Fuad Aziz - Penulis di SuperNews https://supernews.co.id/author/fuad-aziz/ Baca yang Penting Sat, 14 Nov 2026 08:20:12 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png Fuad Aziz - Penulis di SuperNews https://supernews.co.id/author/fuad-aziz/ 32 32 FTSE Pertahankan Status RI di Emerging Market, Evaluasi Ditunda ke 2027 FTSE Pertahankan RI di Emerging Market, Evaluasi Ditunda hingga Maret 2027 https://supernews.co.id/ftse-pertahankan-status-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-ke-2027-ftse-pertahankan-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-hingga-maret-2027/ Sat, 14 Nov 2026 08:20:12 +0000 https://supernews.co.id/ftse-pertahankan-status-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-ke-2027-ftse-pertahankan-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-hingga-maret-2027/ Supernews.co.id – Di tengah dinamika pasar modal global yang kian kompetitif, stabilitas posisi sebuah negara dalam indeks internasional menjadi jangkar krusial bagi kepercayaan investor institusi maupun ritel. Lembaga penyedia indeks global ternama, FTSE Russell, baru saja memberikan kepastian mengenai posisi pasar ekuitas Indonesia yang tetap kokoh dalam klasifikasi pasar berkembang dunia.

Keputusan Strategis FTSE Russell untuk Pasar Modal Indonesia

Kabar melegakan datang bagi para pelaku pasar modal di tanah air. Dalam pengumuman resminya pada Sabtu, 14 November 2026, FTSE Russell mengonfirmasi bahwa Indonesia tetap menyandang status sebagai Secondary Emerging Market. Keputusan ini menegaskan bahwa fundamental dan regulasi pasar modal kita masih dianggap memenuhi standar internasional untuk kategori tersebut.

Menariknya, Indonesia juga dipastikan tidak masuk ke dalam FTSE Watch List atau daftar pantauan untuk penurunan status. Pengumuman yang dirilis pada 13 November 2026 ini menjelaskan bahwa perlakuan indeks yang telah diterapkan pada tinjauan September 2026 akan terus berlanjut hingga tinjauan Desember 2026. Hal ini memberikan kepastian jangka pendek bagi para manajer investasi yang menggunakan indeks FTSE sebagai acuan portofolio mereka.

Langkah ini diambil setelah FTSE Russell melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan pasar dan berinteraksi secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Penilaian ini bukan sekadar rutinitas, melainkan hasil dari tinjauan mendalam terhadap efektivitas regulasi dan transparansi yang dijalankan oleh otoritas pasar modal di tanah air.

Mengapa Evaluasi Penuh Ditunda Hingga Maret 2027?

Salah satu poin paling krusial dalam pengumuman kali ini adalah penundaan sejumlah perubahan besar hingga Maret 2027. FTSE Russell memutuskan untuk memberikan waktu tambahan guna menilai efektivitas langkah-langkah reformasi pasar terbaru yang telah diimplementasikan oleh otoritas di Indonesia.

Penundaan ini mencakup beberapa aspek vital, antara lain:

  • Perubahan segmen ukuran antara Large, Mid, Small, dan Micro-cap.
  • Peningkatan bobot free float (saham beredar di publik).
  • Pembaruan Weight Adjustment Factor (WAF).
  • Penambahan sekuritas baru, termasuk saham-saham dari hasil Initial Public Offering (IPO).

Keputusan untuk menunda hingga Maret 2027 ini menunjukkan bahwa FTSE Russell ingin melihat konsistensi dalam penegakan aturan. Fokus utama evaluasi mereka meliputi peningkatan transparansi data pemegang saham, penguatan pengawasan pasar, serta kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan. Mereka menekankan pentingnya penegakan peraturan yang tidak hanya ketat di awal, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Rincian Pembaruan Indeks pada Tinjauan Desember 2026

Meskipun perubahan besar ditunda, bukan berarti tidak ada pembaruan sama sekali pada tinjauan Desember 2026. FTSE Russell tetap akan menjalankan sejumlah prosedur teknis untuk memastikan indeks tetap relevan dengan kondisi pasar terkini.

Pertama, akan ada pembaruan pada Industry Classification Benchmark (ICB) atau klasifikasi industri. Hal ini penting untuk memastikan setiap emiten berada dalam kategori sektor yang tepat sesuai dengan model bisnis terbaru mereka. Selain itu, data saham triwulanan akan diperbarui dengan menerapkan ambang batas (buffer) sebesar 1%.

Kedua, terkait dengan free float, FTSE Russell akan menerapkan penurunan triwulanan sesuai dengan mekanisme buffer. Untuk saham dengan free float di atas 15%, akan diterapkan buffer sebesar 3%. Sementara itu, untuk saham dengan free float di antara 5% hingga 15%, buffer yang berlaku adalah 1%. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga stabilitas indeks agar tidak terlalu volatil akibat perubahan kecil pada jumlah saham beredar.

Tak hanya itu, pembersihan indeks dari saham-saham yang tidak memenuhi syarat tetap dilakukan secara tegas. Saham yang mengalami penangguhan perdagangan (suspension) berkelanjutan, masuk dalam radar pengawasan khusus, tidak lolos uji likuiditas, atau memiliki kapitalisasi pasar di bawah ambang batas, akan dihapus dari indeks.

