Berita Seputar Ekonomi - SuperNews https://supernews.co.id/category/ekonomi/ Baca yang Penting Tue, 10 Nov 2026 16:02:36 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Berita Seputar Ekonomi - SuperNews https://supernews.co.id/category/ekonomi/ 32 32 Cara Jitu Bangun Karir Akuntansi: Ikut Pelatihan & Sertifikasi BNSP Tertarik Berkarier di Bidang Akuntansi? Ikut Pelatihan Ini dan Raih Sertifikasi BNSP! https://supernews.co.id/cara-jitu-bangun-karir-akuntansi-ikut-pelatihan-sertifikasi-bnsp-tertarik-berkarier-di-bidang-akuntansi-ikut-pelatihan-ini-dan-raih-sertifikasi-bnsp/ Tue, 10 Nov 2026 16:02:36 +0000 https://supernews.co.id/cara-jitu-bangun-karir-akuntansi-ikut-pelatihan-sertifikasi-bnsp-tertarik-berkarier-di-bidang-akuntansi-ikut-pelatihan-ini-dan-raih-sertifikasi-bnsp/ Supernews.co.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, peran seorang akuntan kini bertransformasi melampaui sekadar pencatat angka di atas kertas. Kebutuhan akan transparansi keuangan dan akurasi data membuat perusahaan-perusahaan besar kini mencari talenta yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga bukti kompetensi yang diakui secara nasional.

Tantangan Baru di Dunia Akuntansi Modern

Dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis dasar dalam menghitung angka. Bagi mereka yang membidik posisi di bidang keuangan, pemahaman mendalam mengenai alur transaksi hingga penyusunan laporan yang kredibel adalah harga mati. Tantangan ini semakin nyata dengan adanya perubahan regulasi dan standar akuntansi yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar.

Seorang praktisi akuntansi di Jakarta maupun kota besar lainnya kini dituntut untuk adaptif. Mereka harus mampu menjembatani antara data mentah dari transaksi harian menjadi informasi strategis yang bisa digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang proses pencatatan, risiko kesalahan fatal dalam laporan keuangan akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat merugikan kredibilitas perusahaan.

Tak hanya itu, persaingan di pasar tenaga kerja juga semakin ketat. Banyak lulusan baru yang memiliki latar belakang pendidikan serupa, namun yang membedakan mereka adalah pengakuan profesional. Di sinilah peran sertifikasi menjadi sangat krusial sebagai pembeda kualitas antara satu kandidat dengan kandidat lainnya.

Mengapa Sertifikasi BNSP Menjadi Kunci Kesuksesan Karir?

Bagi banyak profesional, mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah sebuah pencapaian besar. Sertifikasi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan bukti valid bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh negara. Dalam bidang akuntansi, sertifikat ini memberikan jaminan kepada pemberi kerja bahwa pemegangnya mampu menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar.

Menariknya, memiliki sertifikasi BNSP juga sering kali berkorelasi dengan peningkatan daya tawar dalam negosiasi gaji. Perusahaan cenderung lebih berani memberikan kompensasi lebih tinggi kepada tenaga kerja yang sudah teruji kompetensinya melalui lembaga resmi. Hal ini dikarenakan risiko kesalahan kerja dapat diminimalisir, sehingga efisiensi operasional perusahaan tetap terjaga.

Selain aspek finansial, sertifikasi ini juga membangun kepercayaan diri bagi para praktisi. Dengan melewati proses asesmen yang ketat, seorang teknisi akuntansi akan merasa lebih siap menghadapi berbagai skenario kompleks di lapangan. Pengakuan ini juga membuka pintu peluang karir yang lebih luas, mulai dari staf administrasi keuangan hingga posisi manajerial yang lebih tinggi.

Menguasai Standar Akuntansi: Dari SAK ETAP ke SAK EP

Salah satu aspek paling teknis namun vital dalam akuntansi adalah pemahaman standar. Dalam program pelatihan Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan Batch 2, peserta akan diajak mendalami transisi penting dalam dunia akuntansi Indonesia. Salah satunya adalah penerapan SAK EP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat) yang menggantikan SAK ETAP.

Perubahan standar ini bukan tanpa alasan. SAK EP dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif namun tetap sederhana bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Memahami perbedaan mendalam antara kedua standar ini sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai catatan, kesalahan dalam menerapkan standar akuntansi dapat berakibat pada penolakan laporan oleh auditor atau pihak perbankan saat perusahaan mengajukan pendanaan. Oleh karena itu, pelatihan yang mendalam mengenai implementasi standar terbaru menjadi investasi leher ke atas yang sangat berharga bagi setiap calon teknisi akuntansi.

Digitalisasi Keuangan dengan Accurate Online

Di era digital, pencatatan manual sudah mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin bergerak cepat. Penguasaan perangkat lunak akuntansi menjadi nilai tambah yang sangat dicari. Salah satu aplikasi yang kini menjadi standar industri di Indonesia adalah Accurate Online.

Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung menggunakan Accurate Online. Kemampuan mengoperasikan platform ini memungkinkan seorang akuntan untuk bekerja lebih efisien, mengurangi risiko human error, dan menyajikan laporan secara real-time. Di dunia kerja yang serba cepat, kecepatan penyajian data adalah keunggulan kompetitif yang luar biasa.

Praktik penggunaan aplikasi ini mencakup berbagai modul, mulai dari modul pembelian, penjualan, hingga persediaan dan buku besar. Dengan menguasai alur kerja digital, seorang teknisi akuntansi dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dan masuk tercatat dengan presisi tinggi, memudahkan proses rekonsiliasi di akhir periode.

