PBB Arsip - SuperNews Baca yang Penting Mon, 30 Mar 2026 15:53:29 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.4 https://supernews.co.id/wp-content/uploads/2025/12/cropped-favicon-biru-besar-150x150.png PBB Arsip - SuperNews 32 32 Australia Didesak Tangkap Presiden Israel saat Kunjungan Resmi https://supernews.co.id/australia-didesak-tangkap-presiden-israel/ Thu, 05 Feb 2026 07:08:21 +0000 https://supernews.co.id/?p=59965 supernews – Australia didesak menangkap Presiden Israel Isaac Herzog menjelang kunjungan resminya ke negara tersebut. Desakan ini muncul dari seorang anggota komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menilai pernyataan Herzog sebelumnya terkait konflik Gaza berpotensi melanggar hukum internasional.

Australia Didesak Tangkap Presiden Israel

Desakan agar Australia menangkap Presiden Israel Isaac Herzog mencuat menjelang rencana kunjungan resminya ke negara itu. Seruan tersebut datang dari Chris Sidoti, anggota Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki.

Sidoti menilai Australia memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengambil tindakan jika Herzog memasuki wilayahnya. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Israel yang sebelumnya dinilai berkontribusi terhadap pembenaran kekerasan di Jalur Gaza.

Menurut Sidoti, hukum internasional memungkinkan negara anggota mengambil langkah hukum terhadap pejabat asing. Langkah itu bisa dilakukan jika terdapat dugaan kuat pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Alasan Seruan Penangkapan Presiden Israel

Seruan penangkapan Presiden Israel tidak muncul tanpa alasan. Sidoti menyoroti pernyataan Herzog pada awal konflik Gaza yang menyebut seluruh warga Gaza bertanggung jawab atas serangan Hamas.

Pernyataan tersebut masuk dalam laporan resmi PBB yang dirilis pada 2024. Laporan itu menilai komentar Herzog berpotensi menghasut tindakan genosida terhadap warga sipil Palestina.

Sidoti menegaskan bahwa pejabat negara tidak kebal hukum internasional. Ia menyebut prinsip universal jurisdiction memungkinkan penuntutan atas kejahatan berat, termasuk genosida dan kejahatan perang.

Rencana Kunjungan Herzog ke Australia

Isaac Herzog dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Australia selama empat hari. Kunjungan ini dimulai pada 9 Februari 2026 atas undangan pemerintah Australia.

Agenda utama kunjungan tersebut adalah menghadiri acara komunitas Yahudi di Australia. Herzog juga dijadwalkan mengikuti kegiatan penghormatan bagi korban penembakan massal di Bondi, Sydney, Desember 2025.

Pemerintah Australia menyebut kunjungan itu bersifat simbolis dan kemanusiaan. Namun, rencana tersebut menuai kritik keras dari kelompok HAM dan aktivis pro-Palestina.

Respons Pemerintah Australia

Menanggapi desakan tersebut, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyatakan pemerintah tetap pada rencana awal. Ia menegaskan undangan kepada Presiden Israel diberikan atas permintaan komunitas Yahudi Australia.

Penny Wong menyebut kunjungan Herzog bertujuan memperkuat solidaritas antar komunitas. Pemerintah Australia, menurutnya, tetap berkomitmen pada prinsip hukum internasional.

Meski demikian, Wong tidak secara tegas menjawab kemungkinan langkah hukum terhadap Herzog. Sikap ini memicu perdebatan luas di dalam negeri Australia.

Tekanan dari Kelompok HAM dan Aktivis

Kelompok HAM internasional mendesak Australia mempertimbangkan kembali kunjungan tersebut. Mereka menilai kehadiran Herzog dapat mencederai komitmen Australia terhadap hak asasi manusia.

Beberapa organisasi bahkan meminta visa Herzog dibatalkan sebelum kedatangannya. Mereka menilai kunjungan itu berpotensi memicu ketegangan sosial dan aksi protes nasional.