Sorotan Tajam pada Fenomena High Shareholding Concentration (HSC)

Salah satu isu sensitif yang menjadi perhatian serius FTSE Russell adalah fenomena High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi. Fenomena ini terjadi ketika sebagian besar saham suatu perusahaan publik hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sehingga likuiditas saham tersebut di pasar reguler menjadi sangat rendah dan rentan terhadap manipulasi harga.

Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions, FTSE Russell menegaskan bahwa perusahaan yang mendapatkan peringatan dari regulator terkait HSC akan langsung dihapus dari indeks pada tinjauan berikutnya. Langkah tegas ini akan mulai efektif pada pembukaan perdagangan hari Senin, 21 Desember 2026.

FTSE Russell menyatakan akan memantau likuiditas sekuritas yang terdampak HSC ini dengan sangat cermat. Tujuannya adalah memastikan bahwa harga penghapusan saham tersebut dapat direplikasi oleh para investor institusi tanpa menimbulkan guncangan pasar yang tidak perlu. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi investor global agar tidak terjebak dalam saham-saham yang tidak likuid.

Dampak Status Secondary Emerging Market bagi Aliran Modal Asing

Mempertahankan status sebagai Secondary Emerging Market memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia. Status ini merupakan "stempel" kepercayaan bagi investor global bahwa pasar modal Indonesia memiliki likuiditas yang cukup, regulasi yang transparan, dan sistem penyelesaian transaksi yang andal.

Banyak dana investasi global, terutama yang bersifat pasif atau index tracking funds, mengalokasikan modalnya berdasarkan bobot suatu negara dalam indeks FTSE. Dengan tetap bertahannya Indonesia di kategori ini, potensi aliran modal asing (foreign inflow) tetap terjaga. Sebaliknya, jika Indonesia turun kelas ke Frontier Market, maka akan terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing yang harus menyesuaikan portofolio mereka.

Di sisi lain, penundaan evaluasi hingga Maret 2027 memberikan ruang bernapas bagi otoritas bursa dan emiten untuk berbenah. Ini adalah kesempatan emas bagi perusahaan-perusahaan besar yang baru melantai di bursa melalui IPO untuk memperkuat basis pemegang saham publik mereka agar nantinya layak masuk ke dalam perhitungan indeks global.

Upaya Otoritas Pasar Modal dalam Memenuhi Standar Global

FTSE Russell secara terbuka mengakui adanya perkembangan positif dalam langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pasar modal Indonesia. Upaya memperkuat transparansi dan pengawasan pasar mulai membuahkan hasil, meskipun efektivitasnya masih perlu diuji lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan.

Sebagai catatan, transparansi data pemegang saham menjadi poin yang paling disorot. Di era digitalisasi keuangan saat ini, kemudahan akses terhadap informasi siapa saja pemilik sebenarnya (beneficial ownership) dari sebuah emiten menjadi syarat mutlak bagi pasar yang sehat. Otoritas di Indonesia terus didorong untuk memastikan bahwa data ini akurat dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, penegakan peraturan yang konsisten menjadi kunci. FTSE Russell dan pelaku pasar internasional lainnya sangat memperhatikan bagaimana regulator menangani kasus-kasus pelanggaran di pasar modal. Konsistensi dalam memberikan sanksi dan melakukan pengawasan akan menjadi nilai tambah yang besar saat evaluasi Maret 2027 mendatang dilakukan.

Keputusan lebih lanjut mengenai perlakuan indeks penuh, termasuk potensi dimulainya kembali penambahan sekuritas baru dan perubahan segmen, akan dikomunikasikan oleh FTSE Russell sebelum Maret 2027. Hingga saat itu tiba, pasar modal Indonesia diharapkan terus menunjukkan progres yang nyata dalam menciptakan ekosistem investasi yang adil, transparan, dan likuid bagi seluruh investor.

Sumber asli: https://supernews.co.id/ftse-pertahankan-status-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-ke-2027-ftse-pertahankan-ri-di-emerging-market-evaluasi-ditunda-hingga-maret-2027/

]]>
KRL 12 Gerbong Uji Coba di Jalur Hijau: Solusi Kapasitas Penumpang KRL 12 Gerbong Diuji Coba di Jalur Green Line https://supernews.co.id/krl-12-gerbong-uji-coba-di-jalur-hijau-solusi-kapasitas-penumpang-krl-12-gerbong-diuji-coba-di-jalur-green-line/ Sat, 14 Nov 2026 08:07:05 +0000 https://supernews.co.id/krl-12-gerbong-uji-coba-di-jalur-hijau-solusi-kapasitas-penumpang-krl-12-gerbong-diuji-coba-di-jalur-green-line/ Supernews.co.id – Wajah transportasi publik di wilayah penyangga Jakarta terus bersolek demi mengakomodasi lonjakan mobilitas masyarakat yang kian masif setiap harinya. Sebagai langkah nyata menjawab tantangan kepadatan penumpang, KAI Commuter secara resmi memulai uji coba terbatas pengoperasian rangkaian Commuter Line SF12 atau KRL dengan 12 gerbong di lintas Green Line pada akhir pekan ini, 14-15 November 2026.