Detail Program Pelatihan Okupasi Teknisi Akuntansi Batch 2

Bagi Anda yang serius ingin meningkatkan kompetensi, program Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan Batch 2 menawarkan kurikulum yang sangat lengkap. Program ini dirancang secara sistematis untuk membekali peserta dari berbagai latar belakang agar siap terjun ke dunia kerja profesional.

Beberapa materi unggulan yang akan didapatkan peserta antara lain:

  • Teknik penyusunan laporan keuangan yang akurat.
  • Penerapan mendalam SAK EP dan perbandingannya dengan SAK ETAP.
  • Praktik simulasi menggunakan Accurate Online.
  • Penyusunan lembar kerja praktik yang sesuai dengan standar industri.

Tak hanya materi teknis, program ini juga menyediakan fasilitas pendukung seperti try-out, sesi konsultasi, hingga pendampingan penuh saat proses asesmen. Semua ini dilakukan untuk memastikan setiap peserta memiliki kesiapan mental dan teknis sebelum menghadapi ujian kompetensi di LSP Ditekindo.

Langkah Strategis Mempersiapkan Diri Menghadapi Asesmen

Menghadapi asesmen kompetensi sering kali menjadi momen yang mendebarkan bagi banyak orang. Namun, dengan persiapan yang matang, proses ini sebenarnya adalah ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Pelatihan ini memberikan simulasi yang menyerupai kondisi ujian sebenarnya, sehingga peserta tidak akan merasa asing saat hari H tiba.

Penting untuk diingat bahwa asesmen kompetensi bukan hanya soal menjawab soal pilihan ganda. Tim penguji akan melihat bagaimana Anda menangani bukti transaksi, melakukan penjurnalan, hingga menghasilkan laporan laba rugi dan neraca yang seimbang. Ketelitian dalam setiap detail kecil menjadi kunci utama kelulusan.

Setelah dinyatakan kompeten oleh para asesor, peserta berhak menyandang gelar kompetensi dan menerima sertifikat resmi dari BNSP. Sertifikat ini berlaku secara nasional dan menjadi bukti otentik bahwa Anda adalah seorang profesional yang siap berkontribusi bagi kemajuan ekonomi bangsa melalui pengelolaan keuangan yang sehat.

Cara Mendaftar dan Jadwal Pelaksanaan

Kesempatan untuk meningkatkan karir ini tidak datang dua kali. Program Batch 2 ini memiliki kuota terbatas untuk menjaga kualitas pembelajaran dan efektivitas pendampingan. Bagi Anda yang ingin segera mengamankan kursi, pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah secara daring.

Segera persiapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari generasi akuntan yang kompeten, kredibel, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan dan detail teknis lainnya dapat diakses melalui laman resmi di detikevent.com.

Jangan tunda lagi langkah besar untuk masa depan karir Anda. Dengan kombinasi antara pengetahuan teoritis yang kuat, penguasaan teknologi terkini, dan pengakuan resmi dari negara, jalan menuju kesuksesan di bidang akuntansi kini terbuka lebar di hadapan Anda. Persiapkan diri sekarang, dan raihlah sertifikasi BNSP sebagai bukti profesionalisme Anda.

Sumber asli: https://supernews.co.id/cara-jitu-bangun-karir-akuntansi-ikut-pelatihan-sertifikasi-bnsp-tertarik-berkarier-di-bidang-akuntansi-ikut-pelatihan-ini-dan-raih-sertifikasi-bnsp/

]]>
Mengintip Pabrik Raksasa BYD Subang: Target Produksi 150 Ribu Unit Pabrik BYD Subang Bisa Produksi hingga 150 Ribu Mobil per Tahun https://supernews.co.id/mengintip-pabrik-raksasa-byd-subang-target-produksi-150-ribu-unit-pabrik-byd-subang-bisa-produksi-hingga-150-ribu-mobil-per-tahun/ Tue, 10 Nov 2026 10:17:33 +0000 https://supernews.co.id/mengintip-pabrik-raksasa-byd-subang-target-produksi-150-ribu-unit-pabrik-byd-subang-bisa-produksi-hingga-150-ribu-mobil-per-tahun/ Supernews.co.id – Lanskap industri otomotif di koridor timur Jawa Barat kini tengah mengalami transformasi besar seiring dengan ambisi Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik dunia. Di atas lahan yang dulunya merupakan hamparan luas di kawasan Subang, kini telah berdiri fasilitas manufaktur canggih milik PT BYD Motor Indonesia yang siap mengubah peta persaingan pasar otomotif nasional secara permanen. Kehadiran pabrik ini bukan sekadar penambah angka kapasitas produksi, melainkan simbol kemandirian teknologi hijau yang mulai berakar kuat di tanah air.

Investasi Strategis di Jantung Jawa Barat

Berdiri megah di atas lahan seluas 126 hektare, fasilitas manufaktur BYD di Subang menjadi bukti nyata betapa seriusnya raksasa otomotif asal Tiongkok ini menggarap pasar Indonesia. Keputusan untuk membangun basis produksi di Jawa Barat bukanlah tanpa alasan strategis. Wilayah ini telah lama dikenal sebagai pusat ekosistem otomotif Indonesia, namun kehadiran BYD membawa warna baru dengan fokus penuh pada kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Luther Panjaitan, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menegaskan bahwa fasilitas ini dirancang untuk memiliki kemampuan produksi hingga 150.000 unit kendaraan per tahun. Angka ini merupakan salah satu yang terbesar untuk kategori pabrik kendaraan listrik murni di Asia Tenggara. Investasi yang dikucurkan pun tidak main-main, mencerminkan kepercayaan diri perusahaan terhadap stabilitas ekonomi dan minat masyarakat Indonesia terhadap mobilitas berkelanjutan.