Aksi demonstrasi menentang kedatangan Presiden Israel juga dilaporkan tengah dipersiapkan. Sejumlah kota besar di Australia disebut akan menjadi lokasi protes.

Implikasi Hukum dan Politik Internasional

Kasus ini kembali menyoroti perdebatan soal penegakan hukum internasional terhadap pemimpin negara. Banyak negara menghadapi dilema antara kewajiban hukum dan kepentingan diplomatik.

Australia berada dalam posisi sulit karena merupakan sekutu Barat Israel. Namun, Australia juga menjadi anggota aktif berbagai konvensi internasional.

Pengamat menilai keputusan Australia akan menjadi preseden penting. Sikap tersebut bisa memengaruhi respons negara lain terhadap kunjungan pejabat yang kontroversial.

Sorotan Dunia terhadap Konflik Gaza

Konflik Gaza terus menjadi perhatian dunia internasional. Laporan PBB mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh berbagai pihak memperkuat tekanan global terhadap Israel.

Pernyataan pejabat tinggi Israel, termasuk Presiden Isaac Herzog, ikut menjadi sorotan. Banyak pihak menilai narasi politik dapat berdampak langsung pada eskalasi kekerasan.

Situasi ini membuat setiap kunjungan luar negeri pejabat Israel sarat risiko politik. Negara tuan rumah kini menghadapi tekanan publik yang semakin besar.

Sumber asli: https://supernews.co.id/australia-didesak-tangkap-presiden-israel/

]]>
China Wanti-wanti AS, Serangan ke Iran Bisa Picu Konsekuensi Mengerikan https://supernews.co.id/china-wanti-wanti-serangan-as-ke-iran/ Thu, 29 Jan 2026 14:08:48 +0000 https://supernews.co.id/?p=58272 supernews – China menyampaikan peringatan tegas kepada Amerika Serikat terkait kemungkinan serangan AS ke Iran. Beijing menilai langkah militer tersebut berisiko memicu konsekuensi mengerikan yang tidak hanya mengguncang stabilitas Timur Tengah, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan dan ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan China di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.

China Tegaskan Risiko Besar Serangan AS ke Iran

Pemerintah China menilai wacana serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran sebagai langkah yang sangat berbahaya. Beijing mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat membuka babak baru konflik bersenjata di kawasan yang selama ini sudah rawan eskalasi.

Peringatan itu disampaikan oleh Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Fu Cong, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. China menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada, justru memperbesar risiko instabilitas.

“Serangan militer terhadap Iran akan membawa konsekuensi yang mengerikan,” ujar Fu Cong. Pernyataan ini mencerminkan sikap resmi China yang menolak pendekatan kekerasan dalam penyelesaian konflik internasional.

Menurut China, keputusan menyerang Iran tidak hanya akan memicu reaksi langsung dari Teheran, tetapi juga berpotensi melibatkan aktor regional lain yang memiliki kepentingan di Timur Tengah.

Stabilitas Timur Tengah Terancam Akibat Eskalasi Konflik

China menilai situasi Timur Tengah saat ini berada dalam fase yang sangat sensitif. Setiap langkah militer berskala besar dinilai dapat memicu eskalasi konflik yang sulit dikendalikan.

Beijing mengingatkan bahwa serangan AS ke Iran berisiko memicu konflik regional yang lebih luas. Ketegangan tersebut tidak hanya melibatkan negara-negara di Timur Tengah, tetapi juga dapat menyeret kekuatan global ke dalam pusaran konflik.

Selain dampak keamanan, China menyoroti potensi krisis kemanusiaan akibat perang. Konflik bersenjata dinilai akan memperburuk kondisi warga sipil dan memperpanjang penderitaan masyarakat di kawasan tersebut.

Fu Cong menegaskan bahwa stabilitas kawasan harus menjadi prioritas utama komunitas internasional. Menurutnya, langkah militer justru akan memperburuk ketidakpastian yang sudah terjadi.