Langkah Strategis Menghadapi Lonjakan Penumpang Akhir Pekan

Keputusan untuk menghadirkan rangkaian yang lebih panjang ini bukan tanpa alasan yang kuat. Selama ini, lintas Rangkasbitung atau yang populer disebut Green Line dikenal sebagai salah satu jalur paling padat dalam ekosistem Commuter Line. Dengan bertambahnya jumlah gerbong dari formasi standar menjadi 12 gerbong, daya angkut kereta diharapkan meningkat secara signifikan.

Direktur Utama KAI Commuter, Purnomo Sidi, mengungkapkan bahwa uji coba ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Namun, untuk tahap awal, pengoperasian SF12 ini masih bersifat terbatas. Layanan ini sementara hanya tersedia pada perjalanan mulai siang hingga malam hari di akhir pekan saja.

Menariknya, fokus uji coba kali ini secara spesifik menyasar lintas Tanah Abang hingga Parung Panjang pergi-pulang (PP). Pemilihan rute ini dianggap krusial karena merupakan titik temu kepadatan penumpang yang berasal dari arah Banten menuju pusat bisnis di Jakarta.

Jadwal Lengkap Uji Coba KRL SF12 Tanah Abang-Parung Panjang

Bagi para pengguna setia Green Line, penting untuk mencatat jadwal operasional rangkaian panjang ini agar dapat merasakan pengalaman perjalanan yang lebih lega. KAI Commuter telah menyiapkan 6 perjalanan khusus yang menggunakan formasi 12 gerbong selama masa uji coba pada 14-15 November 2026.

Berikut adalah rincian jadwal perjalanan KRL SF12 tersebut:

  1. Commuter Line No.1733: Relasi Parung Panjang – Tanah Abang, berangkat pukul 14.45 WIB.
  2. Commuter Line No.1763: Relasi Parung Panjang – Tanah Abang, berangkat pukul 17.06 WIB.
  3. Commuter Line No.1789: Relasi Parung Panjang – Tanah Abang, berangkat pukul 19.27 WIB.
  4. Commuter Line No.1738: Relasi Tanah Abang – Parung Panjang, berangkat pukul 15.59 WIB.
  5. Commuter Line No.1766: Relasi Tanah Abang – Parung Panjang, berangkat pukul 18.20 WIB.
  6. Commuter Line No.1788: Relasi Tanah Abang – Parung Panjang, berangkat pukul 20.39 WIB.

Di sisi lain, pembatasan waktu operasional pada sore hingga malam hari ini bertujuan untuk melihat efektivitas rangkaian panjang saat menghadapi jam sibuk di akhir pekan, di mana mobilitas masyarakat untuk keperluan wisata dan keluarga biasanya meningkat tajam.

Analisis Pertumbuhan Penumpang: Mengapa Jalur Hijau Jadi Prioritas?

Data statistik menunjukkan tren yang sangat positif sekaligus menantang bagi pengelola transportasi publik. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, memaparkan data yang cukup mencengangkan terkait volume pengguna di lintas Rangkasbitung.

Sepanjang bulan Oktober 2026, rata-rata volume pengguna pada lintas tersebut di akhir pekan mencapai 190.263 orang per hari. Jika dibandingkan dengan data pada bulan September 2026 yang tercatat sebanyak 183.589 orang per hari, terdapat kenaikan sebesar 3,85 persen.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang tambahan di dalam kereta sudah sangat mendesak. Peningkatan volume penumpang yang konsisten setiap bulannya menuntut KAI Commuter untuk melakukan inovasi, salah satunya dengan memperpanjang formasi rangkaian kereta menjadi SF12.

Kesiapan Prasarana dan Evaluasi Menuju Operasional Penuh

Mengoperasikan kereta dengan 12 gerbong tentu berbeda dengan rangkaian 8 atau 10 gerbong. Ada aspek teknis dan prasarana yang harus dipastikan benar-benar siap. Uji coba ini juga berfungsi sebagai audit lapangan terhadap kesiapan fasilitas di stasiun-stasiun sepanjang lintas Tanah Abang hingga Parung Panjang.

Panjang peron stasiun menjadi salah satu fokus utama. Dengan rangkaian SF12, posisi berhenti kereta harus presisi agar seluruh pintu gerbong berada dalam jangkauan peron, sehingga penumpang dapat naik dan turun dengan aman. Selain itu, sistem kelistrikan dan persinyalan juga dipantau secara ketat selama uji coba berlangsung.

Purnomo Sidi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada tahap uji coba saja. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan berdasarkan hasil operasional di akhir pekan ini. Jika semua indikator menunjukkan hasil positif, maka pemberlakuan layanan full SF12 pada lintas tersebut akan segera direalisasikan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna.

Imbauan Keselamatan bagi Pengguna Selama Masa Uji Coba

Meskipun kapasitas angkut bertambah, faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. KAI Commuter mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan layanan Commuter Line untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi petugas di lapangan.