"Ini juga investasi yang tidak kecil buat BYD, tapi menunjukkan confidence level terhadap market Indonesia dalam jangka waktu yang panjang," ujar Luther saat ditemui dalam agenda media visit di lokasi pabrik, Selasa (10/11/2026). Pernyataan ini sekaligus mematahkan keraguan banyak pihak mengenai keberlanjutan tren mobil listrik di pasar domestik.

Empat Pilar Produksi: Dari Lembaran Baja hingga Mobil Utuh

Kekuatan utama dari pabrik Subang ini terletak pada integrasi proses produksinya. Tidak seperti beberapa pabrik perakitan yang hanya merangkai komponen impor, fasilitas BYD ini dilengkapi dengan empat proses produksi utama yang saling terhubung secara efisien. Keempat pilar tersebut adalah stamping, welding, painting, dan final assembly.

Proses pertama, stamping, adalah tempat di mana lembaran baja berkualitas tinggi dibentuk menjadi panel-panel bodi mobil dengan presisi milimeter. Di sinilah bentuk aerodinamis khas mobil-mobil BYD mulai terlihat. Setelah itu, komponen-komponen tersebut dibawa ke area welding atau pengelasan. Di tahap ini, integritas struktur kendaraan dibentuk untuk memastikan keamanan maksimal bagi penggunanya.

Memasuki tahap painting, teknologi pengecatan mutakhir diaplikasikan untuk memberikan perlindungan antikarat sekaligus estetika yang menawan. Terakhir, di tahap final assembly, seluruh komponen mulai dari baterai, motor listrik, interior, hingga sistem perangkat lunak canggih dipasang. Seluruh alur ini dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan pemborosan waktu dan energi, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual yang lebih kompetitif bagi konsumen.

Harmoni Antara Robotika Canggih dan Tenaga Kerja Lokal

Salah satu pemandangan paling mencolok saat memasuki area produksi adalah dominasi teknologi otomasi. Lengan-lengan robot terlihat bergerak lincah dan sinkron, melakukan tugas-tugas berat dengan tingkat akurasi yang sulit dicapai oleh tangan manusia secara konsisten. Penggunaan robot ini sangat krusial, terutama dalam memastikan kualitas standar global yang diterapkan oleh BYD di seluruh dunia tetap terjaga di pabrik Subang.

Namun, di balik kecanggihan mesin-mesin tersebut, peran manusia tetap menjadi ruh dari operasional pabrik. Robot menangani presisi dan beban berat, sementara manusia memegang kendali pada aspek pengawasan, kontrol kualitas, dan pengerjaan bagian-bagian detail yang membutuhkan sentuhan rasa serta intuisi. Sinergi ini menciptakan standar efisiensi baru dalam industri manufaktur modern.

Menariknya, BYD menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Saat ini, pabrik tersebut telah mempekerjakan hampir 6.000 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% merupakan warga negara Indonesia (WNI). Lebih spesifik lagi, 80% dari pekerja lokal tersebut berasal dari wilayah Jawa Barat, dengan kontribusi signifikan sebesar 30% yang merupakan putra-putri daerah asli Subang.

Dampak Ekonomi: Menciptakan 20.000 Lapangan Kerja Baru

Kehadiran pabrik BYD di Subang bukan hanya soal memproduksi mobil, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem ekonomi yang luas. Saat ini, dengan kapasitas yang masih terus ditingkatkan, ribuan orang telah menggantungkan hidupnya di fasilitas ini. Namun, angka tersebut hanyalah permulaan dari visi besar perusahaan.

BYD menargetkan penyerapan tenaga kerja hingga 20.000 orang apabila fasilitas manufaktur ini telah beroperasi pada kapasitas penuh. Bayangkan dampak multiplier effect yang akan dihasilkan. Mulai dari munculnya penyedia jasa logistik lokal, katering, hunian bagi pekerja, hingga pengembangan UMKM di sekitar kawasan industri. Subang yang dulunya dikenal sebagai daerah agraris, kini perlahan bertransformasi menjadi kota industri berbasis teknologi tinggi.

Peningkatan jumlah tenaga kerja ini juga sejalan dengan transfer teknologi yang terjadi. Para pekerja lokal mendapatkan pelatihan intensif mengenai teknologi kendaraan listrik, sistem baterai, dan otomasi industri. Ini adalah investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia agar siap bersaing di era industri 4.0.

Menuju Target Utilisasi dan Dominasi Pasar

Secara operasional, BYD saat ini sedang berada dalam fase krusial yang disebut sebagai tahap ramp up atau peningkatan kapasitas produksi secara bertahap. Targetnya tidak main-main: perusahaan ingin mencapai tingkat utilisasi pabrik sebesar 80-90% dari total kapasitas pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk merespons permintaan pasar yang terus melonjak.

Data penjualan menunjukkan tren yang sangat positif. Setiap bulannya, angka penjualan BYD di Indonesia telah stabil di kisaran 6.000 hingga 7.000 unit. Dengan adanya pabrik lokal, waktu tunggu konsumen (inden) diharapkan dapat dipangkas secara signifikan. Selain itu, produksi lokal juga membuka peluang bagi BYD untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan fitur kendaraan dengan kebutuhan dan karakteristik jalanan di Indonesia.