China Dorong Penyelesaian Damai Lewat Diplomasi

Dalam pernyataannya, China kembali menegaskan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai jalan keluar utama dari ketegangan antara AS dan Iran. Beijing menilai jalur damai merupakan satu-satunya pendekatan yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan.

China juga mengingatkan bahwa hukum internasional dan prinsip Piagam PBB harus dihormati oleh semua pihak. Tindakan sepihak tanpa legitimasi internasional dinilai dapat merusak tatanan global.

Fu Cong menyatakan bahwa semua negara harus menahan diri dan menghindari langkah provokatif. China menilai tekanan militer hanya akan mempersempit ruang dialog dan memperbesar risiko konflik terbuka.

Beijing menegaskan kesiapannya untuk terus mendorong komunikasi dan kerja sama internasional guna meredakan ketegangan yang ada.

Ketegangan AS-Iran dan Dampak Global

Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah lama diwarnai ketegangan, terutama terkait isu keamanan regional dan kebijakan luar negeri. Wacana serangan militer kembali mencuat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik.

China menilai konflik terbuka antara AS dan Iran tidak hanya berdampak regional, tetapi juga global. Salah satu dampak yang disoroti adalah potensi gangguan terhadap pasokan energi dunia.

Timur Tengah merupakan kawasan strategis bagi perdagangan minyak dan gas. Konflik bersenjata dinilai dapat memicu lonjakan harga energi dan mengguncang perekonomian global, termasuk negara-negara berkembang.

Selain itu, ketidakstabilan kawasan juga berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional dan meningkatkan risiko keamanan global.

Sikap Konsisten China di Forum PBB

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, China menegaskan komitmennya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Beijing secara konsisten menolak penggunaan kekuatan militer sebagai solusi konflik.

Fu Cong menyampaikan bahwa negara-negara besar memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga stabilitas dunia. Menurutnya, tindakan gegabah justru akan memperburuk situasi global.

China menegaskan pentingnya kerja sama multilateral dalam menghadapi krisis internasional. Beijing juga menyerukan agar semua pihak mengedepankan kepentingan perdamaian dan keamanan bersama.

Peringatan China terhadap potensi serangan AS ke Iran menjadi sinyal kuat bahwa Beijing mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dampak bagi Keamanan dan Ekonomi Internasional

China menilai konflik bersenjata di Timur Tengah tidak dapat dipandang sebagai isu regional semata. Dampaknya dinilai akan terasa hingga ke berbagai belahan dunia.

Beijing mengingatkan bahwa perang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi global, termasuk fluktuasi pasar keuangan dan gangguan perdagangan internasional. Negara-negara yang tidak terlibat langsung pun berpotensi terdampak.

Oleh karena itu, China kembali menyerukan agar semua pihak bertindak bijaksana dan menghindari keputusan yang dapat memicu konflik berkepanjangan.

Sumber asli: https://supernews.co.id/china-wanti-wanti-serangan-as-ke-iran/

]]>
Cara Cek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Online & Offline 2026, Panduan Lengkap, Aman, dan Anti Bingung https://supernews.co.id/cara-cek-pajak-bumi-dan-bangunan/ Fri, 16 Jan 2026 23:49:07 +0000 https://supernews.co.id/?p=55609 Supernews.co.id-PBB sering terasa “sepele” sampai momen tagihan muncul—atau lebih sering: sampai Anda mau jual rumah, balik nama, urus warisan, atau mengajukan KPR. Di titik itu, satu pertanyaan muncul: cara cek pajak bumi dan bangunan yang benar itu bagaimana, dan harus ke mana?

Kabar baiknya, sekarang Anda bisa cek PBB tanpa harus keliling kantor—asal tahu NOP, tahu bedanya PBB-P2 dan PBB sektor tertentu, serta paham kanal resmi di daerah Anda. Artikel ini membahas tuntas langkah-langkahnya, termasuk solusi kalau SPPT tidak sampai, NOP hilang, sampai cara memastikan situs yang Anda buka itu benar (bukan jebakan).