"Selalu ikuti arahan petugas dan ikuti aturan yang berlaku saat menggunakan Commuter Line," ujar Karina Amanda. Penumpang diingat untuk tetap berdiri di belakang garis kuning saat menunggu kereta dan tidak memaksakan diri masuk jika rangkaian sudah penuh, meskipun kini tersedia lebih banyak gerbong.

Sebagai catatan, kehadiran SF12 di jalur Green Line ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dan kepadatan di dalam gerbong, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup para komuter yang menggantungkan mobilitasnya pada kereta api. Transformasi ini menjadi bukti bahwa transportasi publik di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih modern dan manusiawi.

Sumber asli: https://supernews.co.id/krl-12-gerbong-uji-coba-di-jalur-hijau-solusi-kapasitas-penumpang-krl-12-gerbong-diuji-coba-di-jalur-green-line/

]]>
Pajak Kurang Rp 514 Triliun, Menkeu Suahasil Nazara Mohon Dukungan Setoran Pajak Kurang Rp 514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat https://supernews.co.id/pajak-kurang-rp-514-triliun-menkeu-suahasil-nazara-mohon-dukungan-setoran-pajak-kurang-rp-514-t-menkeu-saya-mohon-dukungan-masyarakat/ Fri, 13 Nov 2026 08:21:54 +0000 https://supernews.co.id/pajak-kurang-rp-514-triliun-menkeu-suahasil-nazara-mohon-dukungan-setoran-pajak-kurang-rp-514-t-menkeu-saya-mohon-dukungan-masyarakat/ Supernews.co.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks, instrumen pajak tetap menjadi tulang punggung utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional di Indonesia. Pemerintah kini tengah berpacu dengan waktu untuk memastikan target penerimaan negara dapat tercapai sebelum kalender tahun anggaran ditutup. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan sebuah fakta krusial bahwa penerimaan pajak untuk periode November hingga Desember 2026 masih mengalami kekurangan sebesar Rp 514 triliun demi memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Potret Realisasi Pajak dan Tantangan di Penghujung Tahun

Hingga memasuki bulan Oktober 2026, catatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak telah menyentuh angka Rp 1.796,8 triliun. Secara persentase, angka ini setara dengan 76,2% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun angka tersebut terlihat besar, namun perjalanan menuju target akhir tahun masih menyisakan lubang yang cukup dalam.

Suahasil Nazara menjelaskan bahwa untuk mencapai outlook akhir tahun sebesar Rp 2.310,8 triliun, pemerintah masih harus mengumpulkan dana tambahan sebesar Rp 514 triliun dalam waktu singkat. Angka outlook ini sendiri sebenarnya baru mencakup sekitar 98% dari total target APBN 2026 yang dipatok pada angka Rp 2.357,7 triliun.

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA yang digelar di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Situasi ini menggambarkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di sisa dua bulan terakhir. Tekanan ini bukan sekadar mengejar angka di atas kertas, melainkan memastikan bahwa mesin pembangunan tetap memiliki bahan bakar yang cukup untuk beroperasi secara optimal.

Urgensi Penerimaan Pajak bagi Belanja Negara

Pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah, untuk apa uang sebesar Rp 514 triliun tersebut digunakan? Suahasil Nazara memberikan penegasan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja negara. Belanja ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari subsidi energi, pembangunan infrastruktur, hingga program perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera.

"Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," jelasnya dengan nada persuasif.

Menariknya, ketergantungan negara terhadap pajak semakin meningkat seiring dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan mengoptimalkan pendapatan domestik, kemandirian ekonomi nasional dapat lebih terjaga. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi kunci utama stabilitas fiskal.

Strategi ‘Extra Effort’ dari Direktorat Jenderal Pajak

Menghadapi tantangan besar ini, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara biasa. Dibutuhkan upaya ekstra atau extra effort untuk mengejar kekurangan penerimaan sebesar Rp 514 triliun hanya dalam kurun waktu dua bulan. Strategi ini akan difokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang selama ini menjadi kontributor utama namun masih memiliki potensi yang belum tergarap maksimal.

Beberapa sektor yang menjadi bidikan utama antara lain:

  • Sektor perdagangan besar dan eceran.
  • Industri pengolahan (manufaktur).
  • Jasa perusahaan dan profesional.
  • Transportasi dan pergudangan yang tumbuh pesat seiring tren logistik.
  • Sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Bimo Wijayanto menekankan pentingnya menjaga level of playing field atau kesetaraan dalam berusaha. Hal ini berarti pemerintah ingin memastikan bahwa pelaku ekonomi di sektor digital memiliki beban pajak yang sama adilnya dengan pelaku ekonomi konvensional.

"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," imbuh Bimo.

Optimalisasi Teknologi melalui Sistem Coretax

Salah satu senjata utama yang diandalkan oleh DJP dalam mengejar target di akhir tahun 2026 ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan basis penerimaan dilakukan melalui integrasi data yang masif. DJP kini memiliki akses data yang lebih luas dari berbagai institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, hingga institusi bisnis swasta.