"Secara penjualan kami juga cukup stabil meningkat di tiap bulannya. Dan kalau melihat situasi saat ini memang kami dalam proses ramp up untuk memenuhi utilisasinya," jelas Luther. Stabilitas penjualan ini menjadi sinyal kuat bahwa edukasi mengenai kendaraan listrik mulai membuahkan hasil di kalangan masyarakat luas.

Tantangan dan Optimisme di Jalur Hijau

Membangun pabrik dengan kapasitas 150.000 unit per tahun tentu bukan tanpa tantangan. Selain masalah teknis produksi, ketersediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan rantai pasok komponen lokal (lokalisasi) menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama antara produsen dan pemerintah.

Namun, optimisme tetap membumbung tinggi. Dengan diresmikannya fasilitas ini pada September 2026 lalu, Indonesia telah menempatkan dirinya dalam radar pemain utama EV global. Pabrik di Subang ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi basis ekspor untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya.

Keberhasilan BYD dalam mengintegrasikan teknologi robotika, penyerapan tenaga kerja lokal yang masif, dan efisiensi produksi empat tahap menjadi cetak biru bagi pengembangan industri otomotif masa depan. Di tengah persaingan global yang kian ketat, langkah BYD di Subang adalah sebuah pernyataan tegas: masa depan mobilitas Indonesia telah dimulai dari sini.

Sebagai catatan, komitmen BYD untuk terus meningkatkan kandungan lokal dalam setiap unit yang diproduksi akan menjadi kunci utama dalam memenangkan hati konsumen Indonesia. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan, pabrik Subang diprediksi akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi hijau nasional dalam dekade mendatang.

Sumber asli: https://supernews.co.id/mengintip-pabrik-raksasa-byd-subang-target-produksi-150-ribu-unit-pabrik-byd-subang-bisa-produksi-hingga-150-ribu-mobil-per-tahun/

]]>
Pabrik BYD Subang Terus Didemo Ormas, Raksasa EV Minta Perlindungan Pabrik Berkali-kali Didemo Ormas, BYD Minta Pemerintah Turun Tangan https://supernews.co.id/pabrik-byd-subang-terus-didemo-ormas-raksasa-ev-minta-perlindungan-pabrik-berkali-kali-didemo-ormas-byd-minta-pemerintah-turun-tangan/ Tue, 10 Nov 2026 08:36:00 +0000 https://supernews.co.id/pabrik-byd-subang-terus-didemo-ormas-raksasa-ev-minta-perlindungan-pabrik-berkali-kali-didemo-ormas-byd-minta-pemerintah-turun-tangan/ Supernews.co.id – Kehadiran industri otomotif masa depan di tanah air seharusnya menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun realita di lapangan seringkali berbenturan dengan dinamika sosial yang kompleks. PT BYD Motor Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius setelah fasilitas manufaktur mereka di Subang, Jawa Barat, berulang kali menjadi sasaran aksi demonstrasi oleh organisasi masyarakat (ormas) setempat.

Jeritan Raksasa EV: Menanti Ketegasan Pemerintah

Langkah besar BYD untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik (EV) global kini dibayangi oleh ketidakpastian situasi di lapangan. Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, secara terbuka menyatakan keprihatinannya atas aksi demonstrasi yang terus berulang di area pabrik mereka. Dalam sebuah pernyataan resmi di lokasi pabrik pada Selasa, 10 November 2026, pihak manajemen menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan investasi jangka panjang.

Perusahaan asal Tiongkok ini tidak sekadar mengeluh, melainkan secara spesifik meminta pemerintah dan instansi berwenang untuk turun tangan. BYD berharap adanya mediasi atau pemberian informasi yang lebih transparan kepada masyarakat sekitar agar tidak terjadi misinformasi yang memicu kegaduhan. Menurut Luther, kejelasan informasi adalah kunci utama untuk meredam kebingungan di tengah warga yang mungkin belum sepenuhnya memahami skema operasional perusahaan global.

"Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat," tegas Luther di hadapan awak media.

Jejak Konflik: Tuntutan Lapangan Kerja dan Dinamika Lokal

Aksi protes yang menimpa pabrik BYD di Subang bukanlah fenomena baru yang muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan catatan yang ada, gelombang demonstrasi ini telah terjadi beberapa kali dengan eskalasi yang bervariasi. Pada akhir Oktober 2026, massa dari ormas setempat sempat mengepung area pabrik dengan tuntutan utama terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Warga menuntut agar keberadaan pabrik raksasa tersebut memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di ring satu wilayah operasional.

Menariknya, riak-riak penolakan ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 2025. Hal ini bahkan sempat menjadi perhatian serius di tingkat legislatif, di mana Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, pernah mengungkap adanya kendala serupa yang dihadapi perusahaan. Pola demonstrasi yang berulang ini menunjukkan adanya sumbatan komunikasi antara pihak korporasi, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat yang merasa kepentingannya belum terakomodasi.

Meskipun Luther Panjaitan memastikan bahwa sejauh ini operasional perusahaan belum terganggu secara signifikan, ia menyayangkan narasi yang dibawa oleh para demonstran. Pihak perusahaan menilai bahwa banyak tuntutan yang disampaikan didasarkan pada informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, sehingga menciptakan persepsi negatif yang tidak perlu di mata publik.

