Ahok Mundur dari Pertamina Usai Usulannya Ditolak Jokowi: Ini Alasan Lengkapnya

Nasional

Ahok mundur dari Pertamina jelang sidang kasus korupsi
Sumber foto: sinpo.id

supernews – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatannya pada awal 2024 setelah sejumlah usulan strategis yang diajukannya tidak mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu diungkapkan Ahok saat bersaksi sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Alasan Ahok Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina

Ahok menjelaskan bahwa keputusannya mundur bukan soal gaji atau jabatan, melainkan karena perbedaan pandangan mendasar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah tersebut.

Penolakan Usulan Strategis

Ahok mengatakan sejumlah usulan yang ia ajukan selama menjabat Komisaris Utama tidak disetujui oleh Presiden Jokowi, termasuk kebijakan mengenai:

  1. Subsidi bahan bakar inti dan reformasi sistem pengadaan (procurement).

  2. Perubahan struktur tata kelola yang memungkinkan lebih banyak peran komisaris dalam penunjukan direksi.

Dia menyatakan bahwa penolakan terhadap ide-ide tersebut membuatnya merasa tidak lagi bisa mendorong perubahan yang jauh di Pertamina. “Dan ketika usulan saya ditolak soal subsidi dan pengadaan tidak dilakukan, saya nyatakan saya mundur,” ujar Ahok.

Arah Perbaikan yang Berbeda

Ahok juga mengklaim sempat menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi bahwa dirinya ingin diberi kewenangan penuh jika benar-benar ingin memperbaiki Pertamina, termasuk peluang untuk menempati posisi Direktur Utama (Dirut) atau bertindak lebih luas dalam rapat pemegang saham (RUPS).

“Saya nyatakan, saya mundur. Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan. Saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok. Kalau Anda enggak sepakat dengan saya walaupun Anda Presiden, saya berhenti,” Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Menurut kesaksian yang sama, Ahok pernah menyampaikan kepada Presiden:

“Kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau enggak sama sekali.”

Konteks Sidang Kasus Pertamina

Kesaksian Ahok disampaikan dalam konteks sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina dan anak usahanya, sebuah perkara yang dinilai jaksa telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Dalam sidang, Ahok diwawancarai jaksa mengenai latar belakang pengunduran dirinya dari posisi komisaris utama. Ia menjelaskan bahwa ia seharusnya telah mundur pada akhir 2023, setelah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Namun, karena pengesahan RKAP baru dilakukan pada awal 2024, pengunduran dirinya baru terealisasi kemudian.

Menurut Ahok, ia meninggalkan catatan penting tentang perubahan sistem pengadaan yang menargetkan penghematan besar, namun arah kebijakan itu tidak dilanjutkan dalam implementasi perusahaan setelah pengunduran dirinya.

Dampak Putusan Pengunduran Diri Ahok

Ahok adalah figur yang selama ini dipandang tegas dalam pengawasan dan tata kelola BUMN. Pengunduran dirinya memunculkan berbagai reaksi di kalangan pengamat dan publik, terutama terkait:

  • Peran Dewan Komisaris di BUMN besar, terutama dalam keputusan strategis yang berdampak luas.

  • Hubungan antara pemerintah pusat dan perusahaan pelat merah dalam menetapkan kebijakan penting.

  • Transparansi dan akuntabilitas tata kelola Pertamina, terutama di tengah perkara hukum yang sedang bergulir.

Meski demikian, pihak pemerintah maupun Istana Kepresidenan hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi detail opini Ahok dalam sidang tersebut.

Siapa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Basuki Tjahaja Purnama adalah tokoh politik Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum ditunjuk menjadi Komisaris Utama Pertamina pada 2019. Ia menyerahkan pengunduran dirinya dari Pertamina pada 2 Februari 2024, dan kemudian fokus terlibat dalam kegiatan politik dan dukungan kampanye.

Kesimpulan

Ahok mundur dari Pertamina karena perbedaan pandangan strategis dengan Presiden Jokowi dan penolakan terhadap sejumlah usulannya yang dianggap krusial untuk reformasi tata kelola perusahaan. Keputusan ini diungkapkan secara rinci di persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina di Jakarta, menunjukkan dinamika internal antara pejabat komisaris dan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan perusahaan energi nasional.

Rekomendasi Untukmu 💡