Di sisi lain, sistem Coretax yang telah diimplementasikan menjadi pusat pengolahan data untuk menguji kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat dan cepat. Dengan sistem ini, celah-celah penghindaran pajak dapat dideteksi lebih dini melalui pencocokan data dari pihak ketiga.

"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," jelas Bimo.

Pengawasan pembayaran masa, tindakan penegakan hukum (enforcement), audit, hingga bukti permulaan penyelidikan penagihan akan dilakukan secara intensif namun tetap terukur. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti pelaku usaha, melainkan untuk memastikan semua pihak berkontribusi sesuai dengan porsi yang seharusnya.

Menjaga Kepatuhan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Mengejar angka Rp 514 triliun tentu bukan tanpa hambatan. Kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, fluktuasi harga komoditas, hingga daya beli masyarakat menjadi variabel yang sangat menentukan. Namun, pemerintah optimis bahwa dengan pendekatan yang humanis namun tegas, target tersebut dapat mendekati angka yang diharapkan.

Sebagai catatan, kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kesadaran bahwa pajak adalah instrumen gotong royong nasional mulai tertanam di benak publik. Tak hanya itu, transparansi dalam pengelolaan dana pajak juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintah juga menyadari bahwa sektor industri pengolahan dan perdagangan memerlukan dukungan agar tetap produktif. Oleh karena itu, sambil mengejar target penerimaan, DJP juga tetap memberikan ruang bagi insentif pajak yang tepat sasaran guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Harapan untuk Stabilitas Fiskal Masa Depan

Langkah Suahasil Nazara yang memohon dukungan masyarakat secara terbuka menunjukkan bahwa pemerintah ingin membangun dialog yang lebih terbuka mengenai kondisi keuangan negara. Pajak bukan lagi dianggap sebagai beban sepihak, melainkan investasi bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dengan sisa waktu yang ada, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum menjadi sangat krusial. Jika target penerimaan pajak ini dapat terpenuhi, maka berbagai rencana pembangunan yang telah disusun dalam APBN 2026 dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Hal ini termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan tol, hingga subsidi yang langsung menyentuh rakyat kecil.

Sebagai penutup, tantangan mengumpulkan Rp 514 triliun adalah ujian bagi soliditas ekonomi nasional. Melalui pengawasan ketat, pemanfaatan data yang cerdas, dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa, optimisme untuk menutup tahun anggaran dengan catatan positif tetap terjaga. Masyarakat diharapkan tetap proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, demi memastikan roda pembangunan terus berputar bagi kesejahteraan bersama.

Sumber asli: https://supernews.co.id/pajak-kurang-rp-514-triliun-menkeu-suahasil-nazara-mohon-dukungan-setoran-pajak-kurang-rp-514-t-menkeu-saya-mohon-dukungan-masyarakat/

]]>
Gaji UMP Bebas Pajak? Kemenkeu Kaji Kenaikan PTKP untuk Tahun 2027 Kemenkeu Masih Kaji Usulan Besaran Kenaikan PTKP https://supernews.co.id/gaji-ump-bebas-pajak-kemenkeu-kaji-kenaikan-ptkp-untuk-tahun-2027-kemenkeu-masih-kaji-usulan-besaran-kenaikan-ptkp/ Fri, 13 Nov 2026 08:06:36 +0000 https://supernews.co.id/gaji-ump-bebas-pajak-kemenkeu-kaji-kenaikan-ptkp-untuk-tahun-2027-kemenkeu-masih-kaji-usulan-besaran-kenaikan-ptkp/ Supernews.co.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal domestik kini menjadi tumpuan harapan bagi jutaan pekerja di tanah air untuk menjaga napas daya beli. Pemerintah melalui otoritas keuangan tertinggi tengah menimbang langkah strategis yang diprediksi akan mengubah struktur penghasilan bersih masyarakat dalam waktu dekat.

Kabar mengenai rencana penyesuaian ambang batas pajak ini mencuat sebagai respons atas perubahan kondisi ekonomi dan aspirasi para pekerja yang kian menguat. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima usulan terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini datang langsung dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari strategi perlindungan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

Saat ini, bola panas kebijakan tersebut berada di tangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF). Lembaga ini memikul tanggung jawab besar untuk membedah setiap angka dan potensi dampak yang akan ditimbulkan, baik bagi kantong masyarakat maupun bagi kesehatan kas negara.

Menakar Urulangi Batas Pajak: Mengapa PTKP 2027 Jadi Krusial?

Plt Direktur Jenderal SEF, Hidayat Amir, memberikan gambaran mengenai proses yang sedang berlangsung di internal kementerian. Menurutnya, kajian yang dilakukan tidaklah sederhana karena melibatkan banyak variabel makroekonomi yang saling berkaitan. Pemerintah tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus sumber pendapatan negara.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," jelas Hidayat Amir dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).

Kajian yang bersifat rigorous atau mendalam ini mencakup simulasi statistik untuk mengukur sejauh mana penyesuaian PTKP akan memengaruhi konsumsi rumah tangga. Menariknya, kenaikan PTKP sering kali dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki pendapatan siap pakai (disposable income) yang lebih besar. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara.

