supernews – Perkelahian Parlemen Turki 2026 terjadi di ruang sidang Majelis Agung Nasional Turki di Ankara, Rabu (11/2/2026), saat anggota legislatif dari kubu berkuasa dan oposisi terlibat dorong-dorongan dan adu jotos. Kericuhan ini muncul setelah Presiden Recep Tayyip Erdoğan menunjuk Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman, pemicu protes keras dari partai oposisi utama karena rekam jejaknya yang dinilai kontroversial.
Kronologi Perkelahian Parlemen Turki 2026
Kericuhan dimulai saat fraksi dari partai oposisi Republican People’s Party (CHP) mencoba menghalangi proses pengucapan sumpah jabatan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman.
Aksi itu memicu ketegangan yang cepat membesar: legislator dari kubu berkuasa Justice and Development Party (AK Party) bergerak ke podium untuk melindungi Gurlek, sementara oposisi mencoba merebut alih jalannya upacara. Dorong-dorongan dan beberapa pukulan pun terlihat di lantai parlemen.
Kericuhan berlangsung beberapa menit hingga Ketua Parlemen Numan Kurtulmuş memutuskan menangguhkan sidang selama sekitar 15 menit untuk meredakan ketegangan.
Setelah jeda singkat itu, proses sumpah jabatan dilanjutkan dan Gurlek mengucapkan sumpah sebagai menteri dalam suasana yang diawasi oleh anggota dari kubu pemerintahan.
Siapa Akin Gurlek dan Kontroversinya
Akin Gurlek diangkat oleh Presiden Erdoğan sebagai Menteri Kehakiman melalui dekret yang dipublikasi dalam Official Gazette Turki.
Sebelum itu, ia menjabat sebagai Kepala Jaksa Agung Istanbul. Dalam perannya tersebut, Gurlek memimpin beberapa kasus hukum terhadap tokoh oposisi dan politisi, termasuk walikota Istanbul Ekrem İmamoğlu, yang dipenjara terkait tuduhan korupsi dan kejahatan terorganisir sebuah langkah yang memicu kritik luas dari pendukung oposisi dan pengamat internasional.
Rekam jejak Gurlek yang menangani kasus-kasus yang dituduh bermuatan politik menjadi alasan kuat oposisi untuk menolak pengangkatannya sebagai kepala Kementerian Kehakiman.
Dampak Politik dan Kritik Internasional
Kericuhan di parlemen Turki 2026 mencerminkan polarisasi politik yang semakin tajam di negara itu. Kritik oposisi menilai penunjukan Gurlek bukan sekadar pergantian kabinet, tapi juga bentuk upaya memperluas kontrol eksekutif terhadap sistem peradilan.
Pernyataan dari Ketua Parlemen Numan Kurtulmuş juga menegaskan bahwa kericuhan tersebut “tidak pantas dan merendahkan martabat parlemen,” serta “dicatat sebagai upaya yang tidak sesuai dengan konstitusi.”
Selain itu, perubahan kabinet ini terjadi di tengah wacana diskusi reformasi konstitusi dan upaya perdamaian dengan kelompok separatis PKK dua agenda besar yang sedang diperdebatkan di Turki saat ini.
Penunjukan Menteri Lain dalam Reshuffle
Selain Gurlek, Presiden Erdoğan juga menunjuk Mustafa Çiftçi sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Ali Yerlikaya.
Çiftçi sebelumnya menjabat sebagai gubernur provinsi Erzurum dan dikenal berpengalaman dalam birokrasi pemerintah. Pergantian kabinet ini dipublikasi dalam Official Gazette tanpa alasan resmi selain bahwa pejabat sebelumnya “meminta untuk diberhentikan dari tugasnya.”
Analis politik di Ankara memperkirakan reshuffle ini bisa menjadi awal dari perubahan kabinet yang lebih luas, termasuk kemungkinan reposisi di kementerian lain.
Respons Publik dan Sentimen Terhadap Peristiwa
Dari media internasional hingga berita regional, sorotan utama tetap pada bagaimana konfrontasi fisik ini mencerminkan polarisasi tajam dalam politik Turki menjelang pemilu dan reformasi besar. Analisis opini menunjukkan publik Turki terbagi antara yang mendukung langkah pemerintah dan yang menganggapnya mengancam independensi jalur peradilan.
Sejumlah lembaga pemantau demokrasi juga mengingatkan bahwa tindakan legislatif yang ditandai kekerasan fisik dapat berdampak pada persepsi demokrasi di mata dunia.
Perkelahian Parlemen Turki 2026 bukan sekadar insiden fisik. Peristiwa ini mencerminkan konflik politik yang dalam antara pemerintah dan oposisi terkait isu pengangkatan pejabat negara. Pilihan Akin Gurlek memicu protes keras karena latar belakangnya, dan tindakan keras legislator di ruang sidang menunjukkan betapa tajamnya ketegangan politik di Turki saat ini.