Taruhan Reputasi Global di Pasar Internasional

Sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik dunia, setiap langkah BYD di Indonesia dipantau ketat oleh investor dan pemangku kepentingan internasional. Luther menyoroti posisi BYD sebagai global company yang aktivitas bisnisnya memiliki dampak sistemik terhadap citra investasi di Indonesia secara keseluruhan. Stabilitas keamanan dan kenyamanan berinvestasi merupakan indikator utama yang diperhatikan oleh pasar modal global.

"Karena terus terang BYD ini adalah global company, BYD juga tersorot dari sisi perspektif bisnis global sehingga kita juga menghindari adanya misunderstanding dari stakeholders-stakeholders lainnya yang bukan hanya di spek domestik namun juga di global," tuturnya dengan nada serius.

Di sisi lain, ketidakstabilan di Subang bisa mengirimkan sinyal negatif bagi calon investor lain yang berencana masuk ke Indonesia. Jika raksasa sebesar BYD saja mengalami kendala sosial yang berlarut-larut, hal ini dikhawatirkan akan menurunkan daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam dalam memperebutkan kue investasi hijau. Oleh karena itu, kepastian hukum dan jaminan keamanan menjadi harga mati yang diminta oleh pihak manajemen.

Komitmen Tenaga Kerja: Angka di Balik Kontroversi

Di tengah tekanan demonstrasi, BYD mencoba membuktikan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Perusahaan menargetkan serapan tenaga kerja yang sangat masif, yakni mencapai 20.000 orang saat fasilitas manufaktur tersebut beroperasi secara penuh. Angka ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di koridor utara Jawa Barat.

Tak hanya soal kuantitas, BYD juga memaparkan data mengenai komposisi karyawan saat ini. Hingga saat ini, sebanyak 90% dari total karyawan di fasilitas Subang adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Lebih spesifik lagi, 80% di antaranya merupakan putra-putri daerah yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Data ini seolah menjadi jawaban atas tuntutan ormas mengenai prioritas tenaga kerja lokal.

Sebagai catatan, proses rekrutmen di industri otomotif kelas dunia seperti BYD memang memerlukan standar kualifikasi tertentu. Hal inilah yang seringkali menjadi titik gesekan, di mana ekspektasi masyarakat lokal untuk bekerja secara instan berbenturan dengan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja terampil yang tersertifikasi.

Infrastruktur dan Ekosistem: Mengapa Memilih Subang?

Keputusan BYD untuk membangun basis produksinya di Subang tentu tidak diambil secara sembarangan. Selain potensi pasar otomotif Indonesia yang sangat luas, perusahaan mempertimbangkan kesiapan rantai pasok (supply chain) dan infrastruktur pendukung yang ada di wilayah tersebut. Subang dinilai memiliki lokasi strategis yang terhubung dengan akses transportasi utama, serta ketersediaan pasokan listrik dan air yang memadai untuk industri berat.

Stabilitas produksi sangat bergantung pada kelancaran logistik dan ketersediaan energi. Namun, semua keunggulan infrastruktur fisik tersebut akan menjadi sia-sia jika infrastruktur sosialnya—yakni hubungan dengan masyarakat sekitar—tidak dikelola dengan baik. BYD menyadari bahwa keberlanjutan bisnis mereka di Indonesia sangat bergantung pada harmoni antara kemajuan teknologi dan penerimaan sosial.

Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan dapat bertindak sebagai jembatan yang efektif. Bukan hanya sekadar memberikan pengamanan fisik melalui aparat berwajib, tetapi juga melakukan edukasi publik mengenai manfaat jangka panjang dari keberadaan industri EV ini bagi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Menuju Harmoni Industri di Masa Depan

Kasus yang menimpa BYD di Subang menjadi pelajaran berharga bagi peta jalan industrialisasi di Indonesia. Transformasi menuju ekonomi hijau melalui kendaraan listrik membutuhkan lebih dari sekadar modal besar dan teknologi canggih; ia membutuhkan kesepahaman kolektif antara investor, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Ke depannya, BYD tetap menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan fasilitas manufaktur di Subang. Perusahaan percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk menciptakan situasi yang kondusif, target-target produksi dan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai sesuai rencana. Harapannya, tidak ada lagi "kebingungan di masyarakat" yang berujung pada aksi-aksi yang merugikan semua pihak.

Dinamika di Subang ini akan menjadi ujian sejauh mana Indonesia mampu memproteksi investasi strategisnya. Jika berhasil diselesaikan dengan kepala dingin dan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), maka pabrik BYD bukan hanya akan menjadi pusat produksi mobil listrik, tetapi juga simbol keberhasilan kolaborasi antara kekuatan global dan kearifan lokal.

Sumber asli: https://supernews.co.id/pabrik-byd-subang-terus-didemo-ormas-raksasa-ev-minta-perlindungan-pabrik-berkali-kali-didemo-ormas-byd-minta-pemerintah-turun-tangan/

]]>
Dilema UMP 2027: Mengapa Gaji Tinggi Justru Picu Pengangguran? Pengusaha Soroti Daerah UMP Tinggi, tapi Pengangguran Juga Tinggi https://supernews.co.id/dilema-ump-2027-mengapa-gaji-tinggi-justru-picu-pengangguran-pengusaha-soroti-daerah-ump-tinggi-tapi-pengangguran-juga-tinggi/ Mon, 09 Nov 2026 16:02:30 +0000 https://supernews.co.id/dilema-ump-2027-mengapa-gaji-tinggi-justru-picu-pengangguran-pengusaha-soroti-daerah-ump-tinggi-tapi-pengangguran-juga-tinggi/ Supernews.co.id – Wajah ketenagakerjaan Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial seiring dengan persiapan transisi regulasi pengupahan untuk tahun mendatang. Di tengah tuntutan kesejahteraan buruh yang terus meningkat, muncul kekhawatiran mendalam dari sisi pemberi kerja mengenai efektivitas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap daya serap tenaga kerja di berbagai daerah.

