolak-jokowi/

]]>