Sengketa Merek Denza: BYD Pantang Menyerah Rebut Nama di Indonesia

Otomotif

Supernews.co.id – Persaingan pasar kendaraan listrik di tanah air kini tak lagi sekadar adu teknologi baterai atau jarak tempuh, melainkan merambah ke meja hijau yang penuh dengan kompleksitas hukum. Raksasa otomotif asal Tiongkok, BYD, kini tengah berada di persimpangan jalan krusial terkait identitas salah satu lini merek premium mereka di Indonesia.

Prahara Merek Denza: Mengapa BYD Begitu Gigih?

Di balik gemerlap peluncuran berbagai model mobil listriknya, BYD ternyata tengah menyimpan bara konflik hukum yang cukup pelik. Persoalan ini berpusat pada nama Denza, sebuah sub-brand mewah hasil kolaborasi strategis antara BYD dan raksasa otomotif Jerman, Mercedes-Benz. Di pasar global, Denza diposisikan sebagai kendaraan kelas atas yang menggabungkan kemewahan Eropa dengan efisiensi teknologi baterai Tiongkok.

Namun, langkah Denza untuk melenggang mulus di aspal Indonesia terganjal oleh status kepemilikan merek yang sudah terdaftar atas nama pihak lain. Berdasarkan data hukum yang ada, nama Denza awalnya dimiliki oleh PT Worcas Nusantara Abadi. Dalam perkembangannya, hak atas merek tersebut kemudian beralih kepemilikannya kepada PT Raden Reza Adi.

Situasi ini menciptakan kebuntuan bagi BYD Company Limited. Sebagai pemilik asli merek tersebut di skala internasional, mereka mendapati bahwa nama yang sama telah dipatenkan lebih dulu di Indonesia oleh entitas lokal. Hal ini memicu rangkaian gugatan hukum yang panjang, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga mencapai puncaknya di Mahkamah Agung.

Kronologi Kekalahan di Mahkamah Agung

Perjalanan hukum BYD untuk merebut kembali nama Denza di Indonesia sejauh ini menemui jalan terjal. Pada April 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst secara tegas menolak gugatan yang diajukan oleh pihak BYD. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Betsji Siske Manoe menilai gugatan tersebut tidak memiliki landasan yang cukup kuat untuk membatalkan merek yang sudah terdaftar.

Tak berhenti di situ, BYD kemudian menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan putusan di tingkat pertama dapat dianulir. Namun, kenyataan pahit kembali harus diterima. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 1338 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang menolak permohonan kasasi dari BYD Company Limited.

Menariknya, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan adanya unsur error in persona. Hal ini terjadi karena BYD melayangkan gugatan kepada PT Worcas Nusantara Abadi, padahal pada saat proses hukum berjalan, kepemilikan merek tersebut telah berpindah tangan kepada PT Raden Reza Adi. Ketidaksinkronan subjek hukum inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa benteng pertahanan hukum BYD runtuh di tingkat kasasi. Selain menolak gugatan, pengadilan juga menghukum BYD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.070.000.

Strategi ‘Danza’ sebagai Langkah Kontingensi

Meskipun telah menerima pukulan telak dari putusan Mahkamah Agung, BYD Indonesia menunjukkan sikap yang sangat diplomatis namun tetap teguh. Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, menegaskan bahwa proses ini belum benar-benar berakhir. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026, Luther memberikan sinyal bahwa tim legal mereka masih mengkaji langkah-langkah strategis selanjutnya.

"Sekali lagi, kita belum menyampaikan bahwa kita menang atau kalah. Karena ini semua masih dalam proses, ada beberapa tahapan hukum lagi yang harus dilewati," ungkap Luther dengan nada optimis. Ia menekankan bahwa perusahaan sangat menghormati otoritas hukum di Indonesia, namun di sisi lain, mereka merasa memiliki hak moral dan historis atas nama Denza.

