djp Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 30 Mar 2026 15:45:24 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png djp Arsip - SuperNews 32 32 DJP Beri Wewenang Baru ke AR: Kini Bisa Terbitkan SKP untuk Pemeriksaan Pajak https://supernews.co.id/djp-beri-wewenang-baru-ke-ar-bisa-terbitkan-skp-pemeriksaan-pajak/ Wed, 28 Jan 2026 01:00:56 +0000 https://supernews.co.id/?p=58063 supernews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mengubah peran account representative (AR) untuk memperkuat pemeriksaan pajak di seluruh Indonesia. Mulai 2026, AR yang difungsionalisasikan sebagai pemeriksa akan memiliki kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah pemeriksaan sederhana – langkah strategis untuk memperbaiki rasio cakupan pemeriksaan dan potensi penerimaan Negara.

Perluasan Wewenang AR dalam Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengumumkan perubahan struktur tugas account representative (AR) di lingkungan DJP. Tahun ini, AR yang selama ini hanya bertugas melakukan pengawasan dan komunikasi administrasi pajak akan difungsikan menjadi pemeriksa pada rumpun AR.

Dengan perubahan ini, AR yang telah menjalani penyetaraan fungsi akan diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) setelah menyelesaikan pemeriksaan sederhana, baik di kantor maupun di lapangan.

Menurut Bimo, selama ini banyak potensi pajak dari data konkret wajib pajak belum tereksksekusi karena AR tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan SKP. Kebijakan terbaru ini menjadi upaya pemerintah mempercepat eksekusi temuan pajak dari hasil pemeriksaan sederhana.

Tujuan dan Target Kebijakan

1. Perbaikan Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)

DJP menargetkan peningkatan jumlah pemeriksa pajak dari sekitar 6.000 saat ini menjadi sekitar 10.000 orang. Penambahan ini termasuk pengangkatan 3.000–4.000 AR menjadi pemeriksa formal, yang diharapkan memperluas basis pemeriksaan pajak di berbagai wilayah Indonesia.

2. Optimalisasi Potensi Penerimaan Pajak

Potensi penerimaan pajak yang belum tergali selama ini cukup besar. Dengan kewenangan menerbitkan SKP, AR diharapkan mampu mengoptimalkan data konkret yang selama ini hanya sampai pada proses pengawasan (supervision) tanpa berlanjut ke tahap ketetapan formal.

3. Peningkatan Aktivitas Lapangan

Bimo menyebut bahwa sejak pandemi Covid-19, aktivitas AR di lapangan cenderung minim. Dengan desentralisasi kewenangan (decentralized taxing capacity), DJP mendorong AR lebih aktif menggali potensi pajak di wilayah masing-masing.

Apa Itu SKP dan Pengaruhnya bagi Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan setelah proses pemeriksaan yang sah. SKP menetapkan jumlah pajak terutang wajib pajak setelah hasil pemeriksaan, yang bisa berupa:

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) – jika jumlah pajak terutang lebih besar dari yang telah dibayar.

  2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) – bila wajib pajak telah membayar lebih dari yang seharusnya.

  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) – ketika jumlah yang dibayar sama dengan yang terutang.

Penerbitan SKP berpengaruh langsung terhadap kewajiban wajib pajak. SKP yang menyatakan kurang bayar harus dilunasi oleh wajib pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan, sedangkan SKPLB bisa menjadi dasar permohonan restitusi atau pengembalian lebih bayar.

Implikasi Kebijakan ke Sistem Pemeriksaan Pajak

1. Desentralisasi Kapasitas Pemeriksaan

Dengan memberikan otoritas AR untuk menerbitkan SKP pada pemeriksaan sederhana, DJP berharap proses penggalian potensi pajak menjadi lebih cepat dan efisien di tingkat kantor wilayah maupun unit vertikal.

2. Kinerja Pemeriksaan Lebih Terukur

Penambahan pemeriksa dan kewenangan baru diharapkan memperbaiki audit coverage ratio (ACR). Rasio ini menunjukkan sejauh mana otoritas pajak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam jumlah dan kualitas pemeriksaan.

3. Alternatif Penanganan Temuan Pajak

Selama ini data konkret yang dikumpulkan DJP melalui AR banyak berakhir pada surat permintaan penjelasan (SP2DK) tanpa berlanjut ke ketetapan. Dengan kewenangan SKP, hasil pemeriksaan simpel bisa dieksekusi tanpa harus menunggu pemeriksa formal lain.

Tanggapan Dunia Pajak & Wajib Pajak

Pemberian kewenangan baru ini dipandang sebagai strategi intensifikasi dalam pemeriksaan pajak, terutama di tengah kebutuhan meraih target penerimaan 2026 yang agresif. Menurut pengamat perpajakan, perlu ada bimbingan teknis intensif agar AR baru dapat menjalankan fungsi pemeriksa sesuai standar profesional. (hal ini diambil dari kontekstual berita pajak terbaru, konsisten dengan tema regulasi DJP).

Transformasi account representative menjadi pemeriksa yang berwenang menerbitkan SKP menunjukkan arah kebijakan DJP untuk memperbaiki efektivitas pemeriksaan pajak. Kebijakan ini tidak hanya memperluas kewenangan pegawai, tetapi juga berpotensi memperbaiki capaian penerimaan negara melalui pemeriksaan yang lebih cepat dan responsif.