Catatan penting: Untuk rumah/tanah warga pada umumnya, yang dicek adalah PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan) yang dikelola Pemda (Bapenda Kabupaten/Kota).


Memahami dulu: PBB yang Anda cek itu PBB jenis apa?

Sebelum masuk ke langkah teknis, Anda perlu tahu satu hal yang sering bikin orang nyasar.

1) PBB-P2 (Perdesaan dan Perkotaan) — untuk rumah/tanah warga

Ini PBB yang paling umum: rumah, tanah kosong, ruko kecil, apartemen, dan sejenisnya. Pengelolaannya sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota), sehingga layanan cek tagihan biasanya ada di website/aplikasi Bapenda daerah Anda.

2) PBB sektor tertentu (perkebunan/perhutanan/pertambangan, dll.)

Untuk sektor tertentu, ketentuannya berbeda dan banyak urusan administrasinya terkait DJP serta regulasi sektoral (lebih sering untuk badan usaha). Contoh regulasi PBB sektor perkebunan ada dalam kanal peraturan DJP.

Kesimpulan cepat: kalau Anda warga yang mau cek PBB rumah/tanah → fokus ke PBB-P2 (Bapenda).


Syarat utama cara cek pajak bumi dan bangunan: siapkan NOP

Hampir semua kanal cek PBB meminta NOP (Nomor Objek Pajak). Ini identitas unik objek pajak.

Apa itu NOP dan berapa digit?

NOP PBB punya 18 digit dan strukturnya berlaku nasional. Anda bisa melihat ketentuan struktur NOP pada peraturan yang dipublikasikan DJP.
Banyak panduan juga menjelaskan NOP 18 digit ini untuk memudahkan pencarian tagihan dan e-SPPT.

NOP ada di mana?

Biasanya NOP tertera pada:

  • SPPT PBB (lembar tagihan tahunan yang sering dibagikan RT/RW/kelurahan)

  • Bukti bayar PBB tahun lalu

  • Data objek pajak di layanan Bapenda (kalau sudah terdaftar e-SPPT)

Kalau NOP hilang, jangan panik—nanti ada bagian khusus cara menemukan NOP.


Cara cek pajak bumi dan bangunan (PBB) online lewat website Bapenda daerah

Ini cara paling “resmi” dan umumnya paling akurat untuk PBB-P2.

Gambaran umumnya

Karena PBB-P2 dikelola Pemda, maka masing-masing kabupaten/kota punya portal berbeda. Namun pola ceknya mirip:

  1. Buka website resmi Bapenda/pajak daerah wilayah Anda

  2. Cari menu seperti: Cek PBB / Informasi SPPT / e-SPPT / PBB Online

  3. Masukkan NOP

  4. Pilih tahun pajak (jika diminta)

  5. Sistem menampilkan tagihan, status bayar, dan kadang riwayat

Contoh portal resmi (sebagai referensi)

Agar Anda punya gambaran “bentuknya seperti apa”, ini contoh portal beberapa daerah:

  • DKI Jakarta (eSPPT / Pajak Online Jakarta) menyediakan fitur untuk melihat nilai SPPT PBB-P2 dan pendaftaran e-SPPT.

  • Surabaya (PBB Online Surabaya) memiliki layanan PBB online dan akses e-SPPT.

  • Kota Tangerang menyediakan sistem pelayanan PBB-P2 online dan mengarahkan warga ke aplikasi daerah untuk info PBB-P2.

  • Kabupaten Bandung memiliki halaman “Cek PBB” berbasis input NOP untuk melihat informasi SPPT.

  • Kota Bandung juga memiliki portal cek tagihan PBB (domain layanan daerah).

  • Kabupaten Tangerang bahkan menyiapkan aplikasi/layanan cetak e-SPPT mandiri (SICEPOT) beserta tutorialnya.