Sebagai langkah antisipasi jika perjuangan merebut nama Denza menemui jalan buntu permanen, BYD ternyata sudah menyiapkan rencana cadangan. Mereka telah mengamankan merek bernama Danza. Penggunaan nama yang mirip secara fonetik ini merupakan strategi umum dalam dunia branding untuk menjaga kedekatan identitas visual dan audio dengan merek aslinya, sekaligus menghindari jeratan hukum lebih lanjut.

Pentingnya Denza dalam Ekosistem Global BYD

Mengapa BYD begitu bersikeras mempertahankan nama Denza? Jawabannya terletak pada nilai brand equity yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Denza bukan sekadar nama, melainkan simbol kemitraan antara timur dan barat. Salah satu model andalannya, Denza D9, telah menjadi fenomena di pasar MPV mewah listrik, bahkan mulai mengancam dominasi pemain lama di segmen tersebut.

Di Indonesia, segmen mobil listrik mewah sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kehadiran Denza diproyeksikan untuk mengisi celah antara model mainstream seperti BYD Atto 3 atau Seal dengan pasar ultra-mewah. Jika BYD terpaksa menggunakan nama Danza, mereka harus mengeluarkan biaya pemasaran ekstra untuk melakukan edukasi ulang kepada konsumen bahwa Danza adalah produk yang sama dengan Denza yang dikenal di pasar global.

Di sisi lain, sengketa merek ini menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan global yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Praktik pendaftaran merek oleh pihak lokal sebelum merek internasional masuk secara resmi memang sering terjadi. Hal ini menuntut perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengamankan aset intelektual mereka jauh sebelum operasional bisnis dimulai.

Tantangan Hukum Merek di Pasar Otomotif Nasional

Kasus yang menimpa BYD ini menambah panjang daftar sengketa merek internasional di Indonesia. Prinsip first-to-file yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia memang memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Namun, hukum juga mengenal konsep "merek terkenal" dan "pendaftaran dengan iktikad tidak baik". Inilah celah yang kemungkinan besar akan terus digali oleh tim legal BYD. Jika mereka bisa membuktikan bahwa pendaftaran nama Denza oleh pihak lokal dilakukan dengan maksud membonceng ketenaran merek internasional atau untuk menghalangi masuknya pemilik asli merek tersebut, maka peluang untuk menang masih terbuka melalui jalur Peninjauan Kembali (PK).

Tak hanya itu, situasi ini juga mencerminkan betapa dinamisnya iklim investasi di sektor otomotif. Pemerintah Indonesia yang sedang gencar menarik investasi kendaraan listrik tentu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi para investor global, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku usaha lokal yang sah secara hukum.

Menanti Langkah Hukum Terakhir dari BYD Indonesia

Hingga saat ini, status merek Denza di Indonesia masih berada dalam zona abu-abu bagi operasional BYD. Meski secara hukum di tingkat kasasi mereka kalah, Luther T. Panjaitan mengisyaratkan bahwa koordinasi dengan tim legal pusat terus dilakukan secara intensif. "Tetapi kita usahakan bahwa brand ini (Denza) memang menjadi hak kita, harusnya dimiliki oleh kita," tegasnya.

Sebagai catatan, jika BYD akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama Danza, ini akan menjadi preseden menarik di mana sebuah brand global harus melakukan adaptasi nama khusus untuk pasar Indonesia. Hal ini tentu akan memengaruhi strategi komunikasi visual, emblem pada kendaraan, hingga materi promosi yang harus dicetak ulang.

Publik dan pecinta otomotif kini menunggu, apakah BYD akan meluncurkan lini premium mereka dengan nama Danza dalam waktu dekat, ataukah mereka akan menunggu hingga upaya hukum terakhir benar-benar tuntas. Satu hal yang pasti, komitmen BYD untuk menggarap pasar Indonesia tidak akan surut hanya karena persoalan nama. Dengan atau tanpa nama Denza, gelombang kendaraan listrik dari raksasa Tiongkok ini dipastikan akan terus membanjiri jalanan tanah air.

Rekomendasi Untukmu 💡