Persoalan upah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem kompleks yang melibatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, hingga keberlangsungan lapangan kerja itu sendiri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, secara terbuka memberikan catatan kritis terhadap rencana pemerintah yang akan menggunakan aturan baru dalam menentukan UMP 2027. Menurutnya, ada paradoks yang harus segera diurai agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional.

Paradoks Upah Tinggi dan Minimnya Lapangan Kerja

Fenomena yang menjadi sorotan utama APINDO adalah adanya ketimpangan antara besaran upah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dalam sebuah diskusi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Bob Azam mengungkapkan kegelisahannya terhadap daerah-daerah yang memiliki angka UMP fantastis namun justru mencatatkan tingkat pengangguran yang juga tinggi.

"Sebenarnya itu yang menjadi poin pembicaraan kita ya, bagaimana yang namanya produktivitas, kemudian juga angka pengangguran bisa menjadi pertimbangan dalam perhitungan pengupahan," ujar Bob. Ia menegaskan bahwa logika ekonomi yang sehat seharusnya tidak membiarkan upah minimum melonjak di saat angka pengangguran di daerah tersebut masih sangat besar.

Kondisi ini dianggap tidak ideal karena biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi tanpa dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja hanya akan mempersempit ruang gerak industri. Jika beban upah tidak sebanding dengan output yang dihasilkan, perusahaan-perusahaan cenderung akan melakukan efisiensi atau bahkan memilih untuk hengkang ke daerah lain yang lebih kompetitif secara biaya.

Produktivitas: Variabel yang Sering Terlupakan

Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh APINDO adalah variabel produktivitas. Selama ini, perdebatan mengenai UMP sering kali hanya berfokus pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, namun jarang menyentuh aspek seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Bob Azam berharap penetapan UMP 2027 benar-benar mempertimbangkan produktivitas sebagai indikator utama.

Menariknya, tingginya upah tanpa kenaikan produktivitas justru bisa memicu deindustrialisasi dini. Ketika sebuah daerah menetapkan upah yang sangat tinggi, namun kualitas dan kecepatan produksi tidak meningkat, maka daerah tersebut akan kehilangan daya tarik di mata investor. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkaran setan: upah tinggi, biaya operasional membengkak, perusahaan tutup, dan angka pengangguran melonjak.

"Jangan sampai upahnya besar tapi employment-nya tidak tercipta. Jadi apa yang dilindungi?" terang Bob dengan nada retoris. Pernyataan ini menyiratkan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak hanya soal memberikan gaji besar, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan itu sendiri tetap ada dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Usulan Skema Pengelompokan Kota A, B, dan C

Menanggapi berbagai usulan yang berkembang, termasuk diskusi hangat di media sosial mengenai perbedaan upah antara Jakarta dan Yogyakarta, Bob Azam menawarkan sebuah solusi yang terinspirasi dari praktik internasional. Ia mengusulkan agar penetapan upah dilakukan dengan mengelompokkan daerah berdasarkan karakteristik dan biaya hidup yang serupa.

Dalam pandangan APINDO, sistem pengupahan bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yakni kategori A, B, dan C. Kategori A ditujukan untuk kota-kota besar dengan karakteristik ekonomi yang mirip, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kota-kota ini umumnya memiliki cost of living atau biaya hidup yang setara, sehingga standar upahnya pun seharusnya berada dalam satu kelompok yang sama.

Di sisi lain, kategori B akan mencakup kota-kota yang lebih kecil, sementara kategori C diperuntukkan bagi kota-kota pendukung atau wilayah penyangga. Dengan sistem pengelompokan ini, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan ekstrem yang memicu kecemburuan sosial maupun ketidakstabilan ekonomi antarwilayah. "Kita sudah pernah usulin gitu nih," jelas Bob, menekankan bahwa model ini sudah lazim diterapkan di berbagai negara maju untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja.

Menanti Reaktivasi Dewan Pengupahan Nasional

Meskipun usulan dan kritik telah dilontarkan, proses penetapan UMP 2027 masih menyisakan banyak tanda tanya. Salah satu kendala administratif yang ada saat ini adalah belum dibentuknya kembali Dewan Pengupahan Nasional. Lembaga tripartit yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh ini sebelumnya sempat dibubarkan dan kini tengah dalam proses untuk dihidupkan kembali.

Keberadaan dewan ini sangat vital karena berfungsi sebagai forum resmi untuk membahas besaran upah secara objektif berdasarkan data-data lapangan. Tanpa adanya dewan ini, pembahasan mengenai upah tahun depan dikhawatirkan akan berjalan tanpa arah yang jelas atau hanya didasarkan pada keputusan sepihak.

Ketika ditanya mengenai sejauh mana keterlibatan pengusaha dalam pembahasan aturan baru ini, Bob Azam memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh. Ia menyarankan agar publik menanyakan langsung perkembangan tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan. Ketidakpastian ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia usaha yang membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas biaya untuk merencanakan anggaran tahun depan.