Perbandingan PTKP Saat Ini dengan Standar Hidup Layak

Untuk memahami urgensi kenaikan ini, kita perlu menilik kembali angka-angka yang berlaku saat ini. Besaran PTKP yang ada sekarang dipatok pada angka Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi tidak kawin. Angka ini sebenarnya telah bertahan cukup lama sejak penyesuaian terakhir bertahun-tahun silam.

Pemerintah sendiri memiliki argumen kuat dalam mempertahankan angka tersebut hingga saat ini. Hidayat Amir menjelaskan bahwa nilai Rp 4,5 juta tersebut sebenarnya masih berada di atas rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tercatat sebesar Rp 3,522 juta per bulan. Artinya, secara teori, mereka yang berpenghasilan setara UMP saat ini seharusnya sudah tidak terbebani oleh pajak penghasilan.

Tak hanya itu, jika ditarik garis perbandingan dengan indikator kemiskinan, posisi PTKP Indonesia saat ini tergolong cukup longgar. Tercatat, besaran PTKP saat ini berada di angka 6,72 kali lipat dari garis kemiskinan nasional. Angka ini sering kali dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia masih sangat berpihak pada kelompok masyarakat rentan.

"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya di-adjust periode demi periode, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," tambah Hidayat Amir.

Aspirasi Buruh dan Usulan Angka Rp 7,5 Juta

Meski pemerintah merasa angka saat ini sudah cukup tinggi, suara dari akar rumput berkata lain. Gelombang aspirasi dari kelompok pekerja telah lama menyuarakan bahwa batas Rp 4,5 juta sudah tidak lagi relevan dengan biaya hidup di kota-kota besar yang terus merangkak naik.

Sebagai catatan, sejarah usulan revisi PTKP ini sempat memanas pada September 2025. Kala itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah persuasif dengan memanggil para pimpinan buruh ke Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh tuntutan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyodorkan angka yang cukup ambisius.

Said Iqbal mengusulkan agar batas PTKP dinaikkan secara signifikan dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan. Dasar pemikirannya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang membuat nilai riil pendapatan buruh menyusut. Dengan batas Rp 7,5 juta, diharapkan kelompok pekerja kelas menengah memiliki bantalan ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi fluktuasi harga energi dan pangan.

Komitmen Airlangga Hartarto: Membebaskan Pajak bagi Penerima UMP

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi sosok sentral di balik usulan kenaikan ini. Ia telah memastikan bahwa rencana kenaikan batas PTKP akan diupayakan untuk diberlakukan pada tahun 2027. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa kebijakan ini belum akan diterapkan pada Januari tahun depan, mengingat proses kajian dan sinkronisasi anggaran yang masih berjalan.

Tujuan utama dari Airlangga sangat jelas: ia ingin memastikan pekerja dengan upah minimum benar-benar bersih dari potongan pajak. Hal ini diharapkan dapat memberikan stimulus psikologis dan ekonomi bagi para pekerja di sektor formal maupun informal.

"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegas Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10/2026).

Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk melakukan redistribusi kekayaan secara tidak langsung. Dengan membebaskan pajak bagi kelompok pendapatan rendah, pemerintah berharap uang tersebut akan kembali berputar di pasar domestik melalui konsumsi, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi nasional dari bawah.

Dampak Fiskal: Antara Daya Beli dan Penerimaan Negara

Kenaikan PTKP bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah instrumen kebijakan makro yang kompleks. Jika usulan ini disetujui, ada beberapa dampak yang diprediksi akan terjadi:

  • Peningkatan Daya Beli: Pekerja yang sebelumnya terkena potongan pajak akan memiliki sisa gaji lebih banyak. Uang ini kemungkinan besar akan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, yang akan meningkatkan permintaan domestik.
  • Efek Multiplier: Konsumsi yang meningkat akan mendorong sektor ritel dan UMKM untuk tumbuh lebih cepat, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya menyumbang pada pertumbuhan PDB.
  • Risiko Defisit Anggaran: Di sisi lain, Kemenkeu harus menghitung potensi hilangnya pendapatan negara. Jika tidak diimbangi dengan ekpansi basis pajak di sektor lain, kenaikan PTKP bisa memperlebar defisit anggaran.
  • Keadilan Sosial: Kebijakan ini mempertegas prinsip ability to pay dalam perpajakan, di mana mereka yang berpenghasilan rendah tidak dibebani pajak, sementara mereka yang mampu berkontribusi lebih besar.

Menanti Keputusan Final di Tahun 2027

Perjalanan menuju PTKP baru masih cukup panjang. Setelah kajian dari Ditjen SEF selesai, hasilnya akan diserahkan kembali kepada Menteri Keuangan untuk dibahas dalam rapat kabinet terbatas. Keputusan ini nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau bahkan melalui revisi undang-undang terkait jika diperlukan.

Masyarakat, khususnya para buruh, kini hanya bisa menanti dengan harapan besar. Apakah angka Rp 7,5 juta yang diusulkan buruh akan diakomodasi, ataukah pemerintah akan mengambil jalan tengah di angka tertentu yang dianggap aman bagi APBN?

