Gojek Resmi Ubah Bagi Hasil: Driver Kini Kantongi 92 Persen Pendapatan

Otomotif

Supernews.co.id – Di tengah hiruk-pikuk aspal jalanan ibu kota yang tak pernah tidur, sebuah perubahan besar baru saja mengetuk pintu ribuan pengemudi jaket hijau. Bukan sekadar janji manis, transformasi ini lahir dari meja kekuasaan tertinggi di Jakarta yang menjanjikan kesejahteraan lebih nyata bagi para pejuang ekonomi digital.

Kabar gembira ini datang sebagai jawaban atas penantian panjang para mitra pengemudi ojek online (ojol) yang selama bertahun-tahun menyuarakan keadilan pendapatan. Raksasa teknologi Indonesia, Gojek, secara resmi mengumumkan perubahan fundamental dalam skema bagi hasil mereka, sebuah langkah yang diprediksi akan mengubah peta persaingan industri ride-hailing di tanah air.

Angin Segar bagi Pasukan Hijau: Skema 92/8 Resmi Berlaku

Selama ini, publik mengenal skema potongan aplikasi sebesar 20%, di mana pengemudi hanya membawa pulang 80% dari nilai orderan yang mereka selesaikan. Namun, sejarah baru telah terukir. Gojek sepakat untuk membalikkan keadaan dengan memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada para mitranya.

Kini, ‘pasukan hijau’ akan menerima 92% dari setiap perjalanan yang mereka tempuh, sementara pihak aplikator hanya akan mengambil bagian sebesar 8%. Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan tambahan pendapatan yang sangat signifikan bagi dapur para pengemudi.

Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia, Hans Patuwo, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk kepatuhan perusahaan terhadap mandat negara. Keputusan besar ini diambil menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur batas maksimal potongan aplikasi transportasi online di Indonesia.

Peran Sentral Presiden Prabowo dalam Transformasi Ojol

Lahirnya kebijakan ini tidak lepas dari intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah momen bersejarah pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2026, di Monas, Presiden secara tegas menyuarakan perlunya perlindungan lebih bagi para pekerja sektor informal, termasuk ojol.

Presiden menekankan bahwa pengemudi ojol adalah salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan yang harus dijaga martabat dan kesejahteraannya. Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menetapkan standar baru yang lebih manusiawi bagi ekosistem transportasi digital.

"Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi," tegas Prabowo Subianto dalam pidatonya yang disambut gemuruh sorak-sorai para buruh. Kebijakan ini juga mencakup jaminan sosial yang lebih komprehensif, termasuk akses terhadap BPJS Kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja yang lebih baik.

Menariknya, langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan pendapatan yang lebih besar di tangan pengemudi, perputaran ekonomi di sektor mikro diharapkan akan bergerak lebih cepat dan stabil.

Strategi Gojek: Investasi Jangka Panjang di Tengah Penurunan Pendapatan

Bagi sebuah perusahaan publik seperti GoTo, memangkas pendapatan aplikasi dari 20% menjadi 8% tentu bukan perkara mudah. Hans Patuwo mengakui secara terbuka bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung pada laporan keuangan perusahaan, khususnya dari lini layanan GoRide.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide akan mengalami penurunan. Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar," ujar Hans dalam konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta.

Gojek memilih untuk melihat kebijakan ini sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan bisnis mereka sangat bergantung pada kesejahteraan dan loyalitas para mitra pengemudi. Situasi ini mencerminkan dinamika kebijakan transportasi publik di Indonesia yang kini lebih berorientasi pada keadilan sosial daripada sekadar pertumbuhan angka.

Gojek Ubah Skema Bagi Hasil: Ojol Dapat 92%, Aplikator 8%

Di sisi lain, Gojek juga harus memutar otak untuk tetap menjaga efisiensi operasional. Dengan margin yang semakin tipis, inovasi teknologi dan diversifikasi layanan menjadi kunci agar perusahaan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat.

Nasib Konsumen: Apakah Tarif Akan Naik?

Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat saat muncul kebijakan pro-driver adalah potensi kenaikan tarif di sisi pengguna. Namun, Gojek memberikan jaminan yang menenangkan bagi para pelanggan setianya.

Hans Patuwo memastikan bahwa tarif untuk layanan GoRide reguler tidak akan mengalami perubahan harga. Gojek berkomitmen untuk menyerap dampak dari perubahan skema bagi hasil ini tanpa membebankannya kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga volume pesanan agar tetap tinggi, sehingga pengemudi tetap mendapatkan banyak orderan setiap harinya.

"Penggunaan terbanyak saat ini ada di layanan GoRide reguler. Untuk itu, kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen," tuturnya. Strategi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana pengemudi sejahtera dan konsumen tetap merasa terjangkau.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi bisnis GoTo untuk mempertahankan dominasi pasar di tengah gempuran kompetitor global yang mungkin masih menerapkan potongan aplikasi lebih tinggi.

Dampak Sosial: Lebih dari Sekadar Angka Pendapatan

Perubahan skema bagi hasil ini membawa dampak psikologis yang besar bagi komunitas ojol. Selama bertahun-tahun, mereka merasa menjadi objek eksploitasi dari algoritma dan potongan besar aplikator. Dengan adanya Perpres Nomor 27 Tahun 2026, ada pengakuan resmi dari negara terhadap profesi mereka.

Tak hanya soal uang, kebijakan ini juga membawa angin segar bagi kesejahteraan buruh di era digital secara keseluruhan. Jaminan kesehatan dan asuransi yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo menjadi jaring pengaman sosial yang selama ini absen dari kehidupan para pengemudi ojol.

Sebagai catatan, pekerjaan sebagai pengemudi ojol memiliki risiko tinggi di jalan raya. Dengan adanya jaminan kecelakaan kerja yang lebih pasti, keluarga pengemudi kini bisa merasa lebih tenang saat tulang punggung mereka berangkat mencari nafkah.

Menatap Masa Depan Ekosistem Digital Indonesia

Keputusan Gojek untuk mematuhi aturan pemerintah ini diharapkan menjadi standar baru (benchmark) bagi perusahaan ride-hailing lainnya yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah telah memberikan sinyal kuat bahwa ekonomi digital tidak boleh hanya menguntungkan pemilik platform, tetapi juga harus menyejahterakan para pekerja di dalamnya.

Ke depannya, tantangan bagi Gojek adalah bagaimana menjaga kualitas layanan tetap prima meskipun pendapatan dari potongan aplikasi berkurang drastis. Di sisi lain, para pengemudi kini memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sebagai bentuk apresiasi atas kenaikan pendapatan yang mereka terima.

Implementasi skema 92% untuk driver ini akan terus dipantau oleh pemerintah dan publik. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi contoh global tentang bagaimana regulasi pemerintah dapat menyeimbangkan kepentingan korporasi teknologi besar dengan kesejahteraan pekerja gig (gig workers).

Perjalanan menuju ekosistem transportasi digital yang lebih adil memang masih panjang, namun langkah Gojek dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026 telah meletakkan fondasi yang sangat kuat bagi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif.

(sfn/dry)

Rekomendasi Untukmu 💡