Tantangan Biaya Hidup: Jakarta vs Yogyakarta

Salah satu pemicu perdebatan UMP yang paling panas di ruang publik adalah perbandingan antara Jakarta dan Yogyakarta. Banyak masyarakat di media sosial mengeluhkan bahwa meskipun biaya hidup di kedua kota tersebut mulai menunjukkan kemiripan, namun selisih upah minimumnya masih sangat jauh.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa instrumen penetapan upah saat ini mungkin perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika sebuah daerah memiliki biaya hidup yang tinggi namun upah minimumnya rendah, maka daya beli masyarakat akan tergerus. Namun, jika upah dipaksa naik tanpa melihat kesiapan industri lokal, maka ancaman PHK massal akan menghantui.

Sebagai catatan, usulan pengelompokan daerah yang disampaikan Bob Azam bisa menjadi jalan tengah untuk mengatasi anomali ini. Dengan menyamakan kategori kota-kota dengan karakteristik ekonomi serupa, pemerintah dapat menciptakan standar yang lebih adil bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam mengukur kemampuan finansial mereka.

Menuju Ekosistem Ketenagakerjaan yang Sehat

Pada akhirnya, penetapan UMP 2027 bukan hanya soal memenangkan satu pihak atas pihak lainnya. Ini adalah upaya untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, di mana buruh mendapatkan upah yang layak untuk hidup sejahtera, dan pengusaha mendapatkan kepastian serta iklim usaha yang kondusif untuk terus berekspansi.

Langkah pemerintah dalam merumuskan aturan baru ini akan sangat menentukan arah ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jika produktivitas dan angka pengangguran benar-benar dijadikan pertimbangan utama sebagaimana usulan APINDO, maka Indonesia berpeluang besar untuk keluar dari jebakan upah murah tanpa harus mengorbankan daya saing industrinya.

Tak hanya itu, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama. Dialog yang transparan dan berbasis data di dalam Dewan Pengupahan Nasional nantinya diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang moderat dan dapat diterima oleh semua pihak. Tantangan besar kini ada di pundak Menteri Ketenagakerjaan untuk meramu kebijakan yang mampu menjawab keresahan para pengusaha sekaligus memenuhi harapan jutaan pekerja di seluruh pelosok negeri.

Sumber asli: https://supernews.co.id/dilema-ump-2027-mengapa-gaji-tinggi-justru-picu-pengangguran-pengusaha-soroti-daerah-ump-tinggi-tapi-pengangguran-juga-tinggi/

]]>
Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan, Apindo Soroti Produktivitas Nasional Kata Pengusaha soal Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan https://supernews.co.id/cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan-apindo-soroti-produktivitas-nasional-kata-pengusaha-soal-cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan/ Mon, 09 Nov 2026 14:02:32 +0000 https://supernews.co.id/cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan-apindo-soroti-produktivitas-nasional-kata-pengusaha-soal-cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan/ Supernews.co.id – Dinamika dunia kerja di Indonesia kembali memasuki babak baru seiring dengan lahirnya regulasi yang secara signifikan berpihak pada kesejahteraan waktu luang karyawan. Namun, di balik kabar gembira bagi para pekerja tersebut, terselip kekhawatiran mendalam dari sisi pemberi kerja mengenai stabilitas output industri dan daya saing nasional di kancah global.

Revolusi Regulasi: Membedah UU Nomor 27 Tahun 2026

Pemerintah Indonesia secara resmi melakukan terobosan hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Salah satu poin paling krusial yang menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang rapat HRD hingga kantin pabrik adalah perubahan status cuti bersama. Kini, hari-hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah tidak lagi secara otomatis memotong jatah cuti tahunan pribadi milik pekerja.

Kebijakan ini merupakan pergeseran paradigma yang drastis. Selama bertahun-tahun, pekerja seringkali harus merelakan jatah cuti tahunan mereka habis hanya karena mengikuti kalender libur nasional yang ditetapkan pemerintah. Dengan aturan baru ini, hak cuti tahunan minimal 12 hari kerja tetap utuh, meskipun pemerintah menambah deretan hari cuti bersama dalam setahun.

Langkah ini dipandang sebagai upaya negara untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan mendorong konsumsi domestik melalui sektor pariwisata. Namun, bagi para pelaku usaha, kebijakan ini bukan sekadar soal hari libur, melainkan soal kalkulasi matematis yang berdampak langsung pada biaya operasional dan target produksi tahunan.

Suara Pengusaha: Antara Kesejahteraan dan Target Produksi

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi pihak pertama yang memberikan respons hati-hati namun kritis terhadap implementasi undang-undang ini. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan tersebut.

Berbicara di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026), Bob Azam menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian hukum yang selaras dengan realitas di lapangan. Menurutnya, fokus pemerintah seharusnya tidak hanya terpaku pada penambahan jumlah hari libur, melainkan pada pengaturan jumlah hari kerja yang efektif dalam satu kalender tahunan.

"Tapi kalau liburnya yang diatur, kan kita tidak tahu nih hari kerjanya tinggal berapa. Jadi produktivitas kita juga bisa naik turun," ujar Bob Azam dengan nada serius. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat sektor manufaktur dan jasa sangat bergantung pada jadwal kerja yang presisi untuk memenuhi komitmen pengiriman barang atau layanan kepada klien, terutama klien internasional.

Paradigma Hari Kerja: Belajar dari Standar Global 245 Hari

Dalam argumennya, Bob Azam membawa perbandingan internasional yang cukup tajam. Ia menjelaskan bahwa banyak negara maju dan negara berkembang yang menjadi kompetitor Indonesia menetapkan jumlah hari kerja yang pasti dalam setahun, biasanya berkisar antara 245 hingga 250 hari.