Satu hal yang pasti, rencana kenaikan PTKP di tahun 2027 ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari pentingnya memberikan ruang napas bagi kelas menengah dan pekerja bawah. Di tengah tantangan ekonomi yang kian berat, kebijakan fiskal yang humanis bisa menjadi kunci stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Pemerintah kini harus beradu cepat dengan waktu dan akurasi data. Sebab, setiap rupiah yang dibebaskan dari pajak bagi rakyat kecil, adalah investasi bagi ketahanan ekonomi nasional di masa depan. Kita tunggu saja bagaimana hasil kajian akhir dari tim ahli di Lapangan Banteng tersebut.

Sumber asli: https://supernews.co.id/gaji-ump-bebas-pajak-kemenkeu-kaji-kenaikan-ptkp-untuk-tahun-2027-kemenkeu-masih-kaji-usulan-besaran-kenaikan-ptkp/

]]>
IHSG Meroket 2,66% Pasca Gibran Mundur, Pasar Sambut Kepastian Baru? IHSG Ditutup Menguat Usai Gibran Mundur, Naik 2,66%! https://supernews.co.id/ihsg-meroket-266-pasca-gibran-mundur-pasar-sambut-kepastian-baru-ihsg-ditutup-menguat-usai-gibran-mundur-naik-266/ Thu, 12 Nov 2026 10:34:54 +0000 https://supernews.co.id/ihsg-meroket-266-pasca-gibran-mundur-pasar-sambut-kepastian-baru-ihsg-ditutup-menguat-usai-gibran-mundur-naik-266/ Supernews.co.id – Dinamika politik nasional seringkali menjadi kompas utama bagi pergerakan arus modal di lantai bursa Indonesia yang sangat sensitif terhadap isu stabilitas. Kabar mengejutkan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu reaksi instan dari para investor yang tercermin jelas pada penutupan perdagangan hari ini.

Rekapitulasi Perdagangan: IHSG Menembus Level Psikologis

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri sesi perdagangan hari ini dengan catatan yang sangat impresif, bergerak berlawanan dengan kekhawatiran awal akan adanya guncangan pasar. Berdasarkan data RTI pada Kamis (12/11/2026), indeks kebanggaan Indonesia ini resmi ditutup pada level 5.250. Angka ini menunjukkan penguatan tajam sebesar 135 poin atau setara dengan 2,66% dibandingkan penutupan sebelumnya.

Sejak bel pembukaan berbunyi, tanda-tanda optimisme pasar sudah mulai terlihat. IHSG dibuka langsung di zona hijau pada level 5.119, sebuah lompatan yang cukup berani di tengah hiruk-pikuk pemberitaan politik di Jakarta. Sepanjang hari, pergerakan indeks menunjukkan tren yang cenderung mendaki tanpa perlawanan berarti dari tekanan jual.

Menariknya, level 5.250 yang dicapai pada sore hari ini sekaligus menjadi level tertinggi yang disentuh indeks sepanjang perdagangan hari ini. Di sisi lain, indeks sempat menyentuh level terendah di 5.114 pada awal sesi, namun tak butuh waktu lama bagi para pelaku pasar untuk melakukan aksi beli masif yang mendorong angka tersebut kembali melambung.

Efek Gibran: Mengapa Pasar Merespons Positif?

Fenomena menguatnya bursa saham di tengah mundurnya tokoh kunci pemerintahan seperti Gibran Rakabuming Raka tentu mengundang tanda tanya besar bagi publik. Secara teoritis, ketidakpastian politik biasanya menjadi musuh utama bagi investor karena dianggap meningkatkan profil risiko investasi di suatu negara. Namun, apa yang terjadi di lantai bursa hari ini justru menunjukkan anomali yang menarik untuk dibedah lebih dalam.

Para analis melihat bahwa pasar mungkin telah melakukan "pricing-in" atau mengantisipasi langkah politik ini jauh-jauh hari. Pengunduran diri Gibran bisa jadi dianggap sebagai langkah menuju kepastian politik yang lebih jelas, atau setidaknya mengakhiri spekulasi berkepanjangan yang selama ini menyelimuti arah kebijakan pemerintah ke depan. Dalam dunia investasi, kepastian—pahit sekalipun—seringkali lebih disukai daripada ketidakpastian yang menggantung.

Tak hanya itu, penguatan ini juga mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang dianggap cukup tangguh untuk meredam guncangan politik domestik. Kehadiran institusi yang kuat dan sistem transisi yang jelas membuat para pemilik modal, baik domestik maupun asing, merasa tetap aman untuk menempatkan dana mereka di aset-aset berisiko seperti saham.

Bedah Angka: Transaksi Rp 11,99 Triliun dan Dominasi Bullish

Kenaikan indeks hari ini bukan sekadar kenaikan "kosmetik" tanpa dukungan volume yang kuat. Nilai transaksi yang tercatat pada perdagangan hari ini mencapai angka yang cukup fantastis, yakni Rp 11,99 triliun. Angka ini mencerminkan likuiditas yang sangat sehat dan partisipasi aktif dari berbagai lini investor, mulai dari ritel hingga institusi besar.