Kenapa saya sebut contoh-contoh ini? Bukan untuk membatasi. Justru supaya Anda paham formatnya—lalu tinggal cari portal resmi daerah Anda.

Cara menemukan link resmi Bapenda daerah Anda (paling aman)

Kalau Anda belum tahu portal daerah:

  • Ketik di Google: “cek PBB [nama kota/kabupaten] Bapenda”

  • Utamakan domain .go.id atau halaman yang jelas-jelas milik Pemda

  • Hindari link yang meminta data aneh (PIN, OTP, foto KTP) untuk sekadar cek tagihan

Tip cepat anti salah link: Portal resmi biasanya menampilkan identitas instansi (Bapenda/Dispenda/Disyanjak), alamat kantor, dan informasi layanan publik.


Cara cek PBB online lewat e-SPPT (SPPT digital)

Di banyak daerah, Anda bisa dapat e-SPPT: versi digital SPPT PBB yang dapat diunduh/cetak sendiri.

Apa manfaat e-SPPT?

  • SPPT tidak lagi bergantung distribusi fisik

  • Bisa diarsipkan rapi (PDF/email)

  • Memudahkan bukti untuk urusan properti

Contoh implementasi e-SPPT:

  • Jakarta menjelaskan bahwa dokumen e-SPPT PBB-P2 bisa diperoleh setelah pendaftaran data (terkirim via email).

  • Surabaya menyediakan halaman e-SPPT/cetak mandiri di portal PBB online.

  • Kabupaten Tangerang menyiapkan sistem untuk cetak e-SPPT mandiri (SICEPOT) dengan alur login dan register NOP.

Alur umum mendapatkan e-SPPT

Walau detail beda per daerah, umumnya begini:

  1. Buat akun (email/nomor HP) di portal Bapenda

  2. Verifikasi data (kadang pakai NIK, kadang hanya NOP + identitas)

  3. “Tambahkan”/registrasi NOP ke akun

  4. Unduh e-SPPT untuk tahun yang dipilih


Cara cek pajak bumi dan bangunan lewat marketplace (Tokopedia, dll.)

Kalau Anda hanya ingin tahu “berapa tagihan” sekaligus bayar cepat, marketplace sering jadi opsi yang praktis—dengan catatan: fitur ini biasanya untuk PBB-P2 dan cakupan daerah bisa berbeda.

Contoh: cek/bayar PBB di Tokopedia

Panduan DDTCNews menjelaskan langkah umum: cari menu PBB, pilih provinsi & kab/kota, masukkan NOP, pilih tahun, lalu sistem menampilkan detail tagihan.

Kapan marketplace cocok dipakai?

  • Anda sudah punya NOP yang valid

  • Anda ingin bayar cepat (tanpa registrasi akun Bapenda)

  • Anda butuh bukti transaksi digital

Kapan sebaiknya kembali ke portal Bapenda?

  • Data objek pajak perlu koreksi (nama/alamat/NJOP/luas)

  • SPPT tidak muncul untuk tahun tertentu

  • Anda butuh e-SPPT resmi/arsip PDF dari Pemda

  • Ada tunggakan lama yang tidak terbaca di kanal pembayaran


Cara cek PBB offline (kalau online mentok)

Tidak semua kasus selesai secara online. Ini opsi offline yang legal dan umum:

1) Datang ke kelurahan/kecamatan

Di banyak wilayah, perangkat kelurahan/kecamatan membantu pengecekan SPPT, terutama jika:

  • SPPT belum sampai

  • Ada perubahan data pemilik

  • Butuh arahan prosedur pemutakhiran

2) Datang ke kantor Bapenda/UPT pajak daerah

Ini langkah paling “tuntas” jika:

  • NOP tidak ditemukan

  • Ada objek pajak ganda/pecah

  • Ada sengketa data (luas, zona nilai, dll.)