Dengan menetapkan angka pasti hari kerja, perusahaan dapat menghitung dengan akurat berapa output yang bisa dihasilkan, berapa kapasitas mesin yang harus dijalankan, dan bagaimana mengatur rotasi shift pekerja tanpa terganggu oleh pengumuman libur mendadak atau perubahan status cuti bersama.

Menariknya, kepastian jumlah hari kerja ini dianggap sebagai fondasi dari daya saing sebuah negara. Jika jumlah hari kerja terus menyusut akibat bertambahnya hari libur yang tidak terencana dengan baik, maka biaya tenaga kerja per unit produk akan membengkak. Hal inilah yang dikhawatirkan akan membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Fleksibilitas PKB: Kunci Harmonisasi Hubungan Industrial

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Apindo adalah penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Bob Azam menilai bahwa undang-undang sebaiknya memberikan kerangka besar yang bersifat terbuka, sementara detail teknis mengenai hari kerja dan cuti diserahkan pada kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja di tingkat internal.

"Pengaturan waktu kerja di Indonesia perlu lebih fleksibel dengan memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk menyepakati ketentuan masing-masing melalui PKB," tambahnya. Fleksibilitas ini penting karena setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda. Industri kreatif mungkin tidak masalah dengan banyak hari libur, namun industri peleburan baja atau tekstil yang mesinnya harus beroperasi 24 jam tentu menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.

Di sisi lain, kebijakan yang terlalu kaku dari pusat dikhawatirkan akan menciptakan gesekan di tingkat akar rumput. Dengan PKB, perusahaan bisa menegosiasikan kapan hari kerja pengganti dilakukan atau bagaimana kompensasi diberikan jika operasional tetap harus berjalan di hari cuti bersama, tanpa melanggar hak-hak dasar pekerja yang dilindungi undang-undang.

Risiko ‘Forced Labor’ dan Tantangan Daya Saing Global

Isu yang tak kalah krusial yang diangkat oleh Bob Azam adalah mengenai label forced labor atau kerja paksa dan excess capacity. Di pasar global yang semakin ketat, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan internasional adalah harga mati. Jika Indonesia tidak hati-hati dalam mengatur regulasi jam kerja dan lembur, produk-produk asal Indonesia bisa terkena sanksi atau boikot di pasar luar negeri.

"Supaya jangan sampai kita nanti begitu overtime, kita dibilang excess capacity. Terus dibilang force labor, ah ini yang harus dijaga," tutur Bob Azam. Kekhawatiran ini merujuk pada situasi di mana perusahaan terpaksa mengejar target produksi yang tertinggal akibat banyaknya hari libur dengan cara memacu kerja lembur secara berlebihan.

Dalam kacamata internasional, lembur yang melampaui batas kewajaran bisa dikategorikan sebagai eksploitasi. Oleh karena itu, Apindo mendesak agar produk turunan dari UU Nomor 27 Tahun 2026 ini benar-benar mempertimbangkan aspek teknis tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi industri nasional di mata dunia.

Menakar Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi Nasional

Sebagai catatan, Indonesia saat ini tengah bersaing ketat dengan negara-negara seperti India dan Vietnam. Kedua negara tersebut dikenal memiliki disiplin hari kerja yang sangat tinggi, bahkan beberapa sektor di sana masih menerapkan hari kerja pada hari Sabtu. Jika Indonesia terus menambah jumlah hari libur tanpa diimbangi dengan peningkatan efisiensi kerja, maka kesenjangan produktivitas akan semakin lebar.

Tak hanya itu, kebijakan cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan juga akan berdampak pada manajemen arus kas perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan cadangan dana lebih besar untuk membayar lembur jika operasional tetap berjalan, atau menanggung risiko kehilangan pendapatan jika memilih untuk tutup total mengikuti kalender libur.

Namun, dari sudut pandang pekerja, kebijakan ini adalah kemenangan besar. Keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (work-life balance) diharapkan dapat menurunkan tingkat stres karyawan, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kreativitas dan loyalitas terhadap perusahaan. Tantangannya kini adalah bagaimana mempertemukan dua kepentingan yang tampak bertolak belakang ini dalam satu titik temu yang harmonis.

Menunggu Produk Turunan dan Implementasi di Lapangan

Hingga saat ini, Apindo menyatakan masih terus mempelajari naskah lengkap undang-undang tersebut beserta rencana peraturan pelaksananya. Bob Azam menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menolak secara mentah-mentah, melainkan ingin memastikan bahwa "produk turunannya" nanti benar-benar aplikatif dan tidak merugikan salah satu pihak.

"Masih kita pelajari, karena kan nanti ada produk turunannya. Seperti apa produk turunannya itu yang penting. Tapi dari Apindo mempersiapkan sebenarnya dari kacamata pengusaha itu yang ideal seperti apa," pungkasnya.

Ke depan, publik menantikan bagaimana pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 27 Tahun 2026. Apakah pemerintah akan mengakomodasi usulan pengusaha mengenai kepastian jumlah hari kerja tahunan, ataukah tetap pada jalur pemberian hak libur yang lebih luas bagi pekerja?

Satu hal yang pasti, transformasi regulasi ketenagakerjaan ini akan menjadi ujian bagi ketangguhan industri nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci utama agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi tetap menjadi basis produksi yang kompetitif di Asia Tenggara.

Sumber asli: https://supernews.co.id/cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan-apindo-soroti-produktivitas-nasional-kata-pengusaha-soal-cuti-bersama-tak-potong-cuti-tahunan/

]]>