Volume saham yang berpindah tangan pun mencapai 41,30 miliar lembar saham. Frekuensi perdagangan yang tercatat sebanyak 1,50 juta kali transaksi menunjukkan betapa sibuknya para pialang dan sistem perdagangan hari ini. Tingginya frekuensi ini menandakan adanya pergolakan strategi di pasar, di mana banyak pihak memutuskan untuk melakukan akumulasi saham di tengah momentum kenaikan ini.

Jika kita melihat lebih detail pada sebaran saham, dominasi warna hijau sangat terasa di layar bursa. Sebanyak 496 saham terpantau menguat, sebuah angka yang sangat dominan dan menunjukkan bahwa reli hari ini terjadi secara merata di hampir seluruh sektor. Sementara itu, hanya 115 saham yang mengalami pelemahan, dan 105 saham lainnya bergerak stagnan atau tidak mengalami perubahan harga.

Sektor Penggerak: Di Balik Penguatan 496 Saham

Penguatan masif pada 496 saham mengindikasikan bahwa kepercayaan pasar tidak hanya tertuju pada satu atau dua sektor saja. Sektor perbankan kelas berat (blue-chip) biasanya menjadi motor utama dalam kenaikan indeks sebesar 2,66% ini. Saham-saham perbankan seringkali dianggap sebagai representasi dari ekonomi nasional, sehingga ketika indeks naik tajam, sektor inilah yang biasanya memimpin di depan.

Selain perbankan, sektor infrastruktur dan konsumsi juga diperkirakan memberikan kontribusi signifikan. Investor tampaknya melihat bahwa pengunduran diri Gibran tidak akan mengubah secara drastis proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan. Hal ini memberikan nafas lega bagi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada kebijakan belanja pemerintah dan stabilitas daya beli masyarakat.

Sebagai catatan, pergerakan saham yang stagnan sebanyak 105 emiten menunjukkan adanya sikap "wait and see" dari sebagian kecil pelaku pasar. Mereka mungkin masih menunggu pernyataan resmi lebih lanjut mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan atau bagaimana arah kebijakan ekonomi pasca perubahan struktur kepemimpinan ini.

Tantangan Makro: Antara MSCI, Rupiah, dan Sentimen Global

Meskipun IHSG hari ini berpesta, bayang-bayang tantangan makroekonomi tetap menghantui di latar belakang. Salah satu isu yang sempat mencuat adalah kekhawatiran mengenai indeks MSCI yang bisa berdampak pada arus modal keluar. Hashim sebelumnya sempat memberikan peringatan bahwa masalah terkait MSCI ini memiliki potensi untuk menekan nilai tukar Rupiah.

Bahkan, terdapat spekulasi ekstrem yang menyebutkan bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan tepat, Rupiah bisa saja terperosok hingga ke level Rp 22.000 per dolar AS. Meskipun angka tersebut terdengar sangat mengkhawatirkan, pasar saham hari ini seolah memberikan pesan perlawanan terhadap sentimen negatif tersebut. Penguatan IHSG sebesar 2,66% bisa dibaca sebagai upaya pasar untuk menjaga keseimbangan di tengah ancaman depresiasi mata uang.

Interaksi antara pasar saham dan pasar valuta asing memang sangat erat. Jika IHSG terus menunjukkan performa positif, hal ini dapat menarik aliran modal asing (capital inflow) yang pada gilirannya akan membantu memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas Rupiah. Oleh karena itu, performa gemilang hari ini diharapkan bukan sekadar euforia sesaat, melainkan awal dari pemulihan kepercayaan investor yang lebih permanen.

Proyeksi Mendatang: Akankah Tren Hijau Bertahan?

Pertanyaan besar yang kini muncul di benak para trader dan investor adalah: apakah kenaikan ke level 5.250 ini akan berlanjut, ataukah ini hanya "dead cat bounce" atau kenaikan sementara sebelum koreksi lebih dalam? Secara teknikal, keberhasilan IHSG ditutup di level tertingginya hari ini memberikan sinyal bullish yang cukup kuat untuk perdagangan esok hari.

Namun, faktor fundamental politik tetap akan memegang peranan kunci. Pasar akan sangat memperhatikan bagaimana proses transisi pasca mundurnya Gibran dilakukan. Jika proses tersebut berjalan mulus dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, maka target menuju level 5.300 bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai dalam waktu dekat.

Di sisi lain, para investor juga disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan ekonomi global. Inflasi di negara-negara maju dan kebijakan suku bunga bank sentral dunia masih menjadi faktor eksternal yang bisa sewaktu-waktu membalikkan keadaan. Untuk saat ini, lantai bursa di Jakarta boleh sedikit bernapas lega melihat warna hijau yang mendominasi layar monitor, menandakan bahwa untuk hari ini, optimisme masih memenangkan pertarungan melawan ketakutan.

Sumber asli: https://supernews.co.id/ihsg-meroket-266-pasca-gibran-mundur-pasar-sambut-kepastian-baru-ihsg-ditutup-menguat-usai-gibran-mundur-naik-266/

]]>