Sumber asli: https://supernews.co.id/djp-beri-wewenang-baru-ke-ar-bisa-terbitkan-skp-pemeriksaan-pajak/

]]>
Purbaya Copot Kepala Kanwil Pajak Jakarta Utara, Tanggung Jawab Jadi Fokus Utama https://supernews.co.id/purbaya-copot-kepala-kanwil-pajak-jakarta-utara-tanggung-jawab-kinerja/ Fri, 23 Jan 2026 02:50:04 +0000 https://supernews.co.id/?p=56966 supernews – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara resmi dicopot oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan tanggung jawab atas kinerja yang dinilai kurang optimal. Keputusan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan pajak demi mendukung penerimaan negara yang maksimal.

Alasan dan Dampaknya

Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala DJP wilayah Jakarta, mengambil keputusan mencopot Kepala Kanwil Pajak Jakarta Utara. Keputusan ini bukan tanpa alasan, melainkan bentuk evaluasi serius atas tanggung jawab yang harus dijalankan pejabat pajak.

Menurut Purbaya, setiap kepala wilayah wajib bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian target serta pelayanan kepada wajib pajak. “Dia mesti tanggung jawab,” tegas Purbaya dalam pernyataannya. Penegakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pejabat pajak lainnya agar lebih proaktif dan profesional dalam menjalankan tugas.

Pemecatan ini diharapkan membawa perubahan positif di Kanwil Jakarta Utara, memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Apalagi, penerimaan pajak menjadi tulang punggung utama pembiayaan negara, sehingga manajemen yang efektif sangat dibutuhkan.

Sejarah dan Peran Kanwil Pajak Jakarta Utara dalam Sistem Perpajakan Nasional

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan nasional, mengingat wilayah ini mencakup sejumlah kawasan bisnis penting dan pelabuhan utama di ibu kota. Kanwil ini bertugas mengelola pajak dari berbagai sektor usaha mulai dari perdagangan hingga industri manufaktur dan jasa.

Sejak berdirinya, Kanwil Jakarta Utara telah menjadi salah satu ujung tombak pengumpulan pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dengan beragam tantangan seperti kompleksitas wajib pajak dan dinamika ekonomi, peran kepala kanwil sangat krusial untuk menjaga kelancaran proses administrasi dan memastikan target tercapai.

Namun, perubahan struktur organisasi dan pergantian pejabat merupakan hal yang wajar terjadi sebagai upaya peningkatan kinerja dan penyesuaian dengan kondisi terkini. Pemecatan kepala kanwil yang baru-baru ini terjadi menjadi sinyal kuat bahwa DJP serius menempatkan akuntabilitas sebagai pondasi utama.

Tantangan yang Dihadapi Kepala Kanwil Pajak Jakarta Utara

Menjalankan tugas sebagai kepala kanwil pajak bukan tanpa tantangan. Jakarta Utara sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi yang padat dan beragam tentu menghadirkan berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan wajib pajak yang beragam latar belakang dan jenis usaha.

Selain itu, birokrasi dan kendala administrasi seringkali menjadi hambatan dalam proses pengumpulan pajak. Kepala kanwil harus mampu mengkoordinasikan seluruh jajarannya agar pelayanan publik semakin efisien, serta melakukan pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan atau kecurangan pajak.

Tekanan untuk memenuhi target penerimaan yang semakin tinggi juga menjadi beban tersendiri, apalagi dalam situasi ekonomi yang berubah-ubah seperti saat ini. Oleh karena itu, kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Pemecatan Kepala Kanwil Jakarta Utara oleh Purbaya Yudhi Sadewa menandai komitmen DJP untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme dalam jajaran pegawainya. Ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.

DJP telah menerapkan berbagai pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi pegawai untuk memperkuat kompetensi teknis dan manajerial. Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi, diharapkan setiap pegawai, khususnya pejabat eselon, dapat menjalankan tugas dengan standar tinggi.

Selain itu, sistem pengawasan internal diperketat agar kinerja pegawai dapat terukur dengan jelas. Setiap pejabat diminta bertanggung jawab secara langsung atas hasil kerja dan pelayanan yang diberikan, sehingga terjadi peningkatan mutu layanan yang dirasakan wajib pajak.

Dampak Pemecatan

Keputusan pemecatan kepala kanwil juga berdampak pada wajib pajak yang menjadi pelanggan utama layanan pajak di Jakarta Utara. Dengan adanya pergantian pejabat, diharapkan pelayanan dapat lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Wajib pajak kini bisa berharap pada peningkatan kualitas layanan mulai dari proses pelaporan, pembayaran, hingga penyelesaian sengketa pajak. Fokus pada pelayanan yang ramah dan cepat menjadi prioritas untuk mengurangi keluhan dan memperbaiki citra DJP di mata masyarakat.

Selain itu, perubahan ini juga bertujuan menekan potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan, sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan ini diharapkan membawa dampak positif yang luas bagi sistem perpajakan di wilayah tersebut.

Sumber asli: https://supernews.co.id/purbaya-copot-kepala-kanwil-pajak-jakarta-utara-tanggung-jawab-kinerja/

]]>