  • Anda butuh surat/penjelasan resmi

3) Cek di kanal pembayaran (bank/pos/ATM) — tergantung daerah

Beberapa daerah bekerja sama dengan bank/pos. Namun karena kerja sama kanal bisa berubah, Anda tetap perlu memastikan kanal resmi dari Bapenda setempat (biasanya tercantum di portal pajak daerah—contohnya Jakarta menampilkan daftar kanal pembayaran pada aplikasi/portal pajak online).


Cara cek PBB kalau NOP hilang atau SPPT tidak ada

Ini masalah yang sering terjadi, dan solusinya ada.

Situasi A: Anda punya alamat lengkap, tapi NOP tidak ada

Yang bisa Anda lakukan:

  1. Cek dokumen properti lain: AJB, sertifikat, atau arsip keluarga (kadang NOP dicatat)

  2. Cari bukti bayar tahun lalu (NOP biasanya tercantum)

  3. Gunakan portal Bapenda jika punya fitur pencarian berdasarkan data tertentu (tidak semua daerah punya)

  4. Kalau mentok: datang ke Bapenda/kelurahan bawa dokumen pendukung (KTP, bukti kepemilikan, alamat lengkap)

Beberapa artikel panduan juga menegaskan bahwa banyak Pemda menyediakan layanan pencarian/akses SPPT secara online, tetapi mekanisme inputnya bergantung sistem daerah.

Situasi B: SPPT tidak pernah sampai ke rumah

Kemungkinan penyebab:

  • SPPT sudah digital (e-SPPT) tetapi Anda belum daftar

  • Alamat korespondensi berubah

  • Ada pergantian pemilik tetapi belum update data

  • Kesalahan distribusi internal wilayah

Solusinya:

  • Cek portal Bapenda dan daftar e-SPPT jika tersedia (contoh: Jakarta).

  • Update data wajib pajak ke Bapenda jika ada perubahan identitas/alamat

Situasi C: NOP benar, tapi tagihan “tidak ditemukan”

Biasanya karena:

  • Salah pilih wilayah (provinsi/kab/kota) di marketplace

  • Tahun pajak belum terbit/ belum diunggah sistem

  • Ada perbedaan database (misal: NOP lama vs pemecahan objek pajak)

Solusi cepat:

  • Coba cek di portal Bapenda langsung (lebih akurat)

  • Jika tetap tidak muncul, hubungi kanal bantuan Bapenda (atau datang langsung)


Cara membaca SPPT PBB biar Anda paham “yang dibayar itu apa”

Banyak orang hanya melihat “angka total”. Padahal memahami komponen SPPT membantu Anda:

  • Mengecek kewajaran tagihan

  • Mengidentifikasi kesalahan data objek

  • Menghindari bayar untuk objek yang ternyata bukan milik Anda

Bagian penting di SPPT (umum)

  • NOP: identitas objek pajak

  • Nama Wajib Pajak: pemilik/yang terdaftar (bisa belum update)

  • Alamat objek pajak

  • NJOP bumi & NJOP bangunan: nilai jual objek pajak (basis penilaian)

  • PBB terutang: angka yang harus dibayar

  • Tahun pajak dan kadang jatuh tempo (ditentukan daerah)

Detail format bisa berbeda antar daerah karena PBB-P2 dikelola kabupaten/kota, sehingga kebijakan administratif lebih fleksibel di tingkat daerah.


Kenapa nominal PBB bisa naik? (dan kapan Anda perlu curiga)

PBB naik tidak selalu berarti “pajak dinaikkan semena-mena”. Penyebab umum:

Penyebab yang wajar

  • Pembaruan NJOP mengikuti perkembangan harga tanah/bangunan di wilayah

  • Perubahan kondisi bangunan (renovasi, tambah lantai, perluasan)

  • Perubahan klasifikasi/zona

Penyebab yang perlu dicek

  • Luas tanah/bangunan tercatat lebih besar dari fakta

  • Objek pajak dobel (satu rumah muncul dua NOP karena pemecahan data)

  • Nama wajib pajak tidak sesuai (warisan/beli rumah tapi belum balik nama)

  • Tagihan muncul padahal Anda sudah bayar (status belum update)

Kalau Anda menemukan yang “janggal”, langkah yang paling aman adalah:

  • Simpan bukti bayar

  • Ajukan pemutakhiran data ke Bapenda (online jika tersedia, atau offline)


Cara cek tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya

Banyak orang baru tahu ada tunggakan saat:

  • Mau balik nama

  • Mau jual beli

  • Mau sertifikasi/warisan

Langkah umumnya

  1. Cek melalui portal Bapenda (sering menampilkan beberapa tahun)

  2. Jika portal hanya menampilkan tahun berjalan, cek lewat kanal pembayaran atau minta bantuan Bapenda

  3. Jika ada tunggakan lama, Anda mungkin diminta melunasi per tahun + administrasi sesuai aturan daerah

Karena kebijakan penagihan, denda, diskon, atau pemutihan bisa berbeda per daerah dan bisa berubah dari waktu ke waktu, rujuk info resmi Bapenda setempat saat akan melunasi tunggakan.


Cara cek pajak bumi dan bangunan untuk rumah baru, tanah warisan, atau setelah jual beli

Kasus-kasus ini sering bikin data PBB tidak sinkron.

1) Rumah baru / objek pajak baru

Jika rumah/tanah belum punya NOP atau belum masuk database PBB, Anda perlu proses pendataan/pendaftaran objek pajak di Bapenda. Setelah pendataan, NOP diberikan saat pendaftaran/pendataan objek pajak.

2) Warisan

Yang perlu diperhatikan:

  • Nama di SPPT sering masih nama pewaris

  • Anda tetap bisa bayar, tapi untuk administrasi properti jangka panjang sebaiknya update data

Siapkan:

  • Dokumen ahli waris (sesuai kebutuhan daerah)

  • Sertifikat/AJB, KTP, KK, alamat objek

3) Jual beli / balik nama

Setelah transaksi, lakukan pemutakhiran:

  • Nama wajib pajak

  • Alamat korespondensi

  • Status kepemilikan

Jika tidak, SPPT bisa tetap terkirim ke pemilik lama dan membuat Anda telat bayar.


Aman saat cek PBB online: 9 aturan anti penipuan (penting!)

Karena Anda memasukkan NOP dan kadang data identitas, keamanan itu wajib.

  1. Utamakan portal resmi Bapenda/instansi Pemda (biasanya .go.id)

  2. Jangan percaya link dari chat/DM tanpa verifikasi

  3. Untuk sekadar cek tagihan, umumnya tidak perlu OTP atau PIN mobile banking

  4. Pastikan nama instansi jelas (Bapenda/Dispenda/Disyanjak)

  5. Waspadai situs yang minta unggah KTP untuk “cek tagihan” (tidak lazim)

  6. Setelah bayar, simpan bukti transaksi (PDF/screenshot/email)

  7. Cocokkan NOP dan alamat objek sebelum klik bayar

  8. Jika pakai marketplace, pastikan memilih provinsi + kab/kota yang tepat (kesalahan ini paling sering)

  9. Jika ragu, lakukan cross-check: portal Bapenda vs kanal pembayaran


Regulasi singkat yang relevan (biar Anda paham konteksnya)

  • PBB-P2 dikelola Pemda (kabupaten/kota)—ini alasan utama kenapa cara cek PBB berbeda-beda antar daerah.

  • Ada aturan baru terkait PBB-P2 dalam konteks UU HKPD yang disebut mulai berlaku 5 Januari 2024 dalam pemberitaan DDTCNews.

Untuk pembaca: Anda tidak perlu menghafal pasal. Yang penting: layanan cek/bayar mengikuti sistem daerah (untuk PBB-P2).


Ringkasan langkah tercepat (kalau Anda ingin yang praktis)

Jika Anda punya NOP dan hanya ingin cek tagihan:

  1. Cek di portal Bapenda daerah (paling akurat)

  2. Alternatif: cek lewat marketplace seperti Tokopedia (jika daerah didukung)

Jika NOP hilang:

  1. Cari di bukti bayar lama / dokumen SPPT

  2. Jika tidak ada: hubungi/kunjungi kelurahan atau Bapenda bawa dokumen pendukung

Jika tagihan tidak muncul:

  1. Pastikan pilih wilayah benar

  2. Cek portal Bapenda langsung

  3. Jika tetap tidak ada: minta bantuan Bapenda


FAQ

1) Cara cek pajak bumi dan bangunan pakai NIK bisa tidak?

Tergantung daerah. Banyak portal PBB online berfokus pada NOP sebagai kunci utama. Jika daerah Anda menyediakan login akun dan integrasi NIK, biasanya itu untuk layanan lanjutan (misalnya e-SPPT atau pelayanan administrasi), bukan sekadar cek cepat. Paling aman: siapkan NOP dulu.

2) NOP PBB itu berapa digit?

18 digit. Ketentuan struktur NOP dipublikasikan dalam peraturan DJP.

3) Saya sudah bayar PBB, tapi di sistem masih muncul tagihan. Kenapa?

Bisa karena keterlambatan update status, beda kanal pembayaran, atau sinkronisasi database. Simpan bukti bayar, lalu lakukan konfirmasi ke Bapenda jika status tidak berubah dalam waktu wajar.

4) Cara cek PBB online kalau SPPT belum dibagikan RT/RW?

Coba cek di portal Bapenda dan daftar e-SPPT bila tersedia (contoh implementasi e-SPPT ada di Jakarta dan beberapa daerah lain).

5) Apakah cek PBB online bisa untuk tahun-tahun sebelumnya?

Bisa, tetapi fitur dan jumlah tahun yang ditampilkan berbeda antar daerah. Portal Bapenda biasanya paling lengkap. Jika tidak tampil, Anda bisa minta bantuan Bapenda/UPT pajak daerah.

6) Apakah PBB harus dibayar tiap tahun?

Untuk PBB-P2 (rumah/tanah), umumnya iya (tahunan) sesuai SPPT di daerah Anda. Tahun dan jatuh tempo mengikuti kebijakan daerah.

7) Bisa cek PBB lewat Tokopedia?

Di beberapa daerah, bisa. Alurnya biasanya pilih wilayah, masukkan NOP, pilih tahun, lalu tagihan muncul.

8) Saya pindah alamat, SPPT selalu nyasar. Harus bagaimana?

Anda perlu pemutakhiran data wajib pajak/korespondensi ke Bapenda (online jika ada layanan, atau datang langsung). Pertimbangkan daftar e-SPPT agar SPPT masuk email.

9) Bedanya PBB-P2 dan PBB sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan?

PBB-P2 untuk perdesaan & perkotaan dikelola Pemda.
Untuk sektor tertentu seperti perkebunan, ada ketentuan/regulasi berbeda yang dipublikasikan DJP.


Penutup

Kalau Anda ingin cara paling aman, jadikan ini patokan:

  1. Cari NOP (18 digit)

  2. Cek di portal resmi Bapenda daerah (paling akurat untuk PBB-P2)

  3. Jika perlu, manfaatkan e-SPPT agar tidak bergantung SPPT fisik

  4. Marketplace bisa jadi jalan cepat, tapi tetap cross-check jika ada kejanggalan

  5. Kalau NOP hilang atau data bermasalah, Bapenda adalah jalur penyelesaiannya

Dengan langkah ini, Anda bukan cuma bisa cek tagihan—tapi juga bisa memastikan data properti Anda rapi untuk urusan apa pun di masa depan.

Sumber asli: https://supernews.co.id/cara-cek-pajak-bumi-dan-bangunan/

]]>